Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai “penjaga” gerbang perbatasan memiliki tantangan yang besar dalam upaya melakukan pengawasan penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia. Di DJBC belum lama ini dibuat satu direktorat khusus yang menangani aktivitas peredaran narkotika, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika. Penelitian ini membahas ancaman dan risiko peredaran Narkotika dalam konteks kepabeanan dan cukai di Indonesia yang membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus narkotika. Strategi Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dalam upaya mencegah penyelundupan narkotika internasional ke Indonesia, dan sinergitas antara Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC dengan Unit Intelijen DJBC dan komunitas intelijen lainnya di Indonesia dalam pengawasan dan upaya pemberantasan penyelundupan Narkotika.Penelitian dalam tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, observasi, dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan tata kelola organisasi.Hasil penelitian ini menunjukan ancaman yang tinggi dan mengkhawatirkan pada penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ancaman ini membuat DJBC membutuhkan direktorat khusus yang fokus menangani penyeulundupan narkotika ini. Direktorat khusus ini juga memudahkan sinergi DJBC dengan lembaga lainnya dan sinergi antar direktorat dalam mengawasi ancaman narkotika.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as the "guard" of the border gate has big challenges in its efforts to supervise international narcotics smuggling into Indonesia. Recently, at DJBC, a special directorate was created to handle narcotics trafficking activities, namely the Narcotics Interdictation Directorate. This study discusses the threats and risks of narcotics trafficking in the context of customs and excise in Indonesia, which makes DJBC need a special directorate of narcotics. The strategy of the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC in an effort to prevent international narcotics smuggling into Indonesia, and the synergy between the Directorate of Narcotics Interdiction of DJBC and the Intelligence Unit of DJBC and other intelligence communities in Indonesia in monitoring and eradicating narcotics smuggling.

The research in this thesis uses a qualitative approach. Data collection techniques are through in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, observation, and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this research, namely national security, smuggling, customs and excise, intelligence, strategic intelligence and the intelligence community, and organizational governance.

The results of this study indicate a high and worrying threat to narcotics abuse in Indonesia. This threat makes DJBC need a special directorate that focuses on dealing with narcotics smuggling. This special directorate also facilitates the synergy between DGCE and other institutions and between directorates in overseeing the threat of narcotics."

"PT. Dirgantara Indonesia merupakan industri kedirgantaraan terbesar di Indonesia sekaligus Perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yang dikembangkan sejak zaman Orde Baru dan berganti nama menjadi PT.DI yang berkecimpung dalam industri penerbangan. Peneliti mencoba berfokus pada aspek dampak dari Covid-19 terhadap kinerja perusahaan PT. DI guna mencari tahu celah kelemahan serta dapat menjadi acuan peneliti dalam menganalisis terkait perumusan kebijakan yang dilakukan oleh jajaran direksi PT. DI dalam menghadapi pandemi Covid-19 terkait produksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data terdiri dari primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pada produksi selama pandemi Covid-19. pesawat pada PT. DI dan terkait kebijakan apa yang diambil oleh PT. DI dalam mengurangi dampak dari COVID-19 terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini menunjukakan bahwa dampak pandemi bagi produksi di PT. DI mengalami penghambatan di sektor produksi dan distribusi, maupun pemasaran yang tidak berjalan akibat pandemi Covid-19, dan juga terjadi penurunan penjualan sehingga mengurangi pendapatan, dan kurang permodalan.

---

PT. Dirgantara Indonesia is the largest aerospace industry in Indonesia as well as a company from a State-Owned Enterprise which was developed since the New Order era and changed its name to PT.DI which is involved in the aviation industry. Researchers try to focus on aspects of the impact of Covid-19 on the performance of the PT. DI company in order to find out the weaknesses and can be used as a reference for researchers in analyzing the policy formulation carried out by the PT. DI board of directors in dealing with the Covid-19 pandemic related to production. This study used descriptive qualitative method. For data collection consists of primary and secondary, primary data obtained by means of observation, interviews and documentation. While secondary data obtained through the results of the literature. This study aims to determine the impact that occurs on production during the Covid-19 pandemic. aircraft at PT. DI and related to what policies were taken by PT. DI in reducing the impact of COVID-19 on company performance. Based on the results obtained from this study, it shows that the impact of the pandemic on production at PT. DI experienced bottlenecks in the production and distribution sectors, as well as marketing that did not work due to the Covid-19 pandemic, and there was also a decline in sales resulting in reduced income and lack of capital."

"Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI.

---

This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police"

"Islam di Amerika Serikat saat ini tengah mengalami masa sulit akibat Islamofobia. Tokoh-tokoh Islam berusaha membuktikan bahwa Islam tidaklah seperti yang digambarkan dan dipersepsikan melalui media. Salah satu tokoh yang bergerak untuk meluruskan citra Islam di Amerika adalah Imam Shamsi Ali. Dalam tulisan-tulisan yang ia buat, Shamsi Ali tampak memiliki gambaran tersendiri akan wajah Islam yang seharusnya ditampilkan di Amerika. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini mengevaluasi pemikiran serta aktivitas dakwah Shamsi Ali di Amerika dengan menghubungkannya pada bentuk Islam yang sudah ada di Amerika sebelum kedatangan Shamsi Ali, yaitu diwakili oleh tokoh Ismail al-Faruqi. Sehingga, selain untuk mencari tahu wajah Islam yang diharapkan oleh Shamsi Ali di Amerika, tesis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Shamsi Ali terhadap perkembangan Islam di Amerika. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif naratif yang mengedepankan penafsiran peneliti dalam menganalisis, menarasikan, dan menampilkan data. Penelitian ini menemukan bahwa Shamsi Ali menginginkan Islam di Amerika sebagai Islam yang umatnya dapat menjadi teladan bagi Muslim global; pada tesis ini konsep tersebut disebut sebagai American Muslim upon a Hill.

---

Islam in the United States is currently experiencing difficult times due to Islamophobia. Islamic figures tried to prove that Islam is not as depicted and perceived through the media. One of the figures who actively clarify the image of Islam in America is Imam Shamsi Ali. In his writings, Shamsi Ali seems to have his own picture of the face of Islam that should be shown in America. This study evaluated the thoughts and da'wah activities of Shamsi Ali in America by relating it to the form of Islam that already existed in America before the arrival of Shamsi Ali, which was represented by the late Ismail al-Faruqi. Thus, in addition to finding out the expected face of Islam in America, this thesis also aims to evaluate the influence of Shamsi Ali on the development of Islam in America. This research was conducted using a qualitative narrative method that puts forward the researcher's interpretation in analyzing, narrating, and displaying data. This study found that Shamsi Ali wanted Islam in America whose followers are able to be a role model for global Muslims; in this thesis, this concept referred to as American Muslims upon a Hill."

"Penelitian ini berangkat dari masalah perkembangan teknologi informasi khususnya bidang intelijen yang menjadi tantangan bagi kepemimpinan di dalam Badan Intelijen Negara (BIN). Tantangan yang dihadapi adalah mengubah secara “radikal” lingkungan kerja BIN yang mampu melahirkan inovasi dan mendukung kinerja permasalahan intelijen dalam era teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja BIN saat ini yang mampu menjawab tasntangan teknologi informasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (single case). Data didapat dari wawancara sejumlah key informan penelitian yang merupakan pengambil keputusan di BIN. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pada organisasi/lembaga/badan intelijen tidak ubahnya kepemimpinan pada umumnya, yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya, kemampuan manajemen yang baik dalam tata kelola organisasi, visi dan misi yang jelas dalam menggerakan organisasi dan kemampuan komunikasi baik internal maupun eksternal yang sangat penting dalam melakukan adaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Perbedaan penting pada kepemimpinan intelijen pada dasarnya terletak kemampuan menjalankan prinsip dasar intelijen yaitu kerahasiaan, namun tetap bisa menjalankan tata kelola organisasi yang baik. BIN menerapkan gaya kepemimpinan campuran yang menggabungkan beberapa prinsip yang menjadi ciri dari beberapa karakteristik gaya kepemimmpinan dengan tujuannya masing-masing. Pada dasarnya kepemimpinan yang diterapkan di BIN lebih menganut gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan digital. Lingkungan kerja era kepemimpinan BIN saat ini merupakan momen transisi paradigma intelijen yang dijalankan organisasi. Untuk menciptakan lingkungan kerja digital BIN melakukan perubahan fisik dan non-fisik/perilaku.  Pengembangan fisik dilakukan BIN dengan membangun kemampuan teknologi intelijen, sementara perbaikan non-fisik dengan menciptakan paradigma baru pada elemen organisasi dengan pengembangan SDM berkapasitas digital.

---

This research departs from the problem of the development of information technology, especially in the field of intelligence which is a challenge for leadership within the State Intelligence Agency (BIN). The challenge faced is to "radically" change BIN's work environment that is able to generate innovation and support the performance of intelligence issues in the information technology era. The purpose of this study is to analyze how BIN's current leadership style and work environment are able to answer the information technology challenges. This research uses a qualitative approach with a case study method (single case). The data were obtained from interviews with a number of key research informants who are decision makers at BIN. This study found that leadership in organizations/institutions/intelligence agencies is like leadership in general, which requires special knowledge and experience in the field, good management skills in organizational governance, clear vision and mission in moving the organization and communication skills both internally and externally. which is very important in adapting to changing environmental conditions. The important difference in intelligence leadership basically lies in the ability to carry out the basic principle of intelligence, namely confidentiality, but still be able to carry out good organizational governance. BIN applies a mixed leadership style that combines several principles that characterize several leadership style characteristics with their respective goals. Basically, the leadership applied at BIN adheres to a transformational leadership style and digital leadership. The working environment of the current era of BIN's leadership is a moment of transition to the intelligence paradigm run by the organization. To create a digital work environment, BIN makes physical and non-physical/behavioral changes. Physical development is carried out by BIN by building intelligence technology capabilities, while non-physical improvements are carried out by creating a new paradigm in organizational elements by developing digital capacity of human resources."

"Dengan perkembangan yang terjadi saat ini dapat timbul suatu ancaman dalam bidang Ekonomi, Tranportasi, Komunikasi serta sosial budaya. Dari fenomena tersebut kebudayaan dan idiologi dari negara lain mudah datang memanfaatkan perkembangan teknologi, juga Program Bela Negara di Indonesia di persepsikan oleh masyarakat sebagai wajib militer seperti yang terjadi di negara lain. Masyarakat mengangggap bahwa dengan adanya Program Bela Negara mereka harus mempersiapkan diri ikut dalam program wajib militer dengan periode waktu tertentu. Globalisasi juga mempunyai pengaruh yang sangat kompleks karena dengan era globalisasi arus informasi tidak ada batasnya. Disisi lainya jumlah peserta Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara belum mencapai target dari yang telah ditentukan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan meningkatkan implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada Masyarakat serta menganalis dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Tujuan lainnya adalah guna mendapatkan indikator yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Desain penelitian dilakukan menggunakan kualititatif dengan metode eksploratif. Langkah pertama yang dilakukan analisis data dengan analisis SWOT dilanjutkan dengan mencari faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hasil penelitian dengan menngunakan analis SWOT didapatkan bahwa yang harus dilakukan agar program Pembinaan Kesadaran Bela Negara terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan strategi meningkatkan kegiatan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Analisa dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara bahwa pendekatan yang paling memungkinkan dalam menangkal dampak negatif globalisasi adalah pendekatan terhadap peningkatan rasa cinta tanah air terhadap warga negara, yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan adanya program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sedangkan indikator yang mempengaruhi perlunya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara antara lain adanya Globalisasi kebudayaan asing mudah masuk, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan Program Strategis untuk menangkal hal negatif yang diakibatkan Globalisasi. Saat ini jumlah kader bela negara yang dididik belum mencapai target yang ditentukan, disisi lainnya Rasa cinta tanah air harus terus di kembangkan melalui pendidikan dan sosialisasi.

---

With current developments, a threat may arise in the fields of Economy, Transportation, Communication and socio-culture. With this phenomenon, cultures and ideologies from other countries can easily come to take advantage of technological developments, also the State Defense Program in Indonesia is perceived by the public as military conscription, as happened in other countries. The community thinks that with the State Defense Program they have to prepare themselves to participate in the military conscription program for a certain period of time. Globalization also has a very complex influence because in the era of globalization, the flow of information has no boundaries. On the other hand, the number of participants in the State Defense Awareness Development Program has not reached the predetermined target. The aim of the research is to find out strategies that can be implemented to improve the implementation of the State Defense Awareness Development Program for the Community and to analyze the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program. Another objective is to obtain indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The research design was carried out using a qualitative exploratory method. The first step was to do data analysis with SWOT analysis followed by looking for indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The results of the research by using SWOT analysis found that what must be done so that the State Defense Awareness Development program is implemented properly is to implement a strategy to increase activities from those that have been carried out before. Analysis of the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program that the most possible approach in counteracting the negative effects of globalization is an approach to increasing the love of the homeland for citizens, which is like what the current government has done with the State Defense Awareness Development program, while the indicators that influence the need for the State Defense Awareness Development Program include the globalization of foreign cultures that are easy to enter, the State Defense Awareness Development Program is a strategic program to ward off the negative things caused by globalization. Currently the number of state defense cadres being educated has not reached the set target. On the other hand, the love for the homeland must continue to be developed through education and outreach."

"Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perijinan kegiatan usaha berbasis resiko dengan menggunakan prinsip “Trust but Verify” dimana Pemerintah mengedepankan kemudahan dan kecepatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, namun di sisi lain Pemerintah juga melakukan penguatan dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Berikat sangat diharapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia melalui berbagai macam bentuk investasi yang ditanamkan di Indonesia sekaligus sebagai penggerak sektor ekspor. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah baik dari perijinan usaha hingga pemberian insentif fiscal di bidang kepabeanan dan perpajakan maka diperlukan adanya suatu penguatan dalam hal pengawasan. Penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat akan berdampak terhadap perekonomian negara dan dapat mengancam ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Guna menguatkan proses pengawasan di Kawasan Berikat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan peran intelijen untuk meminimalisir penyalahgunaan kepabeanan sekaligus sebagai langkah dalam memitigasi pelanggaran kepabeanan di Kawasan Berikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi intelijen Bea Cukai dalam mencegah sekaligus memberikan dukungan informasi kepada unit Penindakan atas pelanggaran penyalahgunaan fasilitas yang dilakukan oleh Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari strategi intelijen Bea Cukai dan dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kegiatan intelijen Bea Cukai dalam mencegah pelanggaran fasilitas Kawasan Berikat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT dan PEST untuk mengetahui kemampuan dan kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai.

---

Currently the Indonesian Government is carrying out risk-based business activity licensing reforms using the "Trust but Verify" principle where the Government prioritizes ease and speed of business licensing for business actors, but on the other hand the Government is also strengthening the process of monitoring the implementation of business activities. As one of the facilities provided by the state through the Directorate General of Customs and Excise, the Indonesian Government hopes that Bonded Zones can become a driving force for the Indonesian economy through various forms of investment in Indonesia as well as driving the export sector. With the various conveniences provided by the Government, from business licensing to providing fiscal incentives in the field of customs and taxation, it is necessary to strengthen supervision. Misuse of Bonded Zone facilities will have an impact on the country's economy and can threaten the economic resilience of the Indonesian nation. In order to strengthen the supervision process in Bonded Zones, the Directorate General of Customs and Excise uses the role of intelligence to minimize customs abuse as well as as a step in mitigating customs violations in Bonded Zones. The purpose of this research is to find out how Customs and Excise's intelligence strategy is in preventing and providing information support to the Enforcement Unit for violations of misuse of facilities committed by companies receiving Bonded Zone facilities. This research uses qualitative methods to study Customs intelligence strategies and continues with a case study approach to analyze Customs and Excise intelligence activities in preventing violations of Bonded Zone facilities. The analysis methods used in this research are SWOT and PEST to determine the capabilities and obstacles faced by Customs and Excise."

"Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kehidupan berbangsa dan bernegara, merefleksikan realitas masyarakat kita yang sangat heterogen dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama, yang tumbuh berkembang di berbagai kepulauan nusantara. Bhinneka Tunggal Ika kerap diartikan sebagai berbeda-beda namun tetap satu jua, unity in diversity, bersatu dalam keberagaman, persatuan dalam kondisi majemuk. Jelas bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk. Kemajemukan yang dimaksud mencakup etnis, agama, kepercayaan, kebudayaan daerah asal, bahasa daerah asal, dan lain sebagainya. Menjadi persoalan, bagaimana menjaga dan mengembangkan kebinekaan namun tetap dalam semangat dan bingkai keikaan sebagai bangsa dan negara. Pendidikan merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kesadaran dan keyakinan serta komitmen dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini menelisik bagaimana penyemaian nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam dunia pendidikan dilihat melalui perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini melihat kesesuaiannya dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ketahanan nasional berdasarkan multidisiplin. Hasil yang didapat adalah kesadaran akan nilai sekolah yang terus dijaga dan diamalkan menjadi fondasi kuat dalam penyemaian nilai-nilai di sekolah. Sekolah publik masih memerlukan banyak perhatian serius dari pemerintah perihal penanaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan yang berlaku sudah ideal namun permasalahan terdapat pada implementasi dan pengawasan.

---

Bhinneka Tunggal Ika is the motto of the Indonesian nation, reflecting the reality of Indonesian society, which is highly heterogeneous in terms of ethnicity, culture, language, and religion, which spreads and develops in various places of the Nusantara archipelago. Bhinneka Tunggal Ika is interpreted as being different, unity in diversity, and pleural conditions. The Republic of Indonesia consists of a very pluralistic society. The plurality includes ethnicity, religion, belief, the regional culture of origin, regional language, and others. The obstacle is maintaining and developing diversity while keeping the spirit of togetherness as a nation and state. Education is the crucial component in growing awareness and beliefs and commitment to cultivating the values of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. This study examined how cultivating the value of Bhinneka Tunggal Ika in the education world through the National Resilience perspective. This research also studied its conformity with the applicable laws and regulations. This study uses a qualitative method with a multidisciplinary approach to national resilience. The results obtained are awareness of school values continuously maintained and practiced to become a strong foundation for seeding schools' values. However, public schools still need strict much attention from the government regarding cultivating the values of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. The regulations that apply are ideal, but the problem lies in the implementation and supervision."

"Salah satu permasalahan yang muncul di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan dalam menangani bencana-bencana alam besar. Salah satu yang dilakukan pemerintah suatu negara adalah menerima bantuan dari negara asing. Meski demikian, bantuan internasional ternyata tidak sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap suatu negara, tetapi juga bisa mengancam ketahanan nasional suatu negara. bantuan internasional membuat penanganan bencana alam bukan sekedar bersifat kemanusiaan dan filantropisme, tapi juga bersifat politis. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dari penerimaan bantuan internasional untuk bencana alam di suatu negara terhadap dinamika ketahanan nasional dengan metode Delphi. Analisis akan dijabarkan melalui sejumlah gatra dalam ketahanan nasional, yaitu ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor yang pelru menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi bantuan internasional bencana alam, yaitu jenis dan skala bencana, bentuan bantuan, asal negara pendonor dan motif atau kepentingan dari negara pendonor. Para pakar juga menyarankan pemerintah untuk menerima bantuan berupa dana, barang/kebutuhan pokok dan teknologi/fasilitas, dan menolak bantuan berupa tentara dan relawan asing.

---

Problem that arises in developing countries like Indonesia is the limitations in dealing with major natural disasters. One of the actions of the government of a country is to receive assistance from a foreign country. However, foreign aid does not fully contribute to a country, but can also threaten a country's national resilience. Carneige and Dolan (2015) show that international assistance makes handling natural disasters not just humanitarian and philanthropic, but also political. Therefore, this study analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of receiving foreign aid for natural disasters in a country against the dynamics of national resilience by the Delphi method. The analysis will be elaborated through a number of gatra in national security, namely economic, political, ideological, socio-cultural and defense and security. Based on the results of the study, there are 4 factors that are considered by the government in responding to foreign aid in natural disasters, namely the type and scale of disasters, aid provisions, donor country of origin and motives or interests of donor countries. The experts also advised the government to accept aid in the form of funds, basic goods / needs and technology / facilities, and refused assistance in the form of foreign troops and volunteers."