Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang hak atas tanah bersamanya berada diatas tanah Hak Pengelolaan, dengan analisa kasus Apartemen Mangga Dua Court yang dalam hal ini para pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun baru mengetahui status tanah bersama dari Apartemen yang mereka miliki adalah Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan bukan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara. Digunakan metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul pada saat para pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari Apartemen Mangga Dua Court akan memperpanjang hak atas tanah bersamanya, dan dalam proses perpanjangan hak tersebut, mereka diwajibkan untuk mendapatkan Rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan dengan membayar Uang Pemasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dari Uang Pemasukan yang dibayarkan kepada Negara. Pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari Apartemen Mangga Dua Court yang diwakili oleh Perhimpunan Penghuninya mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan telah mendapatkan Putusannya. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan antara rumah susun yang tanah bersamanya berada diatas tanah Negara dengan rumah susun yang tanah bersamanya berada diatas tanah Hak Pengelolaan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka pembangunan rumah susun yang yang tanah bersamanya berada diatas tanah Hak Pengelolaan dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tanah bersamanya berada diatas tanah Hak Pengelolaan.

---

ABSTRACT

This thesis deals with legal protection for the Holder of Ownership Right on Apartment Unit whose Joint Land Rights is upon the Land having the status of Management Rights, with a case analysis of Mangga Dua Court Apartment which in this case the Holders of Ownership Right on Apartment Unit has recently known the Joint Land status of Apartment is Building Rights on the Land having the status of Management Rights instead of Building Rights upon the State Land. Bibliographical research method is applied with the purpose of problem finding which then heading toward a research to resolve the problem (problem solution). The problem arises when the Holders of Ownership Right on Apartment Unit of Mangga Dua Court Apartment extend their Joint Land Rights, and during the process of said rights extension, and in the process of the right renewal, they are obliged to get a recommendation from the Management Right owner by paying revenue money which mounted bigger than Revenue Money that are paid for the government. The Holders of Ownership Right on Apartment Unit of Mangga Dua Court Apartment who was represented by its Occupants Association filed a civil suit to the District Court of Central Jakarta under Case Number 205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst and has obtained its Verdict. This research deals with the difference between Apartment whose Joint Land is on the State Land and Apartment which Joint Land is on Land having the status of Management Rights, the matters that must be taken into consideration within the framework of building Apartment whose Joint land is on Land having the status of Management Rights and legal protection for the Holder of Ownership Right on Apartment Unit whose Joint land is on land having the status of Management Rights."

"Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target dan menghasilkan keuntungan sangatlah bergantung dari inisiatif dari perusahaan tersebut untuk mampu mengatur semua kinerja perusahaan dengan baik dalam wujud Good Corporate Governance. Dalam mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance tersebut timbul berbagai hambatan dilapangan yang secara garis besarnya dapat dikategorikan berupa hambatan yang bersifat aktual dan potensial, hambatan yang bersifat personal maupun impersonal serta hambatan yang bersifat individual dan organisasional.Untuk itu perlu adanya tekad perusahaan untuk mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan dalam standar kerja perusahaan demi menciptakan kinerja perusahaan yang berkinerja baik, efektif, efisien serta mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan membuat uraian secara jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini implementasi serta hambatan dalam penerapan Good Corporate Governance.

---

The success of company in achieving a target and generate profit depend on attentive of company to able adjusting all company progress with accurate in actualize Good Corporate Governance.In order to actualize code of Good Corporate Governance raise many inhibition which in capitulation categorized like inhibition that actual and potential, inhibition that personal although impersonal and inhibition that individual and organizational.On behalf of it need availability of company willpower to implement Good Corporate Governance's code that transparancy, accountability, responsibility, independency and fairness of company operating standard procedure to make good company progress, efective, eficient also able to make profit for company.In arranging this thesis, writer use research method that analytical descriptive with make description and systematic about object to analized for get the precise in this case about implementation and inhibition to applying Good Corporate Governance."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum.

---

PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act."

"Anak yang dirawat di ICU cenderung mengalami malnutrisi sejak masuk atau selama perawatan yang dapat memperberat penyakit dasar, memperpanjang lama rawat serta meningkatkan mortalitas. Baik underfeeding atapun overfeeding dapat terjadi di ICU Anak selama perawatan. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang, menggunakan data rekam medis. Selama 3 bulan penelitian. didapatkan 45 subjek penelitian. Dari 45 data pasien didapatkan 127 peresepan untuk menilai keseuaian peresepan dengan pemberian nutrisi pada pasien. Pemberian nutrisi pada pasien yang dirawat di ICU Anak merupakan hal yang sangat penting. Perlu perhitungan kebutuhan nutrisi yang cermat, pemberian nutrisi tepat yang sesuai kebutuhan pasien agar tidak terjadi malnutrisi yang lebih berat lagi.

---

Children admitted to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) are at risk for poor and potentially worsening nutritional status, a factor that further increases comorbidities and complications, prolongs the hospital stay, increases cost and increases mortality. Both underfeeding and overfeeding are prevalent in PICU and may result in large energy imbalance. This was cross sectional study design, with 3 month consecutive sampling in PICU which met 45 patients as the subject and 127 prescription of nutrition. Nutrition support therapies in PICU is very important .Adequate nutrition therapy is essential to improve nutrition outcomes in critically ill children."

"Latar Belakang: Tujuan penelitian untuk melihat neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) pada pasien sepsis. Dimana NGAL merupakan biomarker yang dini untuk acute kidney injury (AKI). Metode Penelitian Penelitian kualitatif dengan desain uji diagnostik Pengambilan sampel secara cross sectional dan consecutive sampling pada 50 orang anak yang sepsis yang terdiri dari 28 sepsis, 22 sepsis berat di ruang rawat intensif anak di RS. Ciptomangunkusomo Jakarta dan RS.Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hasil: Kadar NGAL urin pada pasien sepsis berat lebih tinggi dibandingkan sepsis. Nilai sensitifitas NGAL urin 100% dan spesifisitas 63,63%. NGAL urin meningkat lebih dulu bila dibandingkan dengan kreatinin serum. Kesimpulan NGAL dapat dipakai sebagai petanda dini terjadinya AKI.

---

Introduction: The aim of this study to observe the neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) in pediatric sepsis. From previous study NGAL was early biomarker for AKI. Methods. This study is a qualitative study for diagnostic test. Sample was collected by cross sectional and consecutive sampling on 50 sepsis children, consist of 28 sepsis, 22 severe sepsis in pediatric intensive care unit Ciptomangunkusomo Hospital Jakarta and Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar.

Result: The value of urinary NGAL in severe sepsis is higher than sepsis. The Sensitivity and specificity is 100% and 63,63% this study suggest that urinary NGAL increase earlier than serum creatinine. Conclusion. Therefore urinary NGAL can be used as early biomarker for AKI."

"Malnutrisi sering ditemukan pada anak dengan pasca pembedahan dan berhubungan dengan luaran sepsis atau infeksi luka operasi. Penelitian observasional analitik ini bertujuan mengetahui pengaruh malnutrisi terhadap luaran pasien pasca pembedahan dengan mengukur penurunan kadar RBP pada hari pertama dan kelima pasca pembedahan. Dilakukan pengukuran kadar RBP, kortisol, CRP pada hari pertama dan kelima pasca pembedahan, luaran infeksi dinilai berdasarkan skor ASEPSIS. Hasil penelitiaan ini menunjukkan penurunan RBP, peningkatan CRP, usia dan skor ASA berturut-turut memberikan risiko 4,4;3,3;1,2 dan 1,3 kali terjadinya infeksi luka operasi pada pasien pasca pembedahan mayor, namun tidak didapatkan perbedaan yang bermakna.

---

Malnutrition is often found in children with post-surgery and associated with poor outcomes such as sepsis or surgical wound infections. This analytic observational study aims to determine the effects of malnutrition on the outcomes of patients after surgery by measuring the decrease in Retinol Binding Protein (RBP) levels on the first and fifth day post-surgery. We measured levels of RBP, cortisol, CRP in the first and fifth day post-surgery and infection outcomes were evaluated according to ASEPSIS score. The results of this study showed a decrease in RBP, an increase in CRP, age and ASA score consecutively provide risk 4.4; 3.3, 1.2 and 1.3 times for occurrence of surgical wound infections in patients after major surgery, but there were no statistically differences."

"Malnutrisi sering ditemukan pada pasien pasca bedah dan berhubungan dengan penurunan fungsi otot, respirasi, imun serta terganggunya penyembuhan luka. Penelitian observasional analitik ini bertujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi status nutrisi akut pascabedah. Dilakukan pemeriksaan kadar retinol binding protein (RBP) hari ke-1 dan ke-5 pasca bedah sebagai indikator status nutrisi akut. Asupan nutrisi dan prosentasenya terhadap resting energy expenditure (REE) diukur tiap hari. Dilakukan pemeriksaan kortisol dan C-reactive protein (CRP) sebagai marker respons inflamasi. Dari 35 subyek penelitian sesuai kriteria inklusi disimpulkan kadar RBP hari ke-1, kortisol dan CRP berpengaruh terhadap status nutrisi akut pascabedah.

---

Malnutrition is common in postoperative patients and is associated with decreased muscle function, respiratory, immune and disruption of wound healing. This analytic observational study aims to determine the factors that affect the nutritional status of acute post operative patients. We examined the levels of retinol binding protein (RBP) on day 1 and 5 post-operative as an indicator of acute nutritional status. Nutrient intake was calculated for each day and the percentage from resting energy expenditure (REE). We also examined cortisol and C-reactive protein (CRP) as markers of inflammatory response. Of the 35 study subjects who met the inclusion criteria, we can conclude that RBP levels, cortisol and CRP in day 1 are indicators of acute post-operative malnutrition"

"Kandidemia menjadi salah satu masalah di PICU karena angka kejadiannya meningkat setiap tahun dan angka kematian yang tinggi, memperpanjang masa rawat di rumah sakit. Sampai saat ini data epidemiologi pada anak masih terbatas.Tujuan: Mengetahui epidemiologi kandidemia di PICU RSCM. Metode: Penelitian retrospektif dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo dengan mencatat data rekam medis pasien anak dengan diagnosis kandidemia periode 1 januari 2013 sampai 31 Desember 2014.Hasil: Didapatkan 32 kejadian kandidemia dalam kurun waktu pengambilan data. Median usia pasien adalah 12,8 bulan, 57,7% berjenis kelamin laki-laki. Status gizi pasien sebagian besar mengalami gizi kurang. Sebanyak 69,2% merupakan kasus bedah dan 30,8% pasien non bedah. Penggunaan steroid sebanyak 11,5%. Selama perawatan di PICU, sebanyak 96,2% pasien menggunakan ETT, 100% pasien menggunakan kateter vena sentral dan kateter urin. Pasien yang menggunakan antibiotika >15 hari sebanyak 80,8%. Median skor awal PELOD adalah 12. Median waktu pemberian anti jamur 15,8 hari perawatan di PICU. Luaran hidup adalah 65,4% dan mati 34,6%. Rerata lama perawatan PICU adalah 25,8 hari. Penyakit yang mendasari pasien dirawat di PICU terdiri dari 7,7% infeksi saluran pernapasan, 3,8% infeksi sistem saraf, 19,2% syok sepsis, 3,8% pascabedah kepala leher, 11,5% pasca bedah dada, dan 53,8 pasca bedah abdomen. Rerata lama penggunaan ETT 10,04 hari, rerata lama penggunaan kateter vena sentral 15,65 hari, dan rerata lama penggunaan kateter urin 11,15 hari. Jenis kandida terbanyak sebagai penyebab kandidemia adalah kandida parapsilosis. Sebanyak 76,8% pasien mendapatkan lebih dari dua antibiotika sebelum mendapatkan anti jamur.Simpulan: Kejadian kandidemia serupa dengan negara berkembang lainnya dan ditemukan meningkat pada pasien dengan karakteristik status gizi kurang, pasien pascabedah, penggunaan alat medis invasif, dan penggunaan antibiotika > 15 hari.

---

Candidemia has become an important problem in PICU because the incidence has dramatically increased every year and with a high mortality rate as well as high health care costs. To date epidemiological data in children is limited.Objective: to know the epidemiology of candidemia in PICU RSCMMethods: A retrospective study was conducted in Cipto Mangunkusumo general hospital with medical record data recorded diagnosis of septic shock in children period from 1 January 2013 to December 31, 2014.Results: A total of 32 candidemia events in the period of data collection. The median age of patients was 12.8 months, 57.7% male sex. Nutritional status of patients some of which have mild malnutrition. There were 69.2 % was the case surgery and 30.8 % of patients non surgery. Using of steroid was 11.5%. At the treatment in PICU, 96.2 % of patients used ett , 100 % of patients used catheter vein central and catheter urin. Patients that received antibiotics > 15 days was 80.8%. The median initial PELOD day care in the PICU was 12. Patients received antifungal when 15.8 days care in the PICU. The outer covering of life is 65.4 % and die 34.6 % . Lenght of PICU stays was25,8 days. The underlying diseases that required PICU were 7.7% respiratory infection, 3.8%, neurology infection, 19.2% septic shock, 3.8% post head and neck surgery, 11.5% post thorac surgery, and 53.8 post abdomen surgery. Rate length of using ETT was 10.04 days, CVC 15.65 days, urine catheter 11.15 days. The most isolated candida from blood culture was candida parapsilosis. There was 76.8% received > 2 antibiotics before antifungal injection.Conclusion: The incidens of candidemia was similar with other developing countries and found increased in patients with characteristic mild malnutrition, post surgical,using invasive medic al devices, and using antibiotics > 15 days."

"Pemberian hibah sering dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit berat, atau sakit hampir meninggal. Namun hibah seringkali menimbulkan konflik, apalagi jika objek hibah yang diberikan adalah tanah. Oleh karena itu proses pemberian hibah harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur agar peralihan hak melalui hibah menjadi sah. Ada persyaratan khusus mengenai hibah yang dilakukan jika hibah dilakukan pada saat pemberi hibah sakit. Dalam Pasal 213 KHI dijelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit mendekati kematian, hibah yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai status dan keabsahan objek tanah wakaf ketika pemberi hibah sakit dalam perkara Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS, dan menganalisis bagaimana parameter penyakit pemberi hibah yang menyebabkan hibah tidak sah dalam kasus Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menganalisis Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS mengenai sah tidaknya pemberian hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah sakit dan besarnya penyakit pemberi hibah sehingga hibah yang diberikan menjadi tidak sah. Pertama Jika pemberi hibah sakit, maka berdasarkan pasal 213 KHI mensyaratkan hibah disetujui oleh anak pemberi hibah. Sebelum proses pemberian hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pemberi hibah harus meminta persetujuan ahli warisnya yang berjumlah lima orang untuk dapat hadir dan memberikan persetujuan. Dengan persetujuan anak-anak Pemberi Hibah, telah terpenuhi syarat-syarat hibah dalam keadaan sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 213 KHI. Kedua dalam Pasal 213 KHI, syarat seseorang merupakan syarat tambahan dalam pemberian hibah, dimana jika seseorang mengalami sakit yang mendekati kematian, maka hibah tersebut wajib mendapat persetujuan dari ahli waris. Berdasarkan yurispudensi Nomor 225 K/Sip/1960 disebutkan bahwa hibah yang dilakukan oleh orang yang sehat jasmani tidak perlu persetujuan ahli waris. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki jiwa yang sehat, harus ada pernyataan kesehatan dari segi psikologis oleh dokter spesialis kejiwaan.

---

Giving grants is often done when the grantor is in a state of serious illness, or a near-death illness. However, grants often cause conflicts, especially if the object of the grant given is land. Therefore, the process of giving a grant must pay attention to the provisions that have been regulated so that the transfer of rights through the grant becomes legal. There are special requirements regarding grants made if the grants are made when the grantor is sick, in which case this is regulated in Article 213 KHI which explains that if a person is in a state of near-death illness, the grants to be made must obtain approval from the heirs of the grantor. The purpose of this research is to analyze the provisions of Islamic law regarding the status and validity of the donated land object when the grantor is sick in the case of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS, and to analyze how the parameters of the grantor's illness result in an invalid grant in the case of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS according to Islamic law. By using normative juridical research methods, this paper analyzes Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS. Regarding the legitimacy of giving grants made when the grantor is sick and the size of the grantor's illness so that the grant given becomes invalid. From the results of the research it can be concluded 1) If the grantor is sick, then based on article 213 KHI requires that the grant is approved by Grantor's children. Prior to the process of awarding grants by grantors to grantees. The grant giver must seek approval from his heirs, totaling five people, to be able to attend and give approval. With the approval of the Grant Giver's children, the conditions for grants in sickness have been fulfilled as stipulated in article 213 KHI. 2) In Article 213 KHI, a person's condition is an additional condition in granting grants, where if a person experiences an illness close to death, it is obligatory for the grant to obtain approval from the heirs. Based on Jurisprudence Number 225 K/Sip/1960 it is stated that grants made by people who are healthy in spirit do not require the approval of the heirs. In order to find out if someone has a healthy soul, there must be a statement of health from a psychological perspective by a psychiatric specialist."

"Jual beli tanah di Indonesia seharusnya tidak dilakukan dengan hanya berdasarkan bukti pembayaran berupa kwitasi, melainkan harus dilakukan dengan prinsip dan tata cara jual beli tanah yang berlaku. Jual beli tanah dalam hukum pertanahan nasional mengacu pada asas terang, tunai dan riil. Terang artinya dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang. Namun, tak jarang ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertipikat sekalipun dilakukan dengan hanya membuat secarik kertas tanda terima / kwitansi yang dibuat di bawah tangan tidak di hadapan Pejabat. Beberapa contoh jual beli hanya berdasarkan kwitansi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 tertanggal 16 Januari 2019, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2538 K/Pdt/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017, Putusan Mahkamah Agung RI No. 755 K/Pdt/2022 tertanggal 28 Maret 2022, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2433 K/Pdt/2017 tertanggal 5 Maret 2018, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2354 K/Pdt/2018 tertanggal 22 November 2018. Penelitian akan menganalisis jual beli hanya berdasarkan kwitansi ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, syarat keabsahan jual beli tanah di Indonesia masih terdapat perbedaan penilaian oleh Majelis Hakim yaitu terdapat putusan yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja sah, dan ada yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja tidak memenuhi syarat formil jual beli tanah, sehingga jual beli tidak sah

---

Sale and purchase of land in Indonesia should not be carried out solely on the basis of proof of payment in the form of a receipt, but must be carried out according to the principles and procedures for buying and selling land that apply. The sale and purchase of land in the national land law refers to the principle of clear and cash. Clear means made before an authorized official. However, it is not uncommon to find in social life, the sale and purchase of land even that land has been certified is carried out by simply making a piece of receipt / receipt made privately containing information that payment has been received for the purchase of a plot of land. Several example of buying and selling based only on receipts are contained in Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 dated 16 Januari 2019, No. 2538 K/Pdt/2020 dated 20 Oktober 2020, No. 312 K/Pdt/2017 dated 24 Mei 2017, No. 755 K/Pdt/2022 dated 28 Maret 2022, No. 2433 K/Pdt/2017 dated 5 Maret 2018, and No. 2354 K/Pdt/2018 dated 22 November 2018. This research method uses normative juridical research methods using secondary data from books and statutory regulations. Based on the research results, there are still differences in the requirements by the judges for the validity of land sales and purchases in Indonesia, namely that there are decisions that state that sales and purchases based on receipts only are valid, and there are those that state that sales and purchases based on receipts do not meet the formal requirements for land sales and purchases, so the sale and purchase invalid."