Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan sosial komunitas Betawi di Kelurahan Kembangan Selatan, terutama setelah Kelurahan Kembangan akan dijadikan sentra primer baru-barat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah menyangkut diferensiasi sosial, perubahan nilai-nilai, dan independensi sosial. Perubahan tersebut menyangkut kepemilikan tanah, pola pemukiman atau perumahan, pekerjaan dan penghasilan, pendidikan, perkawinan, praktek keagamaan, pandangan hidup dan orientasi politik, dan hubungan sosial. Seberapa jauh hal tersebut terjadi pada komunitas Betawi di Kembangan Selatan? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pola-pola perubahan sosial yang terjadi pada komunitas Betawi. Mengetahui pola-pola perubahan yang terjadi pada komunitas betawi. Memperoleh gambaran identifikasi pola-pola perubahan, dimana Kembangan Selatan diproyeksikan sebagai sentra primer baru di wilayah Jakarta Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bermaksud mengungkap gambaran-gambaran perubahan-perubahan spesifik yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, terutama yang menyangkut diferensiasi sosial, perubahan nilai-nilai, independensi sosial, dan kohesi sosial. Temuan dalam penelitian ini adalah, perubahan sosial komunitas Betawi di Kembangan Selatan yang menjadi motor penggeraknya adalah perubahan kepemilikan tanah. Setelah tanah terjual terjadi diikuti arus urbanisasi sehingga diferensiasi okupasional dan diferensiasi fungsional. Kemudian terjadi ketegangan-ketegangan dalam perubahan nilai, dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai modern, yang terlihat dari kelompok masyarakat yang tradisional dan modern dalam hal agama dan pendidikan. Makin meningkatnya kegiatan komersial di Kembangan Selatan seperti pekerjaan-pekerjaan di sektor informal. Kesuksesan orang Betawi lebih ditentukan keturunan atau oscuber status. Mereka adaptif terhadap budaya luar selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut yaitu agama Islam. Ajaran agama merupakan tuntunan hidup. Mereka bukan tergolong penduduk yang lintas daerah, lintas propinsi, mereka tergolong penduduk yang betah di wilayah. Komunitas Betawi di Kembangan Selatan makin kabur batas-batasnya baik dari segi jumlah penduduk, keturunan, dan wilayahnya. Mereka juga mengalami kekagetan budaya, karena perkembangan kota Jakarta yang terlalu cepat. Kesimpulannya adalah pada komunitas Betawi di Kembangan Selatan terjadi diferensiasi sosial yang terdiri dari diferensiasi fungsional, dan okupasional, dalam hal kepemilikan tanah, pekerjaan, dan pola pemukiman. Terjadi perubahan nilai dalam hal agama, perkawinan, pendidikan. Kemudian juga terjadi independensi sosial dalam hal biaya perkawinan, pendidikan, dan hubungan sosial. Pada akhirnya masyarakat komunitas Betawi di Kelurahan Kembangan Selatan dalam hal pekerjaan, pergaulan/interaksi sosial tidak lagi terbatas pada lingkup komunitas asli mereka. Sementara pendatang bukan lagi masalah bagi mereka, justru membuka cakrawala mereka akan adanya "orang lain", "budaya lain", di samping mereka. Dan yang lebih penting lagi pendatang menguntungkan bagi kelangsungan hidup dan pergaulan. Pada gilirannya semua ini menggambarkan suatu kohesi sosial yang kuat baik bagi penduduk komunitas Betawi itu sendiri maupun dengan warga-warga lain.

Abstrak :
Pertemuan antar kelompok etnis yang berlainan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ; adaptasi, integrasi, konflik sosial dan sebagainya. Desa Sidorahayu sebagai desa pemukiman transmigran yang berasal dan Jawa ( Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur ), maupun transmigran lokal yang berasal dari Sumatera Selatan sendiri, mengalami juga masalah integrasi. Karena itu masalah yang akan dijawab antara lain; bagaimana proses integrasi sosial bisa terwujud /tercapai diantara kelompok etnis yang ada, hal-hal apa yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan proses tersebut. Teori - teori integrasi yang dikemukakan oleh para sosiolog banyak dipakai dan digunakan sebagai acuan utama untuk menjelaskan atau menggambarkan proses integrasi yang terjadi pada kelompok - kelompok yang berbeda latar belakang sosial budaya dan asal usul daerah dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode deskripsi dan eksplanasi dengan memilih masyarakat desa Sidorahayu , Kecamatan Babat Toman- Musi Banyu Asin-Sumatera Selatan, sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan; wawancara berstruktur dengan responden sampel, wawancara bebas dengan sejumlah informan, pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat, dan penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Kenyataan menunjukkan, bahwa penempatan transmigran di desa Sidorahayu dilaksanakan dari bulan juli 1981 sampai dengan bulan September 1982, telah berhasil memukimkan sebayak 707 KK ( 3.044 jiwa ) dengan perbandingan asal usul daerah atau etnis: Etnis Sunda 1.047 jiwa ( 34.39 % ), Jawa sebayak 1.162 jiwa (37.32%) dan Melayu sebanyak 861 jiwa (28.29 % ). Dalam sejarah perkembangan masyarakat desa Sidorahayu dari tahun 1981 / 1982 sampai saat penelitian ini berlangsung, temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, telah terjadi perkembangan penduduk desa dikarenakan adanya perpindahan, sehingga penduduk desa yang dulunya berjumlah 3.044 jiwa ( 707 KK ) sekarang berjumlah 2.639 jiwa ( 646 KK ). Kedua kebijaksanaan pemukiman penduduk yang diterapkan dengan sistem ?integrated pluralism ? yang tidak memisahkan secara geografis asal usul, telah mendorong mereka untuk membiasakan diri melihat sesuatu dalam perspektif yang lebih luas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka telah banyak terjadi perkawinan campuran antara Melayu - Jawa, Melayu - Sunda, Jawa - Sunda dan sebaliknya. Sebab itulah hubungan interaksional sesama mereka dan diantara mereka tidak hanya terbatas pada kesamaan asal usul daerah/kelompok etnis, tetapi mulai terjalin hubungan yang lebih luas dengan sesama warga desa, dan ini bermakna bahwa telah terjadi kultural struktural didalamnya, yang dengan kekuatan itu konflik sosial dapat dihindari. Hal ini didukung pula oleh lamanya kurun waktu kehidupan bersama dengan pola pemukiman yang membaur diantara mereka, memungkinkan pola interaksi yang ditampilkan dalam kehidupan sehari - hari mencerminkan status ketetanggaan yang ada pada seseorang. Dalam hubungan interaksional yang lebih luas yakni antar kelompok, nilai-nilai etika agama yang mereka anut dan budaya masing -masing kelompok dapat diterapkan sepenuhnya. Rendahnya tingkat pengetahuan timbal balik tentang nilai, norma dan adat kebiasaan ternyata tidak diartikan secara kaku, karenanya interaksi dan partisipasi timbal balik nyata lebih intensif. Tidak diketemukan sikap antipati antara satu sama lain, sekalipun individu maupun salah satu kelompok berada pada posisi pengambil prakarsa. Kesediaan seperti itu mencakup berbagai derajat pemahaman simpatik terhadap sesama warga desa, sebagai tetangga, sebagai teman seperkumpulan, sebagai teman kerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Karenanya identitas diri mereka berkembang dan muncul kembali dalam peranan sosial yang ditampilkan. Sampai saat penelitian ini berlangsung, kenyataan menunjukkan, bahwa dengan adanya motivasi agama dan budaya diantara mereka sekaligus menjadi potensi positif untuk mendorong proses integrasi sosial. Mereka mampu secara tepat dapat menempatkan perbedaan asal usul daerah dan paham aliran agama yang dianut, ataupun bidang usaha dan pekerjaan yang berbeda, tidak sebagai dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai suatu dualisme yang berjalan sejajar dan beriringan untuk saling melengkapi dalam sisi kelebihan dan kekurangannya. Karena itu kekuatan - kekuatan integratif yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai media, sarana dan wahana sosialisasi guna mencapai derajat integrasi sosial yang diinginkan, yakni kehidupan berdampingan secara damai dan harmonis. Kesimpulan dari studi ini adalah integrasi sosial diantara kelompok etnis yang ada kini telah tercapai, yakni telah terbina dan terciptanya kehidupan berdampingan dan bertetangga secara rukun, damai dan harmonis. Namun sekalipun tercapainya integrasi sosial tersebut, tidak sekaligus berarti tidak adanya benih-benih konflik atau potensi konflik. Benih-benih konflik atau potensi konflik, terutama dikarenakan perbedaan dalam mata pencaharian, bidang usaha dan penguasaan lahan pertanian yang mencolok, cukup potensial dan masih perlu diwaspadai dimasa-masa mendatang.

Abstrak :
Pengentasan Kemiskinan di Indonesia telah diupayakan oleh pemerintah sejak dahulu. Namun sebelum tahun 1993, program tersebut, pada umumnya, mempergunakan pendekatan sektor atau pengembangan wilayah. Pada tahun 1993 disadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih belum menyentuh semua orang yang hidupnya kurang layak. Sebuah program baru dirancang dan diresmikan dengan ditetapkan suatu Instruksi Presiden, yaitu nomor 5, tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan, (Inpres IDT) yang pendekatan adalah identifikasi desa tertinggal, kemudian disediakan sejumlah Rp. 20 juta per desa untuk kegiatan ekonomi produktif. Uang tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat, selanjutnya disebut Pokmas, dan diharapkan bergulir. Setiap kelompok dibantu oleh seorang Pendamping. Setelah akhir tahun pertama dan akhir tahun ketiga program berjalan, diadakan suatu penelitian di Sumatra Barat, yang menjadi landasan data lapangan dalam penyusunan tesis ini. Tujuannya adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengahuri kinerja IDT. Hasil penelitian menunjuk bahwa penerima bantuan di Sumatera Barat pada umumnya merupakan masyarakat yang sangat miskin sampai miskin. Namun, berdasarkan pengelolaan data Susenas, maka rupanya peningkatan pendapatan tidak menonjol, apalagi dibandingkan dengan pendapatan keluarga di desa non-IDT di Sumatera Barat. Perguliran pada anggota baru nyaris tidak ada. Pendampingan diakui cukup membantu, namun agar lebih efektif perlu dukungan pihak yang terkait, antara lain melalui pelatihan, motivasi dan lain-lainnya. Pelatihan yang diberikan pada penerima bantuan IDT tidak dapat dikaitkan secara statistik dengan indikator keberhasilan IDT. Keberadaan Pokmas sendiri tidak dibuktikan banyak bermanfaat. Berdasarkan studi ini diberikan saran agar pengalaman IDT dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan pada masa yang akan datang.

---

IDT was a governmental financed poverty alleviation which started in 1993 in 22,066 villages. Its main objective was to provide (substantial) funds on a revolving basis, to groups of poor beneficiaries, to be invested in income generating activities. Groups were supported by a special "guide" or coach ("pendamping"). At the end of the first and third year a survey was organized in West Sumatra, with interviews, covering all the main actors at the village level. The results of these surveys form the basis for this research. The purpose was to identify factors influencing the outcome or performance of IDT. Questions looked into comprise first the understanding of poverty, the essence of IDT, the appropriateness of targeting, success in raising income, as well as the possible geographic, economic and social-cultural factors which may bear upon the performance of the program. Based on the above work, what recommendations can be made and what lessons have been learned. The research methodology comprised the statistical analysis of all possible variables inherent to the 1DT design, and correlations were made with success factors. Findings indicate that not all the initial assumption on which IDT was based, being a uniform national program, could be relied upon. In contrast to other reports elsewhere, the majority of beneficiaries was indeed very poor to rather poor. Based on Susenas data, income in IDT villages did not seem to have increased substantially if compared to non-IDT villages in West Sumatra for the same period. Revolving, especially to new members was nearly non-existing. The role of the coaches is indeed seen as important to the target group, but needs much further institutional support (selection, training, back up support) in order to be more effective. Training for beneficiaries were well received but not many a correlation could be made with success indicators. Working through groups revealed only marginally useful. Based on the study and the analysis of the field data, suggestions are made to incorporate lessons learned into future poverty alleviation programs in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Laju pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cukup pesat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi, memberi dampak ke segala sektor kehidupan masyarakat, seperti : sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, antara lain disebabkan Jakarta menciptakan daya tarik (full factor) bagi Daerah lain, ini karena besarnya peluang bagi dunia usaha (lihat label 1), dan juga Jakarta berperan sebagai penampung akibat dari daya dorong (push factor) kemiskinan desa yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota. Kedua faktor tersebut menjadi trigger off (pemicu) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta.

Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan kehidupan yang keras yang pada gilirannya menimbulkan masalah (problem) sosial, seperti PMKS. Orang-orang yang dikategorikan PMKS adalah orang-orang yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial).

Salah satu Daerah yang masyarakatnya banyak berurbanisasi ke Jakarta dan banyak menjadi PMKS, antara lain Propinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya masalah sosial (PMKS) yang ada di DKI Jakarta tidak bisa ditangani secara sepihak DKI Jakarta saja, tapi hams secara komprehensif artinya ditangani dari hulu ke hilir. Konsep penanganan PMKS secara komprehensif inilah, yang melahirkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dievaluasi dari aspek Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Adapun responden yang dijadikan informan dalam penelitian adalah pejabat/unit sebagai penentu kebijakan (policy), pelaksana program, pendukung program dan partisan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama tersebut, digunakan metode evaluasi yakni membandingkan sesuatu dengan suatu standard. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, karena penelitian ini hendak melihat dan meneliti pelaksanaan program penanganan PMKS, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa temyata kesamaan visi sangat diperlukan dalam penanganan PMKS dalam kaitan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah. Kesamaan visi tersebut dapat dijadikan arah/pedoman di dalam melaksanakan kegiatan penanganan PMKS.

Oleh karena itu, sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah dapat diperbaiki hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk sub variabel Visi, perlu : a. Ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS. b. Disosialisasikan visi penanganan PMKS kepada pejabat pimpinan unit serta ditetapkan strateginya 2. Untuk sub variabel Program, perlu : a. Dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakan b. Ditegaskan bahwa program kerjasama antar Daerah harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakanlkajian. 3. Untuk sub variabel Anggaran, perlu : Persamaan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single ended harus diselesaikan secara komprehensif. 4. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu : Ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar Daerah, artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi.

Abstrak :
Musibah krisis yang melanda beberapa negara di belahan dunia termasuk Indonesia pada akhir dekade 1998 hingga sekarang merupakan salah satu penyebab mundurnya perekonomian. Dengan melemahnya perekonomian masyarakat, maka kemampuan dunia industri untuk memproduksi barang kebutuhan masyarakat semakin rendah termasuk di sektor pendidikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan ditambah lagi dengan terpuruknya ekonomi masyarakat yang berakibat pada lemahnya kemampuan untuk membiayai pendidikan anggota keluarganya, maka efisiensi di bidang pendidikan merupakan pokok bahasan yang penting untuk dikaji. Meskipun keterbatasan daya dan dana, melaksanakan efisiensi pendidikan tidak harus mengorbankan kualitas pendidikan, kualitas yang telah dicapai harus dipertahankan, di samping itu upaya meningkatkan kualitas tidak boleh surut. Salah satu pertanyaan penting berkaitan dengan upaya rneningkatkan efisiensi sistem pendidikan adalah, sejauh mana tingkat efisiensi internal SMK-KBM di kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengungkap besamya biaya perseorangan yang harus ditanggung oleh peserta didik dan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mengukur tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi internal program pendidikan SMK-KBM di wilayah Kotamadya Jakarta Timur (Jakarta Timur Dua). Populasi penelitian ini adalah siswa SMK-KBM dengan berbagai jenjang akreditasi (Negeri, Disamakan, dan Diakui. Sampel penelitian sebesar 400 siswa yang terdiri dari tiga program studi yaitu Akuntansi, Sekretaris, dan Manajemen Bisnis yang tengah duduk di kelas satu, dua dan tiga. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik Strata fied Proporsional Random Sampling. Untuk mengungkap besarnya biaya digunakan tiga instrumen berupa kuesioner yaitu untuk sekolah, untuk kepala sekolah guru dan staf, dan untuk siswa. Masing-masing instrumen sebelumnya telah diujicobakan dan memenuhi syarat. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik : Uji Normalitas data, Anova Single Factor, Anova Two Factor With Replication dan statistik Nonparametrik untuk uji Homoginitas dan Korelasi. Dari hasil perhitungan-perhitungan dan analisis didapatkan bahwa besarnya biaya perseorangan kelas satu lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya kelas dua dan kelas tiga. Kemudian jenis program studi tidak mempengaruhi biaya perseorangan. SMK-KBM status diakui lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan SMK-KBM Negeri dan Disamakan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi, disiplin dan Ethos Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Yang Te1ah Mendapatkan Pelatihan, Menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan sampai berapa besar manfaat gugus Kendali Mutu di perusahaan. Ha1 tersebut diperlukan untuk rnengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan di unit usaha/kerta Bekri PT, Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka peningkatan pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM). Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pelaksana yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja di PKS I dan II. Jumlah Sampel sebanyak 30 orang. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa karyawan yang produktivitasnya Rendah (R) Nihil, Sedang (S) sebanyak 5 orang (20 % dari sampel) dan karyawan yang produktivitasnya Tinggi (T) sebanyak 25 orang (80 %). Selanjutnya terungkap bahwa terdapat hubungan (multiple Regresion) antara variabel disiplin dan ethos kerja karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan GKM. dengan produktivitas kerja yaitu R = 0,78128. Besarnya pengaruh motivasi, disiplin dan ethos kerja karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) terhadap produktivitas kerja adalah R' = 0,6104 atau 61,04 %. Terdapat hubungan yang signifikan antara Disiplin dan ethos kerja dengan produktivitas karyawan yang telah mendapatkan pelatihan/menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM), sedangkan untuk motivasi tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan produktivitas. Dengan demikian untuk meningkatkan produktivitas karyawan di unit usaha Bekri adalah meningkatkan disiplin dan ethos kerja melalui pelatihan/menerapkan GKM.

Abstrak :
Program Community Development (CD) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat merupakan program yang bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat yang tinggal di wilayah Industri merupakan penopang keberlangsungan sebuah Industri karena itu program CD yang dilakukan perusahaan merupakan komitmen untuk membangun masyarakat yang semakin mandiri. Tulisan ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR) eksternal perusahaan Pulp dan Paper di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terdapat 4 dimensi dari aspek CSR yang dijelaskan dalam tulisan ini antara lain Akuntabilitas, Community Involvement, Perlindungan HAM, dan Lingkungan. Salah satu bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan adalah program CD. Program CD yang dilakukan oleh perusahaan ini dibagi ke dalam 5 bidang yaitu : Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Sosial Kemasyarakatan. Penelitian ini mengukur efektivitas pelaksanaan CSR dan Program CD dengan menggunakan kriteria efektivitas pelaksanaan CSR dan program CD yang ideal dan dikombinasikan dengan kriteria penerima manfaat kegiatan melalui survey. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan survey untuk mendapatkan data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan cara menarik sampel kepada 20 orang responden secara purposive sampling ? ditetapkan terlebih dahulu wilayah dan masyarakat penerima program untuk dijadikan kerangka sampel kemudian dilakukan pemilihan responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sedangkan data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada 16 orang informan. Secara umum perusahaan sudah menjalankan kegiatan CSR dan Program CD secara rutin setiap tahun yang dapat dilihat dari rencana kegiatan perusahaan dan laporan kegiatan tahunan perusahaan. Perusahaan memiliki kegiatan CD yang rutin dan terpola sejak tahun 1993 dan dimulai dengan bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CD yang dilakukan kurang mendorong masyarakat menjadi mandiri yang dapat dilihat dari beberapa hal berikut : kurangnya penambahan lembaga atau organisasi masyarakat yang menerima program CD, kurang jumlah program CD yang langsung diberikan kepada lembaga atau organisasi masyarakat dan kurangnya ruang dialog antara perusahaan dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program CD. Ketiga hal ini lah yang harusnya di perbaiki dimasa yang akan datang agar kegiataan CD yang dilakukan lebih mengarah kepada kemandirian masyarakat.

---

Program of Community Development (CD) as Corporate Social Responsibility to society is program with aim to create self-supporting society. Reliance Society who live in Industrial region is supporter for sustainable a Industry in consequence CD program by company is commitment to develop society which is realiance progressively This article is description how execution of Eksternal Corporate Social Responsibility (CSR) of Pulp and Paper company in District Of Kragilan, Sub-Province Serang, Province Banten. There are 4 dimension of aspect of CSR which explain in this article for example Akuntabilitas, Community Involvement, Protection of HAM, and Environment. One of the execution of CSR is program of CD. Program of CD conducted by this company is divided into 5 area that is : Labour, Educational, Religious, Health, and Social area. This research measure effectiveness execution of CSR and Program of CD by using the effectiveness idealness criterion execution of CSR and program of CD and combined with receiver through benefit criterion by survey. This research use approach qualitative with technique combination data collecting of deep interview and survey to get quantitative data. Quantitative data collecting done by drawing sample to 20 responder people by purposive sampling - before hand by drawing specified area and society receiver of program to be made sample framework sampel is later; then conducted election by random to specify responder goals, while data is qualitative obtained by deep interview to 16 informan people. In general company have run activity of CSR and Program of CD routinely every year which earn to be seen from plan activity of annual activity report of company. Company have activity of CD routine and pattern since year 1993 and started with with educational area. Result of research of showing that program of CD done less push society become self reliance which can be seen from some matters following : lack of addition of society organization or institute accepting program, less amount of programs which is was direct to be passed to society organization or institute and lack of room dialogued between society and company in planning, executing, and evaluating program. Third of this matter must be improve a period to to come so that activity of CD more to society reliance.

Abstrak :
Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem lapak pemulung di perkotaan. Relasi tersebut terkait dengan proses produksi dan reproduksi praktik sosial di dalam sektor ekonomi informal. Kajian ini menggunakan perspektif dialektika dinamis antara agensi dan struktur yang selalu mengalir di dalam kerangka ruang dan waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa agensi pemulung tidak hanya dipengaruhi oleh limitasi struktural, tetapi juga oleh pemantauan refleksif yang mereka lakukan. Ini menyebabkan terjadinya dua hal: Pertama, setiap relasi yang dibangun di dalam sistem lapak memiliki karakter yang berbeda-beda, sangat tergantung pada aspek spasial dan temporal; Kedua, sebagai implikasi, eksklusi sosial yang dialami pemulung terjadi secara dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam dirinya sendiri. Untuk memahami proses yang demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, diskusi terarah dan observasi, dengan disertai triangulasi data.

---

This research intends to explain the relations between actors involved in the system of waste picker shanties in the urban area. These relations are related to the process of production and reproduction of social practises in the informal economy. This study took the perspective of dynamic dialectics between agencies and structures, which always flow within the frame of space and time. Research findings show that waste-pickers agency is not only affected by structural limitations, but also by their reflexive monitoring. This leads to two things: first, each social relation built by waste-pickers has different characters, heavily dependent on spatial and temporal aspect; second, as an implication, the social exclusion experienced by waste-pickers happens in both ways, not only from the outside but also from within themselves. To understand the process, this research used qualitative method with exercising the technic of in-depth interview, directed discussion and observation, and by performing triangulation.