Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.

---

The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative methode. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was be implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad."

"[Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di instansi pendidikan menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena perlu adanya kebijakan yang memberikan perlindungan kepada perokok pasif. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan KTR UI khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan KTR UI di FISIP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan KTR UI di FISIP. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan KTR UI di FISIP tidak berjalan baik disebabkan stakeholders tidak serius dalam menjalankan kebijakan ini. Diperlukan konsistensi dari pemimpin dalam penerapan sanksi kepada pelanggar dan peningkatan kerjasama dari seluruh warga FISIP. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan juga diperlukan agar mahasiswa mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan KTR UI.;The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.;The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy., The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.]"

"Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 perlu diterapkan oleh setiap masing-masing perusahaan guna mencegah dan melindungi para pekerja dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Salah satu perusahaan konstruksi ternama di Indonesia yang menerapkan SMK3 adalah PT Waskita Karya Persero Tbk. Pada penelitian ini lebih memfokuskan untuk meneliti penerapan SMK3 di Proyek Jalan Tol Becakayu. Proyek ini dipilih karena proyek ini telah menimbulkan tujuh korban dibandingkan proyek konstruksi lainnya. Teori yang digunakan sebagai operasionalisasi konsep pada penelitian ini adalah dari teori Mathis dan Jackson. Dalam penelitian skripsi ini digunakan pendekatan post positivist sebagai pendekatan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan data primer yaitu wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Waskita Karya Persero belum menerapkan SMK3 dengan baik, dimana terdapat beberapa subindikator yang belum terpenuhi, seperti kurangnya pengawasan dari safety patrol dan pelaksana lapangan untuk mengawasi pekerja secara optimal dan menyeluruh, pelatihan yang masih belum konsisten, masih kurangnya kedisiplinan dari pekerja dalam pemakaian APD dan pelanggaran lainnya. Dari kelalaian yang dilakukan oleh pekerja yang menjadi penyebab kecelakaan dapat terjadi.

---

Every organization is required to assure the implementation of the Occupational Health and Safety Management System OHSMS . One of Indonesia 39 s leading construction companies that has been applying OHSMS is PT Waskita Karya Persero Tbk.

This research focuses on the implementation of OHSMS in Becakayu Toll Road Project applied by PT Waskita Karya Persero Tbk. The research selected this project because the project has seven casualties, that are more compared to other construction projects. The theory used as the concept operationalization of Mathis and Jackson rsquo s theory.

The research uses post positivist approach as an approach with descriptive research type. It undertook data collection using primary data, i.e. interview with several resources and secondary data from literature study.

From the results of research, it can be concluded that PT Waskita Karya Persero has not implemented OHSMS well. There are still some unfulfilled subindicator, such as lack of supervision from safety patrol and field officers to supervise the workers optimally, training which still not consistent, lack of discipline from workers in the use of PPE and other violations. From negligence made by the worker who caused the accident may occur."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina Tingkat Nasional dalam peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan. Upaya-upaya yang dilakukan didasarkan pada Standar Pendidikan Usia Dini yang meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Untuk memenuhi standar tersebut, TK Negeri Pembina menerapkan strategi dari bidang sumber daya manusia, strategi manajemen pengelolaan dan strategi dalam bidang sarana dan prasarana. TK Negeri Pembina juga menghadapi berbagai macam hambatan dari pelaksanaan peningkatan kualitas yang diterapkan serta adanya manfaat yang bisa dirasakan baik bagi TK Negeri Pembina sendiri yaitu Kepala Sekolah, guru maupun staf tata usaha dan juga bagi anak didik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana informasi yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara yang didukung dari buku-buku dan studi kepustakaan. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur yang menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi yang diperlukan penulis.

---

This thesis discusses the efforts made by the TK Negeri Pembina Tingkat Nasional in improving the quality of education provided. Efforts are made based on Early Childhood Education Standards which include the achievement of developmental standards, educators and educational standards, content standards, and assessment processes, and standards of facilities and infrastructure, management and financing. To meet these standards, TK Negeri Pembina to implement the strategy of human resources, strategic management and strategic management in the areas of facilities and infrastructure. TK Negeri Pembina Tingkat Nasional also face numerous obstacles from the implementation of quality improvement is implemented and the benefits that can be felt both the TK Negeri Pembina itself is of State School Principals, teachers and administrative staff and also for students and the community. This study used a qualitative approach which is based on information obtained from interviews supported the results from the books and literary study. Interviews used a semi-structured interviews using an interview guide for authors explore the necessary information."

"Skripsi ini membahas mengenai hasil analisis efektivitas penerapan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan positivis dengan desain analisis data deskriptif kualitatif yang mana peneliti berusaha untuk memaparkan penerapan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian Negara. Hasil penelitian menyebutkan penerapan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian Negara efektif namun masih terdapat beberapa kendala dalam terciptanya standarisasi hasil ujian secara nasional, terciptanya penetapan standar nilai, dan terselenggaranya nilai prakiraan yang dilakukan oleh organisasi melalui evaluasi kinerja secara tertulis. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran bagi Badan Kepegawaian Negara adalah agar segera membuat kebijakan yang mengatur tentang standarisasi hasil ujian secara nasional.

---

The focus of this study is about the analysis of the effectiveness Implementation Computer Assisted Test (CAT) system in the competency-based selection of candidates for Civil Servant at National Civil Servant. This research is a positivist research with qualitative descriptive design, in which researcher try to describe the implementation of Computer Assisted Test (CAT) system in the competency-based selection for candidate civil servant at National Civil Servant.

The result stated that the implementation of this system (CAT) is effective, although there are still some obstacles in the creation of a standardization national test results, the creation of standard scored, and the organization made predictive value by annual performance evaluation report.

By looking at the results obtained, then the suggestion National Civil Servant is to immediately create a policy of the standardization national examination results."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."

"Skripsi ini membahas dasar pertimbangan penerbitan Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Form DGT, permasalahan yang timbul atas penerbitan Form DGT, dan penolakan Form DGT yang terjadi pada kasus yang di alami oleh PT MBI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif dengan design deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa penerbitan Form DGT adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan dan melindungi pihak Pemotong/Pemungut Pajak dari praktik treaty shopping. Namun hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Peraturan ini juga belum memenuhi prinsip kemudahan administrasi.

---

This thesis discusses the basic considerations in the issuance of Form DGT as a Certificate of Domicile, the problems arising on the issuance of Form DGT, DGT Form and rejection that occurs in the case experienced by PT MBI. This study used a qualitative approach, qualitative data analysis techniques with a descriptive design. Researchers concluded that the issuance of Form DGT is to facilitate the inspection process and protect the withholder tax payer from the treaty shopping. But this raises problems that occur in the field. However, this rule has result the problem in the implementations."

"Pembangunan suatu bangsa seperti Indonesia memerlukan aset pokok yang terpenting, yaitu sumber daya manusia. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana organisasi lain yang bersifat dinamis, BPPT menyelenggarakan program diklat bagi para pegawainya supaya selalu dapat mengikuti dinamika kemajuan teknologi yang perkembangannya berjalan dengan cepat, salah satu program pendidikan dan pelatihan itu adalah Diklatpim Tingkat IV yang berkaitan dengan pembentukan sosok awal pegawai negeri sipil dengan tingkat jabatan struktural eselon IV. Untuk mengetahui apakah program diklat tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya adalah dengan melakukan evaluasi pasca diklat, dimana pada instansi BPPT diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pengendalian mutu, karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang telah dicapai dan hasil tersebut dapat diketahui melalui evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan desktiptif, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon IV di lingkungan BPPT yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV pada tahun 2011, yaitu berjumlah 30 orang dan atasan langsung dari masing-masing peserta diklat. Hasil yang diperoleh dari evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendalakendala yang dihadapi.

---

Development of a nation like Indonesia needs that were important underlying asset, namely human resources. To obtain quality human resource, human resource development needed to be done through education and training. As with any other organization that is dynamic, BPPT education programs and training for its employees to always be able to follow the dynamics of technological progress whose development goes quickly, one of the education and training programs that are educational and leadership training level IV relating to the formation of the initial figure of an employee civil servants with the rank of an echelon IV tural structures.

To determine whether education and training programs it is in conformity with the planning and implementation is to conduct an evaluation of education and training post in which the agency was organized by work units BPPT Development Center, Education and Training. E valuation is part of quality control activities, because quality control is basically an attempt to improve and enhance the achievements and results can be discovered through the evaluation.

This study aims to analyze the evaluation of education and leadership training level IV In 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT. This type of research uses a quantitative approach based on objective descriptive where the research was conducted by questionnaire technique. The population in this study were all within the echelon IV BPPT who take part in education and leadership training Level IV in 2011, which amounted to 30 people and the direct supervisor of each participant. The results obtained from the evaluation of education and leadership training level IV in 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT has been running well, but there are still faced obstacles."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mereformasi birokrasi yaitu dengan pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini kurang berjalan lancar secara teknis. Kemudian secara substantif belum ada jaminan bahwa perbaikan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan sistem kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari internal Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan dan ketidaksesuaian peraturan yang digunakan dengan kondisi yang ada di unit tertentu.

---

This undergraduate thesis explain the implementation of the government policy in reforming the bureaucracy by the implementation of the moratorium civil Servants Recruitmen Policy in DKI Jakarta State. The results showed that the implementation of this policy didn’t works very well technically. Yet, in substantive there has not been a guarantee that this reconstruction has managed to give significant results in improvement HRD management in DKI Jakarta State. As for the supporting factors are come from the commitment from the internal unit of DKI Jakarta State to implement the policy. Meanwhile, the obstacle factors are the duration of policy was too short and the rules that were used are not suitable with the existing condition in some units."

"Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty, simplicity, dan neutrality. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan skema pembebasan PPnBM melalui SKB dan PPnBM memiliki pengadministrasian yang berbeda. Peraturan pengadministrasian SKB atau pengembalian telah terpapar secara jelas. Berdasarkan peraturan tersebut, SKB lebih mudah dibandingkan dengan pengembalian. Sedangkan dilihat dari netralitasnya, SKB atau pengembalian bersifat diskriminatif.

---

According to PP No 41/2013, exemption can be given to every sharing and import over public transport that is subjected to Luxury Tax, such as bus. The implementation of exemption over public transport in the terms of bus with small capacity can be given through two schemes, which is exemption letter or restitution. This thesis will analyze the implementation and the evaluationof implementation luxurry tax exemption over bus with three criteria in Principle of Good Tax Policies which is certainty, simplicity, and neutrality. The type of this research is qualitative- descriptive by using in-dept interview and literature study as data collection techniques.

The results showed that the implementation of exemption through exemption letter or restitution have different administration. The law describing exemption letter or restitution is clearly stated. Based on that law, exemption letter is easier to administer than restitution. Lastly, based on neutrality, both exemption letter or restitution are discriminatory."