Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Riyan Permana Putra, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi legislasi DPD = Implications of constitutional court decision No 92/PUU/X/2012 against legislation function DPD

[ABSTRAK
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa lembaga negara baru, yang antara lain Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Realitas pembentukan legislasi dalam kerangka hubungan kelembagaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah belum begitu mendapatkan tempat yang semestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah...

2014

S55172

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Reindra Jasper H., author

Yurisprudensi tetap dalam perspektif hukum tata negara (analisis terhadap sumber sumber hukum tata negara dan kemerdekaan hakim) = Precedent in the perspective of the constitutional law (analized from the sources of constitutional law and the judiciary independence) / Reindra Jasper H Sinaga

ABSTRAK
Yurisprudensi tetap merupakan salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum. Salah satu fungsi dari yurisprudensi tetap ialah sebagai rujukan hakim dalam mengadili perkara. Kendati demikian, yurisprudensi tetap sering diabaikan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Hal ini terjadi dikarenakan, adanya pandangan bahwa...

2014

S55634

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdul Racmat Ariwijaya, author

Analisis kedudukan dan kewenangan unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ditinjau dari hukum tata negara indonesia = An analysis of the position and authority of the presidential work unit for development monitoring and control ukp ppp from the perspective of the indonesia constitutional law

[ABSTRAK
Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu...

2014

S56754

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhli Akbar, author

Kewenangan dan fungsi legislasi DPD RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 = The authority and legislative functions of DPD RI after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Number 92/PUU-X /2012

[ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai representative politik rakyat, sementara Dewan...

2014

S55671

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Joko Puruitomo, author

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia = Constitutional judges appointing mechanism in Indonesia / Bagus Joko Puruitomo

Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, serta mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang secara praktik dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang...

Universitas Indonesia, 2014

S55607

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adnan Mubarak, author

Aspek hukum operasi militer selain perang di Indonesia = Legal aspect of military operation other than war in Indonesia / Adnan Mubarak

ABSTRAK
Tujuan awal kehadiran Militer adalah sebagai alat pertahanan negara untuk melindungi kedaulatan wilayah, kewibawaan pemerintahan, serta melindungi seluruh rakyat dari ancaman fisik yang membahayakan. Pergeseran konstelasi global menjadikan peran militer bergeser ke ranah non-militer, sehingga melahirkan konsep Operasi Militer Selain Perang yang kini dilaksanakan oleh TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan...

2015

S58733

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Moh Amar Khoerul Umam, author

Pelibatan komisi pemberantasan korupsi oleh presiden dalam proses pengangkatan menteri menurut tinjauan hukum tata negara = The involvement of the corruption eradication commission in the process of of appointing ministers by president in constitutional law / Moh Amar Khoerul Umam

This study addresses two main issues: First, hoe Ministry of State. In the law, the process of selection and appointment of ministers is not regulated at all. It is specifically regulated in the Law of the Ministry of State is the requirement to be a minister. The authority of choosing...

Universitas Indonesia, 2015

S60233

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

2016

S62602

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harga Adi Prabawa, author

Kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dan kaitannya dengan indepedensi hakim konstitusi = The Authority of the supremen court house of representative president position in charging and relation with independency constitutional justice / Harga Adi Prabawa

ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...

2016

S63196

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian