Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAir adalah kebutuhan dasar kehidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan dampak perubahan iklim menyebabkan banyak kota menghadapi masalah ketersediaan air. Semarang adalah kota level kedua di Indonesia yang menghadapi masalah ketahanan air. Terancamnya ketahanan air Kota Semarang disebabkan oleh kondisi geologi, litologi batuan, dan geomorfologi wilayah. Sebagai kota pesisir, Semarang menghadapi dampak perubahan iklim. Berdasar kondisi tersebut maka upaya pemanfaatan metode pemanenan air hujan seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air, sehingga dapat meningkatkan ketahanan air Kota Semarang. Namun, penerapan sistem pemanenan air hujan di Kota Semarang kurang berhasil, sehingga perlu dikaji penyebabnya. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik non-parametrik memanfaatkan data kuesioner. Penelitian ini menghasilkan tiga hal. Yang pertama tingkat penerimaan masyarakat Kota Semarang terhadap penerapan pemanenan air hujan secara umum berada pada level rendah hingga sedang, dengan wilayah penerimaan paling tinggi berada di wilayah Semarang Tengah. Hasil kedua menunjukkan bahwa semakin kearah selatan, curah hujan semakin tinggi dan jika dikaitkan dengan potensi pemanenan air hujan maka wilayah Semarang Tengah memiliki potensi pemanenan air hujan paling baik. Hasil ketiga adalah, model sosio-spasial berdasar tujuh parameter, mampu menggambarkan distribusi tingkat kemauan masyarakat untuk menerapkan pemanenan air hujan dengan akurasi model mencapai 89,69 .

---

ABSTRACTWater is a basic necessity of life. Population growth and climate change effects have caused many cities to face water supply problem. Semarang categorized as a second level city in Indonesia. Water security threat in Semarang City is due to its geological condition, lithology, and geomorphology of the region. As a coastal city, Semarang also faces climate change impacts. Rainwater harvesting methods should be utilized as an alternative to support water needs fulfillment hence improving water security condition. Currently, implementation of rainwater harvesting system in Semarang City has not yet successful and lead to questions on this research. The method used in this research is non parametric statistical method using questionnaire. This research has three results first, the level of Semarang City public acceptance of rainwater harvesting application in general is at low to moderate levels, with the highest reception area in Central Semarang second, towards the southern area of the city, rainfall is higher and if it is associated with the potential of rainwater harvesting, Central Semarang region has the best rainwater harvesting potential and third, the socio spatial model based on seven parameters that able to describe the distribution of community willingness to apply rainwater harvesting has yield to 89.69 model accuracy. "

"Fokus dari disertasi ini adalah memodelkan interaksi antara guna lahan, transportasi, dan lingkungan dalam meningkatkan dan mengatur kualitas perkotaan. Salah satu konsep untuk menggabungkan ketiga aspek tersebut adalah Pembangunan Berorientasi Transit, yaitu konsep pengaturan pertumbuhan ruang pada koridor transit dengan ciri-ciri guna lahan campuran, kompak, kemudahan untuk berjalan kaki, dan pembangunan yang difokuskan di sekitar kawasan transit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun konsep pengaturan pembangunan perkotaan yang fokus pada konsep TOD ramah lingkungan. Penelitian ini mengusulkan tapak ekologis, emisi karbon, dan daya dukung ruang terbuka hijau sebagai indikator pembangunan perkotaan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis guna lahan perkotaan dengan SIG, analisis transportasi, dan memprediksi skenario-skenario kebijakan pembangunan dengan menggunakan system dynamics. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemuatan konsep pembangunan berorientasi transit menjadi penting, tidak hanya untuk merestrukturisasi pertumbuhan guna lahan perkotaan secara efektif, atau meningkatkan penggunaan moda transportasi publik, namun juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

---

The focus of this study is the modelling of interaction between land use, transportation, and environment in improving and managing urban quality. One of the concepts to integrate those three aspects is Transit Oriented Development (TOD). It is a concept of managing urban growth in transit corridor with the characteristics of mixed land use, compact, walking-distance, and development focused around public transit area. The purpose of this study is to build a concept for managing urban development with the focus of green TOD concept.

This study proposes ecological footprint, carbon emission, and green open space carrying capacity as sustainable urban development indicators. The methods applied for this research consist of urban land use analysis using GIS, transport analysis, and forecasting the development scenarios using system dynamics.

The simulation result reveals that the introduction of transit oriented development concept is of importance not only for restructuring urban land use growth effectively or regaining the modal share of public transport but also improving the urban environment quality."

"ABSTRAKEkolabel perikanan tumbuh dan berkembang sebagai instrumen pasar bagi makanan laut yang berkelanjutan dengan sertifikat yang paling populer adalah Marine Stewardship Council MSC . Perkembangan sertifikasi MSC yang agresif menyisakan sejumlah persoalan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia antara lain tingginya biaya sertifikasi dan persyaratan yang sangat berat. MSC dianggap tidak mempertimbangkan dukungan dan opini dari pemangku kepentingan di Indonesia khususnya nelayan skala kecil. Beberapa pihak melihat bahwa MSC tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena MSC tidak mematuhi salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu secar sosial dapat diterima dan mulai mengusulkan alternatif lain seperti ekolabel nasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat penerimaan para pemangku kepentingan di Indonesia terhadap sertifikat MSC serta pilihan skema ekolabel perikanan yang terbaik bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Metode Analytical Hierarchy Process AHP digunakan untuk menentukan prioritas model ekolabel perikanan yang dipilih oleh responden pakar. Hasil dari metode AHP ini kemudian dikonfirmasi melalui panel responden dengan menggunakan metode Delphi. Variabel yang digunakan adalah: kesiapan regulasi, dukungan pemerintah, dukungan swasta, dukungan lembaga swadaya masyarakat LSM dan dukungan dari nelayan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dipilih oleh responden sebagai aspek terpenting dan skema ekolabel nasional dipilih sebagai pilihan responden untuk kasus Indonesia.

---

ABSTRACTSeafood Ecolabels have grown and developed as a market measurement for sustainable seafood with the most popular one is Marine Stewardship Council MSC . Nevertheless, MSC faces immense challenges in developing countries such as Indonesia because of some issues such as high costs and high requirement. MSC also did not consider the support from stakeholders in Indonesia particularly small scale fishermen. Some parties view that MSC could not being implemented in Indonesia because MSC are disobey one principle of sustainable development which is socially acceptable. They start to propose for national ecolabels. This research aims to find how the level of acceptance of the MSC in Indonesia including the most acceptable certificates from the stakeholder rsquo s perspective. This study uses a mixed method approach. Analytical Hierarchy Process AHP is used to determine the priority of seafood ecolabels chosen by the expert respondents. The results of AHP confirmed by a panel of respondents using the Delphi method. The variables employed include support from government, private sector, fishermen and national NGO. The result shows that MSC could not be implemented in Indonesia. The result also provides that national seafood ecolabels is the best option for Indonesia from the stakeholders rsquo perspective "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengembangkan model mobilitas perkotaan karbon rendah berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan kota berkelanjutan. Penelitian ini unik dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada keterkaitan antara faktor ekonomi, penduduk, perilaku perjalanan, konsumsi energi dan emisi CO2 secara sistematik dan integralistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan permodelan melalui beberapa tahapan, yaitu menganalisis karakteristik transportasi Kota Jakarta saat ini, menganalisis kausalitas antara variabel penelitian dengan Granger-causality dan permodelan mitigasi gas rumah kaca GRK di daerah perkotaan berbasis System Dynamics SD . Penelitian ini menghasilkan model yang dapat digunakan untuk menguji dampak kebijakan dan perencanaan penghematan energi serta penurunan emisi sektor transportasi melalui pergeseran moda angkutan pribadi ke transportasi massal. Lima skenario transportasi perkotaan karbon rendah telah diuji dengan model, yaitu skenario business as usual BAU , pembatasan usia kendaraan, peralihan moda ke transportasi umum mass rapid transit MRT dan light rapid transit LRT , elektrifikasi bus rapid transit BRT , dan skenario gabungan comprehensive policy . Berdasarkan skenario business as usual BAU , emisi CO2 yang diproyeksikan dari sektor transportasi pada tahun 2030 di kota megapolitan Jakarta mencapai 43,68 MtonCO2; kontributor utama adalah mobil pribadi yang menghasilkan emisi 25,99 MtonCO2, diikuti oleh motor 12,54 MtonCO2 dan bus 5,15 MtonCO2. Penurunan emisi CO2 pada tahun 2030 sebesar 30 hanya dapat dicapai dengan strategi intervensi komprehensif. Mendorong kebijakan yang berorientasi pada angkutan umum emisi rendah, membatasi pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi, mengurangi jarak tempuh kendaraan adalah solusi yang mungkin untuk mengurangi emisi CO2.

---

ABSTRACTThis study aims to develop sustainable low carbon urban mobility models as part of sustainable urban development. This study is unique with a quantitative approach that focuses on the linkages between economic factors, population, travel behaviour, energy consumption and CO2 emissions systematically and comprehensively. This study uses a modelling approach through several stages, i.e. analysing the characteristics of Jakarta 39 s current transportation, analysing the causality between research variables with Granger causality test and GHG mitigation modelling in urban areas based on System Dynamics SD . This research results model that can be used to test the impact of policy and energy saving planning and the reduction of transport sector emissions through the shift of private transport mode to mass transportation. Five low carbon urban transport scenarios have been tested with models, namely business as usual BAU scenarios, vehicle age restrictions, modal transitions to mass rapid transit MRT and light rapid transit LRT public transport, bus rapid transit BRT electrification, and combined scenarios comprehensive policy . Under the business as usual BAU scenario, CO2 emissions from the transport sector by 2030 in the megapolitan city of Jakarta projected to 43.68 MtonCO2 Main contributor is private cars that produce 25.99 MtonCO2 emissions, followed by motorcyles 12.54 MtonCO2 and buses 5.15 MtonCO2. A 30 reduction of CO2 emissions by 2030 can only be achieved with a comprehensive intervention strategy. Encouraging policies that are oriented towards low emissions public transport, limiting the growth of private vehicle ownership, reducing vehicle mileage is a possible solution for reducing CO2 emissions"

"ABSTRAKKebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya air; pemanfaatan air untuk sumber energi, dan sumber pangan; analisis manfaat dan biaya Kebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan.

---

ABSTRACTWater demand increases with population growth. Population growth has been consequences on the use of land for residence, and gardening, as well as the use of water for daily necessities or energy. Utilization of this water covers areas from the upstream, middle, and downstream watershed. Utilization of water to meet the needs of this life provides benefits, such as increasing the income of the community through irrigation of rice fields, or as an energy source through micro hydro power plant. Water utilization needs assessment. The assessment of water utilization is done using economic valuation. Valuation in watersheds is the first important step taken as a policy to increase investment for natural water resources protection. This policy can be used as a basis for payment of environmental services so that the management of watershed environmental services for the benefit of the general public and national economy can be more optimal. The management of water resources not only refers to the economic aspect but also links to the level of community participation. The management of water resources in the case of watersheds usage of Musi is still relative limited in this research involves the community with its participation. Based on the results of benefit and cost analysis and community participation, one could consider whether the resource management in this case the water resources in sustainable. The results of benefit and cost analysis of the impact of water utilization have been found that sustainable water resource management with a net present value greater than zero and a ratio of benefits and costs greater than one. Community participation in water resources management is in the level of participation using Arnstein Theory. Based on the calculation of net present value and benefit and cost ratio, participation community on the resource management in this dissertation is sustainable. "