Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dewasa ini sangatlah cepat dan telah mengubah sudut pandang maupun rencana strategis perusahaan. Ilmu mengenai teknologi informasi pun sudah mulai merambah sampai ke tingkat stratejik, tetapi masih banyak perusahaan yang belum bisa memetakan perkembangan teknologi informasi dari tingkat stratejiknya. PT XYZ merupakan perusahaan berbasis customer relationship marketing yang memberikan beberapa layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Beberapa dari layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layanannya. Pihak bisnis banyak mempertanyakan, apakah divisi TI memberikan semua yang dibutuhkan oleh bisnis dan apakah sesuai dengan perjanjiannya, dengan permasalahan ini maka akan dibuat dokumen perjanjian tingkat layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan oleh dewan direksi PT XYZ. Namun, beberapa permasalahan tersebut memiliki ukuran-ukuran yang sebelumnya tidak pernah didefinisikan, sehingga tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diukur dan dinilai. Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan perjanjian tingkat layanan yang sesuai dengan standar formal yang belum ada di PT XYZ menggunakan standar ISO 20000 dan kerangka kerja ITIL V3 2011 serta mengembangkan ukuran yang dapat diukur dan dinilai. Perjanjian tingkat layanan ini akan berisi 19 bagian yang ditiap-tiap bagiannya akan menyesuaikan karakteristik dari layanan dan perusahaannya.

---

The development of technology nowadays is very rapid and has changed companies viewpoints and strategic plans. The science of information technology has also penetrated into strategic level, but many companies still haven’t been able to map the information technology development from the strategic level. PT XYZ is a customer relationship marketing based company which gives services to fulfill its business needs.

Some of their services have issues in regards to the service capabilities. The business authorities have been questioning if the IT Division have provided all that is needed by the business according to the agreement. Therefore, a service level agreement document will be made according to the business needs expected by the authorities of PT XYZ. However, some of those issues have measures that have never been defined before, which lead to creating something that cannot be measured and assessed.

This research tries to develop a service level agreement based on formal standard which has not been applied at PT XYZ, using ISO 20000 standard and ITIL V3 2011 framework, and also to develop measurable and assessable measurements. This service level agreement will contain 19 different parts, where each will be customized based on the characteristics of the services and companies themselves."

"Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan barang milik negara dan melakukan peningkatan pelayanan terhadap stakeholder dengan menggunakan teknologi informasi sebagai elemen pendukungnya. Untuk mewujudkan database nilai kekayaan negara yang kredibel sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan maka dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi terhadap sistem informasi utama yang mendukung proses bisnis DJKN.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk DJKN khususnya terhadap aplikasi yang mendukung proses bisnis utama yaitu aplikasi Modul KN dengan menggunakan framework ISO 27005 dan ISO 27002 untuk penanganan pengurangan risiko.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi tentang keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

Ministry of Finance in particular the Directorate General of State Asset (DJKN) is one organization that is tasked to undertake the management of state asset and improved services to stakeholders using information technology as a supporting element. To realize the value database of state asset into a credible executive information intact, timely, accurate and can be used for decision making process for the leadership of the Ministry of Finance then needed an information security risk management plan to the main information systems that support business processes DJKN.

This research aimed to develop an information security risk management plan for DJKN particularly to applications that support key business processes that called state assets module applications using the framework of ISO 27005 and ISO 27002 for risk reduction management.

The results obtained from this research is the information security risk management plan that contains the document mitigation risk, control recommendations to reduce risk and acceptance of risk which contains risk management decisions also the person in charge of mitigation risk."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI. For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete). The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Direktorat Metrologi adalah sebuah instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Perdagangan Guna menunjang pelaksanaan kegiatannya Direktorat Metrologi telah memanfaatkan penerapan teknologi informasi TI Namun pada kenyataannya penerapan dan pengelolaan TI di Direktorat Metrologi saat ini masih kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Banyak faktor yang menjadi penghambat terciptanya tata kelola TI yang baik di Direktorat Metrologi seperti kurangnya SDM TI yang berkualitas belum terarahnya pengelolaan TI kurangnya perencanaan TI yang baik belum adanya sistem pengaduan gangguan layanan TI yang jelas serta kurangnya kontrol internal terhadap pengelolaan TI itu sendiri Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Direktorat Metrologi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran tingkat kapabilitas ini dilakukan dengan metode PAM Process Assesment Model Pengukuran diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses proses COBIT 5 yang relevan Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 12 proses COBIT 5 terpilih untuk mengetahui tingkat kapabilitas saat ini serta dilakukan juga penentuan target untuk mengetahui tingkat kapabilitas yang ingin dicapai Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas proses proses TI di Direktorat Metrologi sebagian besar berada pada level 0 incomplete Dari hasil pengukuran tingkat kapabilitas tersebut kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan proses proses untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan dimana tingkat kapabilitas target berada pada level 3 established dan 4 predictable Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 Perbaikan secara bertahap diperlukan agar kapabilitasnya dapat meningkat secara simultan Rekomendasi yang utama diusulkan meliputi pembuatan Standard Operating Procedure SOP untuk tiap aktivitas TI melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala mendokumentasikan seluruh aktivitas TI serta peningkatan SDM TI dari segi kuantitas dan kualitas Rekomendasi perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja serta sebagai acuan perbaikan tata kelola TI di masa yang akan datang.

---

Directorate of Metrology is a government agency under the auspices of the Ministry of Trade To support the implementation of its activities Directorate of Metrology has utilized the application of information technology IT However in reality the implementation and management of IT in Directorate of Metrology is still less than optimal in supporting its tasks and functions Many factors that hamper the realization of good IT governance in Directorate of Metrology such as lack of qualified IT human resources no clear direction of IT management lack of good IT planning no IT service problem complain system and lack of internal controls for the management of IT itself Based on those problems the research aimed to measure the level of IT governance capability in Directorate of Metrology by using the COBIT 5 framework It is done by the method of PAM Process Assessment Model Measurement begins with identified the problems and mapped them to relevant processes of COBIT 5 Then the assessment of the 12 selected processes of COBIT 5 conducted to determine the current level of capability and also the capability level to be achieved The measurement result showed that the capability level of IT processes in the Directorate of Metrology mostly at level 0 incomplete From the measurement result then it determined the improvement recommendations to achieve expected capability level wherein the target capability levels are at level 3 established and 4 predictable Improvement Recommendations are based on the COBIT 5 framework Gradual improvement is needed in order to be able to increase the capability simultaneously The main recommendations proposed include making the Standard Operating Procedure SOP for each IT activity conducting regular monitoring and evaluation documenting all IT activities and improving the quantity and quality of IT human resources This recommendations intended to improve performance and as a reference for the IT governance improvement in the future."

"[ABSTRAKPemanfaatan teknologi informasi (TI), selain membantu suatu instansi pemerintah dalam memotong rantai birokrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, terkait reformasi birokrasi, juga dapat dimanfaatkan untuk pembenahan instansi pemerintah. Dalam studi kasus ini dimana sudah dicanangkan suatu kegiatan yang bertujuan membenahi organisasi di instansi pemerintah pusat XYZ, atas instruksi Komisi Pengawas XYZ Pada kegiatan pembenahan organisasi XYZ tersebut dilakukanlah penelaahan risiko dalam kegiatan fraud risk management dimana salah satu lingkup kerjanya adalah melakukan fraud risk assesment yang dilakukan dengan bantuan forensic technology. Tujuan menggunakan forensic technology adalah untuk menemukan bukti-bukti digital pada sistem komputer dengan mengandalkan kemampuan forensic technology dalam merekonstruksi data dan informasi dari file yang ada maupun yang sudah dihapus. Dengan demikian forensic technology merupakan alat yang tepat untuk membuktikan compliance (kepatuhan), baik kepatuhan terhadap hukum ataupun terhadap kode etik/norma perusahaan, khususnya korupsi. Pimpinan XYZ juga telah menyadari hal ini dan telah memerintahkan untuk menyusun prosedur penggunaan computer forensic sebagai alat audit internal. Pada karya akhir ini dilakukan uji coba untuk membuktikan (proof of concept) bahwa computer forensic yang telah dimiliki saat ini dapat membantu proses penemuan indikasi pelanggaran kode etik/norma, khususnya korupsi. Hasil dari penelitian ini adalah berupa model computer forensic dalam kegiatan fraud risk management pada proses bisnis XYZ beserta draft standard operating procedure (SOP) terkait pelaksanaan computer forensic.

---

ABSTRACTApplication of information technology (IT), instead of addition to helping a government agencies in steramlining the bureaucracy in the implementation of the basic tasks and roles of government agencies, relevant bureaucratic reform, also can be used for improvement of government agencies its self. In this case study where already launched an activity that aims to fixing up of government agency of Indonesia XYZ organization, on the instructions of XYZ?s regulatory commission.In the fixing up the XYZ organization conducted review the risk in order to fraud risk management activity that one of scope of work is to do fraud risk assessment using forensic technology. The aim using forensic technolgy is to identify digital evidence on computer systems by relying on the ability of forensic technology in reconstructing the data and information from existing files or deleted. Thus forensic technology is a good tool for proving compliance (adherence), good adherence to the law or the code of ethics/norms of the company, particularly corruption. Chairs of XYZ has also been aware of this and has been ordered to draw up the use of computer forensic procedures as a tool of internal audit.In this research conducted trials to prove (proof of concept) that computer forensic that has been held at this time can help the process of the invention indicated violations of the code of ethics/norms, particularly corruption. Results of this research is in the form of a model computer forensic in fraud risk management activity in the business process XYZ and draft of standard operating procedure (SOP) related to the implementation of computer forensic., Application of information technology (IT), instead of addition to helping a government agencies in steramlining the bureaucracy in the implementation of the basic tasks and roles of government agencies, relevant bureaucratic reform, also can be used for improvement of government agencies its self. In this case study where already launched an activity that aims to fixing up of government agency of Indonesia XYZ organization, on the instructions of XYZ’s regulatory commission.In the fixing up the XYZ organization conducted review the risk in order to fraud risk management activity that one of scope of work is to do fraud risk assessment using forensic technology. The aim using forensic technolgy is to identify digital evidence on computer systems by relying on the ability of forensic technology in reconstructing the data and information from existing files or deleted. Thus forensic technology is a good tool for proving compliance (adherence), good adherence to the law or the code of ethics/norms of the company, particularly corruption. Chairs of XYZ has also been aware of this and has been ordered to draw up the use of computer forensic procedures as a tool of internal audit.In this research conducted trials to prove (proof of concept) that computer forensic that has been held at this time can help the process of the invention indicated violations of the code of ethics/norms, particularly corruption. Results of this research is in the form of a model computer forensic in fraud risk management activity in the business process XYZ and draft of standard operating procedure (SOP) related to the implementation of computer forensic.]"

"Perkembangan teknologi informasi mempunyai risiko yang cukup signifikan terhadap suatu perusahaan. Selain dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis tetapi juga dapat membawa risiko dan ancaman terhadap perusahaan. Untuk itu diperlukan kontrol yang dapat memitigasi atau bahkan dapat menghilangkan risiko yang ada, sehingga teknologi informasi yang diterapkan organisasi dapat mendukung sepenuhnya kepentingan organisasi. Hal ini bertujuan agar teknologi informasi memberikan manfaat bagi organisasi. Kondisi saat ini PT. XYZ telah melakukan berbagai usaha untuk dapat memitigasi atau bahkan menghilangkan risiko keamanan informasi yang ada, tetapi karena belum adanya kerangka kerja yang digunakan sehingga sulit bagi PT. XYZ untuk mengukur dan menjalankan keamanan informasi secara optimal. Mengacu pada kondisi dan permasalahan di organisasi tersebut, maka perlu adanya evaluasi keamanan informasi untuk mengukur sejauh apa usaha PT. XYZ telah menerapkan keamanan informasi dan kontrol-kontrol apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki agar usaha PT. XYZ dalam menerapkan keamanan informasi menjadi optimal. Pada penelitian ini menggunakan Framework ISO 27001:2005/ISMS. Melalui pendekatan audit keamanan informasi dengan menggunakan assessment checklist ISO 27001 dan penilaian risiko, dipilih sasaran perbaikan berdasarkan kontrol ISO 27001. Kontrol-kontrol ini nantinya diharapkan dapat memitigasi atau bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari ancaman dan kerawanan yang ada dilingkungan organisasi PT. XYZ.

---

The development of information technology has a significant risk of a company. Besides being able to simplify and speed up business processes but can also bring risks and threats to the company. It is necessary to control that can mitigate or even eliminate existing risks, so that the applied information technology organizations can support fully the interests of the organization. It aims to provide the benefits of information technology to the organization.

Current conditions PT. XYZ has made various efforts to mitigate or even eliminate the risk of information security, but because of the absence of a framework used so difficult for PT. XYZ to measure and run an optimal information security.

Referring to the conditions and problems in the organization, hence the need for information security evaluation to measure the extent to which PT. XYZ has implemented information security and controls what needs to be added or improved in order PT. XYZ in implementing information security to be optimal.

In this study, using the Framework ISO 27001: 2005 / ISMS. Through approach to information security audit using a checklist ISO 27001 assessment and risk assessment, have been targets for improvement based on the control of ISO 27001. These controls might be expected to mitigate or even eliminate the impact of threats and vulnerabilities that exist within the organization PT. XYZ. "

"ABSTRAKInformasi merupakan aset vital bagi suatu organisasi, oleh karena itu maka diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur untuk melindungi informasi yang dimiliki suatu organisasi. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang berisiko sangat tinggi terhadap keamanan informasinya. Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan antara kultur keterbukaan informasi dengan penjaminan perlindungan aset informasinya. Universitas XYZ merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki aset informasi yang perlu dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa masalah yang menyangkut insiden keamanan informasi yang menimbulkan kerugian berupa kerugian finansial, kerugian operasional dan kerugian reputasi atau citra Universitas XYZ.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, risiko dan memberikan kontrol keamanan informasi yang sesuai dengan keadaan di Direktorat Akademik Universitas XYZ. Kontrol keamanan informasi yang digunakan berbasis ISO 27001:2013. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian semi kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai serangkaian kegiatan manajemen risiko dan menerapkan kontrol keamanan informasi yang tepat yang terdapat pada ISO 27001:2013.Hasil penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanaan informasi bagi Direktorat Akademik Universitas XYZ. Rancangan kebijakan keamanan informasi digunakan sebagai acuan dalam meminimalisir risiko keamanan informasi.

---

ABSTRACT

Information is a vital assets for organization, therefor a structured mechanism is needed to protect organization information assets. Higher education is one of the highest sector that have high risk in their information security area. Higher education are faced with the challenge of balancing between the culture of information opennes and protection of information assets. XYZ University also have information assets that needs to be protected. Based on interview, there are several information security incidents causing financial, reputation and operational loss for XYZ University.

This research aims to identify assets, risk, and appropriate information security control suitable for XYZ University Academic Directorate. Information security control based on ISO 27001:2013. This is a case study research with a semi quantitative method. This research discuss about a set of risk management activity and implement appropriate information security control based on ISO 27001:2013.

Result of this research is an information security policy design suitable for Academic Directorate University of XYZ. Information security policy is used as a reference to minimize the risk of information security."

"Peran Teknologi Informasi (TI) dibutuhkan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan dalam mencapai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). TI dikelola agar dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, service excellence, serta pelaksanaan operasional perusahaan yang efisien, efektif dan optimal. PT Rekayasa Industri (Rekind) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang rancang bangun dan perekayasaan industri. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, Rekind patuh terhadap ketentuan Good Corporate Governance sebagai parameter utama dalam menjalankan bisnis. TI digunakan secara luas untuk melayani kebutuhan akan informasi dan layanan yang berkualitas bagi bisnis perusahaan. Ketergantungan perusahaan terhadap layanan TI, berdampak meningkatkan berbagai jenis risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Namun, sampai saat ini Rekind belum memiliki kerangka kerja khusus yang mengelola risiko teknologi informasi perusahaan. Hasil audit internal perusahaan menggunakan COBIT 5 menunjukkan bahwa Rekind belum memiliki pedoman dan panduan untuk perencanaan risk management dalam menangani risiko terkait teknologi informasi (EDM Ensure Risk Optimisation,APO 12-ManageRisk).Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka kerja manajemen risiko TI yang dapat diterapkan pada Rekind. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan metodologi ISO 31000:2009 sebagai landasan manajemen risiko perusahaan, ISACA Risk IT Framework sebagai landasan kerangka kerja risiko TI serta COBIT yang digunakan sebagai kontrol.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja Risk IT dapat digunakan selaras dengan kebijakan ERM perusahaan sehingga didapat sebuah kerangka kerja baru yang digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan assessment risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat 39 risk issues keseluruhan yang dipetakan berdasarkan rekomendasi kerangka kerja baru berbasis Risk IT dan ERM perusahaan

---

The role of Information Technology (IT) is important to improve the quality of service as realization of Good Corporate Governance. IT is managed in order to give additional value, service excellence, and also the eficiency, effectiveness, and optimalization of company's operational implementation.

PT Rekayasa Industri (Rekind) is a state-owned company engaging in the industrial plant. As one of the state-owned company, Rekind complies with good corporate governance as a major parameter in running the business. IT is used extensively to serve the need for information and quality services for the business needs. The company's dependence on IT services, increase the impact of various types of risks that could negatively affect the company. However, at this moment Rekind still does not have a specific framework to manage IT risks. This is also shown by an internal audit report using COBIT 5 that Rekind doesn?t have any guidelines for risk management in handling risk related to IT (EDM 03-Ensure Risk Optimisation, APO 12-Manage Risk).

The purpose of this research is to identify which IT risk management framework that could be implemented in Rekind. ISO 31000:2009 method is used as the base of enterprise risk management. ISACA Risk IT Framework as IT risk framework, and COBIT is used as the controller.

The research shows that IT Risk framework is aligned with enterprise?s ERM policy that result in a new framework to do risk assessment. The research also shows that there are 39 risk issues that are mapped based on recommendation from new IT risk management framework based on Risk IT and enterprise?s ERM."