Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Revenge porn menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menempatkan perempuan dalam tatanan sosial yang rendah karena perempuan dibuat tidak berdaya serta tidak kuasa untuk membela diri dan haknya. Penelitian ini menjelaskan revenge porn–penyebaran konten seksual berupa gambar atau video melalui platform online (mis. Facebook, Instagram) tanpa persetujuan yang dimotivasi oleh niat untuk menyakiti atau mempermalukan korban. Penelitian ini menjelaskan latar belakang pelaku melakukan revenge porn dengan menggunakan pendekatan kualitatif feminis melalui studi kasus terhadap 3 (tiga) pelaku revenge porn. Feminis radikal menjadi kerangka teori untuk melihat adanya niat pelaku berdasarkan hegemoni maskulinitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (i) adanya kontruksi maskulinitas dan femininitas yang membentuk gagasan pelaku melakukan revenge porn, (ii) adanya objektifikasi seksual yang menunjukan relasi kuasa pelaku, (iii) Revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan berbasis siber, sehingga revenge porn tidak dapat dikatakan sekedar tindakan pornografi melain sudah merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang difasilitasi oleh internet (berbasis siber). Saran jangka pendek yang diajukan yaitu perubahan hukum yang berpihak pada perempuan serta memuat pasal khusus terkait kekerasan seksual berbasis siber. ......This research explains revenge porn - sharing sexually explicit images or videos of a person without consent - based on the perspective of the perpetrator. Furthermore, this research attempts to explain more deeply the background of perpetrators of revenge porn by using a feminist qualitative approach through a case study of 3 (three) revenge porn actors. This study uses a radical feminist theory to see the intentions of perpetrators based on hegemonic masculinity. The result of this research shows that (i) there is a construction of masculinity and femininity that forms the idea of perpetrators doing revenge porn, (ii) the existence sexual objectification which shows the power relations of perpetrators, (iii) revenge porn as a form of sexual violence against women based on cyber, so that revenge porn cannot be said to be merely an act of pornography but is already a form of sexual violence against women facilitated by the internet (cyber-based). This research suggest the change of law that stands for women and contains specific articles related to cyber-based sexual violence.

Abstrak :
ABSTRACT Skripsi ini membahas tentang penyangkalan akses terhadap keadilan yang dialami oleh anak perempuan difabel. Penelitian dilakukan dengan melihat stigma ganda sebagai penyebab terjadinya eksklusi sosial yang membuat mereka mengalami hambatan dalam mengakses hak-haknya dan rentan terhadap kekerasan seksual. Hal ini akan dikaji berdasarkan teori feminis radikal dan feminis multikultural karena status subyek penelitian sebagai anak, perempuan, dan difabel yang membuat kerentanan serta penderitaan mereka lebih besar. Tiga orang anak perempuan difabel dengan pengalaman kekerasan seksual dan berhadapan dengan hukum menjadi subyek dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan relasi kuasa tidak hanya membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual, melainkan membuat akses terhadap keadilan mereka ditolak sehingga mereka mengalami viktimisasi berlapis sepanjang hidupnya.

---

ABSTRACT The concern of this mini-thesis is to examine denial of access to justice experienced by girls with disability. This research was done to see double stigma as reason of social exclusion which make them face the barrier to access their rights and also make them vulnerable toward sexual abuse. This study was authored by using radical and multicultural feminism because their status as children, girl, and disability which make them more vulnerable and disadvantage. Three girls with disabilities who experienced sexual abuse and facing criminal justice system have been involved in this research as subjects. This research used qualitative approach and feminist case study. The result of this research shows that unequal power not only make girls with disability become victim of sexual abuse, but also makes their access to justice denied that make them experiences multiple victimization in their lifetime.

Abstrak :
Pengalihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal peradilan anak telah menjadi bagian dari kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengalihan dilakukan melalui mediasi yang mengacu pada pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk jaminan atas kepentingan terbaik anak. Penelitian ini berfokus pada praktik diversi di tingkat kepolisian dengan landasan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang bersentuhan dengan anak. Semakin awal diversi dilakukan maka semakin besar komitmen Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghambat efek negatif akibat proses administrasi peradilan, misalnya stigma sebagai "anak nakal" yang dihasilkan oleh sidang pengadilan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diversi di kepolisian terhadap sembilan anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bogor masih jauh dari praktik ideal. Diversi hanya menekankan pada penjauhan anak dari proses formal tanpa memperhatikan unsur kepentingan terbaik anak. Praktik tetap berjalan secara formal dan menghasilkan dampak negatif bagi anak, seperti stigma, keputusan yang tidak mempertimbangkan kemampuan anak, dan tidak adanya treatment berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan anak. ...... Child diversion scheme has become a part of Juvenile Justice System's policies in Indonesia. Diversion scheme is conducted through the mediation which refers to restorative justice approach as a guarantee for the best interests of the child. This research focuses on police diversion program with a solid base that police force is the first law enforcement officer who deals with the child. The earlier diversion program is conducted, the bigger commitment that Juvenile Justice System has to hold off the negative impact which is caused by the system of justice administration, such as "delinquent" stigma as a result of the court. Researcher uses qualitative method with observations of case study through themes of participant observation, depth interview, and documentary study. The result of this research shows that the police diversion program in accordance to nine children guidance by Probationer in Bogor Correctional Center is still far from the ideal practices. Diversion program only emphasis on distancing children from formal systems without considering the elements of child?s best interests. Diversion program is still formal and result negative impact, such as stigma, the decision without considering the child?s capability, and the lack of continuous treatment as fulfilling the needs of children.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah untuk mengeksekusi suatu kejahatan siber tertentu hingga mengeksekusi para pelakunya sekalipun, seperti aksi vigilantisme digital melalui doxing sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan yang dilakukan dengan bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses di mana korban penipuan online melakukan drift dan mendalihkan tindakannya sebagai pelaku doxing di Twitter, secara khusus melalui penerapan teknik netralisasi. Penelitian ini menggunakan data berupa utas kasus di Twitter yang diunggah oleh para korban penipuan online, berisikan pengalaman viktimisasi yang dilengkapi oleh penjabaran kronologi kasus dan penyebaran beberapa data pribadi sensitif orang lain. Dalam menganalisis konten tersebut, digunakan teori drift oleh Matza (1964) serta konsep teknik netralisasi oleh Sykes dan Matza (1957), Klockars (1974), dan Henry (1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima utas kasus terbukti sebagai tindakan vigilantisme digital dengan tipologi tertentu yaitu investigating dan hounding. Vigilantisme digital juga dilakukan melalui tindakan doxing yang menyerang beberapa konsep identity knowledge, terutama nama lengkap legal. Perbedaan tujuan doxing dalam kelima utas kasus mengarahkan mereka pada tipologi tertentu. Melalui uraian doxing sebagai bentuk kejahatan siber, disimpulkan bahwa korban penipuan online telah melakukan drift atas dirinya sendiri menjadi pelaku doxing, yang juga berkaitan erat dengan terjadinya suatu proses Van Dijk Chain dalam setiap kasus. Guna mengetahui dan menganalisis viktimisasi yang menghasilkan drift, penjabaran teori drift secara lebih spesifik dielaborasikan dan didukung oleh penerapan teknik netralisasi oleh pelaku doxing dari masing-masing utas kasus, sehingga memungkinkan terjadinya proses pendalihan atau pembenaran terhadap kejahatannya. ...... The development of information and communication technology has created loopholes to execute certain crimes or even to execute the offenders or perpetrators itself, for example digital vigilantism through doxing as a social reaction to crime which committed with another form of cyber crime. The purpose of this research is to explain the process in which the online fraud victims drift and justify their actions as Twitter- doxing offenders, specifically through the application of neutralization techniques. This research uses data in the form of Twitter threads which are uploaded by the victims of online fraud itself, containing experiences of victimization and followed by a description of the chronology of the cases and dissemination of the fraudsters’ sensitive personal data. In analyzing the content, drift theory by Matza (1964) and the concepts of neutralization techniques by Sykes and Matza (1957), Klockars (1974) and Henry (1990) were used. The results of the analysis show that all five Twitter threads are proven to be a form of digital vigilantism with certain typologies, namely investigation and hounding. Digital vigilantism is also exercised through acts of doxing which attack some notions of knowledge identity, especially the legal name. Different goals of doxing in all five threads leads them to a certain typology. Through the explanation of doxing as a form of cyber crime, then it means that the online fraud victims have drifted themselves into doxing offenders, which is also closely related to the occurence of the Van Dijk Chain process on each case. In order to identify and analyze the victimization which results in drift, the elaboration of drift theory is more specifically elaborated and supported by the application of neutralization techniques, done by doxing offenders from each thread, thus enabling a process of justification of their crimes.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan yang difasilitasi teknologi yang terjadi di ruang siber. Studi ini melakukan melakukan analisis terhadap data dari akun @PinjolLaknat, yang memperlihatkan adanya viktimisasi terhadap konsumen aplikasi pinjaman online ilegal. Menggunakan teori aktivitas rutin, diidentifikasi adanya pelaku yang termotivasi melakukan kejahatan yaitu pemilik aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan kejahatan pencurian identitas. Sasaran atau suitable target dari pelaki adalah anggota masyarakat atau konsumen yang memiliki data sebagai jaminan. Identifikasi selanjutnya adalah adanya ketidakmampuan untuk melakukan penjagaan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan keamanan data masyarakat serta akses untuk pemberian pinjaman. Dari tiga identifikasi teori aktifitas rutin, bisa menjelaskan bagaimana proses viktimisasi yang terjadi pada korban. Dari tulisan ini menghasilkan bahwa korban selain mengalami kondisi viktimisasi, juga mereka mengalami digital divide atau ketimpangan dalam kemampuan untuk mengakses internet. Tidak adanya tanggung jawab formal dari lembaga negara, memunculkan adanya kontrol sosial informal dengan bentuk digital activism yaitu @PinjolLaknat. ......This final work assignment discusses financial technology peer-to-peer lending or illegal online lending as a form of technology-facilitated crime that occurs in cyberspace. This study conducts an analysis of data from the @PinjolLaknat account, which shows the victimization of consumers of illegal online loan applications. Using routine activity theory, it is identified that there are actors who are motivated to commit crimes, namely owners of illegal online loan applications who commit identity theft crimes. The target or suitable target for men is members of the public or consumers who have data as collateral. The next identification is the inability to carry out security by the government. The government has an important role to play in ensuring public data security and access to lending. From the three identification theories of routine activities, it can explain how the victimization process occurs in victims. From this paper it results that victims besides experiencing victimization conditions, they also experience digital divide or inequality in the ability to access the internet. The absence of formal responsibility from state institutions has led to informal social control in the form of digital activism, namely @PinjolLaknat.

Abstrak :
Data pribadi kini menjadi salah satu aset berharga bagi individu maupun perusahaan. Berbagai jenis perusahaan mulai dari perusahaan penyedia jasa atau layanan maupun barang memerlukan data dalam prosesnya. Tidak terkecuali E-commerce yang menjadi menyediakan kemudahan jual-beli bagi individu maupun organisasi. E-commerce yang merupakan mediator dari berberapa macam pihak dalam proses bisnisnya seharusnya memiliki keamanan tinggi dari banyaknya data pengguna ataupun mitra kerja yang ditampung. Tugas karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor-faktor yang menyebabkan E-commerce menjadi target dari kejahatan Data Theft, terutama pada kasus Tokopedia pada tahun 2020. Penelitian menggunakan data sekunder berupa informasi-informasi berita yang menerangkan kejadian seputar kasus Data Theft Tokopedia dan menggunakan elemen dari teori Routine Activity sebagai kerangka analisis. Dari peristiwa Data Theft yang dialami Tokopedia pada 2020, dapat diidentifikasikan target dari kejahatan adalah data pribadi pengguna, motivated offender berupa Hacker bernama “shinyhunters”, uncapable guardian berupa sistem keamanan yang lemah serta ketiadaan hukum yang melindungi. Sebagai upaya pencegahan atau mitigasi dari insiden Data Theft, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik data. Namun tanggung jawab terbesar ditempatkan kepada pihak pemegang data sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator. ......Personal data have become one of the most valuable assets for individuals and even enterprises. All kinds of enterprises starting from service providers to goods merchants need data in their process. E-commerce as a platform for buying and selling goods for both individuals and organizations also needs data. E-commerce as a mediator of all kinds of parts in their business process should have high enough security just by how much user or partner data they are holding. This final project aims to analyze several factors that cause E-commerce to become a target of Data Theft, especially in the case that happened to Tokopedia in 2020. The research used information from news media that explains the events around the Tokopedia Data Theft and used elements from Routine Activity Theory as an analytical framework. From the Data Theft event that happened to Tokopedia in 2020, the user's personal data are identified as the target of crime, the Hacker named shinyhunters as motivated offender, and weak information technology security and lack of law as uncapable guardian. As an effort to prevent or mitigate the effect of Data Theft incindent, there are some things that the personal data owner can do. However, the highest responsibility is placed on the data holder as the manager of data and the government as regulator.

Abstrak :
Penulisan ini membahas tentang kasus penyerangan doxing ‘Open BO’ oleh perusahan pinjaman online ilegal terhadap tiga korban perempuan yang gagal bayar pinjaman sebagai bentuk dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang siber. Teks dari foto penawaran jasa ‘Open BO’, serta wawancara dengan korban digunakan sebagai data utama penulisan. Analisis wacana kritis model Van Dijk digunakan untuk melihat kekerasan dalam teks dan aspek yang mempengaruhi produksi teks tersebut. Feminis radikal melihat hal tersebut dipengaruhi oleh patriarki yang membentuk ekspektasi peran perempuan dan misogini. Doxing ‘Open BO’ merupakan kekerasan berbasis gender di ruang siber terhadap perempuan yang dibentuk oleh doxing, gendered based slurs, dan pornografi sebagai alat untuk mewujudkan online shaming yang berfungsi memproduksi rasa malu sebagai hukuman terhadap perempuan gagal bayar tagihan pinjaman online ilegal yang dianggap melanggar ekspektasi peran gender. ......This paper discusses the case of the ‘Open BO’ doxing attack by an illegal online loan company against three female victims who failed to pay their loans as a form of gender-based violence against women in cyberspace. The text of the photo of the ‘Open BO’ service offer, as well as interviews with victims, were used as the primary data for writing. Van Dijk's critical discourse analysis model is used to see the violence in the text and the aspects that affect the production of the text. Radical feminists see this as influenced by patriarchy which shapes women's role expectations and misogyny. Doxing ‘Open BO’ is gender-based violence in cyberspace against women formed by gendered-based slurs, pornography, and doxing as a tool to realize online shaming that functions to produce shame as a punishment for women who fail to pay their illegal online loan bills which are considered to violate gender roles expectations.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba mengevaluasi program pencegahan Anak yang Dilacurkan (AYLA) yang ada dengan menggunakan modifikasi teori Social Bonding oleh Hirschi dengan studi kasus Kecamatan Bongas Indramayu. Yang dimaksud dengan modifikasi adalah dengan menggunakan metode campuran, dimana bukan hanya kuantitatif saja tetapi juga diukur secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur dengan lebih dalam pada konteks budaya Timur dan lingkungan yang permisif seperti di Bongas. Jika di dalam teori Social Bonding dikatakan bahwa semakin kuat ikatan sosial anak dengan keluarga dan lingkungan, maka semakin kecil kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak taat hukum atau menyimpang. Hasil temuan penelitian ini justru sebaliknya, anak-anak yang sudah mendapat program pencegahan maupun belum, memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lingkungan. Tetapi mereka juga menyatakan kemauan untuk menjadi dilacurkan. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Sosial Bonding tidak berlaku pada lingkungan yang permisif. Dari hasil penelitian ini, direkomendasikan bahwa untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Social Bonding maka perlu ditambahkan variabel lingkungan seperti apa yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan yang lebih dapat mengukur kedalaman hubungan anak dengan lingkungan dan keluarga. Penelitian ini mencoba mengevaluasi program pencegahan Anak yang Dilacurkan (AYLA) yang ada dengan menggunakan modifikasi teori Social Bonding oleh Hirschi dengan studi kasus Kecamatan Bonga Indramayu. Yang dimaksud dengan modifikasi adalah dengan menggunakan metode campuran, dimana bukan hanya kuantitatif saja tetapi juga diukur secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk dapat mengukur dengan lebih dalam pada konteks budaya Timur dan lingkungan yang permisif seperti di Bongas. Jika di dalam teori Social Bonding dikatakan bahwa semakin kuat ikatan sosial anak dengan keluarga dan lingkungan, maka semakin kecil kemungkinan anak melakukan tindakan yang tidak taat hukum atau menyimpang. Hasil temuan penelitian ini justru sebaliknya, anak-anak yang sudah mendapat program pencegahan maupun belum, memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lingkungan. Tetapi mereka juga menyatakan kemauan untuk menjadi dilacurkan. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Sosial Bonding tidak berlaku pada lingkungan yang permisif. Dari hasil penelitian ini, direkomendasikan bahwa untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori Social Bonding maka perlu ditambahkan variabel lingkungan seperti apa yang akan diteliti dan menggunakan pendekatan yang lebih dapat mengukur kedalaman hubungan anak dengan lingkungan dan keluarga. The researh is trying to evaluate the prostituted child prevention program, by using the Hirschis Social Bonding theory with a modification. The case study is taken in Bongas, Indramayu, West Java. The modification in this research is refer to mixed method that is used by researcher. The qualitative study is filling the data gap from quantitative study. The aim of the mixed method here is to be able to capture the Eastern culture context in Bongas, as well as the permisive culture of prostitution here. Social Bonding assumes that the stronger bonds that children have with their families and communities, the less they commit to delinquent or illegal activities. The result of the research finds in contrary, the social bonding among respondents and communities and families are very strong, thus the willingness of them to be prostituted is also strong. The research finds that sosical bonding teori is not working in the permisive community. The research also recommends a new variable, which is the nature of the community where the research will be taken. Apart from that, there is a need of deeper measurement to measure the strength of relationship among children and families & communities, especially in Eastern culture.

Abstrak :
Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khusus dalam sistem pendidikan. Yang menjadi ciri khusus dalam pendidikan pesantren adalah pendidikan berbasis karakter dan berasrama. Kehidupan asrama di Pesantren menciptakan kondisi hirarki yang muncul dari Kyai atau pemimpin Pesantren yang mendapatkan pengkultusan dari para santri dan tenaga pendidik di Pesantren, struktur hirarki itu disalurkan dari atas ke bawah kepada Pengasuh dan Ustad di Pesantren, dan kemudian didelegasikan dalam pendisiplinan kepada Santri senior. Struktur hirarki tersebut memunculkan extreme authority. Kondisi tersebut mendorong adanya pelaku yang termotivasi dan menciptakan suatu kondisi yang memposisikan santri junior sebagai korban yang tepat atau rentan dari kasus kekerasan fisik. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan ditambah dengan adanya pengawasan yang bersifat extreme guidance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian di tiga Pondok Pesantren yang pernah terjadi kasus kekerasan fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik di Pesantren teori yang digunakan adalah teori aktivitas rutin, teori relasi kuasa. Sementara untuk meneliti bagaimana pencegahan kasus kekerasan fisik menggunakan teori control sosial. Untuk mendukung analisa teori beberapa konsep digunakan. Diantaranya, konsep kekerasan terhadap anak, konsep pendidikan di Pesantren dan konsep pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus kekerasan fisik terjadi disebabkan oleh adanya kepemimpinan kharismatik dan paternalistik yang menyebabkan adanya pengkultusan, adanya penyalahgunaan otoritas dalam penerapan disiplin, minimnya pengawasan dan tidak adanya standar baku dalam sistem pengasuhan di Pesantren. Kesimpulan dari penelitian menunjukan bahwa semua teori dan konsep dapat menjelaskan bagaimana kasus kekerasan fisik terjadi dan pencegahannya. Selain itu, peran Kementerian Agama menjadi krusial dalam pengawasan terhadap sistem pengasuhan di Pesantren.  ......Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that have special characteristics in the education system. What characterises pesantren education is character-based and boarding school education. Dormitory life in the pesantren creates a hierarchical condition that arises from the Kyai or leader of the pesantren who gets the cult of the students and educators in the pesantren, The hierarchical structure is channelled from top to bottom to the carers and Ustad in the pesantren, and then delegated in discipline to the senior santri. The hierarchical structure gives rise to extreme authority. These conditions encourage motivated perpetrators and create a condition that positions junior Santri as appropriate or vulnerable victims of physical violence cases. This is exacerbated by the lack of supervision, coupled with the existence of supervision, which is extreme guidance. This study uses a qualitative method by conducting research in three Islamic boarding schools where cases of physical violence have occurred, causing the victim to die. To analyse the factors that cause physical violence in Pesantren, the theory used is routine activity theory and power relations theory. Meanwhile, to examine how to prevent cases of physical violence using social control theory, To support the theoretical analysis, several concepts were used. Among them are the concepts of violence against children, the concept of education for pesantren, and the concept of crime prevention. The results showed that cases of physical violence occurred due to the existence of charismatic and paternalistic leadership which led to a cult, the abuse of authority in applying discipline, the lack of supervision and the absence of standardized standards in the care system in Pesantren. The conclusion of the research shows that all theories and concepts can explain how cases of physical violence occur and their prevention. In addition, the role of the Ministry of Religious Affairs is crucial in supervising the care system in Pesantren.

Abstrak :
Fenomena aborsi yang tidak aman dan kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukannya bukanlah hal baru di Indonesia. Angka aborsi tidak aman merupakan akibat dari regulasi yang mengkriminalisasi perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan bagi perempuan untuk melakukan aborsi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak aborsi terhadap perempuan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara satu informan dan dua narasumber yang berhubungan dengan fenomena aborsi di Indonesia. Pengalaman dan informasi perempuan menjadi dasar analisis untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi, manipulasi dan kekerasan seksual merupakan penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan. Keputusan perempuan untuk melakukan aborsi juga ditemukan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan dinamika kekuasaan. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai pelaku, bukan korban penyalahgunaan kekuasaan oleh struktur sosial yang ada. Crime by omission yang dilakukan negara adalah bukti bahwa perempuan adalah korban struktural. Hasil data menunjukkan bahwa perempuan menghadapi viktimisasi ganda berdasarkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana pasca-aborsi. Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang standar laki-laki dan bias gender, perempuan mengalami diskriminasi, seksisme, penindasan dan menjadi tidak adil di depan hukum. Pada akhirnya, perempuan akan teralienasi melalui pola viktimisasi dan viktimisasi berganda. ...... In Indonesia, it is not uncommon for women to be prosecuted for having an unsafe abortion. Regulations that penalize women contribute to the high rate of unsafe abortions. The goal of this study was to look into how women make decisions regarding abortion. This research also includes a summary of the effects of abortion on women. The research technique employs a qualitative approach, with one informant and two resource persons interviewed about the abortion phenomenon in Indonesia. The analysis is based on the experiences and information of women in order to collect thorough data. The findings of this study show that exploitation, manipulation, and sexual violence are the leading causes of unintended pregnancies among women. Women's decisions to have abortions were also shown to be linked to gender inequality and power dynamics between men and women, with women being viewed as offenders rather than victims of power abuse by the current social framework. Women are structural victims, as evidenced by the state's crime by omission. Women are double victims, according to the data, because of their engagement in the post-abortion criminal court system. Women are ultimately alienated from the state as a result of a pattern of victimization and double victimization.