Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris untuk melihat apakah dalam beberapa tahun terakhir program sembako sebagai bantuan pangan dapat mencukupi asupan makanan bergizi dan berpengaruh terhadap angka prevalensi stunting di Indonesia. Program sembako salah satu instrumen bantuan pangan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga dalam akses pangan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat sebagai upaya dalam mencegah kejadian stunting. Metode yang digunakan yaitu Two-Stage Least Squares menggunakan STATA 16 dalam pengolahan untuk pengujian signifikasi terhadap penelitian. Hasil first stage IV2SLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara program sembako terhadap asupan gizi yang memadai yang selanjutnya hasil second stage menunjukkan bahwa semakin tinggi kecukupan asupan makanan bergizi rumah tangga maka akan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, selain itu ditemukan adanya pengaruh signifikan vaksin BCG dan kepemilikan sanitasi layak terhadap prevalensi stunting. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses keragaman pangan diperlukan untuk memenuhi gizi yang adekuat schingga dapat memperkecil resiko terjadinya stunting. ......This study aims to provide empirical evidence to see whether in recent years Program Sembako as food assistance has been able to provide sufficient intake of nutritious food and have had an effect on the stunting prevalence rate in Indonesia. Program Sembako is one of the food assistance instruments to reduce the burden on household expenses in accessing food as well as to meet adequate nutritional needs as an effort to prevent stunting. The method used is Two-Stage Least Squares using STATA 16 in processing to test the significance of research. The results of the first stage IV2SLS show that there is a significant positive relationship between the Program Sembako and adequate nutritional intake, then the results of the second stage show that the higher the adequacy of household nutritious food intake, the lower the prevalence of stunting in Indonesia. In addition, there is a significant effect of the BCG vaccine and ownership of proper sanitation on the prevalence of stunting. Government intervention to increase access to food diversity is needed to meet adequate nutrition so as to minimize the risk of stunting.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan internet terhadap pendapatan per kapita pada kelompok kabupaten/kota dengan mengelompokkan kelas pendapatan 40% pendapatan rendah, 40% pendapatan sedang, dan 20% pendapatan tertinggi serta pengaruh penggunaan internet terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi dengan 507 kabupaten, pada rentang waktu tahun 2018 – 2020, data diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan internet pada kelompok pendapatan rendah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, pada kelompok pendapatan menengah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, sedangkan penggunaan internet pada kelompok pendapatan tinggi tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Penggunaan internet berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. ......The purpose of this study is to determine the effect of internet use on income inequality and per capita income in the districts/cities by classifying income groups as 40% low income, 40% middle income, and 20% high income. This study was conducted in 507 districts of 34 provinces for the period of 2018 – 2020. Data were obtained from the National Socioeconomic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional; SUSENAS), the National Labor Force Survey (Survei Angkatan Kerja Nasional; SAKERNAS), the Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik; BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance, whereas the data analysis applied the fixed effects model. Based on the results of the study, it is known that internet use has a positive and significant effect on income per capita in the low-income and middle- income groups. And high-income groups has no effect on income per capita. Meanwhile, the effect of internet use has a negative significant relationship to income inequality.

Abstrak :
Di Indonesia, salah satu komponen penting dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi kerawanan pangan adalah Program Sembako, yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Manfaat Program Sembako sama di seluruh Indonesia; namun, karena adanya perbedaan harga pangan dan pola konsumsi di tingkat regional, nilai riil - atau daya beli-dari manfaat Program Sembako bisa sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Dalam studi ini, kami mengestimasi variasi daya beli Program Sembako di berbagai wilayah di Indonesia untuk menguji dampak Program Sembako terhadap kerawanan pangan. Kami menggunakan metode fixed-effect untuk mengestimasi hubungan antara daya beli lokal Program Sembako dan kerawanan pangan. Penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan daya beli peserta Program Sembako dapat menurunkan prevalensi kerawanan pangan, terutama di wilayah timur Indonesia. ......In Indonesia, one of the essential components of the country's social safety net to reduce food insecurity is the Sembako Program, which was formerly known as non-cash food assistance (BPNT). The benefits of the Sembako Program are the same all over Indonesia; Nevertheless, because the disparities in regional food costs and consumption patterns, the purchasing power or the real value of Sembako Program benefits might vary greatly across the nation. In this study, we estimate the variation in Sembako Program purchasing power across regencies/municipalities in Indonesia to examine the effects of the Sembako Program on food insecurity. We use a fixed effects framework to estimate the relationship between the local purchasing power of the Sembako Program and food insecurity. Our research shows that increasing the purchasing power of participants in the Sembako Program leads to a reduction in the prevalence of food insecurity, particularly in the eastern region.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga petani. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 52 dengan dibagi dalam tiga musim tanam (MT I, MT II, dan MT III). Metode analisis yang digunakan adalah metode logit atau regresi logistik dengan variabel of interest yaitu akses debitur LKM-A dan 10 variabel kontrol lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 11 variabel berpengaruh secara negatif (koefisien di bawah 1) yang artinya memiliki hubungan untuk menurunkan resiko kemungkinan untuk miskin, yaitu variabel akses debitur LKMA; akes debitur Bank; interaksi lama bersekolah dan luas area lahan, dan status pernikahan. Peluang yang tinggi dalam menekan resiko kemungkinan kemiskinan ini menunjukkan LKM-A dan Bank dapat menjadi jawaban bagi petani demi meningkatkan inklusivitas keuangan. ......This study aims to determine whether the role of the Agribusiness Microfinance Institution (LKM-A) has a real or significant effect on the poverty of farmer households. The basic method used is descriptive analytical method with a sample using purposive sampling method with a total sample of 52 divided into three growing seasons (MT I, MT II, and MT III). The analytical method used is the logit or logistic regression method with the variable of interest, namely access to the LKM-A debtor and 9 other control variables. The results of the study show that 4 out of 11 variables have a negative effect (coefficient below 1), which means that they have a relationship to reduce the risk of being poor, namely the variable access to LKMA debtors; Bank debtor access; interaction of school and land area, and marital status. This high opportunity in reducing the risk of possible poverty shows that LKM-A and Bank can be the answer for farmers to increase financial inclusion.

Abstrak :
Studi ini menggunakan metode Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan usia minimal pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun dapat mengurangi probabilitas pernikahan dini sebesar 15% hingga 28%. Namun, hasil tersebut hanya berlaku untuk populasi yang diteliti dan tidak dapat diterapkan secara universal. Izin khusus untuk pernikahan dan faktor budaya masih mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Kendala implementasi kebijakan dan kompleksitas masalah juga menjadi hambatan dalam mengatasi pernikahan dini secara efektif. Diperlukan penelitian jangka panjang dan pemantauan untuk memahami secara menyeluruh dampak perubahan kebijakan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam masyarakat. ......This study utilizes the Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) method to evaluate the effectiveness of Law Number 16 of 2019 in reducing child marriages in Indonesia. The research demonstrates that increasing the minimum marriage age from 16 to 19 years can reduce the probability of child marriages by 15% to 28%. However, these findings are specific to the studied population and cannot be universally applied. Special marriage permissions and cultural factors still influence high rates of child marriages. Challenges in policy implementation and the complexity of the issue also hinder effective efforts to address child marriages. Long-term research and monitoring are necessary to comprehensively understand the impact of policy changes and promote sustainable behavioral changes within society.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang berhasil melepaskan rumah tangga penerima manfaat PKH dari bantuan sosial (tergraduasi) dan merekomendasikan kebijakan publik berdasarkan temuan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Melalui metode analisis regresi logit dengan menggunakan data cross section Indonesian Family Life Surveys (IFLS) tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel yang berkorelasi dengan kondisi tergraduasi penerima manfaat PKH antara lain adalah rumah tangga yang memiliki paling tidak satu anak yang mengenyam pendidikan SMA, partisipasi dalam kegiatan komunitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga, usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, dan ukuran rumah tangga atau banyaknya anggota rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang mendorong keberlanjutan kesejahteraan penerima manfaat melalui beberapa program CCT yang lebih inklusif. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan bantuan sosial PKH tidak hanya berfungsi dan dirancang untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga secara jangka panjang dan berkelanjutan. ......Indonesia implements a direct This study aims to identify and analyze key factors that contribute to the successful graduation of beneficiary households from social assistance program PKH (Program Keluarga Harapan) and provide policy recommendations based on research findings related to factors influencing such success. Employing the logistic regression analysis method using cross-sectional data from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) of 2014, this research reveals that variables correlated with the graduation status of PKH beneficiaries include households with at least one child attending high school (SMA), engagement in community empowerment activities, the age and education level of the household head, the number of employed household members, and household size. These findings offer insights that can inform government policymakers when formulating policies pertaining to social assistance, encouraging the sustained well-being of beneficiaries through more inclusive Conditional Cash Transfer (CCT) programs. In this regard, it is hoped that PKH social assistance will not only function and be designed as a short-term solution to poverty but also a long-term and sustainable solution.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah adanya kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) jumlah penduduk yang pindah keluar antar desa yang tercatat lebih besar pada desa-desa non-industri disbanding desa-desa industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Hal Ini mengindikasikan bahwa efek dari TTE lebih besar dirasakan di desa-desa non-industri dibanding desa-desa industri, karena jumlah penduduk yang memanfaatkan TTE untuk mengurus baik surat kepindahan keluar dari desa non-industri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih besar jumlahnya dibandingkan di desa-desa industri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peluang pekerjaan baik di sektor formal dan non formal, pendidikan, tempat hiburan serta alasan penunjang lainnya di desa-desa industri yang relatif lebih besar, sehingga lebih sedikit penduduk yang ingin keluar dari desa-desa tersebut. Pengaruh dari TTE lebih besar dirasakan pada treatment group yang memiliki mobilitas penduduk paling tinggi, dalam hal ini data tentang rata-rata penduduk yang bermigrasi mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana efek dari penerapan kebijakan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempengaruhi dinamika populasi di berbagai lingkungan. ......This study aims to analyze the impact of the electronic signature policy implemented since 2019 on village-level population migration, using secondary data from the period 2017-2021 obtained from the Population and Civil Registration Office as well as the Department of Labor. By employing the difference-in-differences approach, this research compares the effects of the policy on non-industrial villages as the treatment group and industrial villages as the control group before and after the policy's implementation. The study found that, on average, after the implementation of the Electronic Signature (TTE) policy, the number of recorded inter-village migrations was greater in non-industrial villages than in industrial villages in Kabupaten Bekasi, by 12 individuals. This indicates that the effects of TTE are more pronounced in non-industrial villages compared to industrial villages, likely due to a larger number of individuals using TTE to handle various matters, such as change of residence from non-industrial villages, ID cards, and family cards, as compared to industrial villages. This may be attributed to greater employment opportunities in both the formal and informal sectors, education, entertainment, and other supporting factors in industrial villages, leading to fewer residents wishing to leave these areas. The influence of TTE is more significant in the treatment group, which has the highest population mobility. In this case, data on the average population migration confirms this. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how the effects of implementing electronic signature policies can be used to influence population dynamics in various environments.

Abstrak :
Penelitian ini membahas efek program pendampingan dengan fitur pembekalan transformasi digitalisasi usaha terhadap performa ketahanan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM binaannya, studi kasus Program JakPreneur DKI Jakarta. Tahun observasi yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2021, menguji ketahanan usaha mereka dari segi waktu dan tantangan krisis ekonomi akibat pandemi. Data kelompok treatment menggunakan data primer 31 responden UMKM binaan JakPreneur di bawah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) yang sudah bergabung dengan program sejak tahun 2017 akhir atau 2018, tanpa batasan aspek demografi. Data kelompok kontrol menggunakan SAKERNAS 2017-2021. Model analisis untuk menguji efek treatment terhadap ketahanan pendapatan adalah Mahalanobis Distance Matching (MDM), sedangkan efek terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan model regresi logistik ordinal. Hasil yang ditemukan adalah kelompok treatment memiliki performa pendapatan yang lebih rendah namun sebaliknya, justru lebih mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rendahnya pendapatan mereka disinyalir sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dalam menerapkan hasil pendampingan ke dalam konteks usaha mereka, spesifiknya dalam aspek digitalisasi usaha dan pencatatan keuangan. UMKM binaan JakPreneur juga terbukti lebih menyukai pilihan mempertahankan jumlah tenaga kerja walau harus mengorbankan profit dan aset mereka dalam kondisi guncangan ekonomi. ......This research discusses the effect of the mentoring program with business digitization provisioning features on the performance of income security and employment of the MSME assisted by it, a case study of JakPreneur program. The observation year used is from 2017 to 2021, testing the resilience of their business in terms of time and the challenges of the economic crisis due to the pandemic. The treatment group data uses primary data from 31 respondents of JakPreneur-assisted MSMEs under Suku Dinas PPKUKM who have joined the program since late 2017/2018. Control group data uses SAKERNAS 2017-2021. The effect of treatment on income resilience was tested by Mahalanobis Distance Matching (MDM), while the employment variable was tested by ordinal logistic regression. Results found that the MSMEs assisted by JakPreneur had lower income performance, but on the other hand they were more resilient in maintaining their workers compared to the control group. Their low income is allegedly the result of their ability limitations to apply mentoring results on their business, specifically in the business digitization and financial records aspects. MSMEs assisted by JakPreneur have also proven to prefer maintaining their workers even if they must sacrifice their profits and assets.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dari kasus korupsi yang terjadi pada infrastruktur jalan terhadap kualitas infrastruktur jalan serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data riil kasus korupsi infrastruktur jalan yang telah inkrah di pengadilan dan model estimasi panel data fixed-effect dengan standard error yang di-cluster berdasarkan wilayah pulau di Indonesia, menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif yang signifikan antara kasus korupsi infrastruktur jalan dengan kualitas infrastruktur jalan. Penelitian ini juga menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara kasus korupsi infrastruktur jalan dengan ketimpangan pendapatan yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak kasus korupsi yang terjadi di suatu wilayah, akan semakin menurunkan kualitas infrastruktur jalan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui indeks gini (gini ratio). ......This study investigates the relationship between the corruption cases in road infrastructure and the quality of road infrastructure and its effect on income inequality in Indonesia. Using actual data on cases of road infrastructure corruption that have been in court and a fixed-effect data panel estimation model with standard errors clustered by island regions in Indonesia, it shows a significant negative correlation between road infrastructure corruption cases and road infrastructure quality. This study also found a significant positive correlation between cases of road infrastructure corruption and income inequality moderated by economic growth. The finding indicates that the more corruption cases occur in an area, the lower the quality of road infrastructure and the increasing income inequality as measured by the Gini index (gini ratio).

Abstrak :
Pada era digitalisasi, infrastruktur teknologi berperan penting dalam pengembangan literasi digital di berbagai sektor yang dimana hal ini dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat secara luas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan indikator TIK yang sangat masif. Penduduk yang menggunakan internet juga mengalami peningkatan selama periode 2016–2020, yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2016 dari sekitar 25,37 persen menjadi 53,73 persen pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mereview kembali kerentanan TIK di wilayah Indonesia timur melalui pendekatan analisis klaster yang berbasis pembelajaran mesin machine learning. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SUSENAS untuk memperoleh gambaran tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dan SAKERNAS untuk mendapat sudut pandang dari sisi lapangan kerja. Penelitian ini menggunakan 15 variabel berdasarkan aspek kerentanan yang meliputi 174 kabupaten/kota. Analisis klaster menggunakan Fuzzy C Means (FCM) digunakan untuk mendapatkan profil kerentanan TIK di wilayah Indonesia bagian timur dengan pemilihan model terbaik. Model terbaik diperoleh dengan mempertimbangkan nilai validasi seperti Silhouette Index, Partition Entropy, Partition Coefficient, dan Modified Partition Coefficient. Untuk beberapa daerah dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung peningkatan teknologi informasi melalui perencanaan yang baik. Aspek sosial ekonomi dan lapangan kerja sudah tercermin dalam analisis klaster ini, dan dampak peningkatan TIK akan memberikan nilai positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari hasil pemodelan, model klaster terbaik adalah dua cluster, yang dikategorikan dalam kerentanan tinggi dan kerentanan rendah. Anggota klaster yang memiliki kesamaan atau kedekatan satu sama lain, akan berada dalam satu anggota klaster. ......In the present digital era, technology infrastructure plays an important role in the development of digital literacy in various sectors that can provide various important information on a large scale. The use of information and communication technology (ICT) in Indonesia in the last five years has shown a massive development of ICT indicators. The population using the internet also experienced an increase during the period 2016–2020, as indicated by the increasing percentage of the population accessing the internet in 2016 from around 25.37 percent to 53.73 percent in 2020. This study led to a review of the level of ICT vulnerability in eastern Indonesia through a machine learning-based cluster analysis approach. Data were collected in this study from Badan Pusat Statistik (BPS) through SUSENAS to obtain an overview of the socioeconomic level and SAKERNAS to capture the employment side. This study uses 15 variables based on aspects of business vulnerability covering 174 districts/cities. Cluster analysis using Fuzzy C Means (FCM) was used to obtain a profile of ICT level vulnerability in eastern Indonesia by selecting the best model. The best model is obtained by selecting the validation value such as Silhouette Index, Partition Entropy, Partition Coefficient, and Modified Partition Coefficient. For some areas with a very high level of vulnerability, special attention is needed for the central or local government to support the improvement of information technology through careful planning. Socio-economic and occupational aspects have been reflected in this very vulnerable cluster, and the impact of the increase in ICT will provide a positive value for community development. From the modelling results, the best cluster model is two clusters, which are categorized as high vulnerability and low vulnerability. For each cluster member who has a similarity or proximity to each other, there will be one cluster member.