Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas peran resolusi konflik yang dilaksanakan oleh partai Sinn Fein di Irlandia Utara dari tahun 1998 hingga 2011. Resolusi konflik dilaksanakan sebagai reaksi atas konflik berkepanjangan yang terjadi antara kaum Nasionalis dan Unionis di tahun 1969 dengan nama The Troubles. Sinn Fein mewakili kaum Nasionalis sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan kaumnya termasuk proses perdamaian. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat penjelasan sejarah sebagai salah satu pendekatakan resolusi konflik. Penelitian ini melihat resolusi konflik melalui model teori Johan Galtung yang melihat konsep peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding sebagai analisa proses perdamaian yang komprehensif. Melalui teori tersebut kita dapat melihat peran Sinn Fein sebagai satu partai politik yang memiliki keterlibatan signifikan dalam proses perdamaian.

---

This thesis describes Sinn Fein role in Northern Ireland conflict resolution from 1998 to 2011. The cconflict resolution was done as a respond to the long conflict that involves the Nationalist and Unionist people in 1969 by the name of The Troubles. Sinn Fein represent the Nationalist as a political party that struggle for their interest including the peace process. The writer uses a qualitative method by the description of history as a conflict resolution approach. This research sees conflict resolution from Johan Galtung model theory that consist of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding for the peace process analysis. We can see Sinn Fein role in the conflict resolution by using those theory as a political party that has a significant involvement in the peace process."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis recall Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan oleh perwakilan politik yang dianut oleh keduanya. Penelitian ini berargumen, bahwa hak recall menimbulkan hak subjektivitas oleh partai politik serta membatasi hak-hak anggota partai sebagai anggota DPR. Recall yang dilakukan terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan atas dasar subjektivitas dari PKB sebagai partai politik. Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori perwakilan politik yang berasal dari Gilbert Abcarian pada tahun 1970 dan Jane Mensbridge pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan oleh PKB setelah keduanya menyatakan dukungan untuk mengusut kasus Bank Century dan mafia pajak. Penelitian ini menemukan bahwa Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall adalah karena keduanya tidak mengikuti keputusan PKB disertakan dengan keduanya yang menerapkan perwakilan politik trustee dengan tipe perwakilan gyroscopic representation. Oleh karena itu, recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan berdasarkan kepentingan partai politik.

---

ABSTRAKThis thesis is analyzing the cause of Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled by Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is the political representatives. This thesis is arguing that the right of recall by politic party causing subjectivity by politic party and also limiting the rights of its member as the member of House of Representatives. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on subjectivity from PKB. To answer that question, the writer using political representative theory from Gilbert Abcarian in 1970 and Jane Mansbridge in 2003. This thesis is using qualitative method with in-depth interview and the observation, and also the secondary data. This thesis found that Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled because both of them didn't followed PKB's instructions. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled after both of them giving the support to investigate the case of Bank Century and mafia pajak. Hence, Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on the value of political part"

"Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discusses the process of the securitization of terrorism in United States of America which is performed by the US Government a fter The 9/11 Tragedy in 2001-2003. This study uses qualitative method and a nalyzes how US Government did the securitization process in response to terrorism after the 9/11 Tragedy so that, terrorism emerged as a big issue in United States. Using the securitization theory, this research shows that after the 9/11 Tragedy, US Government led by President George W. Bush has indeed done se veral steps which can be categorized as a securitization of terrorism. By then, the steps taken by US Government to respond the 9/11 can be categorized as a poli tical action that gradually emerged terrorism as a big issue in US."

"Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh kekuatan media dalam melakukan mainstreaming terhadap suatu gerakan ekstrim kanan di Amerika Serikat, dengan mengambil studi kasus mengenai proses mainstreaming gerakan ekstrim kanan Tea Party Movement yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan teori manufacturing consent dan agenda setting serta konsep polarisasi dalam politik Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode kualitatif, dan analisis mendalam terhadap transkrip pemberitaan Fox Broadcasting Company, penelitin ini menemukan bahwa dengan adanya proses mainstreaming yang dilakukan oleh Fox Broadcasting Company dengan menggunakan strategi manufacturing consent dan agenda setting suatu gerakan ekstrim kanan dapat menguat dan semakin diterima oleh masyarakat, sekaligus berhasil menguatkan nilai-nilai ekstrimisme dan menggeser nilai-nilai sentrisme di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the influence of media in mainstreaming the extreme rightwing Tea Party Movement in United States by analyzing the Fox Broadcasting Company. This phenomenon is analized using manufaturing consent and agenda setting theory and the concept of polarization in American politics. Through qualitative research methode, this thesis finds that Fox Broadcasting Company used manufacturing consent and agenda setting strategy in making extreme-right movement become more powerful and acceptable in society. Fox News is also successful in shifting the centrism values in United States. "

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang pengaruh sumber daya yangdimiliki oleh kelompok kepentingan American Israel Public Affairs Committee(AIPAC) terhadap kapabilitasnya untuk melobi pemerintah Amerika Serikat (AS).Khususnya dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang pro terhadap Israel,salah satunya kebijakan Syria Accountability and Lebanese SovereigntyRestoration Act (SALSRA) tahun 2003. Sumber daya kelompok kepentinganAIPAC tersebut meliputi sumber daya finansial, sumber daya anggota danlobbyist. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsepkelompok kepentingan dan lobi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sumberdaya anggota dan sumber daya finansial yang dimiliki AIPAC lebih dominandalam menentukan kapabilitas AIPAC dalam melobi pemerintah AS untukmenghasilkan kebijakan SALSRA tahun 2003.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how influential the resources of the interestgroup American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC?s members and financial resources is more dominant in terms of AIPAC's capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. ;This thesis discusses how influential the resources of the interestgroup?American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)? towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC?s members and financial resources is moredominant in terms of AIPAC?s capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. , This thesis discusses how influential the resources of the interestgroup“American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)” towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC’s members and financial resources is moredominant in terms of AIPAC’s capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. ]"

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan tentang strategi proses lobi yang dilakukan oleh kelompok NetCoalition sebagai upaya menggagalkan legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA)di Amerika Serikat pada tahun 2011-2012. Melalui studi ini penulis penulis menggunakan teori kelompok kepentingan menurut Janda, Berry dan Goldman untuk menganalisis empat macam strategi lobi yang digunakan NetCoalition yaitu lobi langsung, lobi secara grassroot, membangun koalisi, dan kampanye informasi serta dampak dari keempat strategi lobi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kampanye informasi yang dilaksanakan NetCoalition merupakan strategi lobi yang memiliki dampak paling besar terhadap legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) yang pada akhirnya tidak lolos menjadi undang-undang.

---

ABSTRACT

This study attempts to analyze the lobbying strategy done by NetCoalition in an attempt to stop the legislation Stop Online Piracy Act (SOPA) and Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) in the US in 2011-2012. Through this study the author uses the theory of interest groups according to Janda, Berry and Goldman. This theory helps to analyze four different lobbying strategies used by NetCoalition namely direct lobbying, grassroots lobbying, coalition building, and information campaigns as well as the impact of all four lobbying strategy.Based on the results of the study, the author concurs that the information campaign conducted by NetCoalition have the greatest impact on the legislation Stop Online Piracy Act (SOPA) and Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA), which ultimately did not pass into law."

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Occupy Wall Street sebagai hegemoni tandingan terhadap hegemoni kelas penguasa di Amerika Serikat tahun 2011-2014. Kasus ini dianalisis menggunakan teori Gramsci yaitu perjuangan politik hegemoni tandingan. Munculnya hegemoni tandingan terhadap hegemoni neoliberalisme yaitu dikarenakan adanya krisis organik hegemoni. Hegemoni tandingan dalam bentuk OWS dilakukan melalui dua bentuk perjuangan politik, yaitu perang manuver dan perang posisi. Penelitian ini menemukan bahwa OWS berhasil mengorganisir kesadaran masyarakat dan membentuk ruang hegemoni melalui dua bentuk perjuangan politik, utamanya dengan penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi kelas penguasa hegemoni AS.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Occupy Wall Street's (OWS) role as counter hegemony struggle on challenging the United States ruling class?s hegemony in 2011-2014. The OWS phenomenon is analyzed with Gramsci's concept of counter hegemony?s political struggles. OWS emerged in 2011 due to organic crisis in neoliberalism hegemony, which happened in 2008. There were two political struggles that they did to organize people?s consciousness, war of maneuver and war of position. This research finds that OWS did organized people?s consciousness and created hegemonic terrain within civil society through political struggles. They emphasized on promoting different values against the ruling class? values, in this case neoliberal's value."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Faktor-Faktor Kepentingan Inggris dan Skotlandia Terhadap Hasil Referendum Kemerdekaan Pada Masa Pemerintahan Scottish National Party. Karya ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil referendum disebabkan oleh faktor sistem negara kesatuan, ekonomi, regional, dan keamanan. Selain itu, popularitas isu kemerdekaan yang rendah juga mempengaruhi. Faktor sistem negara kesatuan menjelaskan bahwa Skotlandia masih bergantung kepada Inggris. Faktor ekonomi menjelaskan bahwa rakyat khawatir akan prospek ekonomi jika merdeka. Faktor regional menjelaskan bahwa kemerdekaan Skotlandia akan mengancam Uni Eropa. Sedangkan faktor keamanan menjelaskan bahwa Skotlandia akan lebih lemah secara militer jika merdeka.

---

ABSTRACT

This research describes about of The British and Scottish interests factors determining the Independence Referendum Outcome in the Scottish National Party Government. This research is a qualitative research with descriptive design. Furthermore, there are factors that cause the outcome of independence referendum which is the British unitary system, economics, regional and security. In addition, the unpopularity of independence issue is also influential. The British unitary system shows that Scottish still dependent to the English. Related to economics issues, the people are concern about the future prospect if Scotland gain independency. On the other hand, in the security issues, the independence of Scotland will makes Scotland become weaker nation in terms of military power."

"Skripsi akan membahas fenomena terbentuknya kelompok intra partai politik dan bagaimana peran dalam politik dalam negeri. Secara spesifik akan mengkaji bagaimana kelompok Euro-Skeptis dalam Partai Konservatif Inggris. Penelian ini dipandu dengan pertanyaan penelitian bagaimana kelompok EuroSkeptis pada Partai Konservatif turut serta memberi pengaruh pada proses Referendum Inggris 2016. Teori yang digunakan untuk menjelaskan kasus yang diangkat adalah konvergensi partai dan diferensiasi kebijakan oleh Budge dkk. untuk menjelaskan penyebab antar partai politik terdapat persamaan dan perbedaan kebijakan yang diambil, teori dimensi organisasi dan motivasi faksionalisme oleh Kim Eric Bettcher untuk menjelaskan faktor dorongan terbentuknya kelompok intra partai, dan teori hubungan partai politik dengan faksionalisme oleh Frank Belloni dan Dennis Beller untuk menjelaskan pola hubungan faksi dengan partai politik tempatnya berada. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur berdasarkan keterkaitan dengan teori yang pilih dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapat berdasarkan pada panduan pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah kelompok intra partai mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan politik baik dalam maupun luar partainya. Kemampuan kelompok intra ini untuk mengakses sumber daya materil maupun materil dapat menarik semakin banyak pendukung ke kelompok tersebut sebagai modal untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan partainya. Pada kondisi di mana pimpinan partai tidak mampu mengendali kelompok intra ini, maka posisi pimpinan partai dapat diambil alih oleh kelompok intra tersebut sebagai awal untuk melakukan perubahan yang lebih besar.

---

Thesis will discuss the phenomenon of the formation of intra groups political parties and how it role in domestic politics. Specifically it will examine how the Euro Skeptics group in the British Conservative Party. This study is guided by research questions on how the Euro Skepticism of the Conservative Party contributes to the process of the British Referendum 2016. The theories used to explain the case are party convergence and policy differentiation by Budge et al.

To explain the causes of inter political parties there are similarities and differences in policy taken, the theory of organizational and motivation dimensions of factionalism by Kim Eric Bettcher to explain the factors of encouragement of intra party groups, and the political party and factionalism by Frank Belloni and Dennis Beller to explain the pattern of relationships Factions with the political parties in which they are formed.

This research will use qualitative research methods, data collection through literature study based on the relevance of selected theories and drawing conclusions from the data that have been obtained based on the research question guides.

The findings of this study are that intra party groups have the ability to change the political situation both within and outside their party. The ability of these intra groups to access material and non material resources can attract more supporters to the group as part of power to influence their party 39 s policy making process. In conditions where party leaders are unable to control this intra group, party leadership positions can be taken over by the intra group as a beginning to make larger changes."

"Penelitian ini membahas tentang gerakan sosial dan pembuatan kebijakan dengan studi kasus Gerakan #MeToo di California, Amerika Serikat yang berhasil memberikan pengaruh terhadap amendemen The California Fair Employment and Housing Act Tahun 2017. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa pada era digitalisasi, pemanfaatan internet melalui media sosial membuka peluang baru bagi perkembangan gerakan sosial dari aspek kesempatan politik, struktur mobilisasi gerakan, serta pembingkaian isu yang digunakan. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi gerakan sosial, tidak berarti aktivisme gerakan bergantung pada aktivisme digital saja, tetapi aktivisme tradisional yaitu melalui aksi demonstrasi dan aksi pemogokan kerja juga tetap menjadi cara yang digunakan untuk memobilisasi gerakan sosial. Kedua, gerakan sosial saja tanpa dukungan maupun representasi politik yang kuat dari aktor yang berada di arena institusi sangat sulit untuk memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan mereka. Terakhir, pembingkaian isu dari gerakan #MeToo ini begitu masif meningkatkan partisipasi aktor-aktornya dikarenakan kampanye gerakan juga terbantu oleh seluruh kalangan, meliputi selebritas yang menyebarkan informasi dengan istilah cancel culture di media sosial. Hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah penggunaan analisis dari perspektif lain selain gerakan sosial dan pengaruh internet yang bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya lainnya untuk mengeliminasi isu kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

---

This research discusses social movements and policy-making using with the case study of the #MeToo Movement in California, the United States that influences the amendments of the California Fair Employment and Housing Act in 2017. This research argues that in the era of digitalization, the use of the internet through social media made it possible to create new opportunities for the development of social movements through different aspects of political opportunities, movement mobilization structure, and framing the issues. There are several important findings in this study. First, advances in technology, information, and communication that affect social movements, do not mean that movement activism relies on digital activists alone, but as well as traditional activism; demonstration or strike remains the method used to mobilize social movements. Second, social movements without strong political support or representation from actors who are in the political arena will find it especially difficult to gather the resources needed to achieve their goals. Last but not least, the framing of the issue of the #MeToo movement has massively increased the participation of its actors due to its widely spread campaign among society and this includes celebrities who helped spread the information related to the term cancel culture in social media. The key takeaway from this research is the analysis of sexual harassment from the perspectives of social movements and the influence of the internet that can be further utilized on other resources to eliminate sexual violence in everyday life"