Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan ACFTA terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini menggunakan data time series dari triwulan 1 tahun 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2011 dengan menggunakan metode estimasi Error Correction Model (ECM). Perjanjian ACFTA disahkan pada 1 tahun 2005, sedangkan dampak penerapannya pada neraca perdagangan bilateral Indonesia-China secara efektif adalah sejak 1 Januari tahun 2008. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuat dua model regresi untuk dua periode ACFTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ACFTA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca perdagangan bilateral Indonesia-China hanya dalam jangka panjang dan untuk periode ACFTA yang dimulai 1 Januari 2008. ......The aim of this study is to know the impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia?s-China Balance of Trade in the long term and in the short term. This study uses time series data from 2000 to 2011 (quarterly basis) and the estimation method used is Error Correction Model (ECM). ACFTA agreement was legally implemented starting from January 1, 2005, whereas the impact of the implementation on Indonesia?s-China Balance of Trade was effectively on January 1, 2008. Therefore, there are two regression models for two periods of ACFTA agreement. The result of this study is variable ACFTA has significant effect to Indonesia?s-China Balance of Trade only in the long term and for period of ACFTA agreement starting from January 1, 2008.

Abstrak :
Dengan memperhatikan tren integrasi ASEAN, studi pada disertasi ini meneliti potensi keuntungan atau kerugian dari koordinasi bilateral kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5. Studi ini menggunakan versi modifikasi dari model makroekonomi dua negara yang dibangun oleh Liu dan Pappa serta kerangka model teori permainan dengan asumsi interaksi antaragen terjadi hanya satu kali dan semua agen memiliki informasi yang sempurna untuk menentukan kelayakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5.Dengan menggunakan asumsi-asumsi ketat bahwa eksternalitas dari koordinasi kebijakan bilateral hanya akan dinikmati oleh kedua negara yang berpartisipasi dan bahwa suku bunga adalah satu-satunya instrumen kebijakan moneter yang ada, studi ini menghitung tingkat kesejahteraan potensial dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara relatif Indonesia adalah partner potensial terbaik untuk koordinasi kebijakan bagi Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, Filipina adalah partner potensial terburuk untuk koordinasi kebijakan bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.Walaupun demikian, jika dianalisis dengan kerangka model teori permainan, studi ini menemukan bahwa secara umum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bukanlah pilihan yang layak dilakukan oleh negara-negara ASEAN-5. Studi ini melihat adanya kecenderungan negara dengan skala ekonomi yang lebih besar akan memilih untuk tidak melakukan koordinasi kebijakan dengan negara yang lebih kecil, sementara negara yang lebih kecil akan memilih bekerja sama dengan negara yang lebih besar.Studi ini juga menemukan bahwa karakteristik antanegara yang berbeda menjadi tantangan bagi koordinasi kebijakan di antarnegara ASEAN-5. Walaupun perubahan karakteristik secara individual dapat mengubah level kesejahteraan dari dua negara yang terlibat dalam koordinasi kebijakan, analisis sensitivitas dalam studi ini menunjukkan bahwa bagi negara dengan skala ekonomi yang lebih besar, strategi non-kerjasama cenderung lebih menguntungkan daripada strategi bekerja sama. Dengan demikian, studi ini menunjukkan kemungkinan yang rendah bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara ASEAN-5. Kesimpulan studi ini bukan kesimpulan akhir bagi kelayakan koordinasi kebijakan di antara negara ASEAN-5. Bukti empiris menunjukkan adanya koordinasi kebijakan antarnegara ASEAN-5 yang tidak melibatkan instrumen suku bunga, misalnya koordinasi di bidang perdagangan dan pembentukan cadangan devisa bersama.

---

Observing integration trends in the ASEAN, this dissertation examines the potential welfare gains or losses from bilateral fiscal and monetary policy coordination in the ASEAN 5 countries. We use the modified version of the Liu and Pappa rsquo s two country model in our analysis and the one shot perfect information game theory framework to determine whether it is feasible for the ASEAN 5 countries to bilaterally coordinate fiscal and monetary policies.Under strict assumptions that the externalities of bilateral policy coordination will only fall upon the two participating countries and that interest rate is the only available monetary policy instrument, we calculate the potential welfare outcome from fiscal and monetary policy coordination. We find that Indonesia is the best relative potential bilateral cooperating partner for Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Meanwhile, the Philippines is the worst relative potential bilateral cooperating partner for Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand.However, when we analyze the feasibility of fiscal and monetary policy coordination by using the one shot perfect information game theory framework, we find that bilateral fiscal and monetary policy coordination in general is not a feasible option for the ASEAN 5 countries. Although it is not possible to make strong generalization from the pay off matrices of the bilateral games, we see a tendency that the bigger country should opt not to coordinate policies with the smaller country, while the smaller country should opt to coordinate policies with the bigger country.We observe that different country characteristics pose challenges for bilateral fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 economies. While individual change of these characteristics can change the welfare levels for two countries involved in relations, our sensitivity analysis shows that the outcome of non cooperating strategy for the bigger country tend to be superior to the cooperating strategy. Hence our study displays a rather low prospect of fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 countries in the future. However, this conclusion is not a final conclusion for the feasibility of policy coordination among the ASEAN countries. Empirically the ASEAN countries are indeed coordinating policies in areas other than interest rate, such as in trade and foreign exchange pooling.

Abstrak :
Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif. Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents. The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative. The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank.

Abstrak :
Negara-negara berkembang dihadapkan pada masalah deras dan berfluktuasinya aliran modal asing yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan finansial dan perekonomian. Dua permasalahan ini tidak selalu dapat diatasi hanya dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal, sehingga diperlukan kebijakan tambahan untuk mengatasinya. Kebijakan tambahan tersebut adalah capital flow management yang terdiri dari dua kategori, capital control dan makroprudensial. Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami masalah aliran modal asing yang masuk dengan deras dan berfluktuasi. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perilaku aliran modal asing di Indonesia, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana dampaknya bagi perekonomian, serta bagaimana respon kebijakan yang sudah dilakukan dan apakah kebijakan tersebut sudah mencukupi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab permasalahan tersebut dengan melakukan analisis aliran modal asing yang meliputi aspek perilaku, determinan, dampak, dan kebijakan yang sudah diterapkan. Selanjutnya dilakukan analisis kebijakan penerapan capital control sebagai bagian dari capital flow management meliputi transmisi aliran modal asing, penerapan kebijakan capital control, serta bauran kebijakan capital control dengan kebijakan makroprudensial. Metode penelitian yang digunakan pada aspek analisis perilaku aliran modal adalah metode deskriptif untuk analisis tren dan komposisi, model Forbes dan Warnock untuk analisis episode ekstrim aliran modal asing, metode simpangan baku, coefficient of variation, dan estimated standard deviation produced by ARIMA(1,1,0) untuk analisis volatilitas aliran modal. Selanjutnya untuk analisis hubungan antar aliran modal asing digunakan metode correlation coefficent, sedangkan untuk analisis persistensi menggunakan koefisien regresi AR(1) dari aliran modal asing yang telah dinormalisasi menjadi rasio dari PDB secara rolling window 10 tahun. Pada aspek analisis determinan aliran modal asing digunakan model robust least square dengan MM-Estimate. Selanjutnya untuk aspek analisis dampak aliran modal asing digunakan model vector autoregression (VAR). Data yang digunakan adalah berbagai jenis aliran modal asing yang masuk ke Indonesia dari tahun kuartal pertama 1969 hingga kuartal keempat 2018 dari SEKI Bank Indonesia. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan melakukan simulasi kebijakan dengan menggunakan model dynamic stochastic general equilibrium (DSGE). Model DSGE dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan model Ramanauskas dan Karmelavicius. Pengembangan dari model dasar yang dilakukan pada model penelitian adalah dengan menambahkan dua agen ekonomi, pemerintah dan bank sentral, yang menjadikan model penelitian ini memiliki instrumen moneter dan fiskal domestik yang tidak dimiliki oleh model Ramanauskas dan Karmelavicius serta mengubah kepemilikan bank dari asing kepada rumah tangga domestik. Dalam melakukan analisis untuk mendapatkan kebijakan yang optimal digunakan alat ukur yang membandingkan dampak kebijakan terhadap stabilitas sektor finansial dan stabilitas perekonomian. Untuk mengukur kestabilan sektor finansial digunakan volatilitas kredit perbankan kepada perusahaan. Volatilitas kredit perbankan ditunjukkan oleh variance dari kredit perbankan. Untuk kestabilan perekonomian diukur dengan menggunakan fungsi tujuan loss function bank sentral. Loss function adalah fungsi yang bertujuan untuk meminimumkan loss dengan cara meminimumkan variance dua faktor penting dari fungsi taylor rule, output dan inflation gap. Kemudian untuk memeriksa apakah perbedaan rata-rata nilai stabilitas finansial dan stabilitas ekonomi antar skenario kebijakan signifikan secara statistik digunakan uji Anova dengan Post Hoc Games-Howell. Hasil temuan analisis disertasi ini adalah Perilaku aliran modal asing di Indonesia didominasi oleh aliran modal asing yang prosiklikal tinggi dengan tingkat volatilitas yang tinggi serta rendah persistensinya. Episode ekstrim stop, dimana aliran modal asing berhenti dan keluar yang terjadi di Indonesia berlangsung dalam waktu yang lebih lama dengan magnitude yang besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan demikian, risiko ketidakstabilan finansial dan ekonomi akibat perilaku aliran modal asing di Indonesia tinggi. Determinan aliran modal asing yang masuk ke Indonesia terdiri dari push factors (faktor global) dan pull factors (faktor domestik). Variabel push factors yang paling berpengaruh terhadap berbagai jenis dan bentuk aliran modal asing adalah tingkat suku bunga negara maju. Sedangkan variabel pull factors yang paling berpengaruh terhadap berbagai jenis dan bentuk aliran modal asing adalah risiko negara (country risk) Indonesia. Lebih lanjut temuan dari disertasi ini terkait dampak masuknya aliran modal asing adalah meningkatkan likuiditas perekonomian domestik, apresiasi nilai tukar rupiah, dan penurunan tingkat suku bunga riil perekonomian yang mendorong terjadinya ekspansi kredit. Pada akhirnya rangkaian dampak masuknya aliran modal asing tersebut menyebabkan terjadinya menyebabkan ekspansi sektor finansial dan ekspansi perekonomian Indonesia. Hasil analisis simulasi kebijakan dengan menggunakan model DSGE menunjukkan bahwa penerapan kebijakan makroprudensial dapat mengurangi ekspansi kredit yang terjadi akibat masuknya aliran modal asing ke dalam perekonomian domestik. Adapun penerapan kebijakan capital control, maupun minimum holding period secara terpisah dapat menurunkan besarnya aliran modal asing yang masuk ke dalam perekonomian. Dengan demikian penerapan secara terpisah berbagai kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menstabilkan sektor finansial dan perekonomian dari lonjakan aliran modal asing yang masuk ke perekonomian. Terdapat interaksi positif penerapan kebijakan capital control dan makroprudensial sebagai bauran kebijakan. Interaksi positif ini ditunjukkan oleh komparasi impulse response function dari berbagai kebijakan yang menunjukkan penerapan bauran kebijakan makroprudensial dan capital control lebih baik dibandingkan penerapan secara terpisah kedua kebijakan tersebut dalam pengelolaan aliran modal. Interaksi positif juga ditunjukkan melalui pengukuran kinerja bauran kebijakan capital flow management dalam menjaga kestabilan sektor finansial dan perekonomian setelah terjadinya shock lonjakan aliran modal asing. Pengukuran ini memberikan hasil bahwa bauran kebijakan yang memadukan kebijakan moneter, makroprudensial dan capital control memberikan hasil yang paling optimal bila dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya.Interaksi positif dari kedua kebijakan tersebut menunjukkan lebih efektifnya penerapan bauran kebijakan makroprudensial dan capital control bila dibanding dengan penerapan secara terpisah kedua kebijakan tersebut. Implikasi dari hasil temuan disertasi ini adalah bahwa kebijakan capital control dapat menjadi alternatif kebijakan disamping kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari kebijakan capital flow management baik diterapkan secara terpisah maupun dalam bentuk bauran kebijakan. ...... Developing countries have faced heavy and fluctuating foreign capital flows, leading to financial and economic instability. These two problems cannot always solve using monetary and fiscal policies alone, so additional policies are needed to overcome them. The additional policy is capital flow management which consists of two categories, capital control and macroprudential. As a developing country, Indonesia is also experiencing problems with foreign capital flows that enter rapidly and fluctuates. These problems raise questions about the behavior of foreign capital flows in Indonesia, the factors that influence it, the impact on the economy, and the policy responses carried out, and whether the policy is sufficient. This study aims to answer these problems by analyzing the foreign capital flows, which includes aspects of behavior, determinants, impacts, and policies implemented. Furthermore, a policy analysis of the application of capital control as part of capital flow management includes the transmission of foreign capital flows, the application of capital control policies, and the mix of capital control policies with macroprudential policies. The research methods used in the behavioral analysis of capital flows are descriptive-method for trend and composition analysis, Forbes and Warnock models for the analysis of extreme episodes of foreign capital flows, and standard deviation method, coefficient of variation, and estimated standard deviation produced by ARIMA(1,1,0) for the analysis of the volatility of capital flows. Furthermore, to analyze the relationship between foreign capital flows, the correlation coefficient method is used. The persistence analysis uses the AR(1) regression coefficient of foreign capital flows normalized to a GDP ratio with a rolling window of 10 years. The analysis uses a robust least square model with MM-Estimate in the aspect of determinants of foreign capital flows. Furthermore, the analysis of the impact of foreign capital flows uses the vector autoregression model (VAR). The data used are various types of foreign capital flows that entered Indonesia from the first quarter of 1969 to the fourth quarter of 2018 from SEKI Bank Indonesia. The policy analysis has conducted by policy simulations using the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The DSGE model in this study was developed based on the Ramanauskas and Karmelavicius model. The development of the basic model in the research model is by adding two economic agents, the government and the central bank, which makes this research model have domestic monetary and fiscal instruments that the Ramanauskas and Karmelavicius models do not have and change bank ownership from foreign to domestic households. In analyzing to obtain optimal policies, a measuring instrument is used that compares the impact of policies on financial sector stability and economic stability. The stability of the financial sector measurement is the volatility of bank credit to companies that indicated by the variance of bank credit. The economic stability measurement is the objective function of the central bank's loss function. The loss function is a function that aims to minimize loss by minimizing the variance of two critical factors of the Taylor rule function, output, and inflation gap. Then to check whether the difference in the average value of financial stability and economic stability between policy scenarios is statistically significant, this research uses the Anova test with Post Hoc Games-Howell. The findings of this dissertation analysis are that the behavior of foreign capital flows in Indonesia is dominated by high procyclical foreign capital flows with a high level of volatility and low persistence. The stop extreme episode, when the foreign capital outflows occurred, lasted for a longer time than other countries. Thus, the risk of financial and economic instability due to foreign capital flows in Indonesia is high. The determinants of foreign capital inflows into Indonesia consist of push factors (global factors) and pull factors (domestic factors). The push factors that influence various types and forms of foreign capital flows are interest rates in developed countries. The pull factors that influence various types and forms of foreign capital flows are Indonesia's country's risk. Further findings from this dissertation related to the impact of the inflow of foreign capital are increasing domestic economic liquidity, appreciation of the rupiah exchange rate, and a decrease in the real interest rate of the economy that encourages credit expansion. The series of impacts of foreign capital flows is expanding the financial sector and the Indonesian economy. The results of the policy simulation analysis using the DSGE model show that the application of macroprudential policies can reduce credit expansion that occurs due to the inflow of foreign capital into the domestic economy. Implementing capital control policies and the minimum holding period separately can reduce the foreign capital inflows in the economy. Thus, the policymaker can use the separate implementation of these various policies to stabilize the financial sector and the economy from the surge in foreign capital inflows into the economy. There is positive interaction with the implementation of capital control and macroprudential policies as a policy mix. To show the positive interaction, this research comparing the impulse response function of various capital flow management policies, which shows that applying the macroprudential and capital control policy mix is ​​better than the separate application of the two policies in managing capital flows. Another positive interaction measurement is the performance of the policy mix in maintaining the stability of the financial sector and the economy after the shock of the surge in foreign capital inflows. This measurement gives the result that the policy mix that combines monetary, macroprudential, and capital control policies gives the most optimal results compared to other policies. The positive interaction of the two policies shows that implementing the macroprudential and capital control policy mix is ​​more effective than the separate implementation of the two policies. The findings of this dissertation imply that capital control policies can be an alternative policy in addition to macroprudential policies as part of capital flow management policies, whether implemented separately or in the form of a policy mix.