Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa.

---

This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media."

"Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia diredam selama Orde Baru. Populasi mereka tetap kecil di era Reformasi (setelah tahun 1998) dan berada di bawah ambang batas bawah DPR RI sebesar 4 persen. Representasi politik etnis Tionghoa diwujudkan melalui partai – partai mapan, seperti PDI-P yang bukan partai khusus orang Tionghoa. Satu alternatif etnis Tionghoa memajukan kepentingan mereka adalah melalui PSMTI. Melalui penelitian kualitatif, metode wawancara mendalam dan kerangka teori partisipasi politik Powers et. al (2016) dan pola pergerakan organisasi Tionghoa Tanasaldy (2015), penelitian ini fokus pada peran anggota PSMTI mendorong representasi politik komunitas Tionghoa melalui dukungan pada anggotanya yang menjadi caleg Pemilihan Legislatif DPRD DKI Jakarta 2019. Penelitian ini menemukan peran anggota PSMTI terbatas dukungan personal terhadap sesama berbasis kedekatan pribadi dalam bentuk dana kampanye, dukungan suara, dan menjadi relawan kampanye. Hal ini terjadi akibat larangan PSMTI terlibat politik praktis yang tercantum dalam AD/ART, yang penerapannya rancu oleh PSMTI. Di sisi lain, partai pengusung dan komunitas Tionghoa berbasis daerah memainkan peran terpenting dalam kandidasi pemenang kursi DPRD DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa PSMTI sebagai organisasi Tionghoa terhambat dalam mendorong representasi politik caleg Tionghoa dengan tidak tersedianya wadah diskusi politik bersama anggota PSMTI, terutama menjelang pemilu. Berbeda dari teori partisipasi politik yang ada, penelitian ini menggaris bawahi peran politik PSMTI yang memformalisasikan hubungan mereka dengan pejabat partai melalui jabatan sebagai pengurus maupun anggota dewan yang sah menurut AD/ART.

---

Political participation of Chinese – Indonesians was muted during the New Order. Their population has remained below Indonesia's parliamentary threshold of 4 per cent since the Reformation Era (post – 1998). Political representation of ethnic Chinese is realized through established parties like PDI-P, a party not dedicated to them. One alternative for ethnic Chinese to advance their interests is through PSMTI. Through qualitative research, in-depth interviews, the theories of political participation (Powers et al., 2016) and the movement patterns of Chinese organizations (Tanasaldy, 2015), this study focuses on the role PSMTI members play in encouraging political representation of ethnic Chinese through support for their members who are candidates in the 2019 DKI Jakarta DPRD Election. This research finds that PSMTI members’ support is limited by personal closeness in the form of campaign funds, voting support, and becoming campaign volunteers. This situation is due to PSMTI's abstention from practical politics as stated in their constitution but ambiguous in implementation. Meanwhile, political parties and regional ethnic Chinese communities play the most critical roles in the elicitabilities of DPRD DKI Jakarta winners. This study finds that PSMTI, as a Chinese community organization, faces a challenge in encouraging political representation of Chinese candidates through the availability of political discussion forums with PSMTI members significantly ahead of elections. In contrast with existing political participation theory, this study illuminates PSMTI’s political role in formalizing their relationship with party officials through administrator or board member positions legal according to their constitution. "

"Penelitian ini menganalisis gerakan Ni Putes Ni Soumises (NPNS) yang bertahan dari 2003 hingga 2020 melalui kacamata ideologi gender dan sekularisme. NPNS merupakan gerakan berbasis ideologi gender yang berumur panjang dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan migran melawan ideologi fundamentalis yang represif di komunitas banlieue. Selama lebih dari satu dekade, NPNS telah menjadi gerakan yang signifikan dalam lanskap sekularisme Prancis. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengungkap alasan perkembangan dan kebertahanan NPNS sebagai gerakan ideologi gender yang signifikan di Prancis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menerapkan teori Butler dan Lauretis tentang ideologi gender, serta konsep Aparatus Negara (State Apparatuses) milik Althusser, untuk menganalisis dinamika NPNS melalui tiga periode: kebangkitan, kejayaan, dan masa bertahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebertahanan NPNS disebabkan oleh dukungan negara secara politis dan materi melalui penentangan gerakan terhadap dominasi budaya patriarki laki-laki Muslim banlieue, yang sejalan dengan ideologi sekuler Prancis. Selain itu, peran signifikan NPNS sebagai ruang aman bagi perempuan migran yang menjadi korban kekerasan berbasis gender memicu dukungan dari masyarakat yang turut berkontribusi atas bertahannya NPNS.

---

This research analyzes the Ni Putes Ni Soumises (NPNS) movement that lasted from 2003 to 2020 through the lens of gender ideology and secularism. NPNS is a long-term gender ideology-based movement that fights for migrant women's political interests against repressive fundamentalist ideologies in banlieue communities. For more than a decade, the NPNS has been a significant movement in the French secularism landscape. Therefore, this study aims to uncover the reasons for the development and survival of the NPNS as a significant gender ideology movement in France. Using qualitative approach with literature studies methodology, this research applies Butler and Lauretis' theories on gender ideology, as well as Althusser's concept of State Apparatuses, to analyze the dynamics of NPNS through three periods: the rise, the triumph, and the defensive stage. This research findings show that the longevity of the NPNS is due to political and material state support through the stance of the movement against the dominance of the banlieue's Muslim male patriarchal culture, which is aligned with French secular ideology. In addition, the significant role of NPNS as a safe space for migrant women who are victims of gender-based violence triggers support from the community, which contributes to the longevity of NPNS."

"Skripsi ini berisi analisis terkait eksistensi yang dimiliki China di kawasan Pasifik Selatan dengan menggunakan teori pilihan rasional institusional dan penerapan kerangka kerja institutional rational choice sebagai faktor yang mengubah hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019. Dalam skripsi ini, permasalahan utama yang timbul dan menjadi pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah “bagaimana dampak eksistensi China memberikan pengaruh dalam berubahnya hubungan diplomatik Taiwan dengan Kepulauan Solomon di Tahun 2019?”. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif rinci. Hasil dari penelitian skripsi ini, ditemukan bahwa dengan kerangka kerja yang dipakai, dampak eksistensi China di kawasan Pasifik Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan dalam 3 kategori, yaitu: 1. Insentif Ekonomi; 2. Strategi Geopolitik; 3. Kondisi Politik Domestik. Saran dari penulis adalah bagi peneliti atau penulis selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait unit terkecil penelitian ini.

---

This paper contains an analysis related to China's existence in the South Pacific region using institutional rational choice theory and the application of the institutional rational choice framework as a factor that changed diplomatic relations between Taiwan and the Solomon Islands in 2019. In this thesis, the main problem that arises and becomes the research question of this thesis is “how does the impact of China's existence influence the change in Taiwan's diplomatic relations with the Solomon Islands in 2019?”. In this thesis, the method used is a qualitative method with detailed descriptive research. The results of this thesis research, found that with the framework used, the impact of China's existence in the South Pacific region affects the diplomatic relations of Solomon Islands and Taiwan in 3 categories, namely: 1. Economic Incentives; 2. Geopolitical Strategy; 3. Domestic Political Conditions. The author's suggestion is for future researchers or writers to be able to conduct more in-depth research related to the smallest unit of this research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor kepentingan ekonomi politik Jepang dalam regulasi perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global. Konsep human rights in global political economy digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah Jepang menerbitkan Pedoman Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab untuk mencapai kepentingan ekonomi politik yaitu untuk melindungi industri dari ancaman bisnis terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Uniqlo dalam praktik kerja paksa Uighur di China dan untuk meraih posisi kepemimpinan di kawasan Asia dengan mewujudkan ‘tatanan internasional yang baru yang berasal dari Asia’ terkait regulasi perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global. Pemerintah Jepang mementingkan regulasi perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasok global karena hal tersebut akan membantu mencapai ‘diplomasi hak asasi manusia’ secara penuh di bawah pemerintahan Fumio Kishida. Kata Kunci: regulasi, bisnis dan hak asasi manusia, rantai pasok global, ekonomi politik.

---

This research aims to explore Japan's political economic interests in the regulation of human rights protection in global supply chains. The concept of human rights in the global political economy is used as a guideline in conducting this research. This research uses qualitative methods with data collection techniques through literature studies. The findings in this study show that the Japanese government issued the Guidelines for Respecting Human Rights in Global Supply Chains to achieve political economy interests, namely to protect industries from business threats related to potential human rights violations such as what happened to Uniqlo in the practice of forced labour of Uighurs in China and to gain a leadership position in the Asian region by realising a ‘new international order originating from Asia’ related to the regulation of human rights protection in global supply chains. The Japanese government attaches importance to the regulation of human rights protection in global supply chains because it will help achieve full-fledged ‘human rights diplomacy’ under the Fumio Kishida administration."

"Selama beberapa tahun terakhir, Argentina tidak merekognisi hak untuk melakukan aborsi. Pasal KUHP Tahun 1921 menentukan bahwa perempuan di Argentina dilarang melakukan aborsi kecuali hidup mereka dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Ini mendorong sejumlah besar aborsi ilegal yang dilakukan setiap tahunnya, banyak diantaranya yang mengakibatkan kematian. Ni Una Menos adalah gerakan sosial berisikan kolektif feminis yang muncul di tahun 2015 sebagai respons terhadap maraknya femisida (pembunuhan terhadap perempuan) di Argentina. Konsisten dengan tuntutan utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Ni Una Menos memobilisasi massa pro-aborsi sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan keberhasilan dalam pengesahan Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) oleh Senat di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai strategi yang dilakukan oleh Ni Una Menos dalam mendorong dekriminalisasi aborsi di Argentina dengan batasan waktu periode 2018-2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dengan meninjau sumber literatur, portal berita, serta media sosial Instagram dan Twitter resmi yang dimiliki Ni Una Menos. Dengan teori struktur peluang diskursif, analisis yang dilakukan mencakup strategi pembingkaian yang digunakan oleh Ni Una Menos seputar masalah aborsi, penggunaan media sosial untuk mendapatkan visibilitas dalam liputan media, serta jaringan yang dibentuk dengan organisasi feminis terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Ni Una Menos untuk memobilisasi massa di ruang publik dan media berkontribusi sebagai kekuatan politik dalam mendesak negara untuk mendekriminalisasi aborsi, terlepas dari konteks politik yang ada.

---

Over the past few years, Argentina’s abortion rights have been widely inexistent. 1921 Penal Code dictates that women in Argentina are prohibited to perform abortion unless their life is in danger or in the case of rape. This results in a huge amount of illegal abortions performed each year by Argentinian women, many resulting in deaths. Ni Una Menos is a social movement formed by a feminist collective that arose in 2015 as a response to the widespread femicide (the killing of women) in Argentina. Preserving their main demands to end violence against women, Ni Una Menos mobilized pro-abortion masses since 2018 and have gained success in passing Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), the decriminalization of abortion bill, through the Senate in 2020. This research aims to investigate and reveal the various strategies undertaken by Ni Una Menos in the context of pushing the decriminalization of abortion in Argentina with a time limit of 2018-2020 period. This research used a qualitative method by collecting secondary data by reviewing literary sources, news portal, and social media Instagram and Twitter owned by Ni Una Menos. By using the discursive opportunity structures theory, the analysis carried out includes the framing strategy used by Ni Una Menos around the abortion issue, usage of social media to gain visibility in media, as well as formed networks with pre-existing feminist organizations. It reveals that Ni Una Menos’ capability to mobilize the masses in the public space and media contributes as a political power to urge the state to decriminalize abortion, despite the political context."

"Selama 1933 – 1938, keamanan nasional serta status superpower yang dimiliki Prancis dan Inggris mengalami ancaman besar akibat serangkaian aksi militer yang dilakukan Nazi Jerman. Aksi Nazi Jerman pun telah melanggar Perjanjian Versailles. Akan tetapi, kedua negara tersebut tidak merespon dengan konfrontatif. Alih-alih sanksi, mereka memberi keleluasaan kepada Nazi Jerman dengan melakukan serangkaian konsesi— sikap yang kemudian dikenal sebagai appeasement. Untuk menjelaskan fenomena ini, digunakan metode kualitatif dengan menganalisa tiga faktor. Pertama, potensi negara dari Inggris dan Prancis. Kedua, stimuli sistemik dalam bentuk operasi militer Jerman. Ketiga, persepsi dan kapasitas agen geopolitik di Inggris dan Prancis terhadap kedua faktor yang telah disebutkan. Ketiga faktor tersebut akan dianalisa menggunakan teori neoclassical geopolitics yang diterapkan dalam empat peristiwa: pengunduran diri Jerman dari International Disarmament Conference (1933), perjanjian militer Inggris-Jerman (1935), okupasi Rhineland (1936), serta aneksasi Sudetenland dan Perjanjian Munich (1938). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada 1933 – 1935 ketiadaan sanksi kepada Jerman disebabkan oleh kekeliruan persepsi ancaman dan fokus yang besar pada urusan domestik. Selanjutnya, sejak 1935 terjadi kecenderungan appeasement oleh Inggris dan Prancis karena tiga faktor: ketidakpastian diplomatik, inferioritas kekuatan beserta kekeliruan persepsi terhadap Nazi Jerman.

---

During 1933-1938, France and Britain faced a threat of their national security and superpower status due to a series of military actions taken by Nazi Germany. These actions by Nazi Germany also violated the Treaty of Versailles. However, both countries did not respond confrontationally. Instead of imposing sanctions, they make a series of concessions that later known as appeasement. Using qualitative methods, this research will examine this situation by analyzing series of factors. First, the state potential of Britain and France. Second, systemic stimuli in the form of Germany's military operations. Third, the perceptions and capacities of geopolitical agents in Britain and France regarding the aforementioned factors. These factors will be analyzed using the theory of neoclassical geopolitics that will be applied to four events: Germany's withdrawal from International Disarmament Conference (1933), Anglo-German Naval Agreement (1935), occupation of Rhineland (1936), and annexation of Sudetenland and the Munich Agreement (1938). Research finding shows that in 1933 – 1935, the absence of sanctions against Germany was due to a misperception of the threat and a significant focus on domestic affairs. After that, from 1935 onwards, there was a tendency of appeasement by Britain and France due to three factors: diplomatic uncertainty, power inferiority, and misperception of Nazi Germany."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Urgensi penyediaan air bersih di daerah ini sangat tinggi karena penduduk setempat banyak mengandalkan sumur artetis, sementara kondisi cadangan air tanah sudah kritis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bentuk Kampung Bahari di Kampung Tambak Lorok, yang kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk PDAM sebagai penyedia air bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara teknik snowball sampling. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Program Kotaku belum efektif, efisien, cukup, merata, dan layak dalam meningkatkan akses air bersih di Kampung Tambak Lorok. Program ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena Program Kotaku menambah akses air bersih tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat Tambak Lorok.

---

This study analyzes the clean water supply policy for low-income communities in Tambak Lorok Village, Semarang City. The urgency of clean water provision in this area is very high as residents rely heavily on artesian wells, despite the groundwater reserves being in a critical condition. To address this issue, the central government launched the "Kota Tanpa Kumuh" (Kotaku) program in the form of Kampung Bahari in Tambak Lorok Village, which was then implemented by the Semarang City Government in collaboration with various stakeholders, including PDAM as the clean water provider. This research uses a qualitative method with snowball sampling interviews. Field findings indicate that the Kotaku program has not been effective, efficient, adequate, equitable, or feasible in improving access to clean water in Tambak Lorok Village. The program has failed to resolve the problems faced by the low-income community in the area. The lack of increased access to clean water under the Kotaku program can be attributed to the program's failure to adequately consider the economic conditions of the Tambak Lorok community."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."