Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 - 2006 sebagai pilot projek bentuk KPP Pratama. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembentukan dua KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO) pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode panel data yang diregresikan menggunakan Eviews. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal. Analisa vertikal dilakukan dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2005 dan 2006 dengan hasil sebelum melaksanakan modernisasi pada tahun 2003- 2004. Selain itu analisa horizontal dengan cara membandingan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 2005 - 2006 dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya pada tahun yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan sebelum melaksanakan modernisasi. Kebijakan tersebut berpengaruh pada tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan menurunkan rasio belanja barang terhadap total belanja. Selain itu hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempunyai hubungan positip terhadap kenaikkan realisasi penerimaan pada Kanwil DJP Jakarta. Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan administrasi perpajakan selanjutnya. ......The main objective this research is to assess the tax influence on tax administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a fiirther implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002. This research is use the panel data method that regressed with Eviews. It has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis. Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before modemisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year. Some finding from this researchare as follow: (i) the implementation of tax administration policy at KPP i n Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn’t have a significant influences to increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and post of modemisation. That policy influences to the hihg expense ratio to total expense and reducing the operational expense ratio to total expense. One the other hand, the level oftax compliance level and salary expense ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue. While operational expense ratio has a negative relationship to the realization of Kanwil DJP Jakarta Pusat’s tax revenue. The result could be used as a base to analyse the further tax administrations policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis efisiensi relatif unit pendidikan di lingkungan pusdiklat industri kementerian perindustrian dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Obyek penelitian ini sebanyak 16 Unit Pendidikan dalam periode 2012 ? 2014. Variabel input yang digunakan yaitu rasio tenaga pendidik per peserta didik, jumlah kelas, dan anggaran. Sedangkan variabel outputnya yaitu prosentase serapan lulusan dan jumlah kontrak kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2012 ? 2014 terdapat 6 (enam) Unit Pendidikan yang konsisten efisien pada periode 3 tahun tersebut. Sedangkan Unit Pendidikan yang konsisten In-Efisien terdapat 5 (lima) unit pendidikan. Penyebab inefisiensi yang terjadi pada Unit Pendidikan di lingkungan Pusdiklat Industri yang paling bertanggungjawab berurut-urut adalah variabel rasio tenaga pendidik per peserta didik kemudian variabel anggaran dan yang terakhir yaitu variabel jumlah kelas.

---

ABSTRACT
This study aimed to analyze the relative efficiency of Educational Institution in Center of Industrial Education and Training Ministry of Industry by using Envelopment Analysis (DEA) method. The object of this study were 16 Educational Institution in the period of 2012 ? 2014. The input variables used are ratio of teacher with students , number of classes , and budget. The output variables is the the number of graduates are absorbed by the industry and number of contracts with the company. The results showed that during the period 2012 - 2014 there were only 6 Educational Institution are consistent efficiently. And there were 5 Educational Institution that consistent In-efficient. The main cause of inefficiency that occur in that educational institution is the ratio of teacher with students, establishment of a budget ceiling that is too large and the number of classes.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan tata ruang dan wilayah Kabupaten Badung membagi pengembangan wilayah menjadi beberapa wilayah yaitu Wilayah Badung Utara dan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian, sedangkan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan. Kegiatan pariwisata di Wilayah Badung Selatan terpusat pada kawasan pariwisata Kuta, Tuban, dan Nusa Dua. Kondisi ini menyebabkan perbedaan nilai lahan pada seluruh wilayah Badung, dimana lahan di kawasan pariwisata dan sekitarnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada di lokasi lainnya. Tulisan ini bertujuan mengamati pengaruh antara jarak dari kawasan pariwisata terhadap nilai tanah di seluruh Kabupaten Badung. Asumsi yang digunakan adalah jarak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tanah yang besumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang terdiri dari 245 bidang tanah. Hasil analisis secara signifikan menunjukkan hubungan negatif antara jarak ke kawasan pariwisata dan nilai tanah. Kondisi infrastruktur juga digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Hasilnya, infrastruktur jalan secara signifikan berpengaruh terhadap nilai tanah.

---

ABSTRACT
Urban land use policies of Badung Regency divide the development of the region into several areas called North Badung and Central Badung Region which is the main function as agriculture area, while South Badung Region is focused as tourism area. Tourism activities in South Badung Region are mainly centered on Kuta, Tuban, and Nusa Dua. The difference activities between those area, leads to the difference land value in all areas of Badung, where the land value in or near the tourism area are higher than other location. This paper aims to observe the effect of distance from tourism area to land value in all Badung Regency. The assumption is that dictance has a negative effect and significant to land value. This study was using data source from Land Office of Badung Regency which consist of 245 land plots. The result of the analysis, distance from tourism area have negative relation and significant to the land value. Infrastructure is also used as factor that affects land value. The result shows that road infrastructure is significant in affecting the land value.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian. ...... This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia diantara tahun 2001-2006. Jenis pajak yang diteliti ialah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Metode yang digunakan ialah menghitung elastisitas dan buoyancy pajak daerah terhadap PDRB dan basis pajaknya serta elastisitas basis pajak terhadap PDRB. Hal ini untuk melihat faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap petumbuhan penerimaan apakah pertumbuhan basis pajak atau peningkatan kinerja pemungut pajak. Faktor lainnya yang diperhitungkan ialah adanya kebijakan diskresi yang mempengaruhi penerimaan yaitu perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah provinsi tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto. Meskipun demikian pertumbuhan itu lebih disebabkan oleh pertumbuhan basis pajaknya ketimbang peningkatan kinerja pemungut pajak. Perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh positif hanya terhadap pertumbuhan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu nilai elastisitas dan buoyancy juga bervariasi antar wilayah dan antar provinsi. ......This thesis studies the growth of provincial government tax revenue in Indonesia between 2001 and 2006. Types of lax examined here are motor vehicle tax, motor vehicle ownership transfer excise, motor vehicle gasoline tax, and underground and surface water acquiring and using tax. The metfaod used is estimating the tax bases and regional income elasticity and buoyancy of tax revenue and also regional income elasticity of tax bases. It is implemented to find which feetor is more decisive to the revenue growth weather the growth of tax bases or the increase of fiseus performance. Other faetor analyze here is the revenue influential diseretionary change which is the amendment of local tax and retribution law. The result of this research is that the growth of provincial govemment tax revenue is faster than gross domestic produet However the growth is more influenced by the tax bases than the fiseus performance that it should be. The amendment is positively correlated only to the growth of motor vehicle gasoline tax. Elasticity and buoyancy variation is occurred inter region and province.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat. ......This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir. Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

---

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005. From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production. From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk membuat model peramalan ekonometrika statis dan dinamis dengan menggunakan variabel-variabel makroekonomi untuk merencanakan, meramalkan dan memantau (realisasi) penerimaan PPN. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel-variabel yang signifikan secara model yang mempengaruhi baseline penerimaan PPN adalah konsumsi dalam negeri lag 1, pertumbuhan ekonomi lag 1, dan harga jual inyak mentah Indonesia (ICP).

Abstrak :
[Transfer dari pemerintah pusat merupakan salah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Peningkatan transfer tak bersyarat akan memiliki efek yang sama terhadap belanja daerah seperti peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, kenyataannya transfer tak bersyarat memiliki stimulus yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat atau yang disebut dengan flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya flypaper effect berdasarkan jenis belanja (operasi dan modal) serta berdasarkan fungsinya di Indonesia. Melalui analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia, terbukti bahwa flypaper effect terjadi pada belanja operasi dan modal, serta masing-masing belanja berdasarkan fungsinya., Intergovernmental transfers can affect the level of local expenditures. Empirical studies indicate that lump sum grants have more stimulative effect on the level of public expenditures than local private income, which is termed as the flypaper effect. This study aims to analyze flypaper effect on operation and capital expenditure and on each categorical expenditures in Indonesia. Using municipalities panel data regression, we find a positive flypaper effect at operation, capital expenditure, and for each categorical expenditures.]