Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 - 2006 sebagai pilot projek bentuk KPP Pratama. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembentukan dua KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO) pada tahun 2002.Penelitian ini menggunakan metode panel data yang diregresikan menggunakan Eviews. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal. Analisa vertikal dilakukan dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2005 dan 2006 dengan hasil sebelum melaksanakan modernisasi pada tahun 2003- 2004. Selain itu analisa horizontal dengan cara membandingan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 2005 - 2006 dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya pada tahun yang sama.Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan sebelum melaksanakan modernisasi. Kebijakan tersebut berpengaruh pada tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan menurunkan rasio belanja barang terhadap total belanja.Selain itu hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempunyai hubungan positip terhadap kenaikkan realisasi penerimaan pada Kanwil DJP Jakarta. Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan administrasi perpajakan selanjutnya.

---

The main objective this research is to assess the tax influence on tax administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a fiirther implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002.

This research is use the panel data method that regressed with Eviews. It has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis. Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before modemisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year.

Some finding from this researchare as follow: (i) the implementation of tax administration policy at KPP i n Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn’t have a significant influences to increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and post of modemisation. That policy influences to the hihg expense ratio to total expense and reducing the operational expense ratio to total expense.

One the other hand, the level oftax compliance level and salary expense ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue. While operational expense ratio has a negative relationship to the realization of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue.

The result could be used as a base to analyse the further tax administrations policy."

"Tesis ini meneliti tentang pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia diantara tahun 2001-2006. Jenis pajak yang diteliti ialah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Metode yang digunakan ialah menghitung elastisitas dan buoyancy pajak daerah terhadap PDRB dan basis pajaknya serta elastisitas basis pajak terhadap PDRB. Hal ini untuk melihat faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap petumbuhan penerimaan apakah pertumbuhan basis pajak atau peningkatan kinerja pemungut pajak. Faktor lainnya yang diperhitungkan ialah adanya kebijakan diskresi yang mempengaruhi penerimaan yaitu perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah provinsi tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto. Meskipun demikian pertumbuhan itu lebih disebabkan oleh pertumbuhan basis pajaknya ketimbang peningkatan kinerja pemungut pajak. Perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh positif hanya terhadap pertumbuhan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu nilai elastisitas dan buoyancy juga bervariasi antar wilayah dan antar provinsi.

---

This thesis studies the growth of provincial government tax revenue in Indonesia between 2001 and 2006. Types of lax examined here are motor vehicle tax, motor vehicle ownership transfer excise, motor vehicle gasoline tax, and underground and surface water acquiring and using tax. The metfaod used is estimating the tax bases and regional income elasticity and buoyancy of tax revenue and also regional income elasticity of tax bases. It is implemented to find which feetor is more decisive to the revenue growth weather the growth of tax bases or the increase of fiseus performance. Other faetor analyze here is the revenue influential diseretionary change which is the amendment of local tax and retribution law. The result of this research is that the growth of provincial govemment tax revenue is faster than gross domestic produet However the growth is more influenced by the tax bases than the fiseus performance that it should be. The amendment is positively correlated only to the growth of motor vehicle gasoline tax. Elasticity and buoyancy variation is occurred inter region and province."

"Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself."

"Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

---

This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue."

"Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir.Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

---

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005.From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production.From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk membuat model peramalan ekonometrika statis dan dinamis dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi untuk merencanakan, meramalkan dan memantau (realisasi) penerimaan PPN. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel-variabel yang signifikan secara model yang mempengaruhi baseline penerimaan PPN adalah konsumsi dalam negeri lag 1, pertumbuhan ekonomi lag 1, dan harga jual inyak mentah Indonesia (ICP)."

"Tesis ini membahas estimasi pengukuran upaya pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel tahun 2000 ? 2008. Penelitian ini membahas pengukuran kapasitas pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode regresi yang dinilai sama dengan nilai hasil regresinya (harapannya), sedangkan upaya PAD adalah rasio antara realisasi dibagi dengan nilai harapannya tersebut. Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan, maka interpretasi terhadap model tersebut adalah sekitar 89,27 persen Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh persamaan dalam penelitian ini dengan kontribusi tersbesar adalah dari sektor pertanian . Sedangkan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat sebagian besar telah lebih dari 100%.

---

This thesis describes the measurement of estimated revenue collection efforts (PAD) district governments in West Java using panel data analysis of 2000 - 2008. This study discusses the measurement of revenue capacity by using regression methods assessed the same as the value of regression results (expectations), while the effort is the ratio between the actual revenue divided by the value of these expectations. By considering the model equation that has been generated, then the interpretation of the model accounted for about 89.27 percent capacity PAD District in West Java Province can be described by the equation in this study with the largest contribution is from the agricultural sector. While efforts PAD District in West Java Province has been largely more than 100%."

"[Transfer dari pemerintah pusat merupakan salah sumber pendapatan bagipemerintah daerah. Peningkatan transfer tak bersyarat akan memiliki efek yangsama terhadap belanja daerah seperti peningkatan pendapatan masyarakat.Namun, kenyataannya transfer tak bersyarat memiliki stimulus yang lebih besarapabila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat atau yang disebut denganflypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya flypaper effectberdasarkan jenis belanja (operasi dan modal) serta berdasarkan fungsinya diIndonesia. Melalui analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota diIndonesia, terbukti bahwa flypaper effect terjadi pada belanja operasi dan modal,serta masing-masing belanja berdasarkan fungsinya., Intergovernmental transfers can affect the level of local expenditures. Empiricalstudies indicate that lump sum grants have more stimulative effect on the level ofpublic expenditures than local private income, which is termed as the flypapereffect. This study aims to analyze flypaper effect on operation and capitalexpenditure and on each categorical expenditures in Indonesia. Usingmunicipalities panel data regression, we find a positive flypaper effect atoperation, capital expenditure, and for each categorical expenditures.]"

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan infrastruktur transportasidengan permintaan pariwisata internasional provinsi di Indonesia. Menggunakananalisis regresi data panel 33 provinsi di Indonesia sepanjang periode 2004-2012ditemukan bahwa infrastruktur jalan tidak signifikan mempengaruhi kunjunganwisatawan asing karena daya tarik wisata di provinsi tersebut cukup tinggi sehinggamampu menutupi kualitas jalan yang rendah. Sedangkan infrastruktur bandaraterbukti secara signifikan mendukung kunjungan wisatawan asing di provinsiprovinsidi Indonesia mengingat bentuk negara Indonesia merupakan negarakepulauan sehingga penting memiliki bandara yang memadai untuk menjembataniperpindahan antarpulau., This study aims to analyze the correlation between transportation infrastructure andinternational tourism demand in Indonesian provinces. Using panel data analysis of33 provinces in Indonesia for the period of 2004-2012, it is found that roadinfrastructure is not significant in affecting foreign tourist arrivals due to its strongtourist attraction so it is able to offset the low-quality road. Meanwhile airportinfrastructure is significant in supporting foreign tourist arrivals in Indonesianprovinces considering Indonesia is an archipelago so it is important to have capableairports in providing moving instruments between islands.]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertjuan untuk menganalisis efisiensi relatif unit pendidikan dilingkungan pusdiklat industri kementerian perindustrian dengan menggunakanmetode Data Envelopment Analysis (DEA). Obyek penelitian ini sebanyak 16Unit Pendidikan dalam periode 2012 ? 2014. Variabel input yang digunakan yaiturasio tenaga pendidik per peserta didik, jumlah kelas, dan anggaran. Sedangkanvariabel outputnya yaitu prosentase serapan lulusan dan jumlah kontrakkerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012 ? 2014terdapat 6 (enam) Unit Pendidikan yang konsisten efisien pada periode 3 tahuntersebut. Sedangkan Unit Pendidikan yang konsisten In-Efisien terdapat 5 (lima)unit pendidikan. Penyebab inefisiensi yang terjadi pada Unit Pendidikan dilingkungan Pusdiklat Industri yang paling bertanggungjawab berurut-urut adalahvariabel rasio tenaga pendidik per peserta didik kemudian variabel anggaran danyang terakhir yaitu variabel jumlah kelas.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the relative efficiency of Educational Institution inCenter of Industrial Education and Training Ministry of Industry by usingEnvelopment Analysis (DEA) method. The object of this study were 16Educational Institution in the period of 2012 ? 2014. The input variables used areratio of teacher with students , number of classes , and budget. The outputvariables is the the number of graduates are absorbed by the industry and numberof contracts with the company. The results showed that during the period 2012 -2014 there were only 6 Educational Institution are consistent efficiently. Andthere were 5 Educational Institution that consistent In-efficient. The main cause ofinefficiency that occur in that educational institution is the ratio of teacher withstudents, establishment of a budget ceiling that is too large and the number ofclasses."