Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan pada saat berintegrasi dengan masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah yang diharapkan oleh narapidana untuk dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidana guna mengembangkan diri. Hak narapidana untuk mengembangkan diri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dilihat melalui indikator ketersediaan fasilitas serta program pengembangan diri yang diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya pihak lembaga pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas-fasilitas dimaksud melalui pengelompokan pada pos-pos kerja yang ada, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak semua narapidana dapat terserap. Ketersediaan program pengembangan diri dapat dikatakan relatif sudah tersedia, meskipun demikian pihak Lembaga pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Pelatihan kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, mint dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, sehingga biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang tidak diharapkan. Faktor penghambat lain yaitu lemahnya manajemen sumber daya manusia khususnya dalam fungsi kepemimpinan dan pengorganisasian.

---

Correctional institution is the last institution from criminal judicature system that based on Acts Republic of Indonesia Number 12 year 1995 about Institutional has function as reconstruction place for prison and pupil of institutional. Implemented reconstruction is attempted to adjust their desire, intelligent and necessity of prison. This is accepted in order to depelop them after they finish their punishment can obtain know-how such as skill and used ability when they enter into community.The main problem in this research is what accepted from prisoner so that it provide useful for correctional institution in attempt to right fulfillment to develop them. From obtained conclusion that lack of chance for prison at Class I Correctional Institution Sukamiskin Bandung to develop them during concerned with their phunisment progress. Prisoner right to develop them at Sukamiskin Correctional Institution cannot be fully fulfilled, viewed from facility infrastructure indicator as well as reconstruction program that provided by correctional institution internal line. In fact, they provided such facilities through work posts classification that exist, but insufficient to accommodate the prisoner, nevertheless correctional institution internal line not yet accommodate all development program concerned with their desire and intelligent and willing or inappropriately with situation and condition that they face. Training for them often not suitable with technology and skill so that ineffective where production cost exceeded their hope. Other factor is poor human resources management especially in leadership and organizational function."

"Rutan Jakarta Timur telah mengalami kelebihan daya tampung, dengan kapasitas 504 Orang, isi pada tanggal 26 Februari 2007 adalah 1590 orang (Telah mengalami kelebihan daya tampung ± 315,48%). Kondisi tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan yang kompleks diantaranya dalam kehidupan penghuni pria Rutan Jakarta Timur terdapat sub kultur tindak kekerasan terhadap tahanan baru anak pria yang terjadi turun temurun dan berlangsung secara terus menerus.Kekerasan terhadap tahanan baru anak pria dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang terjadi secara individual maupun kelompok. Faktor penyebabnya adalah kekerasan terhadap tahanan baru anak merupakan sub kultur Rutan dan merupakan proses prisonisasi, untuk mencari kekuasaan atau pengaruh, untuk mencari barang yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku, agar penghuni baru mengikuti aturan yang berlaku, upaya balas dendam atas perlakuan yang telah diterima oleh pelaku pada saat menjadi tahanan baru dan wujud rasa tidak suka terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kesusilaan.Menurut Penulis tindak kekerasan terhadap tahanan barn anak pria di Rutan Jakarta Timur dapat dicegah atau diminimalisir, pertama dengan pendekatan sosial meliputi kebijakan mengurangi jumlah isi, program asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, pembangunan Lapas atau Rutan baru, putusan hakim berupa tindakan penyerahan kembali ke orang tua, penyerahan ke Departemen Sosial, diskresi polisi terhadap kasus pelanggaran hukum yang pelakunya anak dan pemberlakuan bebas peredaran uang (BPU).Kedua pendekatan situasional dengan menggunakan teorinya Clarke menguraikan 16 tehnik dalam upaya untuk mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan, yang terbagi dalam empat kelompok besar yaitu (I) Increasing Perceived Effort, (2) Increasing Perceived Risk, (3) Reducing Anticipated Rewards, (1) Removing Excuses.

---

Rutan Jakarta Timur is over capacity., On February 26th 2007, there were 1.590 detainees, whereas the capacity is only for 504 detainees. It means the over is about 315,48%. From this situation, it appears some complex problems. For example, there is sub culture of violent of juvenile detainees. It happens hereditary and continuously.The kind of the violence is physically and mentally. It happens individually and or group. The cause factors of the violent on new juvenile detainees is a kind of sub culture of detention centre and the process of prisoners to get power or influence, then to get stiffs they can use the fulfil their needs, so that new detainees must follow their rules. Next, a kind of revenge of the action they get when they are being new detainees and the unlike expressing especially on the morality case.In the writer's opinion, the violent on new juvenile detainees in Rutan .Jakarta Timur can be prevented or minimized through some steps. Firstly, by using social approach, including policy to decrease capacity, assimilation program, conditional releasing, building new prison, judge 's decision to get them back to the parents, getting them into social rehabilitation, and police discretion on juvenile breaks law, free rim monetary (BPU).Secondly, situational approach by using Clarke's theory, it describes 16 techniques to decrease appearing chance of crime. It is divided into 4 large groups. They are (1) Increasing Perceived Effort, (2) Increasing Perceived Risk, (3) Reducing Anticipated Reward, (4) Removing Excuses."

"Tujuan dari pemidanaan saat ini pada intinya adalah pembinaan. Oleh karenanya yang harus dikedepankan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah aspek pembinaan. Namun dalam kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keamanan tidak kalah penting, dan bahkan sampai saat ini bisa dikatakan masih menjadi indikator keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu indikator kondisi aman Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak terjadi pelarian. Karena memang pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik bila keamanan tidak terjaga. Pikiran untuk melarikan diri boleh jadi ada pada setiap diri narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan ini merupakan hal yang manusiawi mengingat dibatasinya kemerdekaan untuk hidup bebas bagi narapidana. Kondisi seperti ini akan benar-benar menjadi sebuah usaha percobaan pelarian bila ada pemicunya. Penelitian terhadap studi kasus pelarian dalam Tesis ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Dan hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa Lapas ini mengalami over kapasitas. Dengan kondisi seperti ini, muncullah berbagai tekanan hidup yang berakar pada uang. Hal inilah yang menjadi penyebab seorang narapidana nekat melarikan diri. Untuk menumpas akar penyebab dilakukannya pelarian, diperlukan strategi pencegahan pelarian melalui pendekatan sosial. Sementara itu, upaya melarikan diri narapidana dilakukan ketika tersedia kondisi-kondisi yang mendukung untuk dilakukannya pelarian tersebut. Artinya terdapat sejumlah peluang yang sangat menguntungkan bagi narapidana untuk keluar dengan tidak sah dari dalam Lapas. Untuk memperkecil peluang-peluang yang ada tersebut, maka diperlukan strategi pencegahan pelarian melalui pendekatan situasional.

---

Basically, the main purpose of detention is to develop character building. Therefore, correction centre should propose building aspect. But in reality, it can not be denied that security aspect is very important, even it is still an indicator of. The success of a correction centre today. One of secure situation in correction Centre is whenever there is no escape. Since, character building can not run well if there is no secure situation. Frequently, the prisoners in correction centre have willingness to escape. It is humane, because their freedom is limited. This situation makes them try to escape if they have chance to. The research of escape case study in this thesis is done in Cipinang Prison ('Lapas Cipinang Klas I). From this research, it is found a fact that this prison is over capacity. Therefore, it appears such life pressure in money basis. It causes a prisoner escapes. To prevent this situation, it needs strategy to prevent it by using social approach. Meanwhile, the escape happens whenever the supporting situation is available. It means the prisoners have some chance to go out illegally. To decrease the escape chance it needs a strategy to prevent it by using situational approach."

"Mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang berperan penting dalam perlindungan ekosistem pesisir serta memiliki banyak manfaat dalam segi sosial dan ekonominya. Meskipun begitu, mangrove semakin lama semakin mengalami kerusakan di seluruh dunia salah satunya di Indonesia yang merupakan pemilik hutan mangrove terluas di dunia. Sebagian besar hutan mangrove dirusak untuk pembuatan tambak, pembukaan lahan untuk industri, ataupun abrasi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 membentuk sebuah lembaga non-struktural bernama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang memiliki fungsi dalam program-programnya untuk mencegah kerusakan mangrove berkelanjutan di Indonesia. Program yang dianalisis adalah Desa Mandiri Peduli Mangrove yang didalamnya terdapat sosialisasi, edukasi, pengembangan usaha, serta penguatan hukum desa. Program ini kemudian dianalisis melalui perspektif kriminologi hijau dan environmental crime prevention. Hasilnya, kerusakan mangrove yang terjadi sebagian besar merupakan efek dari monopoli pemerintah untuk perekonomian. Namun juga, BRGM berusaha untuk memulihkan kerusakan itu dan telah cukup baik menerapkan prinsip environmental crime prevention.

---

Mangroves are one of the plants that play an important role in protecting coastal ecosystems and have many benefits in terms of social and economic aspects. However, mangroves are increasingly being damaged throughout the world, one of which is Indonesia, which has the largest mangrove forest in the world. Most of the mangrove forests have been destroyed to make ponds, clear land for industry, or abrasion. Therefore, the government through Presidential Regulation Number 120 of 2020 formed a non-structural institution called the Peat and Mangrove Restoration Institution (BRGM) which has the function in its programs to prevent sustainable mangrove damage in Indonesia. The program analyzed is the Independent Mangrove Care Village, which includes socialization, education, business development, and strengthening village laws. This program is then analyzed from the perspective of green criminology and environmental crime prevention. As a result, the mangrove damage that occurs is largely the effect of the government's monopoly on the economy. However, BRGM is also trying to repair the damage and has implemented the principles of environmental crime prevention quite well."

"Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai tempat pembinaan para narapidana tidak akan berjalan efektif apabila para narapidana tersebut menderita sakit. Salah satu penyakit tersebut adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang menular melalui percikan dahak diudara. Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program dengan teori implementasi program Mary Ann Scheirer serta faktor-faktor yang menjadi kendala program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta.Hasil penelitian menunjukan bahwa program penanggulangan tuberkulosis di Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta telah dilaksanakan sesuai Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Aksi Nasional Program TB di Lapas, Rutan dan Bapas Tahun 2012-2014 meskipun belum seluruhnya efektif karena dalam proses implementasi program terdapat komponen, proses dan variabel yang belum terpenuhi. Selain itu, belum tercapainya getting to zero case tuberculosis, menandakan implementasi program belum efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala internal adalah faktor sumber daya manusia untuk dokter spesialis, perawat khusus, analist, apotecker dan administrator; fasilitas terbatas, seperti ruang isolasi, laboratorium, rontgen, ventilasi dan pembuangan limbah medis, termasuk kesulitan akses keluar lapas; tidak ada dukungan dana, norma kerja yang menghambat, tidak ada perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian program yang baik, tidak ada SOP, kelompok beresiko dan perilaku beresiko warga binaan. Faktor eksternal meliputi keterlambatan pengiriman obat, keterbatasan kelompok pendukung, pengawasan yang kurang dari induk organisasi dan kebijakan merujuk pasien keluar Lapas.Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk pengendalian infeksi di Lapas, menyediakan sumber daya manusia dan pelatihan, membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap program penanggulangan tuberkulosis, menyediakan sumber daya termasuk pendanaan, meningkatkan upaya pencegahan tuberkulosis dan pendeteksian dini, mengendalikan infeksi, meningkatkan peran serta seluruh petugas dan narapidana.

---

Correctional Center is as place for inmates to develop character building. It will not run effectively if convict gets illness. One of the diseases is tuberculosis, the disease have been transfered by droplet nuklei. At three years ago, in high position of ill and death range in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center although tuberculosis coping program has held since 2005. This research aims to evaluate and investigate implementation program with implementing program Mary Ann Sheirer?s theory and the factors which relates to the problems of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center. The writer does a research using qualitative method and data collection procedures are interview and documentation that relates directly to the implementation of tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center.

The result of this research is point out that tuberculosis coped program in Jakarta Class IIA Narcotic Correctional Center has been appropriate to Coped Tuberculosis National Directive and National Action Plan on TB Program in Prisons, Detention Centers, and Parole Offices in 2012 ? 2014 though it is not all of the program going effectively yet because the processes of implementing program are not completely in components, processes and variables. Than, not going to the goal getting to zero case tuberculosis, its sign that implementing program going effectively yet. Internal factors problem are humman resources for specialist docters, specialist nurses, analist, apoteker and administrator; inadequate facilities for isolation rooms, laboratory, x-ray, poor ventilations and medist rubbishes banishment, include dificultly acces to hospital facilities, not supported of budgeting, problem of work norms, lack of planning, controlling and organizing good program, no Standard Operational Procedure, risk group and beharvioral risk of inmates. External factors are lated delivery of tuberculosis medicine from government, less of supports group, lack of controlling from central organization and policy of hospitally inmates outside of prisons.

For those reasons, the writer suggest to Government to provide the best health facilities to control the infection in prison, provide the human sources for helping this program and hold training for inmate. The writer also suggest to official correctional center should arrange planning and controlling concern with tuberculosis coped program, provide the budget, give knowledge to prevent of tuberculosis, control the spread of infection, and increase the role of people in prison, the officials and inmates."

"Pelabuhan peti kemas sebagai salah satu objek vital nasional dalam upaya pemerintah dalam pemenuhan devisa negara tidaklah lepas dari ancaman kejahatan. Hal itu pun ditemukan di Pelabuhan Panjang Lampung yang merupakan salah satu dari sebelas pelabuhan khusus peti kemas di Indonesia. PT Pelindo II cabang Pelabuhan Panjang yang merupakan penanggung jawab terhadap berjalannya tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Panjang juga bertanggung jawab terhadap proses pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Selain PT Pelindo II pihak lain yang ikut terlibat di dalam proses tersebut adalah KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang. Penelitian ini menggunakan teori Situational Crime Prevention oleh Clarke, Defensible Spaces oleh Newman dan Security Survey oleh Fennely. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi mendalam di Pelabuhan Panjang. PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang merupakan pihak yang dijadikan studi terhadap kasus yang terjadi. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat sinergi kebijakan maupun pola pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Pihak PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai. Ditemukan pola pencegahan yang saling mendukung serta SOP yang saling membantu kedua instansi dalam upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Kesimpulannya, adanya intervensi dari PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai mampu mengurangi tingkat ancaman kejahatan di Pelabuhan Panjang. Dalam intervensi di Pelabuhan Panjang, faktor sinergi dari kedua instansi tersebut menjadi faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mencegah pencegahan kejahatan yang terjadi di Pelabuhan Panjang.

---

Cargo Port as National Vital object as government ability to fullfill national devisa is not safe from danger of crime. This phenomenon also found in Panjang Port Lampung that included as one of eleven Cargo Port in Indonesia. PT Pelindo II branch Pelabuhan Panjang is the company that responsible of Pelabuhan Port and also responsible for the Safety and Crime Prevention of Pelabuhan Port. Beside PT Pelindo II there is also KPP Bea Cukai that involved in the process of crime prevention in Panjang Port.

This Research is using Situational Crime Prevention by Clarke, Defensible Spaces by Newman dan Security Survey by Fennely. This research is a qualitative reasearch that using interview and deep observation in Panjang Port. PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port are the agency that researcher use as the case study.

The Result of this research shown there is a cooperation in policy and the way of crime prevention that used by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port. Researcher also found that there is a crime prenvention way that used by the two instance that complement each other in their effort to make sure that Panjang Port is safe and crime free.

Therefore the conclusion is there are a intervention by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai that make risk of crime in Panjang Port lower. In that intervention in Panjang Port, the cooperation between two instances have the most effect in the success of crime prevention effort in Panjang Port."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai korban kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) X yang terdapat di Kabupaten Sukabumi. Praktik kejahatan lingkungan ini, menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan setiap tahunnya. Sehingga, menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat Cidahu. Kerugian tersebut meliputi kerugian materil, eknomi, dan sosial. Akan tetapi, masyarakat Cidahu yang menjadi korban kejahatan perusahaan, tidak menyadari bahwa dirinya sebagai korban. Hal ini, dipengaruhi oleh tindakan Greenwash yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Program Greenwash yang cukup besar mempengaruhi kesadaran masyarakat Cidahu adalah program-program Greenwash yang diberikan langsung kepada masyrakat Cidahu, seperti CSR dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemangku kebijakan yang ada di Cidahu.

---

This thesis describes the victims of environmental crimes committed by the company Bottled Drinking Water ( bottled water) X contained in Sukabumi. Practice this environmental crime, causing widespread drought each year. So, cause much harm to society Cidahu. Disadvantages include material losses, as economic, and social. However, people who become victims of crime Cidahu company, unaware that he was a victim. This, Greenwash affected by the actions undertaken by the company to the public. Greenwash program sizable influence public awareness programs Cidahu Greenwash is given directly to the community Cidahu, such as CSR and good relations between the company and stakeholders in Cidahu. "

"Kejahatan terhadap satwa liar, kerap terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus perburuan dan perdagangan ilegal atas burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Penulisan ini, dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang struktur dari organisasi kriminal, yang terlibat dalam aktivitas ilegal perburuan dan perdagangan jenis burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Penulisan ini juga ditujukan untuk mengetahui derajat pengorganisasian dari sindikat atau jaringan kriminal, dengan mengacu pada karakteristik khusus, yang dimiliki oleh setiap struktur dari organisasi kriminal. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan teori organisasional dan paradigma kejahatan terorganisir model usaha/ perusahaan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa aktivitas perburuan dan perdagangan burung paruh bengkok asal Maluku Utara dapat dibedakan menjadi tiga periode, dimana pada periode 2004 - 2009, aktivitas ini dilakukan oleh organisasi kriminal dengan struktur jaringan.

---

Wildlife crime often occur in Indonesia, and one of them is illegal trapping and illegal trading of parrots species in North Maluku. This study aims to provide a clearer picture of the structure of criminal organization, related to the trapping and trading of domestic parrot species of North Maluku. This study also tried to analyze the degree of organization of the syndicate, by referring to spesific characteristics possessed by every type of criminal organization, by using Organizational Theory and Enterprise Model of Organized Crime. The result shows that the illegal trapping and illegal trading of parrots species in North Maluku, can be divide into three different periods, when in 2004 - 2009 period this activities perpetrated by criminal networks."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya keterlibatan netizen pada media sosial Instagram@bnn_cegahnarkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi konten, keterlibatan netizen dan merekomendasikan strategi dalam meningkatkan keterlibatan netizen pada media sosial instagram @bnn_cegahnarkoba.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori civic engagement, didukung dengan teori Ketahanan Nasional, teori kampanye sosial, teori komunikasi persuasif, teori media sosial,teori analisis isi dan teori fungsi komunikasi massa.Metode penelitian menggunakan mixed methods (sekuensial eksplanatory), tahap pertama dilakukanpendekatan kuantitatif analisis isi kemudian tahap kedua dilakukan pendekatan kualitatif dengan wawancara. Objek penelitian ini adalah pada 64 konten pada instagram @bnn_cegahnarkoba (oktober-desember 2018). Instrumen analisis isi terdiri dari informasi, edukasi, persuasi rasional dan persuasi emosional. Teknik analisis data pada analisis isi kuantitatif berupa analisis deskriptif, analisis hubungan antar kategori dengan Pearson Correlations dananalisis bedaselanjutnya analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isi konten pada media sosial @bnn_cegahnarkoba adalah berupa konten informasi sebesar 84, 4% dan konten peruasi emosional sebesar 15, 6 %. Konten persuasi emosional berkorelasi positif pada keterlibatan aktif netizen sehingga strategi yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan konten persuasi emosional agar keterlibatan netizen dapat meningkat.

---

This research is motivated by the problem of lack of involvement of netizens on social media Instagram @ bnn _cegahnarkoba. The purpose of this study was to analyze the content, the involvement of netizens and recommend strategies to increase the involvement of netizens on social media instagram @bnn_cegahnarkoba.The main theory used in this research is the theory of civic engagement, supported by the national security theory, the theory of social campaigns, persuasive communication theory, theory of social media, content analysis theory and the theory of mass communication functions.The research method using mixed methods (sequential explanatory), first stage of quantitative content analysis approach then the second stage qualitative approach with interviews. The object of this study is on the 64 content on instagram @bnn_cegahnarkoba (October-December 2018). The instrument consists of a content analysis of information, education, rational persuasion and emotional persuasion. Data analysis techniques in the form of quantitative content analysis of descriptive analysis, analysis of the relationships between categories with different analysis Pearson Correlations and subsequent analysis of qualitative data.The results showed that Content @bnn_cegahnarkoba content on social media is a form of information content by 84, 4% and emotional peruasi content by 15, 6%. The content of emotional persuasion positive correlation between active involvement netizen that strategy needs to be done is to improve the content of emotional persuasion in order to increase the involvement of netizens."

"Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan kelompok usia pecandu tertinggi pada usia 21-35 tahun berikutnya usia 16-20 tahun bahwa sebagian besar pecandu berusia muda dan produktif. Penyalah gunaan narkoba menjadi ancaman bagi Sumber Daya Manusia juga berpotensi mengancam Ketahanan Nasional. Keluarga sebagai sumber dukungan sosial diperlukan untuk mengatasinya, sebagaimana pecandu pulih dan berfungsi sosial pertama sekali akan dikembalikan ke keluarga. Upaya pengendalian juga dilakukan oleh Yayasan Sahabat Rekan Sebaya (SRS) dengan basis layanan after care untuk menata kehidupan pecandu agar pulih, berfungsi sosial dan produktif. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan rehabilitasi di Yayasan SRS dalam mendukung penyiapan mantan pecandu dan keluarga untuk reintegrasi sosial, mendeskripsikan pandangan mantan pecandu dalam perspektif rehabilitasi dan kontrol sosial yang mengacu pada ikatan sosial keluarga serta mengkaji penerimaan keluarga setelah pecandu selesai menjalani rehabilitasi.Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian adalah mantan pecandu yang menetap di Yayasan SRS, keluarga, program manajer re-entry dan pasca rehabilitasi SRS. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Triangulasi sumber dan teori digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi di Yayasan SRS belum berdasarkan individual need treatment, khususnya penanganan isu keluarga dengan permasalahan traumatik, pandangan mantan pecandu dalam perspektif rehabilitasi dan ikatan sosial keluarga menggambarkan ketidaksiapan mantan pecandu kembali ke lingkungan tempat tinggal sementara ketidaksiapan penerimaan keluarga disebabkan lemahnya keempat ikatan sosial mantan pecandu dengan orang tua, adanya stigma yang dihadapi oleh keluarga maupun mantan pecandu serta animali sistem akibat pergeseran struktur dan fungsi sistem keluarga.

---

Data from National Narcotics Board show the highest age group of addicts at the age of 21-35 the next 16-20 years that most addicts are young and productive. Drug abuse is a threat to human resources and also National Resilience. Families as a source of social support are needed to overcome them, as addicts recover and social functioning first will be returned to family. Control efforts are also carried out by the Sahabat Rekan Sebaya Foundation (SRS) with a base of after care to organize the lives of addicts to recover, function socially and productively. This research objective was to describe the implementation of rehabilitation at the SRS Foundation in supporting the preparation of drugs addicts and families for social reintegration, describing the views of drugs addicts in the perspective of family rehabilitation and social control and reviewing family acceptance after addicts had finished rehabilitation.Type of qualitative research with descriptive approach. Research informants were ex-addicts who were still living in the SRS Foundation, family, re-entry and after care SRS manager programs. Data collection is done by literature study and in-depth interviews using interview guidelines. Source and theory triangulation is used to improve data quality. The results showed that the implementation of rehabilitation services in the SRS Foundation had not been based on individual need treatment, especially the handling of family issues with traumatic problems, the view of ex-addicts in the perspective of family rehabilitation and social bonding residence due to relapse prevention strategies that have not been optimal to deal with risky environments and unpreparedness of family acceptance is due to a weak fourth social ties of drugs addicts with parents, the stigma faced by families and drugs addicts and animaly systems due to differentiation in system structure and function family."