Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Indonesia dalam negosiasi perdagangan bebas Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Asia Tenggara, yang dilihat dari perspektif UE. Pertanyaan pendahuluan dari penelitian ini adalah mengapa UE menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, pertanyaan penelitian utama dari tesis ini adalah mengapa Indonesia hanya menjadi negara keenam di Asia Tenggara yang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan UE dan bukan yang pertama. Metode penelitian tesis ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan studi kasus, dalam hal ini negosiasi perdagangan bebas UE-Asia Tenggara. Metode pengumpulan data utama menggunakan teknik studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Cross-Regionalism yang dikemukakan oleh Mireya Solís dan Saori N. Katada (2007). Faktor regional yang membuat UE melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) lintas kawasan antara lain kondisi ekonomi internal yang terpuruk; kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, terutama Tiongkok, yang menyaingi UE; kemajuan ekonomi dari keenam negara Asia Tenggara yang jauh lebih baik dari UE; kondisi perdagangan barang yang tidak menguntungkan dengan ASEAN; dan kebijakan politik UE. FTA lintas kawasan merupakan upaya UE untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, mencegah terjadinya pengalihan perdagangan (trade diversion), dan menjadi kekuatan normatif. Faktor regional yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi prioritas bagi UE adalah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina; hubungan ekonomi UE-Indonesia yang menurun; isu-isu keberlanjutan (sustainability); dan minimnya hubungan UE-Indonesia. Kemudian, motif yang memengaruhi UE untuk melakukan FTA lintas kawasan adalah motif pengaruh (leverage), yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai UE, sehingga terbentuk like-minded countries. Motif ekonomi dan motif pengaruh (leverage) merupakan alasan yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi mitra negosiasi FTA bilateral pertama dan hanya yang keenam. Tampaknya kedua alasan ini memengaruhi UE dalam penentuan mitra FTA, sedangkan motif keamanan dan diplomasi tidak memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa motif keamanan dan diplomasi (politik) diabaikan oleh UE. Dalam memilih mitra FTA, nilai-nilai yang diusung UE kalah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonominya. ......This thesis aims to analyze Indonesia's position in the Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union (EU) and Southeast Asian countries as seen from the EU's perspective. The preliminary question of this thesis is why the EU negotiated FTAs with Southeast Asian countries. Meanwhile, the primary research question is why Indonesia became the sixth country in Southeast Asia to negotiate a bilateral FTA with the EU instead of the first. The research method of this thesis is a qualitative analysis using a case study, which is the EU-Southeast Asia FTA negotiations. The majority of the data collected in this thesis is collected from books, articles, news pages, and official pages from related organizations. To answer the research question, the researcher uses Cross-Regionalism theory put forward by Mireya Solís and Saori N. Katada (2007). Regional factors that have led the EU to conduct cross-regional FTA ​​are internal economic slump; the emergence of new economic powers, notably China, that rival the EU; economic improvement of the six Southeast Asian countries which is much better than the EU; unfavorable trade in goods with ASEAN; and EU political policy. Cross-regional FTA is EU's effort to improve its economic condition, prevent trade diversion, and become a normative power. Regional factors that have caused Indonesia not to become a priority for the EU are Indonesia's economic condition that was no better than Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, and the Philippines; the decline of EU-Indonesia economic relation; sustainability issues; and the lack of EU-Indonesia relation. Furthermore, the motive that influences the EU to conduct cross-regional FTA ​​is leverage motive, namely to promote EU values, so that like-minded countries are formed. Economic motive and leverage motive were the reasons why Indonesia was not the first and only the sixth bilateral FTA negotiating partner. It seems that both of these reasons influenced the EU in determining its FTA partners, while security and diplomacy motives did not influence the EU. This shows that security and diplomacy (politics) motives were disregarded by the EU. In choosing FTA partners, the values promoted by the EU lose out when it comes to its economic interests.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis bentuk upaya Interpol dalam pemberantasan isu penyelundupan narkoba di Indonesia dengan usaha kerja sama. Dengan menggunakan metode tracing, peneliti mengambil konsep Rezim Internasionaldalam melihat bagaimana rezim membentuk usaha serta upaya Indonesia dalammenangani kasus penyelundupan narkoba. Penelitian ini berkontribusi padaperluasan dan pendalaman teori rezim internasional dengan memperdalam tigavariabel utama menurut Stephen D. Krasner yaitu Kepentingan Negara, KekuatanPolitik, serta Norma dan Prinsip. Melihat variabel analisis, hasil akhir daripenelitian ini menegaskan bahwa kerja sama dalam rezim membangun danmempengaruhi bentuk penanganan konsisten yang dipilih oleh Indonesia terkait isupenyelundupan narkoba agar lebih “tertata” dan menjadi alasan Indonesia untukmemperkuat kerja sama taraf internasional. Ini merupakan hasil akhir dari strukturrezim yang dikaitkan antara tiga variabel inti dan menghasilkan perilaku negarayang dalam hal ini; pilihan langkah menangani isu penyelundupan narkoba. Hal inididorong dengan bentuk murni dari narkoba sebagai salah satu isu kejahatantransnasional yang tidak mementingkan peran perbatasan negara dan menuntutkerja sama antar negara. ......This study analyzes Interpol's effort in eradicating drug trafficking cases in Indonesia by means of cooperation. Employing tracing method, the author adopt the concept of International Regime by Krasner and its three variables, i.e. national interest (egoistic self-interest), Political Power, and Norms and Principles in investigating how a regime shape Indonesia's efforts in handling drug trafficking cases. The result affirms that cooperation within regime helps to nurture and influence Indonesia's consistency and organized method in handling drug trafficking cases. This also serves as the reason why Indonesia chooses to strengthen international cooperation in drug trafficking issues. Moreover, the research also justifies that the cooperation is the byproduct of regime structure with three main variables; therefore, resulting in state's behavior, in this case, Indonesia's choice of action in handling drug trafficking cases. Further, Indonesia's action is also justified considering that the nature of drug trafficking as a transnational crime issue that goes beyond nation's border and demands intergovernmental cooperation.

Abstrak :
Sebagai dampak dari meningkatnya ketergantungan (interdependensi) dan upaya untuk menciptakan keterhubungan (interkonektivitas) yang didorong oleh dinamika internasional sebagai dampak dari globalisasi, membuat ASEAN berupaya menjawab tantangan integrasi tersebut dengan merumuskan Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC). Dokumen tersebut berisi mengenai rumusan kompilasi proyek-proyek prioritas yang dianggap esensial bagi konektivitas intra-ASEAN menjadi suatu komunitas tunggal. Akan tetapi dalam proses implementasinya, proyek-proyek prioritas Master Plan on ASEAN Connectivity tersebut menghadapi berbagai macam hambatan atau barriers. Satu-satunya strategi yang dapat terimplementasikan adalah strategi Energy Interconnection yang memuat gagasan proyek Sarawak-West Kalimantan Interconnection. Penelitian ini mencoba menganalisis penyebab mengapa strategi tersebut dapat mencapai implementasinya menggunakan pendekatan aktor-aktor ayng terlibat dalam gagasan tersebut. Dengan berdasarkan teori Contested Regionalism oleh Toby Carroll dan Benjamin Sovacool, tesis ini berusaha menganalisis kontestasi yang terjadi antar aktor yang terlibat demi mencapai kepentingannya sehingga dapat menjadi jawaban atas keberhasilan suatu gagasan kerja sama regional. ......As an impact of increasing interdependence and efforts to create interconnection driven by international dynamics as a result of globalization, ASEAN has sought to answer the challenges of integration by formulating the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC). The document contains the formulation of compilation of priority projects which are considered essential for intra-ASEAN connectivity into a single community. However, in the process of implementation, the priority projects of the Master Plan on ASEAN Connectivity face various obstacles or barriers. The only strategy that can be implemented is the Energy Interconnection strategy that contains the ideas of the Sarawak-West Kalimantan Interconnection project. This study tries to analyze the causes of why the strategy can achieve its implementation using the approach of actors involved in the idea. Based on the theory of Contested Regionalism by Toby Carroll and Benjamin Sovacool, this thesis attempts to analyze the contestation that occurs between the actors involved in order to achieve their interests so that they can be the answer to the success of a regional cooperation idea.

Abstrak :
ABSTRAK
Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG) melambangkan pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, tidak banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi respons Indonesia tentang internasionalisasi konflik Papua Barat, lebih khusus dari perspektif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemisahan diri dan pencegahan pengakuan entitas Papua Barat di ranah internasional oleh Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan konsep kontra-pemisahan & pengakuan yang pendekatannya berasal dari perspektif liberalisme. Penelitian ini menemukan bahwa kegigihan dalam melindungi integritas nasionalnya dan banyaknya diplomasi yang dilakukan adalah kunci dari kurangnya dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Papua Barat. Selain itu, tidak adanya dukungan dari negara-negara kekuatan utama meningkatkan peluang keberhasilan bagi Indonesia dalam mencegah pengakuan internasional terhadap entitas de facto.

---

ABSTRACT
The status of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as an observer in the Melanesian Spearhead Group (MSG) symbolizes international recognition from Melanesian countries. Based on a literature review, not much research has tried to explore Indonesia's response to the internationalization of the West Papua conflict, more specifically from an Indonesian perspective. This study aims to analyze the process of secession and prevention of recognition of West Papuan entities in the international sphere by Indonesia. To analyze this phenomenon, the author uses the concept of counter-separation & recognition whose approach is derived from the perspective of liberalism. This research found that persistence in protecting its national integrity and the amount of diplomacy undertaken is the key to the lack of international support given to West Papuan entities. In addition, the lack of support from major power countries increases the chances of success for Indonesia in preventing international recognition of de facto entities.

Abstrak :
Diversifikasi merupakan salah satu opsi strategi dalam pengadaan senjata suatu negara. Strategi ini menjadi ‘jalan tengah’ bagi negara yang belum mampu mencapai derajat kemandirian, tetapi ingin terlepas dari ketergantungan total. Berbagai negara telah melakukan berbagai macam diversifikasi dengan berbagai alasan. Namun, menjadi menarik untuk melihat kasus Indonesia yang tetap melanggengkan diversifikasi meskipun embargo yang menjadi penyebab awal diversifikasi telah dicabut. Penelitian ini membahas faktor pendorong Indonesia menerapkan strategi diversifikasi negara pemasok dalam pengadaan alutsista tahun 2006 hingga 2018 melalui pendekatan bureaucratic politics model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persaingan antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pengadaan alutsista. Persaingan aktor ini melahirkan berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakan dan keputusan mereka dalam proses pembuatan kebijakan yang berujung pada terjadinya diversifikasi negara pemasok alutsista sebagai keluaran dari proses politik ini. Sehingga, kemudian terlihat bahwa penerapan strategi diversifikasi negara pemasok alutsista membawa berbagai permasalahan dan berujung pada ketidakefektifan pengadaan alutsista. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan diversifikasi pengadaan alutsista untuk menyiapkan strategi pengadaan alutsista yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. ......Diversification is one of the strategic options in the arms procurement. This strategy has been believed as a "middle way" for a state that has not been able to achieve a degree of independence, but wants to get rid a total dependence on arms import. Many states have diversified its arms procurement for various reasons. However, it is interesting to see the case of Indonesia which continues to perpetuate diversification even though the embargo that was the initial cause of diversification has been lifted. This study discusses the Indonesia’s driving factors to keep on diversifying supplier countries in its arms procurement rom 2006 to 2018 through the bureaucratic politics model approach. This study uses a qualitative approach with an explanative design. The results of this study conclude that there is competition between actors with an interest in the making of arms procurement policies. The competition of these actors sets in some factors towards their actions and decisions in the policy-making process, which leads to the diversification of the arms supplier countries as a result of this political process. Thus, it appears that the implementation of a diversification strategy brings many problems and leads to ineffective arms procurement. Therefore, the results of this study suggest the government to review the implementation of the arms supplier countries’ diversification to prepare a more effective and efficient arms procurement strategy in the future.

Abstrak :
Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mendorong interkoneksi di abad 21. Perkembangan teknologi ini mendorong digitalisasi ekonomi, atau yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Sejak pertama kali dibahas pada tahun 1990an, ekonomi digital terus berkembang secara praktis, maupun akademis melalui literatur-literatur yang membahasnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi digital dilihat dalam ilmu Hubungan Internasional? Dengan menggunakan perspektif ilmu HI, penulis mengkaji literatur-literatur yang membahas ekonomi digital. Penulis berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan fenomena hubungan internasional yang  berpengaruh pada pergeseran peran aktor internasional, serta menciptakan dimensi baru dalam tata kelola global.Di era ekonomi digital, muncul aktor-aktor non negara yang memainkan peranan penting, hingga pada titik tertentu bersaing dengan negara dalam mengatur tata kelola. Ekonomi digital juga bersifat multidimensional, karena berdampak pada berbagai sektor. Pertama, memunculkan jenis pasar baru seperti e-commercedi sektor ekonomi. Kedua, mendorong e-government sebagai dampak di sektor politik. Ketiga, memunculkan isu keamanan cyber di sektor keamanan. Terakhir, di sektor pembangunan global, muncul dimensi baru, yakni pertimbangan aspek digital dalam pembangunan berkelanjutan. .......Globalization and the development of information and communication technology are two things which encourage interconnection in the 21^stcentury. Technological developments encourage economic digitalization, or what is commonly referred to as the digital economy. Since it’s first discussed during the 1990s, digital economy has been developing practically, as well as academically through the literatures. This paper aims to answer the following question: how is the digital economy seen in International Relations? Using IR perspective, this writing examines some of the literatures about digital economy. Digital economy is an international relations phenomenon which influences the shifting role of international actors, and creates a new dimension in global governance. In this era, the role of non-state actors emerge – to some extent – compete with the state in regulating governance. The digital economy is also multidimensional, as it affects various sectors. First, in the economy sector, it creates new types of markets, such as e-commerce. Second, in the politics, digital transformation enables e-government for the state. Third, in the security sector, it raises concern towards cybersecurity. Fourth, in the global development sector, a new dimension emerges, namely the consideration of digital aspects in sustainable development.