Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional tidak terlepaskan dari peran pengangkutan laut. Konosemen sebagai surat angkut juga mempunyai fungsi sebagai surat berharga, diterbitkan dalam dua lembaran yang dapat diperdagangkan, satu lembaran dipegang oleh Pengirim (Penjual) dan satu lembaran lainnya dipegang oleh Penerima (Pembeli). Konosemen yang berada di tangan Penerima mempunyai fungsi tuntutan penyerahan sejumlah barang (transferable), sedangkan yang berada di tangan Pengirim mempunyai fungsi tuntutan penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang-barang yang telah dikirimnya (negotiable). Kedua Konosemen ini dapat dijaminkan sebagai benda bergerak menurut undangundang, namun dalam tesis ini pembahasan dibatasi pada Konosemen yang negotiable saja.International trade is inseparable from admiralty. Being freight documents, Bills of Lading, can also function as negotiable instruments when Bills of Lading are issued in two original sets which are transferable and negotiable, to be held by the consignee and the consignor. As regards its transferability and negotiability, both terms have different legal meanings. Transferable Bills of Lading, which are to be held by the Consignee (Buyer), entitle the holder to demand the delivery of the goods from the Carrier, whereas negotiable Bills of Lading, which are to be held by the Consignor (Seller), entitle the holder to demand payment from the Letters of Credit issued by the Consignee?s banks (Issuing Bank jointly and severally with Confirming Bank and Paying Bank) when those two instruments, together with other documents ancillary thereto, come to be negotiated. Notwithstanding transferable and negotiable Bills of Lading can be encumbered as collateral for due repayment of loans, this thesis is, however, focused only on the collateralization of negotiable Bills of Lading."

"Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tugas Direksi, namun dapat saja Direksi menolakmenyelenggarakannya, jika Direksi memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk mengatasi kemacetan penyelenggaraan RUPS ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur agar pemegang saham mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. RUPS, Komisaris dan Direksi di dalam perseroan terbatas memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada salah satu organ yang lebih tinggi daripada organ lainnya, karenanya RUPS yang walaupun merupakan suara dari para pemegang saham perseroan, tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap dua organ lainnya, begitupun dengan Direksi dan Komisaris wajib menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan perseroan dan tidak dapat bertindak melebihi kewenangannya.

---

The Board of Directors have the obligation to conduct the general shareholders meeting, but there are possibility that the Board of Director refuse to conduct it, if there are any legal reason. To prevent the stagnancy problem, the Corporate Law in Indonesia regulates to ask permit to the court, and extra ordinary legal action (kasasi) to the supreme court. The General Shareholders Meeting, Board of Commissioners and board of Director have the equal position by the law, so there are no organ higher than any other organ. Each organ have their own duties and responsibilities, and they can not act over their authority."

"ABSTRAKTransaksi sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing sejaktahun 1974 sudah menjadi salah satu pilihan dan solusi bagi para pelaku bisnisuntuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan usahanya. Untuk itu segalasesuatu yang menyangkut transaksi leasing ini harus dimengerti dengan jelas baikoleh pihak penyedia jasa pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa sewa gunausaha atau yang lebih dikenal dengan lessor maupun oleh pengguna jasa sewaguna usaha tersebut atau yang dikenal dengan lessee. Kegiatan sewa guna usahaini terbagi menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease)dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease). Selain itu, dalam kegiatansewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan caramembeli barang penyewa guna (lessee) oleh lessor yang kemudian barangtersebut disewa-guna-usaha kembali oleh lessee atau yang lebih dikenal dengansale and lease back. Barang modal yang dibiayai bermacam-macam dan kapallaut adalah salah satu contohnya. Pembiayaan kapal laut yang dituangkan dalamperjanjian sewa guna usaha ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutamadalam segi hukumnya mengenai status kepemilikan kapal laut, mengingat dalamtransaksi sewa guna usaha dengan skema sale and lease back status kepemilikandari kapal laut sebelum dilakukannya transaksi sewa guna usaha berada di tanganlessee dan mengingat bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agarperalihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut dapat dianggap telah dilakukandengan sah menurut hukum dan apa akibat hukumnya apabila peralihan hakkepemilikan dari kapal laut tersebut belum dilakukan dengan sah.

---

ABSTRACTLease transaction or better known as leasing has becoming one of choicesand solutions to the entrepreneurs to fulfil their needs in doing their business since1974. Therefore, all things related to this lease transaction should be understoodclearly either by a party which provides the financing service in the form ofproviding lease service or better known as lessor or by the user of the said leaseservice or better known as lessee. This leasing activity is divided into two, whichare lease with option right (Finance Lease) and lease without option right(Operating Lease). Apart from that, in leasing activity, procurement of capitalgood can also be done by purchasing the lessee’s good by the lessor whichafterward such good is leased back by the lessee or better known as sale and leaseback. Capital goods which are financed are various and ship is one of theexamples. This ship financing which is provided in the lease agreement should bedone very carefully especially from the legal point of view with regard to status ofship’s ownership, considering that in the lease transaction with sale and lease backscheme the ownership status of the ship prior to the implementation of leasetransaction is in the lessee’s hand and considering that there are several thingswhich should be conducted in order such transfer of ownership right of the shipcan be assumed that it has been conducted legally according to the law and whatwill be the legal impact if such transfer of ownership right of the ship has not beenlegally conducted."

"Doktrin Alter Ego dan Piercing the Corporate Veil merupakan satu doktrin yang berkembang di negara ? negara Common Law, Doktrin ini mengajarkan penembusan tabir istimewa perseroan yang menutupi pemegang saham dan organ ?organ perseroan lainnya yang mungkin pada kenyataannya telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan sendiri sehingga dengan menutupi dirinya dengan tabir istimewa tersebut, pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab melebihi saham yang dimiliki dan organ ? organ perseroan lainnya dapat bersembunyi di balik pemenuhan tugas tugas yang dipercayakan kepada mereka.Perseroan selaku badan hukum sekalipun mempunyai kedudukan mandiri dan pemegang saham mempunyai pertanggung jawaban secara terbatas, namun bila pemegang saham menyalahgunakan / memanfaatkan perseroan dengan misalnya memanfaatkan jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris untuk memanfaatkan Corporate Opportunity melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan conflict of interest atau dengan maksud melakukan self dealing untuk kepentingan pribadinya, maka tabir yang melindungi keterbatasan tanggung jawab tersebut dapat ditembus atau dikoyak untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa tang telah terlibat dalam peristiwa atau perbuatan tersebut dengan maksud bilamana perlu menuntut pemenuhan tanggung jawab baik pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris secara melebihi dari pada apa yang telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan maupaun undang-undang termasuk tuntutan pertanggung jawaban sampai kekayaan pribadi.Penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir / misbruik van macht) baik secara langsung maupun tidak langsung sudah pasti dilakukan dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Terhadap tindakan pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris yang merugikan pihak lain, Undang-Undang mengatur perlindungan hukum bagi pihak pihak tersebut dan mewajibkan Pengadilan menetapkan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam memeriksa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 ayat 2 UUPT. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata penerapan Doktrin ?Alter Ego and Piercing the corporate veil? tidak hanya terbatas pada tindakan ? tindakan yang disebut UUPT pasal 3 ayat 2 semata, akan tetapi terhadap berbagai aspek perbuatan hukum yang tidak selaras dengan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.

---

The Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil is one of the doctrines that develop in the Common Law jurisdictions. The doctrine allow Judges to pierces the company veil of that cover the shareholders and other corporate organs from exposing themselves to public knowledge that they may have used the company for their own respective benefits, so that by covering themselves with the corporate veil, they would not theoretically be held responsible for more than the shares they hold, in case the shareholders or for more than the fulfillment of their fiduciary duties of Directors and Commissioners.

Being a legal entity, a limited liability company enjoys its independent status and, as such the shareholders and each Director and/or commissioners possesses limited responsibility within the limits of their respective duties or obligation. But if a shareholders abuses or misuses the company by utilizing the Board of Director and Board of Commissioners to seize corporate opportunities to take any action which result in conflict of interest or with a view to creating self dealing for his own benefit, then the corporate veil that cover the shareholder can be pierced in order to find out what has actually been going on and whoever are involve in such event or action, be they the shareholders, members of the Board of Director and Board of Commissioners with a view to whenever necessary, demanding or claiming the shareholders, member Board of Director and member Board of Commissioners involved in the action that has been found as being detrimental to the company to be held responsible for more than that mandated by the articles of association of the company or even exceeding the law, including against their personal asset.

Abused of power (detournement de pouvoir / misbruik van macht) either directly or indirectly is always committed not in good faith and constitutes irresponsible in utilizing the limited liability company only for their personal advantages the law protect those who suffer from damages caused by misuse of the company by the shareholders, member Board of Director and member Board of Commissioners and obliges the court rely on Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil in examining a case brought before it claiming the company for an alleged unlawful act committed thereby in pursuance of Company Law Article 3 paragraph 2. Under Article 1365 of Indonesian Civil Code, the Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil can be interpreted so widely that is does not cover only acts mentioned in Company Law Article 3 paragraph 2, but to be applied to all acts which are contrary the law and are not il line with the purposes and objectives of the company."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."

"ABSTRAKTransaksi sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing sejaktahun 1974 sudah menjadi salah satu pilihan dan solusi bagi para pelaku bisnisuntuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan usahanya. Untuk itu segalasesuatu yang menyangkut transaksi leasing ini harus dimengerti dengan jelas baikoleh pihak penyedia jasa pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa sewa gunausaha atau yang lebih dikenal dengan lessor maupun oleh pengguna jasa sewaguna usaha tersebut atau yang dikenal dengan lessee. Kegiatan sewa guna usahaini terbagi menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease)dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease). Selain itu, dalam kegiatansewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan caramembeli barang penyewa guna (lessee) oleh lessor yang kemudian barangtersebut disewa-guna-usaha kembali oleh lessee atau yang lebih dikenal dengansale and lease back. Barang modal yang dibiayai bermacam-macam dan kapallaut adalah salah satu contohnya. Pembiayaan kapal laut yang dituangkan dalamperjanjian sewa guna usaha ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutamadalam segi hukumnya mengenai status kepemilikan kapal laut, mengingat dalamtransaksi sewa guna usaha dengan skema sale and lease back status kepemilikandari kapal laut sebelum dilakukannya transaksi sewa guna usaha berada di tanganlessee dan mengingat bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agarperalihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut dapat dianggap telah dilakukandengan sah menurut hukum dan apa akibat hukumnya apabila peralihan hakkepemilikan dari kapal laut tersebut belum dilakukan dengan sah.

---

ABSTRACTLease transaction or better known as leasing has becoming one of choicesand solutions to the entrepreneurs to fulfil their needs in doing their business since1974. Therefore, all things related to this lease transaction should be understoodclearly either by a party which provides the financing service in the form ofproviding lease service or better known as lessor or by the user of the said leaseservice or better known as lessee. This leasing activity is divided into two, whichare lease with option right (Finance Lease) and lease without option right(Operating Lease). Apart from that, in leasing activity, procurement of capitalgood can also be done by purchasing the lessee’s good by the lessor whichafterward such good is leased back by the lessee or better known as sale and leaseback. Capital goods which are financed are various and ship is one of theexamples. This ship financing which is provided in the lease agreement should bedone very carefully especially from the legal point of view with regard to status ofship’s ownership, considering that in the lease transaction with sale and lease backscheme the ownership status of the ship prior to the implementation of leasetransaction is in the lessee’s hand and considering that there are several thingswhich should be conducted in order such transfer of ownership right of the shipcan be assumed that it has been conducted legally according to the law and whatwill be the legal impact if such transfer of ownership right of the ship has not beenlegally conducted."

"Tesis ini membahas tujuan sesunguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), dan agar diketahui oleh umum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka kedudukan kreditor tersebut tidak lebih sebagai kreditur konkuren, yakni kreditor yang hak pelunasannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya, bahkan kedudukannya berada di bawah kreditor preferen.

---

The thesis discussed the necessity of registering fiduciary guarantee and the position of fiduciary recipient (creditor) after the rejection or fiduciary guarantee is not being registered. This research is normative legal descriptive-analytical research. Conclusions can be derived from the research, fiduciary guarantee must be registered to meet two objectives, first is to give right to the creditor and secondly to be acknowledged by public, fiduciary guarantee must be registered. And for fiduciary guarantee that has been being rejected or not being registered, creditor can be considered as concurrent creditor which does not even better compare to preference creditor."

"Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan preskriptif, dimana peneliti mencoba untuk memahami doktrin Business Judgment Rule dan mencari keberadaan doktrin ini di dalam hukum perusahaan di Indonesia, di samping itu peneliti mencoba untuk melihat dampak yang mungkin timbul apabila doktrin Business Judgment Rule diterapkan di Indonesia.

---

Directors in managing a Company, while take actions and business decisions may cause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine, Directors are assumed not to be responsible for any losses of the Company due to business decisions of the directors. This research analysises deeper and further in understanding the Business Judgment Rule doctrine and their relation to Article 97 paragraph (5) Limited Company Act. Based on its form, the typology used in this study is explanatory and prescriptive research, where researchers try to understand the doctrine of the Business Judgment Rule and look for the existence of this doctrine in the company law in Indonesia, in addition, the researchers tried to see the impact that may arise if the Business Judgment Rule is applied in Indonesia."