Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"Tahun 2010, Pemerintah Indonesia membentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yakni anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund guna menjamin keberlangsungan program pendidikan generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP menyelenggarakan program beasiswa dengan misi “mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia”. Hingga tahun 2017, penerima beasiswa LPDP sebanyak 18.466 orang. Dalam pelaksanaannya, ada ketidakjelasan antara target dan kinerja outcomes program beasiswa LPDP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana rumusan target dan kinerja outcomes program beasiswa LPDP dengan model Targeting Outcomes of Program (TOP). Paradigma penelitiannya adalah postpositivisme dengan metode kualitatif untuk menggali rumusan target (program development) dan menilai kinerjanya (program performance). Ada 2 kesimpulan dari penelitian: (1) LPDP belum memiliki rumusan target outcomes yang jelas; dan (2) kinerja outcomes program belum selaras dengan amanah intergenerational equity dan misinya. Untuk itu, ada 4 saran penyempurnaan program beasiswa LPDP ke depan: (1) penyusunan vision study tentang kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berbasis daerah/wilayah, industri, profesi, dan keilmuan di Indonesia; (2) pengembangan program beasiswa untuk strata pertama (diploma ataupun sarjana) terintegrasi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pengembangan pinjaman pendidikan;     (3) berkolaborasi dengan kementerian/lembaga pengelola program sejenis serta sektor industri; (4) penyesuaian standar biaya hidup dan mekanisme pembayarannya.

---

In 2010, the Government of Indonesia established the National Education Development Fund (DPPN), the education budget allocated for the endowment funds to ensure the continuation of the next generation education program as an intergenerational equity managed by the Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP organizes scholarship programs with the mission of "preparing future leaders and professionals of Indonesia". Until 2017, there were 18,466 LPDP scholarship recipients. In its implementation, there is a lack of clarity between the target and outcomes of the LPDP scholarship program outcomes. This study aims to see how the target formulation and outcomes of LPDP scholarship program outcomes with the Targeting Outcomes of Program (TOP) model. The research paradigm is postpositivism with qualitative methods to explore program development and assess its performance (program performance). There are 2 conclusions from the research: (1) LPDP does not have clear formulation of target outcomes; and (2) outcomes of program outcomes have not been aligned with the mandate of intergenerational equity and its mission. There are 4 suggestions for improving the LPDP scholarship program in the future: (1) the preparation of a vision study on the needs of developing human resources based on regions / regions, industries, professions, and science in Indonesia; (2) development of scholarship programs for the first strata (diploma or undergraduate) integrated with the Smart Indonesia Program (PIP) and the development of educational loans; (3) collaborating with ministries / institutions of similar program management and industry sectors; (4) adjusting the standard of living costs and the payment mechanism."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"Tesis ini menganalisis dinamika kolaborasi yang terjadi di dalam Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. Dinamika kolaborasi di dalam multi-stakeholder group (MSG) yang merupakan unsur inti EITI penting dianalisis untuk melihat bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan untuk mengatasi persoalan kebijakan publik (wicked problem). Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif milik Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Interaksi antar aktor dari arus informasi dan komunikasi juga dianalisis menggunakan metode analisis jejaring sosial melalui ukuran kepadatan jaringan dan sentralitas. Hasil penelitian menemukan dinamika kolaborasi secara prinsip telah dijalankan di dalam EITI Indonesia. Namun, terdapat tantangan pada dimensi principled engagement akibat sering bergantinya personil dalam MSG, kondisi itu menciptakan lapisan (layering) aktor yang aktif dalam berkolaborasi. Temuan faktor-faktor yang mempengaruhi collaboration dynamics, terjadi pada variabel system context dalam sub-dimensi policy and legal framework soal kedudukan payung hukum EITI penting dalam memberikan legitimasi platform tersebut. Pada variabel drivers, sub-dimensi initiating leadership merupakan kunci dari keberlangsungan pelaksanaan EITI terutama pada saat proses terjadinya transisi akibat perubahan payung hukum. Temuan pengukuran SNA menunjukan kepadatan jaringan yang rendah akibat kolaborasi hanya terjadi pada ruang formal. Hasil ukuran sentralitas menunjukan temuan yang hampir sama di semua ukuran dimana Sekretariat EITI dan Ketua Eksekutif EITI memiliki peringkat tertinggi, yang berarti keduanya berperan sentral dalam arus informasi dan komunikasi di dalam MSG EITI Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antar aktor dalam berkolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan payung hukum dan aturan main untuk meningkatkan partisipasi aktor-aktor MSG dan juga mendorong peningkatan interaksi secara substansial yang bergantung pada pertemuan formal.

---

This thesis analyzes the dynamics of collaboration within Indonesia's Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI). The dynamics of collaboration inside the multi-stakeholder group (MSG), a vital component of the EITI, must be examined to understand how collaborative governance is applied in solving public policy challenges (wicked problems). This study uses Emerson and Nabatchi's (2015) collaborative governance theory as an analytical tool to examine the dynamics and factors that influence collaboration dynamics. Interactions between actors from the flow of information and communication were also analyzed using social network analysis (SNA) methods through network density and centrality measures. The research results found that the dynamics collaboration in principle has been carried out in EITI Indonesia. However, there is a challenge in the principled engagement dimension due to frequent changes in MSG personnel, which creates layers of actors actively collaborating. The findings of the factors that influence collaboration dynamics occur in the system context variable in the sub-dimension of policy and legal framework regarding the position of the EITI regulation, which is essential in giving legitimacy to the platform. In the drivers variable, the initiating leadership sub-dimensional is the key to the sustainability of EITI implementation, especially during the transition process due to changes in the legal framework. The findings of measuring centrality through the SNA generally show almost the same results, where the EITI Secretariat and the EITI Executive Chair have the highest-ranking roles, which means that both are central in the flow of information and communication within the EITI Indonesia MSG. This condition results in an imbalance between actors in collaborating. This research recommends strengthening the legal framework and rules of the game to increase the participation of MSG actors and encourage substantially increased interaction that relies on formal meetings."

"Upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis pada masa pandemi COVID-19 merupakan langkah yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan industrial di Kota Depok untuk menangani permasalahan hubungan industrial. Terdapat 3 permasalahan hubungan industrial yang sering terjadi di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan yang menjadi fokus kelembagaan hubungan industrial yaitu, pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya), upah minimum, dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Proses menangani 3 permasalahan hubungan industrial dengan melakukan dialog kepada seluruh anggota untuk membuat rekomendasi yang tepat untuk diteruskan kepada Walikota dan menjadi acuan bagi seluruh pekerja dan pengusaha di Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai sekunder, serta teknik analisis data kualitatif induktif. Hasil penelitian ini yaitu upaya kelembagaan hubungan industrial Kota Depok secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya dalam menangani kendala pembayaran THR yaitu melakukan pengawasan pada perusahaan yang bermasalah membayar THR, dan membuka posko pengaduan THR. Upaya dalam pemberian upah minum yaitu, memberikan kepastian hukum kepada perusahaan, memberikan apresiasi berupa relaksasi cost pembayaran pajak air tanah, dan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, upaya dalam menangani PHK dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi kepada pekerja. Namun upaya yang dilaksanakan perlu dioptimalkan oleh kelembagaan hubungan industrial di Kota Depok yaitu belum mengaplikasikan bidang teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di tengah pandemi COVID-19. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu membuat website pengaduan THR secara online, memberikan pelatihan pada bidang teknologi, memberikan sanksi pidana dan denda membayar sejumlah uang bagi perushaan yang tidak taat aturan pemerintah, dan mengadakan rapat lebih intens untuk membahas permasalahan hubungan industrial.

---

The industrial relations institutional efforts of Depok City to create harmonious industrial relations during the COVID-19 pandemic are steps taken by industrial relations actors in Depok City to deal with industrial relations problems. There are 3 industrial relations problems that often occur in the midst of the COVID-19 pandemic. The problems that become the focus of industrial relations institutions are the payment of THR (Tunjangan Hari Raya), minimum wages, and layoffs (Termination of Employment). The process of dealing with 3 industrial relations issues by holding a dialogue with all members to make appropriate recommendations which will be forwarded to the Mayor and become a reference for all workers and employers in Depok City. The purpose of this study is to analyze the efforts of Depok City's industrial relations institutions in creating harmonious industrial relations during the COVID-19 pandemic. This research approach is qualitative with in-depth interview data collection techniques as primary data and literature study as secondary, as well as inductive qualitative data analysis techniques. The result of this research is that the industrial relations institutional efforts of Depok City in general have been able to be implemented well. Efforts to deal with THR payment constraints are to supervise companies that have problems paying THR, and open a THR complaint post. Efforts in providing drinking wages include providing legal certainty to companies, giving appreciation in the form of relaxing the cost of paying groundwater taxes, and providing Wage Subsidy Assistance (BSU). In addition, efforts to deal with layoffs are carried out by providing training and competency tests to workers. However, the efforts carried out need to be optimized by the industrial relations institution in Depok City, which has not yet applied the technology field to solve industrial relations problems in the midst of the COVID-19 pandemic. Recommendations that can be given are making an online THR complaint website, providing training in the field of technology, providing criminal sanctions and fines paying a sum of money for companies that do not comply with government regulations, and holding more intense meetings to discuss industrial relations issues."

"Pelayanan publik pada dasarnya hal yang penting untuk dilakukan karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal, khususnya pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pelayanan lembaga pelatihan kerja. Untuk mewujudkan tujuan dari lembaga pelatihan kerja, pelayanan pelaksanaan lembaga pelatihan kerja harus berkualitas. Salah satu lembaga pelatihan kerja yang sekaligus menjadi objek penelitian ini adalah PPKD Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelatihan kerja di PPKD Jakarta Timur yang spesifiknya adalah pada jenis pelatihan reguler PPKD Jakarta Timur dengan menggunakan service quality in skills training institute model milik Ibrahim, Rahman, dan Yasin (2014). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Teknik pengumpulan kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner (survei) kepada peserta pelatihan PPKD Jakarta Timur angkatan 1 tahun 2024 dengan jumlah 170 responden, sedangkan untuk teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam. Temuan dari penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas pelatihan reguler di PPKD Jakarta Timur baik karena kelima dimensi yang diteliti sudah memenuhi kategori baik. Namun demikian, hasil baik dengan beberapa catatan karena terdapat adanya hambatan atau permasalahan.

---

Public services are fundamentally important as they are aimed at fulfilling the needs of the community. However, the provision of public services in Indonesia is still not optimal, especially services provided to improve the quality of human resources such as training institution services. To achieve the goals of training institutions, the implementation of training institution services must be of high quality. One of the training institutions that is also the object of this research is the East Jakarta Training Center (PPKD Jakarta Timur). This research aims to analyze the quality of training at PPKD Jakarta Timur, specifically focusing on the regular training provided by PPKD Jakarta Timur using the service quality in skills training institute model developed by Ibrahim, Rahman, and Yasin (2014). This research adopts a quantitative approach with both quantitative and qualitative data collection techniques (mixed methods). The quantitative data collection technique is carried out through the distribution of questionnaires (surveys) to the participants of PPKD Jakarta Timur's training class of the 2024 batch, totaling 170 respondents, while qualitative data collection is done through in-depth interviews. The findings of this research indicate that the quality of regular training at PPKD Jakarta Timur is good because all five dimensions studied meet the criteria for good quality. However, there are still some notes to be made as there are barriers or problems present."