Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tesis ini menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan pengaturan sertifikasi kompetensi, pelaksaanan sertifikasi kompetensi dalam rangka peningkatan professionalitas pekerja dan pelaksaanaan pengaturan sertifikasi kompetensi berkaitan dengan professionalitas pekerja. Metode penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa beragamnya pengaturan berkaitan dengan sertifikasi kompetensi kemudian mengakibatkan ketidakpaduannya pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tataran implementasi. Salah satu masalah yang muncul adalah besarnya biaya sertifikasi kompetensi bahwa sertifikasi kompetensi bukan sebatas formalitas melainkan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis. Dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya. Dikarenakan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja pekerja tersebut harus mengikuti pelatihan bekerja dengan baik dan professional sehingga melalui sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan profesionalitas pekerja dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi seharusnya diwajibkan kepada pekerja serta wajib didukung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan dalam menghadapi persaingan global sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan oleh pekerja. ......The role of the government in providing competency certification to workers is needed by workers because of the importance of work competency certification as a means of increasing the competitiveness of the workforce in Indonesia. The competency certification system can be used as a means to improve the competitiveness of Indonesian workers so that they can compete with foreign workers as well as can be used as a means to increase industry appreciation for workers with certain competency qualifications. This thesis explains and analyzes related to competency certification arrangements, the implementation of competency certification in order to improve worker professionalism and the implementation of competency certification arrangements related to worker professionalism. The research method used in this thesis is a normative research method that refers to legal rules and regulations. The results of this thesis show that various arrangements related to competency certification then result in incompetency certification implementation at the implementation level. One of the problems that arises is the high cost of competency certification that competency certification is not just a formality but aims to improve business competence. With the certification of competence, workers understand the standards of doing a good job according to their fields. Because before getting a work competency certificate, these workers must attend training to work well and professionally so that through competency certification they can improve the professionalism of workers and can achieve the goals set by the company. The implementation of competency certification should be mandatory for workers and must be supported by the government through the National Professional Certification Agency and Professional Certification Bodies because in the face of global competition, competency certification is needed by workers.

Abstrak :
Pandemi covid-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menimbulakn berbagai dampak termasuk sektor ekonomi sehingga para pengusaha dan juga tenaga kerja secara tidak langsung terkena efek domino tersebut, sehingga banyak perusahaan mengambil kebijakan PHK, kebijakan merumahkan, dan pengurangan upah. Pekerja menjadi pihak yang rentan, karena kurangnya jaminan. Karenanya, tulisan ini hendak menganalisa bagaimana peraturan hukum dan juga peran serta pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 dengan membahas masalah pada tesis ini tentang perlindungan pemerintah kepada pekerja dan pengusaha di pandemi Covid-19 lalu peran BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan seharusnya program relaksasi iuran BPJamsostek berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis -normatif bersifat deskrptif. Hasil pembahasan sederhana yakni sebagai bentuk perlindungan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu dengan terbitnya PP No 49 Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja dan pengusaha sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah pandemi covid-19. Sebagai simpulan akhir, Indonesia harus kembali pada kultur kekeluargaan dan kebhinekaan sesuai falsafah Pancasila dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, telah menegaskan bila perekonomian Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi Pancasila. Karena itu, negara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat hadir untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban jaminan pekerja dan pengusaha. ......The Covid-19 pandemic is currently spreading around the world, including Indonesia, resulting in various impacts including the economic sector so that employers and also workers are indirectly affected by the domino effect, so many companies take layoff policies, layoff policies, and wage reductions. Workers become vulnerable parties, due to lack of guarantees. Therefore, this paper wants to analyze how the law regulations and also the government's participation in the covid-19 pandemic situation with the formulation of the problems in this thesis How is the government's protection for workers and employers in the Covid-19 pandemic; .What is the role of BP Social Security in providing protection for workers and employers in paying employment social security contributions; How should the BPJamsostek contribution relaxation program take place. This research uses a descriptive juridical-normative approach. The result of a simple discussion is as a form of protection for the payment of employment social security contributions, namely with the issuance of PP No. 49 of 2020 which is expected to provide employment social security protection to workers and employers while maintaining business continuity in the midst of the Covid-19 pandemic. As a final conclusion, Indonesia must return to a culture of family and diversity according to the philosophy of Pancasila in balancing the interests of workers and entrepreneurs. Article 33 paragraphs (1) and (4) of the 1945 Constitution, has emphasized that the Indonesian economy is family-based and based on Pancasila democracy. Therefore, the state and BPJS Ketenagakerjaan are expected to be present to unite and balance various interests by accommodating provisions related to the rights and obligations of guarantees for workers and employers.

Abstrak :
Ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak mengatur perihal batas masa waktu perundingan PKB sehingga memberikan keleluasaan waktu kepada pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja/serikat buruh dalam merundingkan PKB yang terbaik bagi semua pihak namun di sisi lain menyebabkan pemenuhan hak-hak pekerja dalam PKB yang baru saja disepakati justru berpengaruh akibat telah terpotong masa waktu perundingan PKB itu sendiri apabila dalam perundingan tidak mengalami kesepakatan. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Bahan penelitian dianalisis dengan metode analitis deskriptif dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan hukum. Ketentuan hak-hak pekerja PT Freeport Indonesia dan pokok-pokok permasalahan yang dirundingkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ke-21 PT Freeport Indonesia adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; Pph 21 atas THR dan PHK ditanggung perusahaan; kenaikan upah pekerja pratama dan kenaikan upah pekerja muda level 1-3; usia pensiun 57 tahun; dan masa berlaku PKB sejak tanggal 1 Oktober 2019. Implikasi masa perundingan perjanjian kerja bersama terhadap hak pekerja berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST adalah pelindungan hukum bagi hak pekerja menjadi terderogasi akibat masa perundingan PKB itu sendiri yang tidak ada kesepakatan. Ius constituendum terhadap ketentuan masa perundingan perjanjian kerja bersama dan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST adalah harus adanya batas waktu perundingan PKB; perlunya aturan pihak yang menolak anjuran mediasi harus mengambil upaya selanjutnya perihal penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan perlunya pertimbangan hakim perihal teori pelindungan hukum pada putusan. ......The provisions of the Collective Labor Agreement (CLA) do not stipulate the time limit for the CLA negotiations so as to provide flexibility of time for the company and the trade unions/labor unions in negotiating the best CLA for all parties but on the other hand it causes the fulfillment of worker’s rights in the CLA that is what had just been agreed had an effect because the time period for the CLA negotiations had been cut short if there was no agreement in the negotiations. This research uses normative juridical research with a case study approach. Research materials were analyzed by descriptive analytical method by collecting and analyzing legal materials. The provisions on the rights of PT Freeport Indonesia's workers and the main issues negotiated in the 21st Collective Labor Agreement of PT Freeport Indonesia are the demands for improving the welfare of workers/laborers; Pph 21 on THR and layoffs borne by the company; an increase in the wages of primary workers and an increase in the wages of young workers level 1-3; retirement age 57 years; and the validity period of the CLA is from October 1, 2019. The implication of the period of negotiating collective labor agreements on worker’s rights based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court Number 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST is legal protection for worker’s rights to be derogated as a result of During the CLA negotiation period, there was no agreement. The ius constituendum on the terms of the negotiation period for the collective bargaining agreement and the Industrial Relations Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST is that there must be a time limit for the CLA negotiations; the need for rules that parties who reject the suggestion of mediation must take further measures regarding the settlement of industrial relations disputes; and the need for judges' considerations regarding the theory of legal protection in decisions.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil. ......This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.
This thesis discusses the transfer of work relations within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of workers in accordance with Indonesian labor regulations. Then, it will be examined about outsourcing and the transfer of employment relationships. The discussion in this thesis is written based on the normative juridical method with a descriptive-analytical approach and uses secondary data. This research data collection technique uses document studies and also interviews with sources. The results of the study found that the transfer of employment relations will occur if there is a violation of laws and regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there is a violation of the provisions of outsourcing and there is uncertainty regarding the granting of workers' rights. To ensure the protection of workers' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and the transfer of employment relationships in more detail.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal. ......The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally.

Abstrak :
[Skripsi ini membahas tentang program Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan Pensiun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah program Jaminan Pensiun wajib dilaksanakan oleh tenaga kerja di sektor formal, bagi pekerja informal yang menginginkan mendapatkan Jaminan Pensiun maka secara pribadi bisa mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). ......This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK. , This thesis discusses the manpower pension fund program administered by the Financial Agency Pension Fund (DPLK) and the Mnapower Social Security Agency (BPJS) and carries out a legal analysis of the administration of the Pension Fund following the enactment of Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. This research has found that the Pension Fund program must be carried out by manpower in the formal sector, whereas informal workers that would like to subscribe to a pension fund may personally register themselves with the DPLK. ]