Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mengembangkan koperasi sebagai suatu usaha yang mandiri, demokratis, dan efisien. Namun pada prakteknya, masih banyak koperasi yang tidak aktif bahkan dibubarkan. Penelitian ini membahas tanggung jawab pengurus saat proses pembubaran Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), dimana timbul masalah utang pajak yang tidak dapat dilunasi dengan sisa harta koperasi. Dengan kondisi demikian, diteliti subjek hukum yang harus bertanggung jawab membayar utang koperasi yang tidak terlunasi dengan sisa harta kekayaan koperasi. Penelitian ini bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan hukum di Indonesia mengenai implikasi hukum koperasi mahasiswa berbadan hukum dan pertanggungjawaban pengurus koperasi saat proses pembubaran KpME seharusnya dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, namun untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder dibutuhkan data primer sehingga perlu dilakukan pengumpulan data berupa Akta Pendirian dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi dengan bantuan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa sebagai pengurus koperasi dalam mengelola koperasi tidak didukung dengan dasar hukum yang baik dimana terdapat implikasi hukum yang tidak dilaksanakan sehingga memutuskan untuk membubarkan koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan arahannya kepada masyarakat mengenai eksistensi badan hukum dan bagi masyarakat khususnya mahasiswa untuk mengetahui benar hak dan kewajiban yang timbul dari badan hukum.

---

One of the law orders which are needed to upgrade the economic development incessantly is by develop cooperative as independent work, democratic, and efficient. In practice, there are plenty more of non active cooperatives and even dissolve. The focus of this study is the responsibility on the dissolution process of Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), and accrued liabilities of tax debt arise thereafter which is not fulfill by after acquired property.

The purposes of this study are to understand the implication of cooperative as a legal entity, the consequent to the acquired property, the cooperatives’ board responsibility, and how the board responsibility on the dissolution process of KpME should. This research is normative juridical method by Deed of Establishment and Responsibility Report as secondary data and assisted by literature, observation, and interview.

The result of this research points out that the knowledge of university student as the cooperatives’ board in the cooperatives' dissolution is not according to the law. This is important to the government to improve the existence of legal entity to the society especially to the university student about the right and obligation arising from legal entity."

"Hukum adat menjadi pedoman yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan keberadaan mereka dan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan yang berlebihan baik dari pihak-pihak luar atapun dari masyarakat adat itu sendiri. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan baik, Pemerintah masih memandang kawasan hutan adat sebagai salah satu sumber terbesar untuk perkembangan perekonomian Indonesia dengan menggunakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengeksploitasi sumber daya alam dalam kawasan hutan adat yang dapat mengganggu hingga membahayakan kehidupan masyarakat adat disekitarnya. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara dan bagaimanakah peran dan tanggung jawab PPAT dalam sengketa hak atas tanah yang terjadi antar masyarakat adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Implementasi peraturan-peraturan yang ada terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara belum dilakukan secara baik. Pemerintah hingga masyarakat Kabupaten Malinau mengakui keberadaan masyarakat hukum adat hingga wilayahnya, namun kurang memperhatikan hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut terutama hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu. Dalam menjamin kepastian hukum untuk masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah bagi tanah milik mereka masing-masing maka haruslah dilakukan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi mereka yang belum mendaftarkan tanahnya. Dalam kasus yang diangkat di penelitian ini, peran utama seorang PPAT adalah membantu dan mendukung proses kegiatan pendaftaran pertama kali bagi para pihak yang berkepentingan atau para pemegang hak atas tanah tersebut.

---

Customary law is an important guideline for indigenous peoples to secure their existence and natural resources within customary forest areas from excessive use either from outside parties or from the indigenous peoples themselves. The implementation of the applicable laws and regulations has not gone well, the Government still views customary forest areas as one of the biggest sources for Indonesia's economic development by using government policies that exploit natural resources in customary forest areas which can disrupt and endanger the lives of indigenous peoples surrounding. The main issues raised are how the recognition and protection of land rights of the Dayak Lundayeh customary law community in Malinau District, North Kalimantan and what are the roles and responsibilities of the PPAT in land rights disputes that occur between indigenous Dayak Lundayeh communities in Malinau District, North Kalimantan. This study uses empirical legal research methods using data collection tools in the form of literature studies and interviews. The implementation of existing regulations regarding the customary rights of customary law communities in Malinau District, North Kalimantan, has not been carried out properly. The government and the people of Malinau Regency recognize the existence of customary law communities and their territory, but pay little attention to the rights of these customary law communities, especially the ulayat rights of these customary law communities. In guaranteeing legal certainty for customary law communities as holders of land rights for their respective lands, land registration must be carried out. Land registration activities for the first time for those who have not registered their land. In the case raised in this study, the main role of a PPAT is to assist and support the process of first-time registration of interested parties or holders of land rights."

"Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa setelah berlakunya UUPA, setiap bidang tanah bekas hak milik adat harus dilakukan pendaftaran dalam rangka tunduk pada ketentuan hukum, serta untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Tanah adat yang diperoleh melalui pewarisan harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga belum menerapkan Pasal 19 UUPA secara maksimal, dikarenakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum oleh USH beserta ahli waris lainnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

---

The Certificate of Ownership issued by the local Land Office should be regarded as strong legal evidence as stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), as well as in Government Regulations regarding Land Registration. This research addresses the legal provisions in certifying former customary land ownership acquired through inheritance and analyzes the judge's considerations in the decision related to the ownership status of the former customary land that has been certified with a Certificate of Ownership. This doctrinal research with a prescriptive typology, based on primary and secondary data analyzed qualitatively, explains that after the enactment of the UUPA, every piece of former customary land must be registered to comply with legal provisions and ensure legal certainty of land ownership rights. Customary land obtained through inheritance must be preceded by the creation of inheritance statements and inheritance procedures. The judge's considerations in the decision have not yet fully applied Article 19 of the UUPA, as the Certificate of Ownership issued in accordance with legal procedures by the Land Office and other heirs is declared legally invalid."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal, yaitu pengertian koperasi dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 (UUK 2004), mekanisme pembubaran koperasi, dan koperasi sebagai badan hukum yang dapat dipailitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa badan koperasi adalah subjek hukum kepailitan berdasarkan dan tunduk terhadap UUK 2004, dimana badan hukum koperasi tunduk terhadap Undang-Undang No. 26 tahun 1992 (UU Koperasi) dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi (PP Pembubaran). Karena tidak adanya pengaturan yang jelas di Indonesia mengenai kepailitan koperasi meyebabkan terjadinya ketidakjelasan terhadap pemberesan harta badan hukum koperasi yang dipailitkan.

---

This bachelor thesis is mainly focusing on three problems, definition of cooperative by Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 (UUK 2004), the mechanism of cooperative dissolving, and cooperative as a subject of bankruptcy law.This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that cooperative is the subject of the bankruptcy law according to UUK 2004, Undang-Undang No. 26 tahun 1992 (UU Koperasi) dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi (PP Pembubaran). There is no regulation in Indonesia that providing about the bankruptcy of the cooperative, which make the arrangement of the bankrupt cooperative?s assets indistinct."

"Usaha kecil adalah suatu jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lemah atau rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Usaha ini termasuk ke dalam jenis ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi dan peran sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Peran pengusaha kecil yang mampu bertahan dalam krisis, dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, telah mampu menyelamatkan perekonomian bangsa dari kehancuran dan keterpurukan.Namun sayangnya, perhatian Pemerintah terhadap usaha kecil ini masih terlihat sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut, seperti pemberian bantuan pembinaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk membuat penelitian dan kajian lebih dalam mengenai usaha kecil dan perlindungan hukum terhadapnya, agar dapat diketahui tentang aspek permasalahan yang ada di dalamnya dan mendapatkan solusinya.Salah satu wilayah di Indonesia, yang memiliki potensi sangat besar dalam hal peningkatan dan pengembangan jumlah dan jenis usaha kecil adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat, telah menampung ribuan pencari kerja dari berbagai daerah, yang jumlahnya terus melonjak setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, pada 2009 angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai sekitar 41.700 orang. Sementara tahun ini (2010) hingga bulan Juli, tercatat sebanyak sekitar 19.000 orang masih belum mendapat perkerjaan. Sedang hingga Desember nanti, angka pengangguran diperkirakan akan terus bertambah menjadi berkisar antara 41.000 hingga 43.000 jiwa. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pernah menawari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kepada para angkatan kerja yang menganggur. Namun tawaran itu ternyata tidak diminati oleh para pencari kerja karena masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan bekerja di luar negeri, dalam anggapan mereka.Oleh karena itu, penulis melihat adanya kesempatan dan peluang besar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka tersebut melalui pemberdayaan usaha kecil, yang akan membuat mereka menjadi mandiri dan dapat memperoleh penghasilan sendiri, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di samping itu, pemberdayaan terhadap usaha kecil ini juga akan membantu Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil ini adalah melalui pemberian perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menggantikan kedudukan Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan adanya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, telah mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang aspek pengaturan usaha kecil di Kota Bekasi, beserta pelaksanannya. Apakah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan tersebut, dan jika ada, solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengatasinya.

---

Small business is a form of business or economic activity which is committed by the weak employers that has earns less income. This business sector is categorized as economic populist that has big function and role to increase economic populist activity in the development country, included Indonesia. The role of small business employer who is able to resist from the crisis with their activities since before the Independence Day until this year, has save the economy of Indonesia from the destruction and collapsed.

But, unfortunately, the intention from the Government to this small business sector, still minim. The case is able to seen from the less of effort of legal protection for the small business, such as the help of empowerment, safeguard and development of the small business. Because of that, in the mind view of writer, it is necessary to make a research about small business and the legal protection of it, so that people will know and understand about the problem's aspect of small business and get the solutions.

One regional in Indonesia, which has a big potential in the case of increase and develop the amount and category of small business is Bekasi City. This city, as one of the biggest service and traffic in The Province of West Java, has been accepted a hundred of employer from others regional that the amount is increase every year. Based on the data from Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja) of Bekasi City, in 2009 the rate of open unemployment in Bekasi City has been reached until 41.700 people. In this year (2010) until July, listed that amount 19.000 people still have no job. Approximated on coming December, the number of open unemployment will be increased until amount 43.000 souls. The Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja/Disnaker) Bekasi City has offered the job for the unemployment to work as Indonesian Employer in foreign country. But, the offering is not accepted by them because of the thinking of the less of safety and health of work in foreign country in their minds.

So, the writer see the big chance for The Government of Indonesia or Local Government of Bekasi City to reduce or decrease the rates of open unemployment with the empowerment of small business, that will make them become independent in economic and able to earn their income, and also will be able to open or give the jobs for others. Besides, the empowerment of small business also able to help the Government of Local Government to increase the rate of economic and welfare status of their population, and also to increase the pure local income.

One of the efforts that can be used to empowerment the small business sector is the legal protection providing by the regulation of law. According to Act Number 20 of 2008 regarding The Micro, Small and Middle Business, which has the position as an act which is reply The Act of Number 09 of 1995 regarding Small Business, and according to the Local Act of Bekasi City Number 08 of 2003 regarding The Empowerment and Development of Small Business in Bekasi City, writer has been endorsed and forced to research deeply about the aspects of small business sector in Bekasi City, included its regulation's application. Writers wonders to know whether there is a problem that impacted by the regulation, and if so, what kind of solution that should be done by the Government, especially by Local Government of Bekasi City to encounter and solve it."

"Skripsi ini membahas tentang kegiatan pembinaan koperasi oleh Pemerintah, melalui peluncuran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Perkassa merupakan program penguatan permodalan bagi koperasi perempuan berupa pinjaman jangka panjang, yang memiliki hakikat sebagai usaha pemberdayaan perempuan. Penulis dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian apakah program Perkassa telah memenuhi hakikatnya tersebut atau belum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Perkassa di KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga telah mampu mengangkat perempuan dari kemiskinan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, program ini belum mampu menjangkau seluruh perempuan pengusaha yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

---

This thesis discussed about the management of cooperative by the Government, through the launching of the Perkassa Program. The Perkassa Program was a capital strengthening program for Female Cooperative, that took form as a long – term loan, which had essence as an effort of woman empowerment. The Writer in this thesis wanted to carry out the research whether the Perkassa Program had fulfilled it’s essence or not.

The Writer used a normative research method, and the result of this research found that the implementation of the Perkasaa Program in KPSW Nur Hikmah and Mitra Warga Coopertive could restore women from poverty. However, because of the shortage of fund that allocated for the program, this program still could not cover the entire businesswoman who needed help of capital aid."

"Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan. Namun pelaksanaan dari ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankannya dan tidak memiliki iktikad baik pada saat membangun kebun bagi masyarakat tersebut. Petani yang dalam hal ini memiliki posisi tawar yang lebih rendah dari pada Perusahaan sering kali menjadi pihak yang selalu dirugikan karena kurangnya pemahaman serta kemampuan dalam mengelola perkebunan. Oleh karena itu Petani butuh suatu badan hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan para petani dari iktikad tidak baik perusahaan. Kerjasama dalam bidang perkebunan antara Perusahaan dengan Koperasi yang sering kali digunakan adalah pola kemitraan inti plasma dimana perusahaan memiliki lahan perkebun sendiri (inti) dan begitu juga dengan petani (plasma). Kemitraan inti plasma terbagi menjadi 3 yaitu pola PIR Trans, KKPA dan Program Revitalisasi Perkebunan. Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis yaitu P.T Sumber Indah Perkasa yang berada di kabupaten Tulang Bawang, Lampung juga melakukan kemitraan inti Plasma dengan Koperasi Krida Sejahtera dengan pola KKPA dimana terdapat kredit pinjaman dari bank untuk petani yang telah dikuasakan kepada Koperasi Krida Sejahtera.

---

In Ministerial Regulation Number: 26/Permentan/OT.140/2/2007 on Plantation Business Licensing Guidelines provide liability for plantation companies that have business licenses Plantation to establish plantations for people around 20% of the area of land cultivated by the company . However, implementation of these provisions are not completely worked well because there are some companies that do not run and do not have the time to build good will for the community garden. Farmers who in this case has a lower bargaining position of the company is often a party that always disadvantaged because of a lack of understanding and ability to manage the estate. Therefore, farmers need a legal entity that serves to protect the interests of the farmers of faith is not good company. Cooperation in the field of oil between the Company and Cooperative frequently used plasma core is a partnership where the company has its own plantation land (core) and so does the farmer (plasma). Plasma core partnership is divided into 3 PIR pattern Trans, KKPA and Plantation Revitalization Program. One of the Company engaged in agribusiness, PT Sumber Indah Perkasa located in the district Of Tulang Bawang, Lampung also doing core partnership with the Cooperative of Krida Sejahtera of Plasma Prosperous KKPA pattern where there is a loan from a bank loan for farmers who have been authorized to Cooperative Activities of Prosperity."

"Skripsi ini membahas mengenai fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya Transaksi marjin ini mempunyai mekanisme tersendiri yang telah diatur didalam Peraturan Bapepam LK No V D 6 Tahun 2008 Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini ditemukan adanya pelanggaran didalam mekanisme transaksi marjin terutama didalam mekanisme penjualan paksa force sell Pelanggaran tersebut berdampak merugikan berbagai pihak seperti investor dan perusahaan efek dan juga Bapepam LK selaku pengawas di bidang Pasar Modal Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan efek atas pelanggaran yang dilakukan dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

This thesis discuss about margin trading facility which provided by Securities Companies for their investor Margin trading has its own mechanism which regulated in Bapepam LK Regulation No V D 6 year 2008 Based on this descriptive analytical study author has found violation in margin trading mechanism especially in force sell mechanism That violation make disadvantage to some parties such as investor Securities Company and Bapepam LK as the regulatory organization in Indonesia capital market The results of research has shown that the losses incurred by Securities Company in margin trading can be held responsible in accordance with the legislation in force."

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."

"Banyak koperasi di Indonesia gagal karena permasalahan keanggotaan dan permodalan. Undang-undang ditengarai menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut, sehingga RUU Koperasi dirasakan perlu dibuat. Skripsi ini akan membahas mengenai pergeseran keanggotaan dan permodalan antara gagasan-gagasan dan ketentuan undang-undang yang pernah berlaku sejak kemerdekaan yaitu UU Nomor 79 tahun 1958, UU Nomor 14 tahun 1965, UU Nomor 12 tahun 1967, UU Nomor 25 tahun 1992, dan juga RUU Koperasi.

---

AbstractMany cooperatives in Indonesia failed due the membership problems and the capital deficiency. Act of cooperatives is suspected as one of the cause of the failure, therefore the new act must be made. The purposes of the thesis is to grasp paradigm shifting between cooperatives idea and the act of cooperatives ever apply in Indonesia since the Independence, i.e. Act No. 79 Year 1958, Act No. 14 Year 1965, Act No. 12 Year 1967, Act No. 25 Year 1992, and also the draft of Cooperatives bill."