Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset ini mengangkat permasalahan terkait pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Manajer Investasi Perusahaan Asuransi dalam pembelian reksa dana. Terdapat dua pokok permasalahan yang dianalisis yakni terkait dengan tata cara pengawasan dan studi kasus untuk membahas pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan. Riset terkait dengan tata cara pengawasan dilakukan melalui metode perbandingan hukum dengan negara Singapura dan Malaysia. Analisis pertanggungjawaban dilakukan dengan menganalisis secara yuridis normatif kasus PT Asuransi ABC.  Singkatnya, dari hasil riset ini diperoleh hasil bahwa pengawasan sudah dilakukan secara optimum dan berlapis dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran dapat ditindak dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk meningkatkan respons aparat pengawas yang menemukan pelanggaran perlu peraturan tata cara penindakan temuan pelanggaran yang meliputi sanksi kelalaian bagi pengawas yang tidak menindak pelanggaran yang ditemukan agar kerugian yang timbul tidak terus membesar.

---

This research raises issues related to the supervision of the Financial Services Authority of Insurance Company Investment Managers in purchasing mutual funds. There are two main problems analyzed, namely related to the procedures for supervision and case studies to discuss accountability in the event of abuse. Research related to supervision procedures is carried out through the comparative method of law with Singapore and Malaysia. Liability analysis is carried out by analyzing the normative juridical case of PT Asuransi ABC. In short, the results of this research show that supervision has been carried out optimally and in layers and accountability for violations can be dealt with by applicable law. However, to improve the response of supervisory officers who find violations, it is necessary to have regulations on procedures for taking action against findings of violations which include sanctions for negligence for supervisors who do not act on violations found so that the losses incurred do not continue to grow. "

"Koperasi dapat menghimpun dana dari luar anggota melalui modal penyertaan. Namun, dengan adanya modal penyertaan pada Koperasi ini justru dipergunakan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai alat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dan dana tersebut disalurkan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengurusnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penghimpunan dana melalui modal penyertaan di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada kepada Usaha Grup Cipaganti. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Berdasarkan penulisan ini penulis simpulkan penghimpunan dana melalui modal penyertaan pada KCKGP telah menyalahi ketantuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi berupa pemodal seharusnya turut menangung resiko, sementara KCKGP menjanjikan  keuntungan tetap berupa bunga yang tinggi per bulan dan pengembalian dana. KCKGP menyalurkan dananya terhadap beberapa perusahaan pada Grup Cipaganti yang berbentuk perseroan terbatas dalam bentuk pinjaman. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf b  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada penelitian ini penulis memberikan saran kepada koperasi untuk tidak menjanjikan keuntungan tetap pada modal penyertaan karena setiap usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, serta apabila Koperasi ingin menyalurkan dana kepada perseroan terbatas, Koperasi dapat menyalurkan dana dalam bentuk penyertaan modal. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat yang akan menyertakan modal kepada Koperasi untuk memperhatikan kewajaran bentuk keuntungan dan prospek usaha agar terhindar dari kerugian.

---

Cooperatives can raise funds from outside members, especially the general public through cooperative equity participation. However, the regulation on cooperative capital participation is actually used by Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) as a tool to raise funds as much as possible by promising high profits to be distributed to companies that have affiliation with the cooperative’s administrators. The formulation of the problem in this thesis are how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada raise funds through cooperative capital participation and how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada  distribute the funds to Cipaganti Group Company. Author used juridical-normative research method in this thesis, which conducting documents study that supported by interviewing informants or interviewees. Based on this study, author conclude that raising funds through cooperative capital participation in KCKGP has violated the provisions of Article 7 PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, which investors should have share the risk. Meanwhile, KCKGP promised fixed profits per months and refunds after the agreements expired. KCKGP distributed its funds to several companies in Cipaganti Group, which companies in Cipaganti Group in the form of limited liability company. Such action is not in accordance with Article 1 point 1, Article 18 paragraph 1, Article 19 paragraph 1 letter b PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, which cooperatives only provide loans to members, nominee members, other cooperatives and their members. In this study, author advises cooperatives not to promise fixed profits on cooperative capital participation because every business does not always benefit, and if cooperatives want to distribute funds to limited liability companies, cooperatives can distribute funds in the form of equity participations. Author also provides advice to the public who wants to put in funds to cooperatives through capital participation  should have pay attention to the reasonableness of the form of profits and business prospects in order to avoid losses."

"Penelitian ini membahas peredaran antibiotik tanpa resep dokter atau dokter gigi sebagai upaya mencegah resistensi antimikroba yang mengancam kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif. Penggunaan antibiotik secara tidak rasional dapat memicu resistensi antimikroba, sehingga bakteri menjadi kebal terhadap pengobatan dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum terkait peredaran serta pengawasan antibiotik. Meskipun kebijakan mengenai penggunaan antibiotik telah tersedia, implementasi dan efektivitas pengawasan terhadap pengaturan tersebut masih lemah. Penjualan antibiotik tanpa resep dokter tetap menjadi permasalahan utama yang berkontribusi pada peningkatan kasus resistensi antimikroba. Melalui analisis Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, ditemukan adanya praktik peredaran antibiotik tanpa resep dokter. Kasus tersebut menunjukkan penjualan antibiotik secara bebas oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, termasuk di warung yang bukan merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, memperkuat pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi antibiotik. Pengawasan ini harus mencakup penjualan antibiotik di luar fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah resistensi antimikroba yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

---

This research discusses the circulation of antibiotics without a doctor or dentist's prescription as an effort to prevent antimicrobial resistance that threatens public health. The research uses doctrinal method with descriptive research type. The irrational use of antibiotics can trigger antimicrobial resistance, making bacteria resistant to treatment and increasing the risk of serious complications. This research analyses the legal arrangements related to the circulation and supervision of antibiotics. Although policies on antibiotic use are in place, the implementation and effectiveness of supervision are weak. The sale of antibiotics without a doctor's prescription remains a major problem that contributes to the increase in antimicrobial resistance cases. Through the analysis of Decision Number 105/Pid.Sus/2019/PN Bjb, it was found that there was a practice of distributing antibiotics without a doctor's prescription. The case shows the free sale of antibiotics by parties who do not have the expertise and authority, including in stalls that are not pharmaceutical service facilities. Based on the results of the study, it is recommended that the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), the Ministry of Health, the health department, and law enforcement officials, including the police, improve supervision and regulation of antibiotic distribution. This supervision should include the sale of antibiotics outside health care facilities to ensure compliance with regulations and prevent antimicrobial resistance that can endanger public health."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter mengenai tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam pengajuan klaim pada program asuransi kesehatan Pemerintah di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan mengacu pada studi kasus Dokter Farid Fata di Michigan. Kasus Dokter Farid Fata merupakan salah satu kasus health care fraud terbesar di sejarah Amerika Serikat dengan 2 (dua) tindakan fraud utama, yaitu unnecessary medical treatment dan kickback. Tindakan Dokter Farid Fata telah merugikan hampir sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) pasien dengan klaim penipuan sebanyak $34 juta kepada Medicare. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Permasalahan hukum dalam skripsi ini mengulas mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terkait tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam proses pengajuan klaim terhadap program asuransi kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah, baik di Indonesia ataupun Amerika Serikat. Selain itu, meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dokter Farid Fata apabila hal serupa terjadi di Indonesia, dengan menganalisis regulasi yang berlaku di kedua negara. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum Dokter Farid Fata secara lebih rinci diatur di Amerika Serikat dibandingkan Indonesia, karena saat ini pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku health care fraud di Indonesia terbatas pada tingkat administratif. Dengan demikian, diberikan saran kepada Pemerintah, BPJS Kesehatan dan mitra BPJS Kesehatan, dokter, serta masyarakat untuk berkolaborasi dan membentuk sistem yang terjamin baik dari segi preventif atau represif guna mengatasi tindakan health care fraud di Indonesia, terkhusus unnecessary medical treatment dan kickback.

---

This thesis analyzes the legal responsibility of doctors regarding unnecessary medical treatment and kickbacks in filing claims in national health insurance programs in Indonesia and the United States, referencing the case study of Doctor Farid Fata in Michigan. The Doctor Farid Fata case is one of the largest health care fraud cases in the history of United States, involving two main types of fraud, unnecessary medical treatment and kickbacks. Doctor Farid Fata’s actions harmed nearly 553 (five hundred and fifty three), resulting in fraudulent Medicare claims amounting $34 million. This thesis is prepared using doctrinal research method with prescriptive research type. The legal issues includes a review of the regulations and legal liabilities related to unnecessary medical treatment and kickbacks in the process of submitting claims to national health insurance programs, both in Indonesia and the United States. Furthermore, it examines the legal liability that can be imposed on Doctor Farid Fata if similar actions occurred in Indonesia, by analyzing the relevant regulations in both countries. In conclusion, the legal liability of Doctor Farid Fata is regulated more comprehensively in the United States compared to Indonesia, as the current legal framework of legal liability towards health care fraud perpetrators in Indonesia is limited to administrative sanctions. Thus, suggestions are given to the Government, BPJS Kesehatan and BPJS Kesehatan partners, doctors, and the public to collaborate and form a guaranteed system both in preventively and repressively, to overcome health care fraud in Indonesia, especially unnecessary medical treatment and kickbacks."

"Skripsi ini membahas peran dokter militer dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam memberikan bantuan bencana alam kepada masyarakat di Indonesia, serta menjelaskan pelindungan hukum yang diterima oleh dokter militer dalam melaksanakan tugas tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Tulisan ini menjelaskan peran dan pelindungan hukum dokter militer dalam menjalankan tugas bantuan bencana alam di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa dokter militer memiliki kompetensi dan kewenangan khusus yang menjadikan dokter militer menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan bencana alam kepada korban di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter militer mendapatkan pelindungan hukum sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pelindungan hukum terhadap dokter militer dalam keadaan gawat darurat bencana yang membawa kondisi ke dalam gawat darurat medis tersebut meliputi ketiadaan informed consent, penulisan rekam medis, serta pemberian bantuan medis yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), etika, dan disiplin. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan terkait ketidakjelasan alur dalam pemberian bantuan korban bencana dan belum adanya penegasan pelindungan hukum terhadap dokter militer, khususnya dalam memberikan bantuan korban bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara TNI dan pihak terkait seperti BNPB untuk memperjelas alur koordinasi bantuan bencana alam, serta penegasan lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan mengenai pelindungan hukum bagi dokter militer dalam melaksanakan tugas bantuan bencana alam.

---

This thesis discusses the role of military doctors in carrying out the duties of Military Operations Other Than War (OMSP), especially in providing natural disaster assistance to the community in Indonesia, and explains the legal protection received by military doctors in carrying out these duties. The method used in this research is doctrinal with analytical descriptive type. This paper explains the role and legal protection of military doctors in carrying out natural disaster relief duties in Indonesia. This research explains that military doctors have special competencies and authorities that make military doctors the frontline in providing natural disaster relief to victims in Indonesia. In carrying out their duties, military doctors get legal protection as health workers who provide medical services to the community as regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Legal protection for military doctors in disaster emergencies that bring conditions into medical emergencies includes the absence of informed consent, writing medical records, and providing medical assistance in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs), ethics, and discipline. However, this study also found problems related to the unclear flow in providing assistance to disaster victims and the absence of affirmation of legal protection for military doctors, especially in providing assistance to disaster victims."

"Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum dokter spesialis kejiwaan (psikiater) dalam melakukan peresepan obat ansiolitik, khususnya yang tergolong psikotropika golongan IV, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Obat ansiolitik, seperti alprazolam, memiliki peran penting dalam terapi gangguan kecemasan, namun berpotensi disalahgunakan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum primer, bahan hukum sekunder, dan wawancara dengan narasumber ahli. Fokus utama adalah menganalisis tanggung jawab hukum psikiater dalam pemberian resep, pengawasan peredaran obat, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat malpraktik atau persekongkolan dalam penyalahgunaan obat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikiater memiliki kewajiban profesional dan hukum untuk memberikan resep sesuai dengan standar medis dan kode etik kedokteran, serta bertanggung jawab atas potensi penyalahgunaan obat yang mereka resepkan. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi administratif, etis, maupun pidana, termasuk pencabutan izin praktik. Penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan pengawasan, edukasi profesi, dan penegakan hukum yang ketat guna melindungi pasien dan menjaga integritas profesi psikiater dalam sistem pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

---

This research examines the legal responsibility of psychiatric specialists (psychiatrists) in prescribing anxiolytic drugs, particularly those classified as Schedule IV psychotropic substances, based on the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropic. Anxiolytic drugs, such as alprazolam, play a significant role in the treatment of anxiety disorders but have the potential for misuse, which may lead to health and legal risks. This research employs a doctrinal normative method with qualitative analysis of primary legal regulations, secondary legal materials, and interviews with expert informants. The primary focus is to analyze the legal responsibilities of psychiatrists in prescription issuance, drug circulation supervision, and the legal consequences arising from malpractice or conspiracy in the misuse of these drugs. The findings indicate that psychiatrists have professional and legal obligations to prescribe in accordance with medical standards and the medical code of ethics, as well as accountability for the potential misuse of drugs they prescribe. Violations may result in administrative, ethical, and criminal sanctions, including the revocation of practice licenses. This study provides recommendations for strengthening supervision, professional education, and strict law enforcement to protect patients and maintain the integrity of the psychiatric profession within Indonesia’s mental health care system. "