Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Meninjau kembali perjalanan demokrasi di Indonesia, terdapat peristiwa penting yang perlu diketengahkan, yai_tu adanya usaha membuat Undang-Undang Dasar Negara RI yang bersifat tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Maka pada tahun 1955, melalui hasil pemilihan umum terbentuklah Konstituante sebagai badan pembuat Undang-Undang Dasar.

Data penulisannya diambil dari berbagai sumber_seperti Arsip Nasional, buku-buku serta surat kabar.

Dari seluruh data yang dapat dikumpulkan dibuat tiga bagian penting dari seluruh isi penulisan yaitu pemilihan umum untuk Konstituante, Konstituante sebagai lembaga ne_gara dan pembubarannya.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan puncak dari de_mokrasi liberal di Indonesia, karena pada waktu itu di Indonesia terdapat banyak sekali partai-partai politik dan golongan sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik rakyat Indonesia. Yang menarik dari seluruh isi penulisan ini ia_lah Konstituante terpaksa dibubarkan sebelum dapat mencapai hasil, yaitu dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1979.

---

Abstrak :
Skripsi ini membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Semarang dan sekitarnya, selama masa-masa awal revolusi di Indonesia. Dimulai dari diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai suatu peristiwa pokok dalam sejarah politik modern negara Indonesia. Dan diakhiri pada saat dilancarkannya Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Untuk melatarbelakangi periode di atas, dibahas masa akhir pendudukan Jepang. Dimana situasi sosial, ekonomi, dan politik yang buruk pada masa ini memberi andil munculnya revolusi disana. Selain masa Jepang juga dapat diambil manfaatnya, dari hasil perekrutan pemuda-pemuda yang dilakukan oleh Jepang pada masa pemerintahannya. Yang mana ini memberikan Semarang suatu kekuatan rakyat yang siap pakai, disaat revolusi meletus. Dengan merdekanya negara dan bangsa Indonesia, membawa perubahan-perubahan nilai di kalangan rakyat Semarang, yang sangat tampak pada sikap dan sambutan mereka dalam menghadapi saat-saat penting tersebut. Penemuan jatidiri bahwa mereka sekarang adalah bangsa yang bebas merdeka, membawa revolusi di Semarang sebagai suatu masa yang penuh semangat heroisme yang meluap-luap, karena kepercayaan diri yang muiai bangkit, tak ingin dihalang-halangi dan tak mengenal kompromi. Semua keyakinan di atas memberi motivasi yang kuat pada rakyat Semarang dalam menghadapi penindasan-penindasan, baik oleh tentara Jepang, Sekutu (Inggris) maupun Belanda, sampai pertahanan terakhir, saat Agresi Militer Belanda I merampas kota mereka

Abstrak :
Jalan kooperasi yang ditempuh oleh sebagian kaum nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung arti yang positif, karena telah terbukti memberikan sumbangan bagi berdirinya suatu negara yang merdeka. M.H. Thamrin sebagai contoh yang amat berharga, dari sosok pejuang yang pada lebih dari setengah abad lampau telah berjuang dalam jajaran nasionalis koope_rasi. Dalam masa dimana pemerintah kolonial bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional, ia tetap dapat memperjuangkan nasib rakyat melalui jalan konstitusi, dengan mengoptimalkan posisinya dalam Dewan Rakyat. Di luar dewan, Thamrin juga aktif da_lam berbagai forum perjuangan. Kedudukannya yang mantap sebagai pragmatic--politician, adalah hasil dari kemampuan. analisis politik, yang melihat peluang di sela-sela menyempitnya ruang gerak perjuangan kala itu.

Abstrak :
Perjalanan politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan, merupakan masalah yang menarik perhatian penulis. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan politik luar negeri Indonesia pada tahun-tahun awal setelah pengakuan kedaulatan, dan sekedar menambah khasanah penelitian di bidang tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Langkah pertama diusahakan merekonstruksi masalah secara keseluruhan, kemudian dilakukan ana_lisa dan interpretasi terhadap data yang ada. Masalah Mutual Security Act (NSA) menunjukkan bahwa persaingan antar partai politik, antar politisi telah berhasil memperbesar sedikit saja kesalahan pemerintah. Sedangkan sikap emosional bangsa Indonesia yang baru merdeka telah mempertebal kecurigaan mereka terhadap maksud-maksud pihak asing. Penjajahan yang sangat lama dialami oleh rakyat Indonesia membuat mereka selalu berhati-hati terhadap setian bentuk kerjasama dengan pihak asing, terutama dalam hal tawaran bantuan militer. Masalah persetujuan MSA ini merupakan sebuah contoh sederhana dari kelemahan sistem parlementer yang berlaku di Indonesia. Setiap pihak merasa bahwa apa yang diputuskannya adalah sikap terbaik untuk semua, sehingga persaingan merebut kedudukan penentu tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, dalam hal masalah MSA tidak terlepas dari semangat yang mewarnai politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Berangkat dari kasus MSA ini penulis mengharapkan perjalanan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.