Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang konflik antara pemerintah Meksiko dengan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo (1994 ? 2000) dengan menggunakan kerangka teori gerakan sosial dan teori konflik dan konsensus. Pembahasan difokuskan dengan meneliti tentang faktorfaktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya EZLN sebagai sebuah gerakan pemberontak, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Meksiko pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan dari EZLN tersebut. Beberapa faktor yang menjadi landasan munculnya EZLN adalah kesenjangan sosial, masyarakat yang termarjinalkan, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak seimbang, serta hak-hak kaum adat yang terbelenggu. Konflik vertikal antara EZLN dengan Pemerintah Meksiko pun tak terelakkan. Pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo, serangkaian peristiwa konflik terus berlangsung, baik konflik positif maupun konflik negatif. Pembantaian, pembunuhan, peperangan, hingga perundingan menjadi bagian dari konflik yang kerap terjadi pada masa itu. Presiden Zedillo juga melakukan berbagai upayaupaya untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut tersebut, salah satunya dengan menggunakan jalur diplomasi. Namun, EZLN merasa bahwa tuntutan atau aspirasi yang mereka perjuangkan selama ini belum dapat terwujud. Alhasil, hingga saat ini pemerintah Meksiko belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara EZLN dengan pemerintah Meksiko.By using the theory of social movement and conflict-consensus, this thesis serves a research on conflicts between mexican government in Ernesto Zedillo?s era and Zapatista Army of National Liberation (EZLN). The research focuses on the causes as well as negotiations so far between the goverment and EZLN. Lack (unbalanced) of social, marginal society, and the unstable relation between central goverment and remote people, unfulfilled indigenous?s rights are some basic causes of the EZLN. Massacres, wars, as well as negotiations had happened along these vertical conflicts. President Zedillo had negociated through diplomatic dialogues to solve the problems. But at the end of his era, according to EZLN, President Zedillo still have not answered wisely the questions nor the problems."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak transformasi gerakan sosial petani koka penduduk asli (Cocaleros) menjadi partai politik Movimiento Al Socialismo (MAS) terhadap penguatan proses demokratisasi di Bolivia. Penelitian iniberangkat dari adanya permasalahan mengenai krisis representasi demokrasi perwakilan yang terjadi di Bolivia sejak tahun 1985. Krisis representasi demokrasi perwakilan ini ditunjukan dengan adanya oligarki partai politik tradisional dari hubungan yang harmonis dengan masyarakat Bolivia, khususnya dari kalangan penduduk asli. Ketimpangan sosial dan minimnya representasi politik yang dialami oleh penduduk asli Bolivia menimbulkan munculnya berbagai gerakan sosial sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah Bolivia. Salah satunya adalah Cocaleros, gerakan petani koka penduduk asli yang berusaha melawan kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka dengan dalih perang melawan narkotika. Cocaleros akhirnya bertransformasi menjadi partai politik dan terbukti menuai kesuksesan dengan terpilihnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia yang pertama dari kalangan indigenous lewat pemilihan umum tahun 2005. Penelitian ini difokuskan untuk melihat dampak kemenangan partai etnik MAS terhadap proses demokratisasi di MAS dalam menata ulang bangunan demokrasi Bolivia yang sempat rapuh akibat krisis legitimasi dan kepercayaan dari masyarakatnya.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of indigenous social movement transformation of becoming a political party Movimiento Al Socialismo (MAS) concerning the democratization process in Bolivia. This study departs from the problems concerning the representation of the crisis of representative democracy in Bolivia since 1985. This representation crisis of the representative democracy was shown by the existence of the white oligarch traditional political party that were too centralized and failed to build a harmonious relationship with Bolivian society, particularly among the indigenous population. Social inequality and lack of political representation faced by indigenous peoples in Bolivia led to the emergence of various social movements as their basis for resistance against the Bolivian government. One of them is Cocaleros, movements of indigenous coca farmer who attempted extermination policy against the cultivation of coca plants on the pretext of war against narcotics. Cocaleros eventually turned into a political party and proved hugely successful with the election of Evo Morales as Bolivia's first president of indigenous people through general elections in 2005. This study focused on the impact of ethnic party MAS victory towards democratization process and Bolivia's new government effort to rearrange their fragile democratic institution that mostly caused by crisis of legitimacy and lack of trust in the society."

"Skripsi ini membahas mengenai gerakan ETA di Spanyol setelah pemberian status otonomi kepada wilayah Basque pada tahun 1979 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menjelaskan mengapa masih terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh ETA setelah diberikannya status otonomi dan demokratisasi sudah berjalan dan bahkan sudah dianggap terkonsolidasi Teori yang dipakai dalam skripsi adalah teori nasionalisme dan nasionalisme etnik yang dikeluarkan oleh Anthony D Smith Tidak dilibatkannya perwakilan Basque di dalam perumusan undang undang reformasi dan dipenuhinya lima tuntutan ETA pada tahun 1978 membuat ETA terus melakukan aksi kekerasan demi mencapai tujuannya Tidak tercapainya tujuan nasionalisme Basque rumitnya proses negosiasi perdamaian juga membuat konflik yang melibatkan pemerintah daerah Basque dan pemerintah pusat Spanyol ini tidak kunjung berakhir dengan perdamaian.

---

This thesis discusses the ETA movement in Spain after the status of autonomy to the Basque region in 1979 The method used is a qualitative method that explains why the violence was committed by ETA after it provides the status of autonomy and democratization has been running and even be consolidated This thesis use the explanation of nationalism and ethnic nationalism from Anthony D Smith No involvement of representatives of Basque in the formulation of reform legislation and the fulfillment of the five demands of ETA in 1978 making the ETA continues to violence to achieve its goals The failure of Basque nationalism`s goals the complexity of the process of peace negotiations also create conflicts involving the Basque regional government and the Spanish central government is not being ended in peace."

"Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan politik MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) dalam pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva (2002 - 2010). Lula merupakan presiden Kiri pertama yang terpilih di Brazil yang berasal dari PT (The Workers Party - Partido dos Trabalhadores). Keterwakilan politik MST dilihat dari kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintahan Lula. Penelitian ini berangkat dari fenomena pemerintahan yang dipimpin oleh presiden berideologi Kiri di Brazil. Ideologi Kiri di Amerika Latin memberikan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi akibat penerapan kebijakan ekonomi liberal. MST merupakan salah satu gerakan sosial yang terbesar di Brazil yang mewakili para petani tidak memiliki tanah (sem terra) akibat ketidakadilan ekonomi tanah di Brazil yang terbentuk semenjak kolonialisasi Portugis yang menuntut reformasi agraria. Fokus dari penelitian ini adalah melihat keterwakilan politik MST sebagai gerakan sosial dalam masa pemerintahan Lula. PT dan MST berasal dari akar gerakan sosial yang sama. Namun, pemerintahan Lula tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh global, seperti IMF, akibat hutang luar negeri Brazil.

---

The purpose of this research is to analyze model political representation MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) in Lula government. Lula is Brazil`s first Left President from PT (The Workers Party - Partido dos Trabalhadores). The representation of MST see through agrarian policies in Brazil. This study departs from Leftish government phenomenon in Latin America. Left`s Latin America appears and become alternative solution to solve problem of high social equity because of liberal`s economy policy. the problems of high social equity. MST is the biggest social movements organization in Brazil which represents the landless farmers (sem terra). Agrarian problems are Portugis colonialization`s heritage. Social movement organization born to demands justice of land redistribution. The focus of this research is to see the representation politic of MST as a social movement in Lula`s era. PT and MST derived from the same roots social movements. Challenges faced during the Lula`s government, especially from international organization such as IMF and their liberal`s economy policy."

"Bolivia merupakan sebuah negara di Amerika Tengah. Secara geography negara ini berada di dataran tinggi Amerika Latin. Walaupun tidak memiliki akses ke daerah pantai, Bolivia merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar setelah Venezuela di Amerika Latin. Penduduk Mayoritas Bolivia adalah suku indian Aymara dan Quecha dan juga keturunan campuran antara indian dan kulit putih (Spanyol). Sebagai sebuah negara berkembang, Bolivia memiliki ketergantungan terhadap bantuan finansial dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan masuknya investor asing. Namun kebijakan kontroversial dikeluarkan oleh Presiden terpilih pada Desember 2005, Evo Morales. Kebijakan yang dianggap tidak memihak atas jaminan kepemilikan dan keamanan berinvestasi terhadap investor asing, mendapat kecaman dan tanggapan negatif dari banyak pihak.Kebijakan nasionalisasi yang dikeluarkan oleh Evo Morales pada 1 Mei 2006, yang bertepatan dengan hari Buruh Internasional tersebut, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berinvestasi di Bolivia, dan merugikan sekitar 20 perusahaan yang bergerak dalam penglolaan dan eksplorasi migas. Kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keinginan Evo Morales, tetapi merujuk kepada terjadinya Gerakan Sosial yang telah terjadi di Bolivia pada periode waktu tahun 2000 sampai dengan 2005. Pemerintahan Bolivia terdahulu yang menerapkan kebijakan ekonomi dan politik neoliberal, telah menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan kemiskinan dalam masyarakat Bolivia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Amy Chua dalam bukunya World On Fire, bahwa dominasi minoritas atas mayoritas penduduk pribumi menyebabkan munculnya konflik. Dikaitkan dengan globalisasi dengan paradigma neoliberal, dimana peranan negara dalam pasar harus dikurangi. IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional yang menerapkan kebijakan mengenai Liberalisasi Perdagangan, Deregulasi, serta Privatisasi yang merupakan pilar-pilar dalam perekonomian neoliberal.Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bolivia mengikuti saran-saran dari IMF serta Amerika Serikat, memang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Boilivia, namun pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh sekelompok kecil saja. Akibat dari privatisasi yaitu terjadinya efisiensi biaya perusahaan yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, terutama pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diswastanisasikan kepada investor asing. Sehingga dalam pembagian keuntungan Bolivia hanya menerima tidak lebih dari 20 persen saja. Kebijakan penghapusan pertanian koka, sebagai bagian dari kepentingan Amerika Serikat mengurangi peredaran kokain yang masuk ke wilayahnya, memaksa pemerintah Bolivia melakukan kebijakan penghapusan lahan pertanian koka, yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Bolivia. Rakyat yang merasa ditindas terutama penduduk pribumi, melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut perubahan dalam pemerintahan. aksi massa yang dikenal dengan Gerakan Sosial tersebut ternyata mampu menekan pemerintahan Bolivia, yang terbukti dengan terjadinya beberapa kali perubahan dalam kepersidenan. Gerakan Sosial yang terjadi di Bolivia merupakan Gerakan Sosial Baru.Dinamakan Baru dikarenakan unsur-unsur gerakan tersebut tidak hanya datang dari kelas pekerja, tapi dari berbagai kalangan. Tuntutan yang diajukan bukan berdasarkan atas hubungan antara pemilik modal dan pekerja, walaupun tuntutan masih bersifat adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi namun Gerakan Sosial yang terjadi di Amerika Latin umumnya dan khususnya Bolivia adalah kembalinya peranan negara didalam pengaturan pasar. Oleh karenanya tuntutan untuk melakukan nasionalisasi di Bolivia bukan sebuah gerakan yang menolak paradigma neoliberal tetapi lebih kepada pembagian yang adil hasil-hasil antara investor dan Bolivia. Kemunculan Evo Morales sebagai Presiden mambawa warna baru dalam regional Amerika Latin. Bersama dengan Hugo Chavez, Fidel Castro, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya menumbuhkan sebuah kekuatan regional baru. Kekuatan yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini, melalui pembentukan Bank Selatan yang dimaksudkan menggantikan peranan IMF dan Bank Dunia, tentunya dengan perumusan strategi yang lebih dapat diterima oleh kondisi negara-negara Amerika Latin. Pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Selatan yang mengedepankan kepada semangat pembangunan daripada eksploitasi.

---

Bolivia is place in the middle of American Region. Geography of the state is place at the highland of Latin America. Though the country does not have any access to the sea, it produces one of the biggest oil and gas after Venezuela in Latin America. The majority is indigenous people of Indian Aymara and Quecha and also mixed blood Indian and the white (the Spanish). As one of developing country in the region, it dependable on financial help from International Financial Institutions and foreign investor. But a controversial policy was came from the elected President, Evo Morales. the policy did not have any guarantee on the right of ownership and investment security for foreign investor, it also condemned by and had a negative impact from many side.The nationalization policy by Evo Morales on 1st of May 2006 that came to effect at Workers Day, was consider as a threat for the freedom in investing climate in Bolivia, and also suffer to a lose for 20 company which move on the execution and explorations in energy mining. The demand of the policy that came in effect was came from the social movement in Bolivia between year 2000 until 2005. Political and neoliberal Economic policy that was came from the former government of Bolivia, had caused social suspicious and poverty inside the Bolivian. As Amy Chua said in her book World on Fire, the minority domination above majority of the indigenous people has cause a conflict. With the globalization impact with neoliberal paradigm and as the state intervention to the market must be reduce. The International Monetary Foundation organization (IMF) and The World Bank, as an international monetary institutions, give policy in liberalizing trade, deregulations and Privatizations which is as foundations to the neoliberal economy.The implemented policy by former government of Bolivia, was followed the suggestion that suggested from IMF and The United States of America, and had an impact on economic development in Bolivia, that only effected small group of Bolivian society. Theeffect in privatization was in company efficiency that caused jobs lost especially in state enterprises. The privatization of state enterprises to private business in large scale had caused in profit share, which that the Bolivian Government share less than 20 percent of the profit. The coca eradication policy, which was one of the United States pressure policy toward Hugo Banzer government to reduce cocaine that circulating in the street of United States, had an impact in eradicated the coca land farm followed by the force act by the Bolivian special drug police and the army.The cocaleros (coca?s farmer), indigenous people, students, Workers Union, Teachers Union and many organization and mass reacted to the implemented of the policies and demanded change in government policy and also in the body of government it self. The improve of mass movement known as the Social Movement was the pressure to the Government and change in the government body, as the step down of five president in Bolivia. The Bolivian Social Movement also known as the part of New Social Movement. New because the factor of the movement was not only came from workers class, also from other class, such as students, woman?s, professionals, indigenous people and many other.The demand of this movement not only based on relations between workers and the capital class, although the demand still in the changing in economy policy. The Social Movement in America Latin in general and especially in Bolivia is the demand on state intervention in the market that can protect public goods to reach by the people. In the case of nationalizations in Bolivia, the movement not only a movement against the neoliberal paradigm but as a demand in fair economy sharing. The rise of Evo Morales as President brought new colors in Latin American region. With Hugo Chavez of Venezuela and Fidel Castro of Cuba and other Latin America State, the region is growing a new power. It was directing against United States influences in the region, with the forming of Southern Bank of South America region is also directing against and replacing the IMF and World Bank influences, off course with new accepted strategic approachement by the Latin American Nations. The forming of economy cooperation in Southern America bring a spirit of development than exploitation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk membandingkan participatory budgeting PB yang dilakukan di dua kota yang berbeda di Brasil, yaitu Porto Alegre pada tahun 1990 hingga 2001 dan Rio Claro pada tahun 1997 hingga 2000. Meskipun kedua kota tersebut sama-sama menerapkan PB, namun ada sebuah perbedaan yang dapat ditemukan di kedua kota tersebut. PB berhasil diterapkan di Porto Alegre, namun gagal diterapkan di Rio Claro. Keberhasilan PB diterapkan di Porto Alegre dapat dilihat dari tiga hal, yakni komitmen dari pemerintah kota Porto Alegre yang dengan serius menjalankan PB, adanya aturan main yang jelas dalam PB yang dijalankan di Porto Alegre, dan tingginya partisipasi dari masyarakat Porto Alegre untuk berpartisipasi dalam kegiatan PB.Sementara itu, kondisi yang berbeda dapat ditemukan di Rio Claro. PB tidak berjalan dengan baik di Rio Claro. Pemerintah kota Rio Claro tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan PB yang dapat terlihat dari rendahnya anggaran yang diberikan untuk kebijakan yang dihasilkan melalui proses PB. PB di Rio Claro juga tidak memiliki aturan main yang sebaik Porto Alegre karena Pemerintah kota Rio Claro hanya menyediakan satu pertemuan saja dalam proses PB. Selain itu, partisipasi masyarakat Rio Claro dalam proses PB juga sangat rendah.

---

ABSTRACTThis paper tries to compare participatory budgeting PB in two different cities in Brazil, Porto Alegre 1990-2001 and Rio Claro 1997-2000 . Although both cities implement PB respectively, one big differences can be found between those two. Porto Alegre succesfully implements participatory budgeting, while Rio Claro doesn rsquo;t. There are 3 main reasons why PB can be implemented succesfully in Porto Alegre. First, the Porto Alegre government has a big commitment to run PB in Porto Alegre. Second, there are a clear rules of the game on how PB works in Porto Alegre. Third, a large numbers of Porto Alegre citizens who participate during the whole process of PB.However, PB can rsquo;t be implemented properly in Rio Claro due to various reasons. The Rio Claro government doesn rsquo;t have a great commitment to run PB which can be seen from the low amount of budget for the policies that is made through the process of PB. The Rio Claro government also can rsquo;t create a clear rules of the game on how PB works in Rio Claro, because the government only provides one single meeting during the whole process of PB. That leads to the last factor on why PB can rsquo;t be implemented properly in Rio Claro, the low amount of citizens who participate in PB."

"Skripsi ini membahas perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil di Argentina yang difokuskan sampai pada tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi dan kepustakaan sehingga data-data mengenai Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, serta pertanggungjawaban pemerintah Argentina pasca junta militer yang diperoleh merupakan data sekunder. Penelitian penulis akan perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo difokuskan sampai pada tahun 2007. Tahun tersebut merupakan puncak dari perjuangan Las Madres de la Plaza de Mayo yang terjadi pada masa pemerintahan Nestor Filchner dan Cristina Filchner. Dibawah pimpinan mereka, undang-undang impunitas benar-benar dihapuskan, para pelaku kembali dituntut, diadili dan divonis dengan hukuman penjara.

---

This thesis examines struggles of Las Madres de la Plaza de Mayo focused in demanding accountability for civilian government that is focused in Argentina until 2007. The type of descriptive analytical research that used by the author is the study of documentation and literature so that every data of Dirty War, Las Madres de la Plaza de Mayo, and the accountability of the governments of Argentina after the military regime is obtained a secondary data.

The research of Las Madres de la Plaza de Mayo focused until 2007. That year was a culmination of Las Madres de la Plaza de Mayo that occurred in the reign of Nestor and Cristina Filchner Filchner. Under their leadership, impunity laws were abolished, the perpetrators returned prosecuted, tried and sentenced to jail terms."