Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak dari Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) dan Program Sembako terhadap asupan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menggunakan data SUSENAS cross-section 2017-2021, kami melakukan pseudorandomization dengan Propensity Score Matching (PSM) dengan contemporaneous control dan estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan multi-arm. Program Sembako memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan asupan nutrisi dibandingkan BPNT. Peningkatan asupan nutrisi KPM Program Sembako di level nasional secara umum didorong oleh Pulau Jawa, Pulau Sumatra, dan area perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan fleksibilitas kupon makanan, dengan nilai bantuan yang sama tidak dapat memberikan dampak yang sama antar wilayah. ......This study aims to compare the impact of Noncash Food Assistance (BPNT) and the Sembako programme on the nutrition outcomes of Beneficiaries (KPM). Using the 2017- 2021 SUSENAS cross-section data, we perform pseudorandomization with propensity score matching (PSM) with contemporaneous control and ordinary least square (OLS) estimation with a multi-arm approach. The Sembako programme has a significant impact on increasing nutrition outcomes compared to BPNT. The increase in the nutrition outcomes of the Sembako programme beneficiaries at the national level is generally driven by Java Island, Sumatra Island, and urban areas. This research shows that increasing the flexibility of food vouchers, with the same benefit value cannot yield the same impact across regions.

Abstrak :
Migrasi telah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan taraf hidup, terutama di negara berkembang. Meskipun banyak penelitian telah menganalisis dampak migrasi pada berbagai aspek sosial ekonomi, hubungan migrasi dan ketahanan pangan masih menjadi penyelidikan empiris terbuka. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara pekerja migran internal dan kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia. Kami menggunakan pendekatan variabel instrumental (IV) untuk mengatasi endogenitas status migran menggunakan data survei rumah tangga yang representatif di level nasional pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan instrumen jaringan migrasi. Temuan kami menunjukkan bahwa pekerja migran internal memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia, dan dampak tersebut paling besar di Sumatra dan Kalimantan. Selain itu, kami menguraikan mekanisme bagaimana dampak pekerja migran internal terhadap ketahanan pangan rumah tangga beroperasi, dan kami menemukan bahwa pengetahuan tentang gizi dan kesehatan memiliki pengaruh terbesar, sedangkan pendapatan tidak signifikan untuk memediasi pengaruh tersebut. Namun, realokasi pengeluaran untuk pangan secara signifikan memediasi dampak migrasi terhadap ketahanan pangan rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pendapatan migran hanya akan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga jika dialokasikan untuk pangan. Selain itu, belum tentu suatu rumah tangga akan mengkonsumsi makanan yang beragam jika tidak dimediasi oleh pengetahuan tentang gizi. Temuan ini menunjukkan bahwa promosi atau program pendidikan gizi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat, sehingga mengurangi kerawanan pangan. ...... Migration has become one of the strategies to improve life, especially in developing countries. Despite many studies analyzing migration's impact on various socioeconomic aspects, the migration and food security nexus remains an open empirical investigation. This research investigates the relationship between internal migrant workers and household food insecurity in Indonesia. We employ the instrumental variable (IV) approach to address the endogeneity of migrant status using representative household survey data at the national level in 2019, 2020, and 2021 utilizing the migration network instrument. Our findings show that internal migrant workers have a statistically significant positive effect on household food security in Indonesia, and the impact is greatest in Sumatra and Kalimantan. In addition, we describe the mechanism by which the impact of internal migrant workers on household food security operates, and we find that knowledge about nutrition and health has the greatest influence. In contrast, income is not significant in mediating the effect. However, spending reallocation for food significantly mediates the impact of migration on household food security, indicating that migrant income will only increase household food security if it is allocated for food. Moreover, it is not certain that a household will consume a variety of foods if it is not mediated by knowledge about nutrition. These findings suggest that promoting campaigns or conducting nutrition education programs is essential to enhance public awareness about the importance of a healthy diet, thus alleviating food insecurity.

Abstrak :
Berpartisipasi dalam pekerjaan nonpertanian sebagai strategi diversifikasi meningkatkan probabilitas rumah tangga petani menjadi kurang rentan terhadap guncangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian tentang dampak partisipasi nonpertanian terhadap investasi pendidikan rumah tangga pedesaan dengan menggunakan data Indonesia. Karakteristik topografi di setiap kabupaten digunakan sebagai variabel instrumental (IV). Studi ini mengungkapkan bahwa berpartisipasi dalam pekerjaan nonpertanian secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada rumah tangga petani di perdesaan. Estimasi dasar kami menunjukkan bahwa rumah tangga yang mendiversifikasi pendapatan mereka ke sektor nonpertanian mengalami peningkatan 0,11 poin persentase terhadap pengeluaran pendidikan. Estimasi variabel instrumental kami jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 3,39 poin persentase. Hal ini menunjukkan adanya bias negatif dalam penggunaan OLS. Terdapat heterogenitas yang relatif besar dalam dampak partisipasi nonpertanian di seluruh subsampel. Peran nonpertanian relatif lebih tinggi pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan pada rumah tangga yang menjalankan usaha taninya sendiri dibantu oleh pekerja tidak tetap atau tidak dibayar. Pekerjaan nonpertanian memainkan peran penting dan lebih menonjol di Indonesia bagian timur. Diversifikasi pendapatan ke sektor nonpertanian berpotensi meningkatkan investasi pendidikan, khususnya di daerah yang relatif tertinggal, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendidikan di pedesaan. ......Participating in nonfarm employment as a diversification strategy increases the probability of farm households becoming less vulnerable to income shocks and improves rural household welfare. This study aims to fill the research gap about the impact of nonfarm participation on rural household educational investment using nationally representative data for Indonesia. Using topographical characteristics in each district as the instrumental variable (IV), this study reveals that participating in nonfarm employment significantly contributes to enhancing household educational expenditure in rural farming households. Our baseline estimate suggests that households that diversify their income to nonfarm sectors have 0.11 percentage points increase in educational spending. Our instrumental variable estimates are considerably higher, 3.39 percentage points, suggesting that there is a negative bias in using OLS. There is considerable heterogeneity in the impacts of nonfarm participation across subsamples. The role of nonfarming is relatively higher in male-headed households and in households that run their own farm business assisted by temporary or unpaid workers. Nonfarm employment plays an essential role and is more prominent in eastern Indonesia. Income diversification to nonfarm sectors can potentially increase educational investment, particularly in relatively lagging regions, thereby reducing inequality in rural education.

Abstrak :
Potensi kompromi kriteria harga terendah telah mendapat kritik dalam dunia pengadaan publik. Meskipun kriteria harga terendah bertujuan untuk mengendalikan biaya, terdapat kekhawatiran terkait implikasi potensialnya terhadap kualitas infrastruktur. Dinamika penawaran yang abnormal dalam pengadaan infrastruktur menggunakan kriteria harga terendah menambah resiko dalam pekerjaan konstruksi. Kebijakan evaluasi kewajaran harga adalah upaya pemerintah memastikan penawaran yang terlalu rendah dapat memenuhi persyaratan proyek dengan memadai dan memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas atau menghadapi risiko kegagalan proyek. Penelitian ini berfokus pada dampak harga yang wajar hasil evaluasi kewajaran harga pada kriteria harga terendah dalam kontrak konstruksi terhadap kualitas konstruksi. Dengan pendekatan quasi-eksperimental dan desain regresi diskontinuitas, penelitian ini menganalisis efek dari evaluasi kewajaran harga pada penawaran yang berada di bawah ambang batas tertentu terhadap kualitas konstruksi. Penelitian ini mempertimbangkan hubungan kausal antara biaya, waktu, dan kualitas konstruksi dengan mengontrol berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menguji efektivitas kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap hasil kualitas kontruksi. ......There have been critiques concerning the potential compromise of the lowest price criteria in the context of public procurement. While the main objective of implementing the lowest price criteria is to manage costs, there are concerns about its potential effects on the quality of infrastructure. Abnormal bidding patterns in infrastructure procurement using the lowest price criteria increase construction risks. The policy of evaluating the reasonableness of prices is a government effort to ensure that excessively low bids can adequately meet project requirements and deliver desired outcomes without sacrificing quality or facing project failure risks. This study focuses on the impact of reasonable price evaluation on the lowest price method in construction contracts. Using a regression discontinuity design, this study considers the causal relationship between price reasonableness evaluation on bids that fall below a certain threshold and construction quality and its implications for effectiveness.

Abstrak :
Adanya ex ante moral hazard (EAMH) dapat menyebabkan inefisiensi dan mengancam keberlanjutan program asuransi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan jumlah perokok di Indonesia dapat menjadi indikasi adanya EAMH tersebut. Terdapat beberapa penelitian terkait EAMH, namun simpulannya masih belum konklusif mengenai adanya EAMH sebagai dampak kepemilikan asuransi kesehatan terhadap perilaku merokok individu. Panel Data IFLS gelombang 2, 3, 4, dan 5 digunakan pada penelitian ini sebagai sumber data. Dengan mengombinasikan/menggabungkan metode matching dan Difference-in-Differences (DiD) dalam mengeliminasi berbagai potensi bias, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan dampak keikutsertaan subsidi asuransi kesehatan terhadap perubahan intensitas merokok penerima program subsidi premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin (Askeskin). Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum kebijakan Askeskin tidak mengindikasikan adanya EAMH (ex ante moral hazard) dalam konteks perilaku merokok, namun pada subset data menunjukkan adanya indikasi EAMH pada meningkatnya pengeluaran merokok individu miskin perkotaan. .....The existence of ex ante moral hazard (EAMH) can cause inefficiency and threaten the sustainability of the health insurance program developed by the Indonesian government. The deficit in National Health Insurance (JKN) funds and the increase in the number of smokers in Indonesia can be an indication of the presence of EAMH. There are several studies related to EAMH, but the conclusions are still not conclusive regarding the existence of EAMH as an impact of health insurance ownership on individual smoking behavior. This study will use panel data provided by IFLS wave 2, 3, 4, and 5. By combining the matching and Difference-in-Differences (DiD) methods to eliminate various potential biases, this research aims to reveal the impact of participating in subsidized health insurance on changes in smoking intensity among beneficiaries of a government program that subsidizes health insurance premiums for individuals categorized as poor and near-poor (Askeskin). This research findings suggest that, overall, the Askeskin policy does not suggest the existence of EAMH (ex ante moral hazard) in relation to smoking behavior. Nevertheless, within a specific subset of the data, there are indications of EAMH linked to the rising smoking expenses among poor urban individuals.

Abstrak :
Studi ini menggunakan data randomized control trial (RCT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia untuk mengkaji apakah program PKH memiliki potensi dampak sampingan bagi rumah tangga pertanian untuk membuat strategi penghidupan yang lebih produktif setelah enam tahun diimplementasikan. Menggunakan alokasi kecamatan yang random sebagai variabel instrumental (IV) untuk menangani non-compliance pada data eksperimental, studi ini mengungkapkan dampak sampingan positif dari program PKH pada rumah tangga pertanian untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih produktif di luar pertanian. Di antara kelompok perlakuan dan kontrol, studi ini menemukan perbedaan hasil sebesar 4,42 poin persentase atau 28 persen secara relatif untuk bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian dan sebesar 4,35 poin persentase atau 23 persen secara relatif untuk memasuki perusahaan non-pertanian (NFE). Hasil ini mirip dengan temuan yang ada dalam literatur. Namun, dampak bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian hanya signifikan secara statistik bagi pekerja lepas. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan tanah memiliki peran penting dalam strategi penghidupan dan rumah tangga pertanian yang dikepalai laki-laki lebih cenderung mengubah/meragamkan mata pencaharian mereka daripada yang dikepalai perempuan. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menjelaskan bahwa bertempat tinggal di kawasan non industri dan jauh dari kabupaten/pasar bukanlah halangan untuk memasuki NFE. Namun, tinggal di kawasan industri dan dekat kabupaten/pasar menjadi disinsentif bagi rumah tangga pertanian miskin untuk masuk NFE. Secara keseluruhan, studi ini memiliki peran dalam implikasi strategi graduasi untuk meningkatkan efektifitas rancangan dan mekanisme program PKH. ......This study uses randomized control trial (RCT) data from the Hopeful Family Program (PKH) in Indonesia to examine whether the PKH program has potential sideways impacts for agricultural households to make more productive livelihood strategies after six years of implementation. Using a random assignment at the subdistricts level as an instrumental variable (IV) to deal with non-compliance experimental data, this study reveals positive sideways impacts of the PKH program on agricultural households for securing more productive livelihood outside agriculture. Among treatment and control group this study finds outcome differences by 4.42 percentage points or 28 percent in relative terms for working in non-farm wage employment and by 4.35 percentage points or 23 percent in relative terms for entering non-farm enterprise (NFE). This result is similar to the existing finding in the literature. However, the impact on working in non-farm wage employment only statistically significant for casual worker. The PKH effects based on push factors indicate that the difference in land ownership has an essential role in the livelihood strategy and male-headed agricultural households are more likely to change/diversify their livelihood activities than female-headed agricultural households. The PKH effects based on push factors explain that residing in nonindustrial areas and far from districts/markets is not an obstacle in entering NFE. However, residing in industrial areas and near districts/markets has become a disincentive for poor agricultural households to enter NFE. This study has a role in the implication of graduation strategy to improve the effectiveness of the PKH program design and mechanism.

Abstrak :
Meskipun hubungan antara akses energi bersih dan ketahanan pangan telah mendapat banyak perhatian secara global, studi empiris tentang hubungan antara energi dan ketahanan pangan masih langka. Menggunakan data rumah tangga di Indonesia dari 2018-2020, penelitian ini menganalisis dampak akses energi bersih terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode instrumental variabel (IV) untuk mengatasi permasalahan endogenitas akses energi bersih dengan menginstrumentasikan akses energi bersih dengan variabel jarak terhadap bangunan sejarah (jalan raya pos dan pelabuhan lama tahun 1934). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dengan akses energi bersih memiliki ketahanan pangan 14,46% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin tanpa akses energi bersih. Dibandingkan dengan rumah tangga miskin di pedesaan, akses energi bersih bagi rumah tangga miskin di perkotaan memiliki dampak yang lebih besar terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Temuan ini menyiratkan bahwa pemerintah harus terus memperluas ketersediaan akses energi bersih bagi masyarakat miskin untuk mendorong dan memperluas penggunaan energi bersih bagi masyarakat miskin dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga berpenghasilan rendah. ......Although the relationship between access to clean energy and food security has received much attention globally, empirical studies on the relationship between energy and food security are still scarce. Using household data in Indonesia from 2018-2020, this study assesses the impact of access to clean energy on poor household food security. The study uses an instrumental variable method to overcome the endogeneity problem of access to clean energy by instrumenting access to clean energy with historical distance variables (old postal highway and old port in 1934). The results show that poor households with clean energy access have food security 14.46% higher than the poor household without clean energy access. Compared with rural households, access to clean energy for poor households in urban areas has a more significant impact on the household food security level. This finding implies that the government must continue to expand the availability of access into cleaning energy for the poor to promote and expand the use of clean energy for the poor and increase the food security of low-income families.