Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 membuat Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur di Pasal 14 Undang ? Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak lagi berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar setahun. Kebijakan tersebut dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WP Orang Pribadi. Penelitian kuantitatif, dengan survey dan wawancara mendalam bertujuan membandingkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi ditinjau dari asas simplicity. Ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan Final 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi asas simplicity.

---

Government Regulation No. 46 Year 2013 made Deemed Profit which is regulated in Article 14 of Income Tax Act is no longer applied to the Individual Taxpayer who is carrying on business activities with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion a year. This quantitative approach used survey and in-depth interview as collection data technique. The research focused to compare the use of Deemed Profit and Final Income Tax 1% in the fulfillment of Personal Income Tax liability in terms of simplicity. As a result, simplicity has been felt by Individual Taxpayer who used Deemed Profit and Final Income Tax 1%.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya. ......This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

Abstrak :
Pemerintah membuat kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor tergolong mewah sebagai salah satu bentuk intensifikasi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bemotor beroda dua yang tergolong mewah ditinjau dari evaluasi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kebijakan kenaikan tarif PPnBM kendaraan bermotor beroda dua yang tergolong mewah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat atas barang mewah. Namun, ada dampak negatif yang muncul, yaitu banyaknya kegiatan penyelundupan kendaraan bermotor beroda dua mewah secara ilegal.

---

DGT enacted a policy of luxury tax rate increases for luxury two-wheel vehicle as one of tax intensification. This research is aimed to evaluate the policy of luxury tax rate for luxury vehicle in aspect of outcomes evaluation. The research was conducted by using quantitative approach with surveys and in-depth interview as data collection method. As the result, the policy succeed in achieving its objectives to control people's consumption of luxury goods. But, there are luxury two-wheel vehicle smuggling activities came up as the negative impact.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerimaan pajak tidak pernah mencapai target sejak sepuluh tahun terakhir ini. Padahal, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keuangan negara Indonesia. Berbicara masalah penerimaan pajak, pihak utama yang sangat berperan adalah Wajib Pajak, apakah ia mau membayar pajaknya atau tidak. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak adalah kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pajak atas zakat di Indonesia adalah sebagai pengurang penghasilan neto dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pengetahuan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi atas zakat dengan moral & rules sentiment. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mix method, yakni melalui survei dengan menyebarkan kuesioner, studi kepustakaan, dan melalui wawancara mendalam. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilita accidental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kebijakan pajak penghasilan orang pribadi atas zakat dengan moral & rules sentiment di DKI Jakarta adalah tidak signifikan, sangat lemah, namun termasuk hubungan yang searah atau positif. Dari hasil penelitian didapati bahwa salah satu penyebab rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang kebijakan perpajakan atas zakat adalah kurangnya edukasi terkait dengan kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT
Tax revenues have never reached the target for the past ten years. In fact, taxes have a very important role in Indonesias state finances. Talking about the problem of tax revenue, the main party that plays a role is the Taxpayer, whether he wants to pay the tax or not. One external factor that can affect a persons willingness to pay taxes is a tax policy made by the government. The tax policy on zakat in Indonesia is a deduction from net income in the calculation of income tax for individuals and company. The purpose of this study to analyze the relation between knowledge of personal income tax policy on zakat with moral & rules sentiment. The approach used in this study is a quantitative approach. The technique of data collection is done by the mix method, which is through surveys by distributing questionnaires, literature studies, and through in-depth interviews. The number of samples used was 100 samples sing a non-probability sampling technique accidental. The results of this study indicate that the knowledge of personal income tax policy on zakat with moral & rules sentiment in DKI Jakarta is not significant, very weak, but includes a direct or positive relation. From the results of the study it was found that one of the causes of the low knowledge of taxpayers regarding taxation policies on zakat is the lack of education related to the policy.