Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam lingkungan sekolah perilaku kekerasan bullying atau yang lebih dikenal dengan istilah penggencetan di Indonesia, dilakukan baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun, akibat dari stereotipe peran gender yang dimilikinya, stigma yang diterima anak perempuan atas perilaku tersebut menjadi lebih negatif daripada anak laki-laki, karena kekerasan bukan bagian dari stereotipe gender yang dimiliki perempuan.Penelitian ini mengungkapkan proses stigmatisasi yang dialami anak perempuan pelaku penggencetan dengan menggunakan teori stigma (Goffman, 1963) yang dikaitkan dengan gender. Stigma sebagai atribut sangat mendiskreditkan dan merusak pencitraan diri.Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni wawancara mendalam terhadap 3 siswi SMA. Hasil penelitian menunjukkan, untuk menghindari dan mengurangi efek dari stigma, subjek melalui tahap passing dan covering. Passing adalah usaha menyembunyikan stigma dari masyarakat sebagai kelompok ?normal? atau kelompok orang yang tidak memiliki stigma, sedangkan covering adalah usaha untuk meminimalisir agar stigma tidak tampak jelas dan tidak mengganggu interaksi sosial antara pemilik stigma dengan kelompok ?normal?. Akan tetapi akibat statusnya sebagai anak perempuan, subjek tidak dapat melakukan passing dan covering dengan mudah. Akhirnya anak perempuan menerima stigma yang lebih negatif daripada anak laki-laki meski perilaku yang dilakukan sama, yakni perilaku kekerasan bullying. Standar ganda ini menciptakan ketidakadilan bagi anak perempuan.

---

In the school environment, violent behavior or commonly known as penggencetan in Indonesia, is conducted by boys and girls. However, since there is a gender role stereotypes, the stigma girls received from that behavior becomes more negative than how the boys would receive it. It is because violence is not part of gender stereotype that girls have.This research reveals the stigmatization suffered by girls who bully others using The Stigma Theory (Goffman, 1963) and linked to gender role. Stigma as an attribute is very discrediting and spoiled the identity.The method used is qualitative research, which is in-depth interview with 3 high school students. The result shows, to prevent and lessen the effect of Stigma, the subject must go through passing and recovering steps. Passing is an attempts to disguise or hide the stigma from society which defined as ?normal?, people who do not bear stigma. Covering is a technique to withdraw the attention caused by the stigma and to restrict the stigma into the center of attention. Even so, seeing the status quo of girls, subject cannot do these steps easily. In the end, girls encounter more negative stigma than boys do although the behavior is the same, which is bullying. This double standard creates discrimination for girls."

"Skripsi ini membahas mengenai pola penggunaan situs jejaring sosial Facebook dengan kerentanan viktimisasi pada anak dengan menggunakan teori aktifitas rutin dan teori gaya hidup, dimana dimulai dengan hipotesa bahwa dengan tingkat gaya hidup online yang tinggi dan perlindungan online yang rendah akan membuat resiko menjadi korban cyber harrasment seperti online bullying, unwanted sexual material and solicitation, dan cyber identity theft and cyber impersonation akan menjadi tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terbuktinya hipotesa bahwa gaya hidup online anak yang tinggi dan perlindungan yang lemah akan mengakibatkan viktimisasi cyber harrasment pada anak.

---

This thesis discusses patterns in the use of social networking sites (in this case focusing on Facebook) by adolescents, and these patterns' relationship with the vulnerabilities towards being victimized online using routine activiy theory and life-style exposure theory. It begins with a hypothesis that high level of online lifestyle and absence of capable guardians will create a higher risk of becoming victim of cyber crimes such as online bullying, unwanted sexual material and solicitation, also cyber identity theft and cyber impersonation. This research uses a quantitative method with descriptive design. The result of this research is that despite the high level of exposure towards online lifestyle exposure, the presence of high level guardianship is capable of controlling the level of cyber harassment experience, and places it in a medium level."

"Tulisan ini menjelaskan bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Papua digunakan dalam penyelesaian konflik antar kelompok. Penulis mencoba melakukan perbandingan antara Peacemaking Criminology pada Restorative Justice dengan falsafah Satu Tungku Tiga Batu pada Dudu Tikar. Tujuan dari dilakukannya analisa tersebut adalah untuk menjelaskan kesamaan antara Peacemaking Criminology dan Satu Tungku Tiga Batu sebagai upaya penyelesaian konflik. Data yang Penulis gunakan adalah 3 (tiga) contoh kasus dari media online untuk dianalisis, yaitu konflik yang dilatarbelakangi oleh perkelahian pemuda, perzinahan yang melanggar norma adat, dan permasalahan tanah ulayat. Selanjutnya Penulis melakukan analisa terhadap mekanisme Satu Tungku Tiga Batu pada tahap penyelesaian masalah ketiga kasus tersebut dengan 6 (enam) premis teori Peacemaking Criminology. Berdasarkan hasil analisis Penulis menemukan kesamaan antara Peacemaking Criminology dengan Satu Tungku Tiga Batu. Keduanya memiliki resolusi terhadap konflik tanpa kekerasan dan mengutamakan kearifan lokal dalam meyelesaikannya. Penyelesaian yang diperoleh melalui STTB berlaku pada kasus konflik kelompok, seperti pada permasalahan tanah ulayat namun STTB tidak berlaku pada kasus konflik antar kelompok pemuda berbeda suku dan kasus perzinahan atau lebih luas kasus kesusilaan.

---

This paper explained about how local wisdom of the Papuan Indigenious People can be used in the settlement of group conflict through the concept comparison of Peacemaking Criminology and Restorative Justice with Satu Tungku Tiga Batu philosophy and its Dudu Tikar method. The purpose of the analysis is to explain the similarity between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu as conflict resolution settlement. In the analysis, author used 3 (three) sample cases with different background problems which are group conflict among youths fight as the background, adultery case that violate customary norms, and the communal land problem. Furthermore, based on the data obtained, author conducted an analysis towards Satu Tungku Tiga Batu mechanism on the problem solving stage in those three cases with six premises of Peacemaking Criminology theory. Author found common ground between Peacemaking Criminology and Satu Tungku Tiga Batu, which are having non-violence conflict resolution and accentuate local wisdom in the conflict resolution process. Therefore, the author concluded that Satu Tungku Tiga Batu philosophy in Dudu Tikar is fit in some group conflict such as communal land but Satu Tungku Tiga Batu itself does not match for case fights among youth and case specific decency like raping and adultery."

"Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime.

---

This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes."

"Karya akhir ini merupakan profiling lima kasus cyberbullying yang dialami oleh figur publik sosial selebritis Indonesia. Fokus studi ini adalah melakukan profiling korban cyberbullying yang dilihat sebagai bentuk kejahatan, menemukenali ciri-ciri selebriti yang rentan menjadi korban serta bentuk-bentuk viktimisasi serta reviktimisasi yang menyertai. Karya akhir ini mengunakan analisis data sekunder, yang bersumber dari data berita media online Indonesia, mengenai cyberbullying yang dialami publik figur. Analisis data dilakukan dengan pengelompokan cyberbullying oleh Willard dan victim profiling. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa ciri tertentu yang umumnya dimiliki selebriti korban cyberbullying, jenis cyberbullying yang hampir seragam, respons korban terhadap cyberbullying yang mereka alami, dan adanya revictimization yang dialami korban. Ciri tertentu selebriti korban cyberbullying yaitu korban sebagian besar merupakan perempuan dewasa yang berprofesi sebagai selebriti, dengan media sosial yang paling sering menjadi tempat cyberbullying adalah Instagram. Korban mengalami dampak emosional, finansial, psikologis, dan sosial. Respon korban terhadap cyberbullying yang mereka alami adalah counteraggression.

---

This final work is structured to analyze and profile five cases of cyberbullying experienced by social public figures, namely Indonesian celebrities. The focus in this case is the profiling victims of cyberbullying which is seen as a form of crime, the characteristics of celebrities who are vulnerable to becoming victims and the victimization and re-victimization that occur. The method used is secondary data analysis, sourced from Indonesian online media news data, regarding cyberbullying experienced by public figures. The analysis in this paper focuses on Willard's cyberbullying classification and victim profiles. The results of the analysis show that there are certain characteristics that are generally possessed by celebrity public figures who are victims of cyberbullying, the type of cyberbullying that is almost same, victim response to the cyberbullying that they experience, and the victim revictimization. A particular feature of celebrity victims of cyberbullying is that most of the victims are adult women who work as celebrities, with the social media that is most often used for cyberbullying is Instagram. Victims experience emotional, financial, psychological, and social impacts. The victim's response to the cyberbullying they experience is counteraggression."

"Nilai patriarki dan neoliberalisme menimbulkan kegentingan masalah kekerasan seksual di kampus. Kondisi tersebut memunculkan resistensi berupa aktivisme yang dilakukan oleh warga kampus. Aktivisme dilakukan sebagai respons formal dan informal melalui kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, aktivisme justru direspons oleh kampus dengan pengkhianatan, yang disebut sebagai institutional betrayal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk institutional betrayal yang dialami aktivis kekerasan seksual di kampus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan feminis. Teori feminis radikal digunakan untuk menjelaskan permasalahan institutional betrayal sebagai bentuk viktimisasi struktural terhadap aktivisme anti kekerasan seksual di kampus. Hasil penelitian menunjukkan beragam bentuk institutional betrayal, mulai dari memaksa jalan damai, tidak menyediakan kebutuhan aktivis, hingga tidak meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Penelitian ini mengungkap bahwa viktimisasi struktural yang dialami oleh para aktivis disebabkan oleh kecenderungan kampus dalam mengadopsi budaya patriarki. Hal ini menyebabkan para aktivis mengalami institutional betrayal dalam bentuk kelalaian dan kesengajaan.

---

The system of patriarchy and neoliberalism creates a critical problem of sexual violence on campus. This condition gave rise to resistance in the form of activism carried out by campus residents. Activism is carried out as a formal and informal response through activities to prevent and handle sexual violence. However, the campus responded to activism with betrayal, known as institutional betrayal. This research aims to identify the forms of institutional betrayal experienced by sexual violence activists on campus. The study was conducted using qualitative methods with a feminist approach. Radical feminist theory is used to explain the problem of institutional betrayal as a form of structural victimization of anti-sexual violence activism on campus. The research results show various forms of institutional betrayal, such as forcing peace, not providing for activists' needs, and not apologizing for mistakes they have made. This research reveals that the structural victimization experienced by activists is caused by the campus' tendency to adopt a patriarchal culture. This causes activists to experience institutional betrayal in the form of negligence and deliberate actions."

"Tulisan ini mengkaji lima kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia sebagai bentuk kejahatan, dengan menyorot relasi kuasa, kerentanan anak, dan viktimisasi yang ada. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder, yang berasal dari artikel-artikel berita online Indonesia, tentang eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming di Indonesia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan power relations theory oleh Foucault dan social ecological model. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya relasi kuasa yang tidak setara antara orang dewasa dan anak serta adanya kerentanan anak yang disebabkan oleh faktor dari berbagai lapisan, menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual anak melalui live streaming. Anak-anak yang menjadi korban juga ditemukan mengalami viktimisasi kekerasan seksual, viktimisasi online, dan viktimisasi kekerasan ekonomi. Viktimisasi-viktimisasi tersebut terjadi sebanyak lebih dari satu kali. Ini menyebabkan para korban mengalami multiple victimization dan revictimization. Lalu, konten seksual live streaming para korban disebarkan ke internet oleh para pelaku, mengakibatkan para korban mengalami revictimization kronis.

---

This paper examines five cases of child sexual exploitation and abuse through live streaming as a form of crime, highlighting the power relations, child vulnerabilities, and victimization within the phenomenon. The writing method in this paper is secondary data analysis, derived from Indonesian news articles, about the phenomenon of child sexual exploitation and abuse through live streaming. The analysis in this paper uses power relations theory by Foucault and social ecological model. The result of the analysis shows that the unequal power relations between adults and children along with child vulnerabilities that is caused by factors from various layers, resulting in children as the victims of child sexual exploitation and abuse through live streaming. This paper also shows that the children who become victims are experiencing sexual abuse victimization, online victimization, and economical abuse victimization. These victimizations happen for more than once, resulting in children to experience multiple victimization and revictimization. In addition, the children’s live streaming sexual content are shared to the internet by the perpetrators, causing chronic child revictimization."

"Tulisan ini mengkaji bagaimana kekerasan terhadap anak dalam keluarga saat pandemi COVID-19 terjadi melalui sudut pandang relasi antar pelaku dan korban. Studi ini menggunakan teori teknik netralisasi dan kerangka social-ecological model untuk menganalisis perbedaan kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga sebelum dan saat pandemi berlangsung. Studi ini juga menganalisis proses netralisasi yang dilakukan oleh orangtua sebagai pelaku terhadap anak sebagai korbannya. Metode penulisan yang digunakan adalah explanatory research dengan melakukan pooled cross-sectional untuk mendeteksi pola yang ada. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori teknik netralisasi dan social-ecological model. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pelaku lebih banyak melakukan denial of responsibility, denial of victim, dan denial of injury dengan melihat tingkatan social-ecological model yang mencakup individu, relasi, masyarakat, dan institusi untuk memberikan latar konteks fenomena kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga di Indonesia.

---

This writing examines how violence against children in the family during the COVID-19 pandemic happened from the point of view of the relationship between perpetrators and victims. This study uses the theory of neutralization techniques and a social-ecological model framework to analyze differences in violence against children within the family before and during the pandemic. This study also analyzes the neutralization process carried out by parents as perpetrators against children as victims. The writing method is used explanatory research by conducting a pooled cross-sectional study to detect existing patterns. The analysis in this paper uses the theory of neutralization techniques and social-ecological models. From the results of the analysis, it was found that the perpetrators mostly carried out denial of responsibility, denial of victim, and denial of injury by looking at the level of the social-ecological model that included individuals, relationships, communities, and institutions to provide a context for the phenomenon of violence against children in the family environment in Indonesia. Indonesia."

"Profesi guru dianggap sebagai profesi terhormat yang menjalankan tugas mulia untuk membimbing dan melindungi anak selama proses pendidikan. Sayangnya, seorang guru yang telah dipercaya untuk menjalankan tugas penting tersebut justru dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswa seringkali melibatkan penggunaan grooming untuk dapat memanipulasi siswa ke dalam tindakan seksual dan mempertahankan kerahasiaan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko anak terhadap guru yang menggunakan grooming untuk melakukan kekerasan seksual. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 40 kasus berita yang bersumber dari media daring di Indonesia selama periode Januari 2016 hingga Mei 2021. Penulis melakukan criminal profiling untuk menggambarkan profil guru pelaku kekerasan seksual, profil siswa yang menjadi korban, metode grooming yang digunakan pelaku, dan bentuk kekerasan seksual. Analisis bivariat juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen dengan metode grooming dan tingkat kekerasan seksual sebagai variabel dependen. Hasil profiling kemudian dimasukkan ke dalam kerangka kerja Social Ecological Model SEM) untuk mengidentifikasi faktor risiko anak. Studi ini menemukan bahwa guru dapat menggunakan pemberian perhatian, pemberian suap, atau penggunaan paksaan sebagai metode grooming. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa jenis sekolah korban dan intensitas kekerasan seksual grooming. Jenis kelamin korban, jenjang pendidikan korban, dan jumlah korban memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kekerasan seksual. Selain itu, faktor risiko anak terhadap kekerasan seksual oleh guru dapat diidentifikasi dari keempat tingkat SEM, yang dalam studi ini berupa individu, hubungan (dengan guru dan keluarga), komunitas (sekolah), dan masyarakat (kebijakan pendidikan dan konstruksi sosial anak).

---

Teacher is considered as an honorable profession that carries out a noble task to guide and protect children during the educational process. Unfortunately, a teacher who has been trusted to carry out this important task on the contrary can commit sexual abuse against children. Teacher sexual misconduct against students often involves the use of grooming to manipulate students into sexual acts and maintain secrecy. The purpose of this study was to identify the child risk factors against teachers who use grooming to commit sexual abuse. This study uses secondary data analysis from 40 news cases sourced from online media in Indonesia during the period of January 2016 to May 2021. The author conducts criminal profiling to describe the profiles of teachers who perpetrate sexual abuse, profiles of students who being victimized, grooming methods used by perpetrators, and forms of sexual abuse. Bivariate analysis was also conducted to determine the relationship between several independent variables with the grooming method and the level of sexual abuse as the dependent variable. The results of the profiling are then applied into the Social Ecological Model (SEM) framework to identify child risk factors. This study found that teachers may use attention giving, bribery, or the use of coercion as grooming methods. The crosstabulation results show that the type of school of the victim and the intensity of sexual abuse have a significant relationship with the grooming method. The sex of the victim, victim’s education level, and the number of victims have a significant relationship with the level of sexual abuse. In addition, child risk factors for teacher sexual misconduct can be identified from the four levels of the SEM, which in this study are individual, relationship (with teachers and families), community (school), and society (education policy and social construction of childhood)."

"Pemenuhan (perlindungan) hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran merupakan masalah yang berkaitan dengan efektivitas hukum. Oleh karena itu hak anak atas status kewarganegaraan menjadi ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian analisis sosiologi hukum dalam pemberian status kewarganegaraan dalam rangka mengetahui efektivitas hukum perlindungan hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran menjadi tujuan penelitian ini. Untuk itu teori efektivitas hukum dan pandangan aliran kriminologi kritis terhadap hak asasi manusia menjadi kerangka teori dan konseptual penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak di Indonesia. Namun demikian pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak perkawinan campuran belum optimal terlaksana dalam proses pemberian kewarganegaraan terhadap anak perkawinan campuran. Kesimpulan penelitian bahwa pengaturan persyaratan umur dan ketentuan peralihan mengenai tenggat waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Selain itu adanya keberatan atau protes terhadap pemberian kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran menjadi salah satu penyebab dari belum efektifnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

---

The human rights implementation (protection) for children of mix marriages is a problem related to the effectiveness of law. Therefore, the children's rights for citizenship status become the scope of this research. Thus the sociology of law analysis in granting citizenship status in order to identify the effectiveness of human rights protection law for children of mixed marriages is the objective of this research. For that the law effectiveness theory and the view of critical criminology on human rights become the theoretical framework and research conceptual.

The results indicated that human rights for children of mixed marriages have been guaranteed under legislation relating to children in Indonesia. However, the implementation of human rights protection for children of mixed marriages has not been optimally implemented in the process of granting citizenship to children of mixed marriages.

This research concluded that the arrangement on age requirements and transitional provisions regarding the application deadlines under Law Number 12 Year 2006 is a factor influencing the not optimal human rights protection for children of mixed marriages between Indonesian and foreign citizens. Besides, the objection or protest against the granting of citizenship to children of mixed marriages become one of the causes for ineffective human rights protection for children of mixed marriages."