Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa. ......This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media.

Abstrak :
Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia diredam selama Orde Baru. Populasi mereka tetap kecil di era Reformasi (setelah tahun 1998) dan berada di bawah ambang batas bawah DPR RI sebesar 4 persen. Representasi politik etnis Tionghoa diwujudkan melalui partai – partai mapan, seperti PDI-P yang bukan partai khusus orang Tionghoa. Satu alternatif etnis Tionghoa memajukan kepentingan mereka adalah melalui PSMTI. Melalui penelitian kualitatif, metode wawancara mendalam dan kerangka teori partisipasi politik Powers et. al (2016) dan pola pergerakan organisasi Tionghoa Tanasaldy (2015), penelitian ini fokus pada peran anggota PSMTI mendorong representasi politik komunitas Tionghoa melalui dukungan pada anggotanya yang menjadi caleg Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019. Penelitian ini menemukan peran anggota PSMTI terbatas dukungan personal terhadap sesama berbasis kedekatan pribadi dalam bentuk dana kampanye, dukungan suara, dan menjadi relawan kampanye. Hal ini terjadi akibat larangan PSMTI terlibat politik praktis yang tercantum dalam AD/ART, yang penerapannya rancu oleh PSMTI. Di sisi lain, partai pengusung dan komunitas Tionghoa berbasis daerah memainkan peran terpenting dalam kandidasi pemenang kursi DPRD DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa PSMTI sebagai organisasi Tionghoa terhambat dalam mendorong representasi politik caleg Tionghoa dengan tidak tersedianya wadah diskusi politik bersama anggota PSMTI, terutama menjelang pemilu. Berbeda dari teori partisipasi politik yang ada, penelitian ini menggaris bawahi peran politik PSMTI yang memformalisasikan hubungan mereka dengan pejabat partai melalui jabatan sebagai pengurus maupun anggota dewan yang sah menurut AD/ART. ......Political participation of Chinese – Indonesians was muted during the New Order. Their population has remained below Indonesia's parliamentary threshold of 4 per cent since the Reformation Era (post – 1998). Political representation of ethnic Chinese is realized through established parties like PDI-P, a party not dedicated to them. One alternative for ethnic Chinese to advance their interests is through PSMTI. Through qualitative research, in-depth interviews, the theories of political participation (Powers et al., 2016) and the movement patterns of Chinese organizations (Tanasaldy, 2015), this study focuses on the role PSMTI members play in encouraging political representation of ethnic Chinese through support for their members who are candidates in the 2019 DKI Jakarta DPRD Election. This research finds that PSMTI members’ support is limited by personal closeness in the form of campaign funds, voting support, and becoming campaign volunteers. This situation is due to PSMTI's abstention from practical politics as stated in their constitution but ambiguous in implementation. Meanwhile, political parties and regional ethnic Chinese communities play the most critical roles in the elicitabilities of DPRD DKI Jakarta winners. This study finds that PSMTI, as a Chinese community organization, faces a challenge in encouraging political representation of Chinese candidates through the availability of political discussion forums with PSMTI members significantly ahead of elections. In contrast with existing political participation theory, this study illuminates PSMTI’s political role in formalizing their relationship with party officials through administrator or board member positions legal according to their constitution.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis gerakan Ni Putes Ni Soumises (NPNS) yang bertahan dari 2003 hingga 2020 melalui kacamata ideologi gender dan sekularisme. NPNS merupakan gerakan berbasis ideologi gender yang berumur panjang dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan migran melawan ideologi fundamentalis yang represif di komunitas banlieue. Selama lebih dari satu dekade, NPNS telah menjadi gerakan yang signifikan dalam lanskap sekularisme Prancis. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengungkap alasan perkembangan dan kebertahanan NPNS sebagai gerakan ideologi gender yang signifikan di Prancis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menerapkan teori Butler dan Lauretis tentang ideologi gender, serta konsep Aparatus Negara (State Apparatuses) milik Althusser, untuk menganalisis dinamika NPNS melalui tiga periode: kebangkitan, kejayaan, dan masa bertahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebertahanan NPNS disebabkan oleh dukungan negara secara politis dan materi melalui penentangan gerakan terhadap dominasi budaya patriarki laki-laki Muslim banlieue, yang sejalan dengan ideologi sekuler Prancis. Selain itu, peran signifikan NPNS sebagai ruang aman bagi perempuan migran yang menjadi korban kekerasan berbasis gender memicu dukungan dari masyarakat yang turut berkontribusi atas bertahannya NPNS. ......This research analyzes the Ni Putes Ni Soumises (NPNS) movement that lasted from 2003 to 2020 through the lens of gender ideology and secularism. NPNS is a long-term gender ideology-based movement that fights for migrant women's political interests against repressive fundamentalist ideologies in banlieue communities. For more than a decade, the NPNS has been a significant movement in the French secularism landscape. Therefore, this study aims to uncover the reasons for the development and survival of the NPNS as a significant gender ideology movement in France. Using qualitative approach with literature studies methodology, this research applies Butler and Lauretis' theories on gender ideology, as well as Althusser's concept of State Apparatuses, to analyze the dynamics of NPNS through three periods: the rise, the triumph, and the defensive stage. This research findings show that the longevity of the NPNS is due to political and material state support through the stance of the movement against the dominance of the banlieue's Muslim male patriarchal culture, which is aligned with French secular ideology. In addition, the significant role of NPNS as a safe space for migrant women who are victims of gender-based violence triggers support from the community, which contributes to the longevity of NPNS.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Urgensi penyediaan air bersih di daerah ini sangat tinggi karena penduduk setempat banyak mengandalkan sumur artetis, sementara kondisi cadangan air tanah sudah kritis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bentuk Kampung Bahari di Kampung Tambak Lorok, yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk PDAM sebagai penyedia air bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara teknik snowball sampling. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program Kotaku belum efektif, efisien, cukup, merata, dan layak dalam meningkatkan akses air bersih di Kampung Tambak Lorok. Program ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena Program Kotaku menambah akses air bersih tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat Tambak Lorok. ......This study analyzes the clean water supply policy for low-income communities in Tambak Lorok Village, Semarang City. The urgency of clean water provision in this area is very high as residents rely heavily on artesian wells, despite the groundwater reserves being in a critical condition. To address this issue, the central government launched the "Kota Tanpa Kumuh" (Kotaku) program in the form of Kampung Bahari in Tambak Lorok Village, which was then implemented by the Semarang City Government in collaboration with various stakeholders, including PDAM as the clean water provider. This research uses a qualitative method with snowball sampling interviews. Field findings indicate that the Kotaku program has not been effective, efficient, adequate, equitable, or feasible in improving access to clean water in Tambak Lorok Village. The program has failed to resolve the problems faced by the low-income community in the area. The lack of increased access to clean water under the Kotaku program can be attributed to the program's failure to adequately consider the economic conditions of the Tambak Lorok community.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017. ......The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election.

Abstrak :
Keterlibatan selebritis dalam perpolitikan menjadi sebuah tren baru dalam perpolitikan Indonesia. Arzeti Bilbina yang sebelumnya seorang model dan selebriti mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif dari PKB pada Pemilu 2019, dan berhasil memenangkan satu kursi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo). Keberhasilan Arzeti Bilbina tersebut berkaitan dengan kampanye poliik yang dilakukan dan pemanfaatan modal sosial untuk meraih suara masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Kampanye Politik dan konsep modal sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan metode kualitatif yang dilakukan secara induktif, maka penelitian bergerak dari data yang ada di lapangan terlebih dahulu kemudian memakai sejumlah studi literatur untuk memperkaya hasil temuan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik emotional appeal memiliki signifikansi dibandingkan teknik lain dalam Pemilihan Legislatif 2019. Tidak hanya itu, Pemanfaatan modal sosial seperti jaringan, norma sosial dan kepercayaan (trust) yang dimiliki Arzeti Bilbina membantu dalam meraih suara yang dibutuhkan. ......The involvement of celebrities in politics has become a new trend in Indonesian politics. Arzeti Bilbina, who was previously a model and celebrity, nominated herself as a Legislative Member from PKB in the 2019 elections, and managed to win one seat from the Electoral District of East Java I (Surabaya and Sidoarjo). The success of Arzeti Bilbina is related to the political campaigns being carried out and the use of social capital to gain people's votes. This study uses the theory of political campaigns and the concept of social capital. The research method used is qualitative. With a qualitative method that is carried out inductively, the research moves from existing data in the field first and then uses a number of literature studies to enrich the findings. The findings from this study show that the emotional appeal technique has significance compared to other techniques in the 2019 Legislative Elections. Not only that, the use of social capital such as networks, social norms and trust owned by Arzeti Bilbina helps in getting the votes needed

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dinasti politik pada kegagalan implementasi kebijakan di Sri Lanka tahun 2019-2022. Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George S. Edwards, dinasti politik yang mengakar pada perpolitikan Sri Lanka mampu mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi di Sri Lanka. Tulisan ini menyoroti beberapa faktor dan pengaruh yang mengakibatkan krisis keuangan Sri Lanka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dengan anggota keluarga Gotabaya Rajapaksa yang mengisi jabatan strategis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2019-2022. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George S. Edward terkait empat variable yang harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan ingin membuktikan hipotesis sementara bahwa dinasti politik keluarga Rajapaksa pada prosesnya mampu memengaruhi implementasi kebijakan yang berujung pada kegagalaan ekonomi pada tahun 2022. Politik dinasti yang memegang jabatan strategis kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang matang dan menyebabkan gagalannya kebijakan tersebut yang berujung pada kegagalan ekonomi. ......This research discusses the influence of political dynasties on the failure of policy implementation in Sri Lanka in 2019-2022. Referring to the theory of policy implementation put forward by George S. Edwards, political dynasties that are rooted in Sri Lankan politics are able to influence the implementation of economic policies in Sri Lanka. This paper examines several factors and influences that resulted in the Sri Lankan financial crisis. The findings from this study indicate that dynastic politics with members of the Gotabaya Rajapaksa family filling strategic positions can influence economic policy in Sri Lanka in 2019-2022. As stated by George S. Edward the four variables that must be met for the successful implementation of the policy. This research uses qualitative methods by conducting literature studies and wants to prove the provisional hypothesis that the political dynasty of the Rajapaksa family in the process is able to influence the implementation of policies that lead to economic failure in 2022. Political dynasties holding strategic positions then produce policies that are inconsiderable and cause policy failure which led to economic failure.

Abstrak :
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif.  ......The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab kegagalan kebijakan Make in India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2014-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan pekerja, dan membangun India menjadi negara pusat industri manufaktur dunia. Teori the Competitive Advantage of Nations oleh Michael Porter digunakan sebagai pedoman analisis. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat target program Make in India tidak tercapai. Ditemukan bahwa kegagalan reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, dan Labor Laws 2011) dan pembebasan lahan (Land Acquisition Bill 2015) berimplikasi pada ketidaktercapaian target dan tujuan dari program. Make in India. Reformasi dua undang-undang ini terhenti karena adanya penolakan dari pihak oposisi di parlemen dan serikat pekerja. Hal ini akhirnya berdampak pada tingkat kompetitif perusahaan manufaktur domestik di India yang seharusnya menjadi kunci untuk memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan global. ......This study aims to discuss the causes of the failure of the Make in India policy during the reign of Narendra Modi in the 2014-2019 period. This policy aims to facilitate investment, encourage innovation, enhance worker skills development, and build India into a global manufacturing hub. The Competitive Advantage of Nations theory by Michael Porter is used as a guideline for analysis. This theory is used to analyze the factors that prevent the targets of the Make in India program from being achieved. It was found that the failure to reform labor laws (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, and Labor Laws 2011) and land acquisition (Land Acquisition Bill 2015) had implications for the targets and objectives of the Make in India program not being achieved. The reform of these two laws was halted due to resistance from the opposition in parliament and the trade unions. This ultimately impacts on the competitive level of domestic manufacturing companies in India which should be the key to having a competitive advantage in global trade.

Abstrak :
Upaya pemerintah dalam mencari praktik terbaik manajemen riset dan pengembangan di Indonesia dilakukan melalui reorganisasi lembaga-lembaga riset pemerintah, yang kemudian diterjemahkan melalui kebijakan pembentukan BRIN. Melalui kebijakan ini, entitas-entitas riset pemerintah, baik yang berada di K/L maupun LPNK, seluruhnya dilebur ke dalam satu lembaga baru, yakni BRIN. Sehingga, kebijakan ini kemudian menjadikan BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mengurusi persoalan riset negara dari hulu hingga ke hilir. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menggali perubahan keorganisasian lembaga riset pemerintah melalui pembentukan BRIN tersebut dalam perspektif teori-teori kelembagaan. Sebagai instrumen intelektual, penelitian ini menggunakan teori perubahan isomorfik sebagai pisau analisisnya. Dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian: mengapa pemerintah melakukan reorganisasi lembaga-lembaga riset pemerintah melalui pembentukan BRIN ini? Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan kombinasi antara data primer dan sekunder dalam teknis pengumpulan datanya. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan data sekunder diperoleh melalui studi atas literatur-literatur terkait. Melalui metode analisis institusional, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bentuk isomorfisme institusional yang mendorong terjadinya perubahan keorganisasian lembaga-lembaga riset pemerintah melalui pembentukan BRIN ini, yakni isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif. ......The government's efforts in seeking best practices for research and development management in Indonesia are carried out through the reorganization of government research institutions, which are then translated through the policy of establishing BRIN. Through this policy, government research entities, both in K / L and LPNK, were all merged into one new institution, namely BRIN. Thus, this policy then makes BRIN the only government institution that deals with state research issues from upstream to downstream. This research then aims to explore organizational changes in government research institutions through the establishment of BRIN in the perspective of institutional theories. As an intellectual instrument, this study uses the theory of isomorphic change as its analytical knife. With the aim of answering the main question of research: why did the government reorganize government research institutions through the establishment of this BRIN? This research was conducted through a qualitative approach, with a combination of primary and secondary data in the technical data collection. Primary data were obtained through semi-structured interviews and secondary data were obtained through the study of related literature. Through institutional analysis methods, the findings of this study show that there is a form of institutional isomorphism that encourages organizational changes in government research institutions through the formation of BRIN, namely coercive isomorphism and normative isomorphism.