Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu organisasi regional yang turut mengintegrasikan perihal perekonomian seperti ASEAN, adanya penanggulangan disparitas adalah penting dalam mencapai tujuan dari berbagai kebijakan. Eksistensi disparitas dapat diestimasi melalui teori konvergensi yang beranjak dari Model Pertumbuhan Solow. Penelitian ini memaparkan bagaimana ASEAN secara perlahan mengalami tren penurunan disparitas antar negara anggota pasca pemekaran keanggotaan ASEAN hingga meliputi Indochina dalam dua dekade terakhir. Namun penelitian ini juga menyibak bahwa peranan perubahan struktural signifikan proses konvergensi di ASEAN. Perubahan struktural ini dipicu oleh Krisis Finansial Asia yang memberi guncangan pada berbagai variabel makroekonomi di Asia Tenggara.

---

In a regional organization which accommodates economic integration like ASEAN, reduction of disparities is important to achieve the target of policies. The existence of disparities can be estimated by convergence theory, of which based on Solow Growth Model. This paper explains how ASEAN slowly experienced the reduction of disparities among its member states after the expansion at Indochina in the last two decades. However, this paper also shows that the impact of structural break play a significant role in the process of convergence in ASEAN. This structural break was triggered by Asian Financial Crisis that affected various macroeconomic variables in Southeast Asia."

"Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dikatakan mempunyai dampak yang lebih baik dalam penyampaian pelayanan publik karena pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kedekatan ini, maka penyediaan barang publik akan sesuai dengan preferensi masyarakat, sehingga nantinya akan lebih efisien. Kedekatan ini ditunjukan oleh pengalihan berbagai tugas pelayanan publik kepada pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan.Namun, temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak signifikan mempengaruhi partisipasi sekolah SMP yang saat ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, besaran proporsi belanja pendidikan yang dianggarkan terbukti lebih bergantung kepada besaran transfer untuk urusan pendidikan dari pusat, dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya.

---

In theory, decentralization holds the promise of better provision of public goods and services that are adjusted to local needs and conditions because of the increased proximity between policy makers and their constituents, thus contributing to greater efficiency. This proximity is reflected in the transfer of various public services to local governments, including those related to education.However, this study shows that the proportion of education expenditures budgeted by local government does not significantly affect affect participation at the junior secondary level, a major component of achieving the nine-years compulsory education goal set by government. In addition, the share of the education in local govermnemt budgets is found to be strongly dependent on transfers from central government instead of being a function of the needs of local communities."

"Penelitian ini menganalisis efisiensi alokasi anggaran pendidikan pada 162 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003 dan 2012. Pemilihan tahun tersebut dikarenakan adanya perbedaan variansi anggaran pendidikan, di mana tahun 2012 memiliki variansi yang lebih besar. Hal tersebut membuat pengeluaran pendidikan beberapa kabupaten/kota secara riil meningkat. Untuk itu, perlu dilihat efisiensi masing-masing kabupaten/kota di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2003. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada daerah yang sangat tidak efisien, sementara jumlah daerah yang efisien cenderung tidak mengalami peningkatan.

---

This study analyzes the efficiency of budget allocation for education in 162 districts/cities in Indonesia in 2003 and 2012. Selection of those years is due to the difference in variance of education expenditure, which in 2012 had a greater variance. This makes education expenditure in some districts/cities in real term increased. Hence, it is important to know the efficiency of each district/city in education. This study found that the level of efficiency in 2012 was higher than 2003. This increase is mostly caused by increase of efficiency in areas those are very inefficient, while the number of areas those are efficient tends not to increase."

"ABSTRAKPenelitian ini bertjuan untuk menganalisis efisiensi relatif unit pendidikan dilingkungan pusdiklat industri kementerian perindustrian dengan menggunakanmetode Data Envelopment Analysis (DEA). Obyek penelitian ini sebanyak 16Unit Pendidikan dalam periode 2012 ? 2014. Variabel input yang digunakan yaiturasio tenaga pendidik per peserta didik, jumlah kelas, dan anggaran. Sedangkanvariabel outputnya yaitu prosentase serapan lulusan dan jumlah kontrakkerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012 ? 2014terdapat 6 (enam) Unit Pendidikan yang konsisten efisien pada periode 3 tahuntersebut. Sedangkan Unit Pendidikan yang konsisten In-Efisien terdapat 5 (lima)unit pendidikan. Penyebab inefisiensi yang terjadi pada Unit Pendidikan dilingkungan Pusdiklat Industri yang paling bertanggungjawab berurut-urut adalahvariabel rasio tenaga pendidik per peserta didik kemudian variabel anggaran danyang terakhir yaitu variabel jumlah kelas.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the relative efficiency of Educational Institution inCenter of Industrial Education and Training Ministry of Industry by usingEnvelopment Analysis (DEA) method. The object of this study were 16Educational Institution in the period of 2012 ? 2014. The input variables used areratio of teacher with students , number of classes , and budget. The outputvariables is the the number of graduates are absorbed by the industry and numberof contracts with the company. The results showed that during the period 2012 -2014 there were only 6 Educational Institution are consistent efficiently. Andthere were 5 Educational Institution that consistent In-efficient. The main cause ofinefficiency that occur in that educational institution is the ratio of teacher withstudents, establishment of a budget ceiling that is too large and the number ofclasses."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan tarif cukai terhadap perusahaan rokok di industri rokok Tanah Air yang tercatat di Ditjen Bea Cukai. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pasar industri rokok, dilakukan analisis menggunakan Structure-Conduct-Performance, yang melihat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri rokok. Hasilnya, industri rokok di Indonesia memiliki struktur oligipoli dengan tingkat persaingan moderat. Dari dua model pada seluruh perusahaan, ditemukan bahwa penerapan tarif cukai berhubungan negatif dan signifikan dengan pangsa pasar perusahaan rokok. Begitupun dengan harga jual rokok. Pertumbuhan penduduk usia 15-24 tahun juga diketahui berhubungan positif dan signifikan terhadap pangsa pasar rokok. Sementara itu, pada 5 perusahaan utama, pada model 1 atau usia 15+, ditemukan bahwa cukai per harga jual berpengaruh positif terhadap pangsa pasar

---

ABSTRACTThis research analyzed the correlation between excise rates and Cigarette companies in Indonesia which was recorded in the Directorate General of Customs and Excise. In order to find out how the market shapes the cigarette industry, the analysis is conducted using the Structure-Conduct-Performance, which looked at the relationship between structure, behavior and performance of the cigarette industry. As a result, the cigarette industry in Indonesia has oligopoly structure with a moderate level of competition. Of the two models in the entire company, it was found that the application of the tax rates significantly and negatively associated with cigarette companies? market share, as well as the sale price of cigarettes. The growth population of 15-24 year-olds is positively and significantly impacted to cigarette market share. Meanwhile, the five major companies, the model 1 or ages 15+, found that excise per selling price has positive effect on market share"

"Outcome kesehatan di Indonesia terutama pada Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita (Akaba) telah menunjukkan tren yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hal ini masih menjadi tantangan dalam mencapai target SDGs pada tahun 2030. Untuk meningkatkan outcome kesehatan tersebut, faktanya pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah meningkat secara bertahap dari 2010 sampai 2014. Selain itu, kita juga diperkenalkan dengan skema asuransi kesehatan nasional yang bertujuan untuk mencakup seluruh yang populasi. Dalam hal isu kelangkaan sumber daya, penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel mana yang akan lebih berdampak untuk meningkatkan outcome kesehatan. Kami melakukan analisis data panel dengan 10 tahun kerangka waktu di tingkat provinsi. Penelitian ini melibatkan dua variabel target utama, antara lain adalah tingkat cakupan asuransi kesehatan dan pengeluaran governement untuk kesehatan. Selain itu, untuk memastikan bahwa ada banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil kesehatan, maka kami juga menyertakan beberapa variabel kontrol. Hasil statistik menunjukkan bahwa baik AKB dan Akaba di wilayah Jawa secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat cakupan asuransi kesehatan. Pada wilayah luar jawa, outcome kesehatan lebih dipengaruhi oleh intervensi kesehatan masyarakat seperti sanitasi, asupan energi dan penyediaan tenaga kesehatan. Maka rekomendasi kebijakan mengacu pada analisis statistik bahwa kita perlu menspesifikasikan intervensi antara regional Jawa dan luar Jawa. Untuk daerah yang belum berkembang dengan baik, kita perlu memperkuat penyediaan sisi penawaran pertama selain meningkatkan cakupan asuransi kesehatan. Sementara untuk wilayah regional jawa, kita dapat memperkuat cakupan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan baik pada tingkat primer maupun sekunder.Health outcome in Indonesia especially on Infant Mortality Rate (IMR) and Under Five Mortality Rate (U5MR) have showed a decreasing trend in the recent years. However, it is still hard to achieve the SDGs targets in 2030. For improving those outcomes, actually the government expenditure on health has increased gradually from 2010 until 2014. Besides, we also recognised to the national health insurance scheme which aimed to cover the entire population. In terms of the resource scarcity issue, this study aimed to examine which variables would be more impactful to improve the health outcomes. We performed a panel data analysis with 10 years time frame in province level. This study involved two main targeted variables, it were coverage level of health insurance and governement expenditure on health. Moreover, to ensure that there are many other variables which might affect the health outcome, then we also include some control variables. The statistical result showed that both IMR and U5MR in java region was significantly affected by the coverage level of health insurance. Rather than outside java region which more affected by any public health intervention such as sanitation, energy intake and health workers provision. Then the policy recommendation refers to the statistical analysis was that we need to specify the intervention between java and outside java. For the districts which has not been well developed, we need to strengthening the supply side provision first besides improving the coverage of health insurance."

"Pada tahun 2019, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat memburuk, diindikasikan oleh meningkatnya konsentrasi Particulate Matter berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (PM 2,5) di wilayah tersebut. Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan laju urbanisasi, sektor transportasi menjadi kontributor utama bagi emisi polutan PM 2,5 di DKI Jakarta, yang kemudian menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dengan pendekatan bottom-up serta permodelan dispersi udara menggunakan perangkat lunak AERMOD, studi ini mengestimasi tingkat konsentrasi PM 2,5 tahunan yang dihasilkan aktivitas transportasi di DKI Jakarta. Kemudian, studi ini mengkalkulasi kasus mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan paparan konsentrasi PM 2,5 tersebut, beserta kerugian ekonomi yang terkait dengannya. Valuasi ekonomi dari dampak kesehatan dilakukan dengan nilai satuan Value of Statistical Life (VSL) untuk kasus mortalitas, serta nilai satuan Cost of Illness (COI) dan Willingness to Pay (WTP) untuk kasus morbiditas. Ketiga nilai tersebut diturunkan dengan pendekatan benefit-transfer nilai satuan dari studi terdahulu di DKI Jakarta dan wilayah lainnya di luar negeri, dengan penyesuaian terhadap tingkat pendapatan maupun inflasi. Khusus untuk insiden perawatan dan kunjungan Rumah Sakit, nilai satuan COI diperoleh dari regulasi terkini yang mengatur standar tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rata-rata konsentrasi PM 2,5 tahunan dari sektor transportasi di DKI Jakarta berada di rentang 3,16 µg/m-69,12 µg/m3 pada tahun 2019, di mana konsentrasi tinggi (37-69 µg/m3) cenderung berada di ruas jalan tol. Sebagai dampaknya, tingkat kematian prematur yang diakibatkan mencapai 4.267 jiwa, sebagian besar diakibatkan penyakit jantung iskemik dan stroke. Kemudian, paparan konsentrasi PM 2,5 juga diestimasikan menyebabkan 2.626 kasus perawatan rumah sakit, 26.000 kasus kunjungan IGD, 320.852 kasus serangan asma, 19.544 kasus bronkitis akut pada anak-anak, 3.075 kasus bronkitis kronis, respiratory symptom days sebanyak 20,25 juta hari, dan berkurangnya hari kerja sebanyak 1,72 juta hari. Sejumlah dampak kesehatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp24,35 triliun, atau setara dengan 0,86% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2019. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara spesifik di sektor transportasi, yang merupakan kontributor terbesar bagi pencemaran udara di DKI Jakarta.

---

In 2019, Particulate Matter less than 2,5 micrometers (PM 2,5) was recorded increasing in DKI Jakarta, which signaled deteriorating air quality in the region. Along with rapid population growth and urbanization, the transportation sector becomes a major contributor to PM 2,5 emission in DKI Jakarta, which then poses health risks to the society. Through the bottom-up approach and air dispersion modelling with AERMOD software, this study estimates the annual PM 2,5 concentration that produced by transportation activities in DKI Jakarta. Furthermore, this study calculates mortality and morbidity cases resulting from these PM 2,5 exposures, as well as the associated economic losses. Economic valuation of health impacts is executed using the Value of Statistical Life (VSL) for mortality cases, together with Cost of Illness (COI) and Willingness to Pay (WTP) unit value for morbidity cases. Using benefit-transfer methods, these unit values are derived from previous studies in DKI Jakarta and other regions abroad, with adjustment to income level and inflation. Specific to hospital care incidents, the COI unit value is obtained from the latest regulations governing health service tariffs at the Dr. Cipto Mangunkusumo hospital.

The annual PM 2,5 concentration from transportation sector in DKI Jakarta ranged between 3,16 µg/m3-69,12 µg/m3 in 2019, where high concentration (37-69 µg/m3) tends to be along the highway road. Subsequently, PM 2,5-attributable mortality was 4.267, mostly caused by Ischemic Heart Disease and stroke. Additionally, the total hospital admissions and emergency room visit were 2.626 and 26.000 respectively. Estimated chronic bronchitis, asthma attacks, and acute bronchitis for children were 3.075, 320.852, and 19.544 respectively. Lastly, there were 20,25 million days of respiratory symptom, and 1,72 million of work loss days. Simultaneously, the PM 2,5 exposure caused the economic loss of IDR 24,35 trillion, which is 0,86% of DKI Jakarta Gross Domestic Regional Product (GDRP) in 2019. The result of this study would provide a guidance for governments to design and implement the transportation sector-specific policies, which is the largest contributor to air pollution in DKI Jakarta."