Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana bergulir merupakan program pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk memperoleh modal usaha khususnya bagi pengusaha mikro. Di Kota payakumbuh program ini sudah ada semenjak tahun 2003. Sampai akhir tahun 2009 dana yang digulirkan telah mencapai Rp. 29.851.500.000,-. Sasarannya adalah sektor pertanian, perdagangan, industri, peternakan, koperasi dan usaha lainnya. Melihat perkembangan perekonomian Kota Payakumbuh, sektor industri mengalami pertumbuhan yang lambat Kota Payakumbuh, padahal kedepan sektor ini akan menjadi leading sector bagi sektor ekonomi lainnya.Sehingga perlu upaya konkrit dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk memberikan kemudahan akses dana bagi sektor industri. Diharapkan dengan adanya program dana bergulir mikro semakin banyak pengusaha mikro khususnya sektor industri memperoleh akses dana untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian bisa lebih meningkatkan pendapatan pengusaha industri dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri.Penelitian ini akan mengevaluasi Program dana bergulir dari segi penggunaan input, perolehan output, outcome, manfaat dan dampak program terhadap masyarakat/nasabah pemanfaat dana bergulir. Di mana dampak program akan dilihat melalui peningkatan pendapatan pengusaha sektor industri dengan melakukan uji beda dua rata-rata. Berdasarkan hasil evaluasi program ternyata ditemukan bahwa penyaluran dana bergulir belum disertai pembinaan oleh pengelola terhadap nasabah (sektor industri) sehingga pengusaha tersebut berkembang secara otodidak saja. Selanjutnya berdasarkan uji beda dua rata-rata pendapatan pengusaha mikro sektor industri meningkat sesudah memperoleh dana bergulir.Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro Kota payakumbuh dalam usaha peningkatan pendapatan pengusaha mikro sektor industri di Kota payakumbuh.

---

Revolving-Fund Program is a Payakumbuh City Government Program in order to expand access to the community to obtain venture capital, especially for Micro-Ventures. The Program has already existed since the year 2003 in Payakumbuh. By the end of 2009 the funds revolved has reached Rp. 29.851.500.000,- directed towards the agricultural, trade, industry, farming, cooperatives and other sectors.In the future , the industry sector will be the front runner of the economy development in Payukumbuh, but unfortunately it is still developing at a slow rate. It needs concrete efforts of the Payukumbuh Governments to accomplish this, including providing the ease of access to funds for industry sectors. It is expected that The Micro Revolving-Fund Program could provide more microentrepreneurs, particularly in the industry sector, the ease of access to obtain funds to develop their business, thus able to further improve the proceeds of entrepreneurs and the growth in the industrial sector.This Research will evaluate the Revolving-Fund Programs in terms of the input, output, outcome, earnings, benefits and impacts of the program to the community/customer that make use of the program. To evaluate the impact of the program, it will be viewed through the increased in the proceeds of industry sectors entrepreneurs using two-test average.Based on the results of the evaluation, the revolving-fund distribution is not complemented by coaching by the administrator to the customer (industrial sector), as a consequence they developed themselves as self-taught entrepreneurs. Based on the two-test average, the industry sectors? micro entrepreneurs? proceeds increased after acquiring the Revolving-Fund. As a conclusion, it is recommended that some policies may be applied by the Payakumbuh?s BLUD Micro-Ventures? Revolving-Fund in increasing the revenue of micro-entrepreneurs in the industrial sector in Payakumbuh City."

"Tesis ini membahas keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode tahun 2014-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif regresi data panel dengan variabel dependen adalah jumlah penduduk miskin dan variabel independent adalah jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, jumlah SMK, Jumlah Puskesmas, Jumlah Apotek, Akses Air Minum Layak, dan Akses Air Bersih. Variabel kontrol yang digunakan adalah distribusi produk domestic bruto atas dasar harga konstan, tingkat inflasi daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang dipilih tersebut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, agar menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independent yang membentuk model tersebut berdasarkan pemetaan setiap kabupaten/kota.

---

The objective of this research is to analyze the relationship between the availability of basic service infrastructure to the number of poor people in the Regency / City throughout Indonesia for the period 2014-2017. This research is a quantitative research panel data regression with the dependent variable is the number of poor people and independent variables are the number of elementary schools, the number of junior high schools, the number of high schools, number of vocational schools, number of health centers, number of pharmacies, access to decent drinking water, and access to clean water. The control variable used is the distribution of gross domestic product on the basis of constant prices, regional inflation rates, labor force participation rates, and area size. The results showed that all the selected independent variables had a significant and negative effect on the variable number of poor people. It is suggested to the Government that the basic service infrastructure development plan which aims to reduce the number of poor people, so as to set priorities based on the coefficients of the independent variables that make up the model based on the mapping of each regency."

"Salah satu kemajuan teknologi pada saat ini adalah terdapat pada bidang komunikasi yang ditandai dengan adanya berbagai macam alat komunikasi yang diciptakan untuk memudahkan sistem komunikasi bagi masyarakat dan salah satunya adalah Smartphone. Maka untuk memenuhi kebutuhan penduduk, kita harus mengimpor barang dari luar negeri sebab sebagian besar industri dalam negeri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tesis ini membahas tentang hubungan antara PDB perkapita, IHK, Penjualan dalam negeri, Produksi dalam negeri dan Kurs terhadap Volume impor smartphone Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 2007-2015, menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Rekomendasi dari penelitian adalah mendorong pemerintah untuk setidaknya memiliki satu industri komponen untuk Smartphonoe dalam negeri. Industri yang berbasis output oriented. Dimana hal ini tidak hanya untuk menjalankan aturan mengenai TKDN, tapi juga dapat menjadi input faktor produksi bagi industry Smartphone dalam negeri.

---

One of the advances in technology there are now in the field of communication characterized by the wide variety of communication tools created to facilitate communication systems for the public and one of them is a Smartphone. So to meet the needs of the population, we have to import goods from abroad because the majority of the domestic industry is unable to meet domestic demand. This thesis discusses the relationship between per capita GDP, CPI, domestic sales, domestic production and the exchange rate of the volume of imports of smartphones in Indonesia.This study uses a quantitative approach using quarterly data from the years 2007-2015, using ordinary least squares (OLS). Recommendations of the study is to encourage the government to at least one component for the Smartphone industry in the country. Based industry output oriented. Where it is not just to run the rule regarding the DCL (Domestic Content Legislation), but also can be input factors of production for the domestic Smartphone industry."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah pelaksanaan kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Petojo Utara dalam wilayah Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh kompensasi dan iklim organisasi terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan metode Analisis SEM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, Teknik Kuesioner dan Observasi. Sampel penelitian sebanyak 112 responden yang terdiri atas 19 dari unsur pegawai Kantor Kelurahan Petojo Utara dan 93 responden berasal dari warga masyarakat penerima layanan. Pengambilan sampel dari populasi menggunakan dengan metode sensus. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja pelayanan di Kantor Kelurahan Petojo Utara direfleksikan oleh gaji, tunjangan, insentif, penghasilan tambahan, kecakapan, tanggung jawab, Pertumbuhan pribadi, penghargaan, promosi, tantangan, sifat hasil kerja, dan cuti. Kemudian dari analisis SEM diperoleh hasil bahwa gaji merupakan komponen yang paling utama atau yang paling dominan dari variabel kompensasi. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan iklim organisasi terhadap kinerja pelayanan di Kantor Kelurahan Petojo Utara direfleksikan oleh Otonomi, kebersamaan, kepercayaan, tekanan, dukungan, pengakuan, kewajaran, inovasi, struktur, standar, tanggungjawab, dan komitmen. Selanjutnya dari analisis SEM diperoleh hasil bahwa komponen yang paling dominan dari iklim organisasi adalah indikator pengakuan. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa ternyata pengaruh kompensasi terhadap kinerja pelayanan lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pelayanan.

---

The objective of this research is to examine the influence of compensation and organization climate on Service Performance at Petojo Utara Urban Village Office of Gambir Sub District, Administration City of Center Jakarta. Compensation and organization climate functioned as independent variables, while service performance functioned as dependent variable. Compensation refers to logrolling system that given to personnel as means for reach the organization goals that indicated by wage, allowance, incentive, adding income, proficiency, responsibility, and personal growth. Organization climate refer to all environment aspect that people face in an organization that influenced someone in doing his organization task, which could be measured by indicators of autonomy, cohession, trust, pressure, support, recognition, fairness, innovation. Meanwhile, service performance is a work result that reached by personenl in performing task appropriate with their responsibility with indicator reliability, assurance, tangible, empathy, and responsiveness. This research using quantitative approach and survey method. The samples are 112 and taken by using sensus techniques. Collecting datas were using questionaires and data analysis with SEM. The results shown that compensation and organization climate have a positive and significant influence on Service Performance at Urban Village Office of Gambir Sub District, Administration City of Center Jakarta, either partially or simultaneously. Wage is dominant component from compensation variable, and recognation is the dominant component from organization climate. Based on the result of research, the influence of compensation more dominant than organization climate on Service Performance at Petojo Utara Urban Village Office of Gambir Sub District, Administration City of Center Jakarta."

"Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector.The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 1147 orang, dan Mitra Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 51 konsultan. Sampel penelitian adalah 300 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat dan 51 konsultan terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan criteria khusus yaitu yang turut serta dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga Pusat pada tahun 2008 dan 2009.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan nilai rata-rata total 3,05 dan hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar total 76,26 sehingga termasuk kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai tertinggi ada pada kinerja keuangan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik, terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan pegawai harus terus diperhatikan. Selain itu pada aspek proses bisnis internal yang juga perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

---

This study focuses on performance measurement Directorate General of Highways Ministry of Public Works using the Balanced Scorecard approach The Balanced Scorecard approach to measure the performance from 4 perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective and customer perspective the financial perspective.The population in this study were employees of the Central Directorate General of Highways, amounting to 1147 people, and Partners Directorate General of Highways, amounting to 51 consultants Center. The sample was 300 respondents are employees of the Directorate General of Highways Centre and 51 registered consultants were selected as respondents with specific criteria that is participating in the project the procurement of goods and services at DGH Center in 2008 and 2009.The results of this study concluded that the performance of the Directorate General of Highways with the Balanced Scorecard approach is quite good with an average rating of 3.05 and total score and weight measurements for all aspects of a total of 76.26 that included the performance is quite good. Performance with the highest value on financial performance. While the performance of the smallest score is the performance of learning and growth.Strategic efforts to improve the performance of the Directorate General of Highways must continue so that the performance level Directorate General of Highways is in better condition / very good, especially on aspects of learning and growth that is giving the opportunity to participate in education and training and improving the welfare of employees should continue to be addressed. In addition to the aspects of internal business processes that also take into account is that existing infrastructure must be tailored to the needs in order to improve the performance of the Directorate General of Highways."

"Indonesia telah mengembangkan program perlindungan sosial untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, di antaranya ialah Program Indonesia Pintar (PIP). Akan tetapi, semakin berkembang rekognisi bahwa program perlindungan sosial yang diimplementasikan negara berkembang memiliki akurasi sasaran yang relatif buruk walaupun hal tersebut erat kaitannya dengan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai akurasi sasaran Program Indonesia Pintar serta korelasinya dengan salah satu tujuan program, yakni keputusan kembali bersekolah. Dengan metode analisis secara deskriptif menggunakan data SUSENAS, diketahui bahwa targeting error masih signifikan terjadi pada PIP walau ada indikasi perbaikan pada 2018 dibandingkan dengan 2017. Di samping itu, metode regresi logit dengan data SUSENAS tahun 2018 digunakan untuk melihat korelasi PIP dengan keputusan kembali bersekolah dan ditemukan korelasi secara positif serta signifikan. Hal ini membuktikan bagaimana penerimaan PIP mampu berkontribusi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan menarik kembali individu yang sempat berhenti sekolah. Namun, signifikannya permasalahan pada akurasi sasaran tetap menjadi perhatian.

---

Indonesia has been developing social assistance program to increase school participation rate, one of which is Program Indonesia Pintar (Educational Cash Transfer for the Poor/PIP). However, there is a growing recognition that many existing social assistance programs in developing countries are badly targeted although it is highly correlated with the efficiency and effectiveness of the program execution. This study aims to analyze the targeting performance of Program Indonesia Pintar and its correlation with one of the program’s objective, re-enrolment decision. By utilizing descriptive analysis with SUSENAS data, it is found that targeting error is still significantly found in the implementation of PIP although it’s relatively lower in 2018 compared to 2017. Furthermore, logistic regression method with 2018 SUSENAS data is used to analyzed the correlation of PIP reception with re-enrolment decision, which is proven to be positive and significant. It verifies how PIP reception can contribute to increase school participation rate by encouraging individuals who have dropped out of school to go back to school. Nonetheless, the issue of targeting error still needs to be figured."

"ABSTRAKSejak menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, masalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kondisi universal health coverage. Walaupun berdasarkan data pada 2018 JKN telah dimiliki oleh sekitar 80% penduduk Indonesia, permintaan masyarakat akan akses kesehatan masih terhambat oleh ketersediaan penawaran pelayanan kesehatan yang kurang memadai di berbagai daerah. Dengan menggunakan metode regresi logit serta variabel yang bersumber dari data Podes, Susenas dan data Publikasi BPJS Kesehatan, studi ini akan menunjukan pengaruh signifikan dari ketersediaan faktor-faktor penawaran yang berupa rumah sakit, puskesmas dan dokter dalam meningkatkan probabilitas seseorang untuk mengakses rawat jalan.

---

ABSTRACT

Since implementing Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in 2014, availability of facilities and health workers has become challenges for Indonesia Government to achieve condition of universal health coverage. Although based on data in 2018 JKN has been owned by around 80% of Indonesia's population, public demand access to health services is still hampered by inadequate health service in various regions. By using logit regression and variables from Podes, Susenas and publication data published by BPJS Kesehatan, this study will show significant effect of supply factors in the form of hospitals, puskesmas and doctors in increasing someone probability to accessing outpatient care."