Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
Ruru, Ricardo S., author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S26090
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dollys Sulaiman, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S26097
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
M. Reza Fahriadi, author
Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44972
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Fajar Riduan, author
Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45411
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Maria Anastasia Tota Asi, author
Skripsi ini membahas konsep perceraian yang bersifat HPI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perkembangan teori renvoi (penunjukan kembali) dalam praktek HPI Indonesia, serta implementasinya dalam proses penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis.
Dari penelitian ini terlihat bahwa hakim...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45563
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pakerti Wicaksono Sungkono, author
Perkembangan industri pariwisata Indonesia menarik minat warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Minat ini dibatasi oleh larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan dari warga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47336
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arsandy Rananda D. S., author
Adopsi internasional di Indonesia telah menjadi kenyataan sosial, dan hubungan hukum keperdataan semacam ini diliputi unsur-unsur asing yang menjadikan perbuatan hukum ini memiliki hubungan yang kompleks antara para pihak terkait sehingga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks pula. Adopsi internasional ini merupakan persoalan HPI sehingga tinjauan dengan menggunakan aspekaspek HPI akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46683
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dimas Bimo Harimahesa, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang ketidakseragaman pendekatan institusi arbitrase dan
negara terhadap asas kerahasiaan. Penulis mempergunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Ketika para pihak yang bersengketa
memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, pemilihan
institusi arbitrase serta tempat diadakannya arbitrase akan menentukan batasan
serta ruang lingkup dari asas kerahasiaan yang terdapat dalam arbitrase mereka.
Batasan...
Universitas Indonesia, 2012
S43152
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Yulius Ibrani, author
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26220
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Valdi Setiawan, author
Independensi dan imparsialitas arbitrator merupakan hal yang harus dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi ICSID. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan diskualifikasi atas anggota Majelis Arbitrase dalam
perkara yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library