Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Antonius Anton Lie
"Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan asuransi kerugian mendapat perhatian dari masyarakat akibat pengingkaran terhadap kepercayaan, kelemahan kapital manusia, dan barang kapital fisik. Pengingkaran ini telah mengurangi energi kapital sosial yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas perusahaan, khususnya pada perusahaan asuransi. Sebuah perusahaan asurans i paling kurang melibatkan sejumlah pihak yang saling berhubungan dan bekerjasama, yaitu: 1) pihak perusahaan, 2) pihak nasabah dan 3). Pihak rekanan.
PT. Asia Krimere Polysindo adalah salah satu perusahaan asuransi yang mengalami kemunduran mulai tahun 2001 hingga 2006, dari peringkat pertama menjadi peringkat kelima dalam tataran nasional. Meskipun pada akhirnya perusahaan menyadari kondisi kegagalan dalam fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) dan telah melakukan perbaikan sejak tahun 2002, sampai tahun 2005 belum juga perusahaan ini mampu meningkatkan posisinya kembali.
Kegagalan fungsi manajemen dalam penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawab Departemen Klaim Kantor Pusat dan cabang-cabangnya telah berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Faktor penyebab yang mendorong terjadinya kondisi tersebut meliputi kapital finansial, kapital manusia dan barang kapital fisik yang mempengaruhi energi kapital sosial perusahaan secara keseluruhan.
Tujuan penelitian ini adalah: a. untuk mempelajari dan menggambarkan bagaimana peranan kapital sosial dalam suatu organisasi bisnis, khususnya bagi bisnis asuransi di Indonesia. b.menjelaskan aspek kapital sosial dalam PT. Asia Krimere Polysindo (Kantor Pusat dan Departemen Sentral Klaim Asuransi Mobil) antara tahun 1992 hingga 2005, dalam hubungannya dengan proses klaim yang melibatkan jaringanjaringan eksternal seperti nasabah, rekanan perusahaan (bank, perusahaan leasing, agen asuransi, broker, bengkel) dan dengan perusahaan asuransi lainnya. c.mengidentifikasi sinergi antara kapital finansial, kapital manusia, barang kapital fisik dan kapital sosial dalam struktur organisasi bisnis asuransi.
Bangunan kapital sosial yang dikemukakan Robert Lawang dapat diandalkan sebagai kerangka konseptual dan relevan untuk dijadikan landasan teori dalam menjelaskan kasus organisasi bisnis. Teori kapital sosial Lawang selain menjelaskan adanya kapital-kapital lain di samping kapital sosial dalam organisasi bisnis asuransi, juga menjelaskan kepercayaan, jaringan dan norma sebagai konsep dasar dari kapital sosial yang dijadikan fokus penelitian ini. Kapital-kapital lain disamping kapital sosial yaitu: kapital finansial, barang kapital fisik, kapital manusia, kapital personal, kapital politik, kapital budaya, dan kapital simbolik. Kerangka Robert Lawang dipandang meliputi kapital sosial komprehensif dan konseptual yang memungkinkan digunakan untuk menjelaskan hubungan dinamis struktur organisasi bisnis dan sinergi dengan berbagai kapital lain dalam pencapaian tujuan perusahaan.
Secara makro, asuransi merupakan salah satu pilar dalam perekonomian yang berperan sebagai penggerak maupun stabilisator roda perekonomian suatu negara. Oleh karena itu perkembangan perekonomian pada suatu negara yang masyarakatnya memiliki kesadaran tentang asuransi, akan cenderung lebih maju daripada masyarakat yang belum memiliki kesadaran asuransi. Perkembangan industri asuransi secara nasional di Indonesia sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan organisasi perasuransian yang ada di Indonesia. Data dari Biro Perasuransian Bapepam- LK menyebutkan bahwa kontribusi sector asuransi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 1,66%. Angka ini tertinggal dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang memiliki porsi industri asuransi terhadap PDB diatas 5,5%. Ketertinggalan kontribusi sektor asuransi terhadap PDB tersebut telah menunjukkan rendahnya kapital sosial masyarakat dalam berasuransi.
Kapital sosial dikatakan rendah karena wujud kapital sosial seperti hubungan (relation), harapan (expectation), kepercayaan (trust), jaringan (network) kewajiban yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan (trust) berupa ?benda?yang bersifat intangible dalam struktur sosial asuransi di Indonesia dapat dipastikan masih sangat rendah. Asuransi di Indonesia seakan-akan hanya milik orang kaya saja dan bukan milik masyarakat pada umumnya. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa hanya orang kaya dan orang yang memiliki ekonomi menengah saja yang membeli polis asuransi.
Masyarakat ekonomi tinggi (kaya), biasanya membeli polis atas dasar kesadaran dan kemempuan; masyarakat ekonomi menengah membeli polis atas dasar keuletan para agen asuransi yang terus menerus menawarkan produk asuransi, atau terpaksa membeli karena merupakan salah satu syarat guna mendapatkan kredit; sedangkan masyarakat ekonomi lemah (miskin), bisa memiliki polis asuransi karena disubsidi oleh pemerintah.
Perusahaan asuransi sebagai salah satu organisasi bisnis yang bergerak di bidang jasa tidak akan dapat memulai, mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya tanpa bekerjasama dengan perusahaan atau institusi lain. Berdasarkan hasil penelitian/riset, peneliti memberanikan diri untuk memasukkan tambahan definisi kapital sosial organisasi bisnis asuransi sebagai berikut: ?kapital yang melekat pada struktur sosial organisasi bisnis yang dipergunakan oleh aktor kunci dalam organisasi tersebut bersama dengan kapital-kapital yang lain (manusia, finansial, fisik) yang memfasilitasi tindakan kolektif untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mendapatkan nilai tambah (keuntungan) organisasi?.
Dari hasil penelitian tentang sinergi antar kapital, peneliti menemukan 4 pola sinergi yang dihasilkan dari sinergi antara kapital manusia, kapital finansial, barang kapital fisik dan kapital sosial dalam meningkatkan produktivitas sebuah organisasibisnis, yaitu :
1. Pola sinergi lemah positif
2. Pola sinergi lemah negatif
3. Pola sinergi kuat negatif
4. Pola sinergi kuat positif
Sinergi antar kapital dalam suatu organisasi bisnis yang tidak mempunyai korelasi secara langsung dengan produktivitas organisasi seperti yang disinyalir oleh pendapat Lawang, namun ada faktor lain diluar organisasi yang berhubungan dengan kondisi makro ekonomi/krisis ekonomi, persaingan dengan pelaku usaha, dan perubahan perilaku sosial masyarakat sehubungan dengan meningkatnya resiko kehidupan sosial.

Within the last few years, General Insurance Companies get more attention from the society due to the denial on trust, human capital weakness, and physical capital. This denial has reduce the social capital?s energy, which causing the low productivity in the business organization, especially in the Insurance Companies. There are some related parties that involve and work together in an insurance company: 1). the company, 2). the customer and 3). the company?s related parties (bank, leasing, insurance agents, brokerage, car?s repair shop/garage).
PT. Asia Krimere Polysindo is one of the insurance company that got a declining achievement from the year 2001 up to 2006, which the national rank was going down from the first rank into the fifth rank. Although the management realized the failure in management (planning, organizing, actuating and controlling) and tried to recover since 2002, but until 2005 the company still could not make any improvement.
The management failure in the settlement of motor car?s claim department ? both in the head office and the branches- give a fatal effect for the continuity of the company as a whole. There are several factors which influencing the social capital energy of the company, such as financial capital, human capital, and physical capital.
The objectives of this research are: a. to study and describe how is the role of social capital in a business organization, especially for Insurance business in Indonesia. b. to explain the social capital?s aspect of PT. Asia Krimere Polysindo (Head Office and Motor Car Insurance?s Central Claim Department) within 1992 to 2005, in relation with the claim process that involving external networks such as the insured/customer, the company?s related parties (bank, leasing, insurance agents, brokerage, car?s repair shop/garage), and with other insurance companies. c. to identify the synergy among the financial capital, the human capital, the physical capital and the social capital in the Insurance business organization?s structure.
The Social Capital?s structure that Robert Lawang established is being used as the conceptual framework and relevant for being the basic theory in explaining the business organization?s case. Beside explaining that there are other capitals than social capitalwhich are very actual in the insurance business organization, Lawang also explaining the trust, network and norms as basic concepts in social capital that the research being focused on. The other capitals beside social capital are financial capital, physical capital, human capital, personal capital, politics capital, cultural capital and symbolic capital. Robert Lawang?s structure involving a comprehensive and a conceptual social capital's aspect that enable to explain the dynamic business organization structure and synergy with other capitals in achieving the company?s goal. In the macro structure of the economic of a country, Insurance has an important role both as a builder and a stabilizer. The economic in a country with a good insurance knowledge grows faster than the one with no good insurance knowledge. The growth of insurance industry in Indonesia very much depends on the trust from the society upon the insurance organization. Base on the data from Bureau of Insurance, Bapepam-LK, the insurance contribution to the Gross Domestic Product (GDP) is only 1.66%, which is much less then Singapore, Malaysia and Thailand which contribute more than 5.5%. The low contribution from insurance sector to GDP shows the low social capital society in insurance.
The social capital formation as: relation, expectation, trust, network liability which produce and gain from trust, in the form of an intangible thing in the Indonesian insurance social structure surely is very low. Insurance in Indonesia seems to belong only to the rich people, in fact only the rich and middle class people can buy insurance policies. Rich people bought policies base on their awareness and availability. The middle class people bought policies because of the insurance agent?s effort or because of the need to fulfill the credit requirement. But the poor can only have insurance policies because of the government subsidy. An insurance company as a business organization that produce service can not start, resist and grow its company, without working together with other companies or other institutions.
Base on my research on inter capital synergy, I found four synergy patterns which being produced among the human capital, the financial capital, the physical capital and the social capital in order to raise the productivity in a business organization:
1. Weak positive synergy pattern
2. Weak negative synergy pattern
3. Strong negative synergy pattern
4. Strong positive synergy pattern
The inter capitals synergy in the business organization which do not have direct correlation with the organization productivity- as what Lawang previously said-, because there is other factor outside the organization that related to the macro economic condition/ economic crisis, business competitor and the changes in society?s behavior in relation with the social life?s risk."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
D837
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Adlin Sila
"ABSTRAK
Disertasi ini mengkaji secara sosiologis lembaga keuangan mikro berbasis syariah (LKMS) atau lazim disebut BMT. Dengan berpijak pada kerangka teori institusional baru (new institusionalism), disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan datanya. Disertasi memilih LKMS di Cipulir, Jakarta dan Banda Aceh sebagai sasaran penelitian karena perbedaan lingkungan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Disertasi ini menemukan bahwa sistem bagi hasil dalam teknologi keuangan syariah bersifat hybrid karena merupakan institusi sosial informal yang diadopsi kemudian dikontekstualisasikan dalam sebuah makna dan kondisi tertentu sebagai sebuah sistem teknologi keuangan LKMS yang khas. Secara teoritis, mekanisme hiybrid ini membantu institusi-institusi sosial informal untuk bisa operasional dan kompatibel dengan sistem keuangan moderen seperti pada LKMS. Kepada pemerintah, disertasi merekomendasikan untuk membuat kebijakan yang kondusif bagi perkembangan lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan sistem sosial budaya dan agama masyarakat setempat.

ABSTRACT
This dissertation studies sociologically a syariah-based microfinance institute (LKMS) which is usually known as BMT. By applying the framework of new institutionalism, this dissertation utilizes qualitative approach in its data collection. This dissertation chose LKMS in Cipulir, Jakarta and Banda Aceh as its object of study because of socio-cultural and economic differences of both society. This dissertation found that the profit and loss sharing system at the LKMS is regarded hybrid as it was previously adopted from traditional institution and recontextualized in a new meaning and certain condition. Theoretically, this hybrid mechanism will help tradisional and informal institution to become applicable and operational with the moderen finance system of LKMS. This dissertation recommends the government to carry out a policy which is condusive to the development of microfinance institutes fitting with the local culture and religion."
Depok: 2009
D622
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sulastiana
"Dinamika kejahatan produksi dan distribusi ilegal narkotika sintetis yang meningkat pada tataran global, juga terjadi di Indonesia dengan tingkat kenaikan rata-rata produksi ilegal dari tahun ke tahun mencapai 0,2% dan 58,1% per tahun untuk distribusi ilegal. Tempat menjadi salah satu daya tarik meningkatnya kejahatan ini di berbagai belahan dunia. Salah satu asumsi global bahwa telah terjadi pergeseran pemilihan wilayah untuk dijadikan tempat produksi dan distribusi ilegal narkotika sintetis. Asumsi ini tentu menjadi permasalahan juga di Indonesia.
Untuk memahami permasalahan tersebut, dalam penelitian disertasi ini digunakan perspektif tempat dari Teori Ekologi Kejahatan, Teori Tempat, Teori Strukturisasi dan Teori Pilihan Rasional dalam menjelaskan persepsi aktor terhadap karakteristik wilayah yang dipilih menjadi tempat produksi dan distribusi ilegal dari aspek ekologi sosial, melalui proses interaksi dan rasionalisasi terhadap pilihan baik tempat, teknik, maupun target dalam rangka memaksimalkan keuntungan.
Dengan menggunakan pendekatan mixed method, pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dan tidak berstruktur untuk mengetahui posisi perseptual aktor , dan menggunakan teknik konfirmatori dalam rangka mendalami variabel-variabel lain yang dapat berkontribusi terhadap pemilihan tempat produksi dan distribusi illegal narkotika sintetis.
Determinan baru banyak ditemui dalam penelitian ini, yang mencirikan lokasi tempat produksi dan distribusi illegal dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2006-2011). Walaupun determinan sebelumnnya juga ditemui dalam penelitian ini, namun ada pergeseran-pergeseran makna dengan sejumlah eksplanasi. Kendala kurangnya pemahaman baik masyarakat maupun aparat terhadap fenomena ini, memerlukan waktu untuk mengeksplorasi keterbuktian atau kedangkalan determinan tersebut dalam menjelaskan pergeseran karakteristik lokasi produksi dan distribusi illegal narkotika sintetis.

The escalating crime dynamics at global level related to the illegal production and distribution of synthetic narcotics also occurred in Indonesia with an average annual increase in illegal production of 0.2%, and 58.1% for illegal distribution. The selection of a location for these activities has become a great attraction for the development of this crime. The global assumption is that the selection of location for production and distribution of illegal synthetic narcotics has shifted. This assumption has definitely also become a problem in Indonesia.
To conceive this problem for the location perspective, the study of this dissertation takes the Theory of Crime Ecology, Location Theory, Theory of Structure and Theory of Rational Selection in clarifying the actor?s perception as is viewed from the social ecology aspect on the characteristics of location to be selected for the production and distribution of illegal synthetic narcotics through the process of interaction and rationalization related to location, techniques, as well as the target with the aim to maximize the profit gained from these activities.
Through themixed method approach, data collection for this study utilizes the technique of structured and unstructured interview to findthe perceptual of the actor, and utilizes the confirmatory technique to obtain a deeper understanding of the other variables that may contribute to the selection of location for the production and distribution of illegal synthetic narcotics.
Many new determinants were found in thestudy, that characterize the location for the production and distribution of illegal synthetic narcotics within the past five (5) years (2006 ? 2011). Although determinants were also encountered previously In this study, there was a shift in the purpose with a couple of explanations. The constraint encountered in the lack of understanding towards this phenomenon from the community as well as the officials requiresmore time for explorations to demonstrate the determinants? justification or triviality in the shift of the location?s characteristics for the production and distribution of illicit synthetic narcotics."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
D1428
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Wahyudi
"Berbagai literatur mutakhir mengenal resolusi konflik menunjukkan bahwa persoalan konflik tidak hanya mengenai bagaimana mengakhiri konflik bersenjata (perang), namun juga mengenai hal bagaimana membangun perdamaian pasca penyelesaian perang. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran bagaimana konflik di Aceh mentransformasikan dirinya, kemudian memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak yang saling bermusuhan melakukan rekonsiliasi dan mentransformasikan pertentangan mereka ke dalam kegiatan tanpa kekerasan yang diikuti dengan tindakan pemeliharaan perdamaian yang lebih luas, yang meliputi usaha-usaha untuk mentransformasikan ketidakadilan dan menjembatani posisi yang berseberangan.
Data di lapangan menunjukkan bahwa cakupan resolusi konflik adalah lebih luas ketimbang upaya pengakhiran konflik, dan dengan cara pandang demikian, kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM adalah sebatas sebuah pengakhiran konflik bersenjata antara kedua belah pihak namun belurn tentu pengakhiran konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Aceh. Apalagi membangun perdamaian, mentransformasikan keadilan dan menjembatani posisi yang berseberangan. Telah terjadi pergeseran konflik di Aceh, dari konflik yang bersifat vertikal antara 'Aceh' dengan 'Jakarta', ke konflik horizontal antar masyarakat Aceh sendiri (Aceh GAM dengan Aceh RI). Pergeseran ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki masih menyisakan permasalahan integrasi sosial yang potensial untuk menjadi bahan bakar konflik berikutnya dan mengancam integrasi nasional. Pergeseran konflik juga bisa dilihat dari cara pandang masing-masing pihak yang bertikai. Dari sisi GAM, perjuangan GAM belumlah dianggap selesai dengan konsensi-konsensi dalam MoU Helsinki. Kesejahteraan rakyat Aceh (GAM menyebutnya 'bangsa Aceh') dan hak-hak politik masih perlu diperjuangkan. Sedangkan dari pihak Jakarta dan masyarakat Aceh RI melihat perjuangan GAM ini sebagai pemberontakan dan pemberontakan ini telah mengalami transformasi, dari pemberontakan bersenjata ke pemberontakan simbolik.
Data menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang komprehensif masih perlu waktu karena hambatan-hambatan sebagai berikut : sentimen etnis dan kedalaman konflik (dikotomi Aceh dan Jawa), perbedaan kepentingan dan harapan warga Aceh terhadap perdamaian dan perubahan struktur aktor konflik serta potensi konflik laten (simasi anomi). Hambatan-hambatan ini menujukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan peran serta warga Aceh secara luas termasuk unsur-unsur diluar GAM karena aktor-aktor konflik juga telah berubah, bukan antar 'siapa' namun bisa meluas menjadi antar 'situasi'. Langkah-langkah yang disarankan untuk menuju penyelesaian konflik yang komprehensif menuju perdamaian positif adalah fokus ke rekonsiliasi (fluiditas) dan transformasi konflik, dalam hal ini adalah transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personal.
Resolusi konflik secara sosiologis adalah bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya secara berkesinambungan penghidupan dan berbagai kebutuhan hidup sebagian besar warga masyarakat serta terbukanya peluang bagi tiap warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masing-masing. Perubahan kemasyarakatan dan pembangunan sosial-ekonomi serta politik merupakan katalisator dan lingkungan pemampu (enabling environment) untuk rekonsiliasi dan transformasi konflik. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya integrasi antara pembangunan perdamaian (kesejahteraan) di Aceh melalui upaya rekonsiliasi dan transformasi konflik (peace and development). Langkah-langkah integrasi itu antara lain transformasi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan akses politik.

Some text-books in conflict resolution have shown that conflict-related problems are not only concerning with how to stop violence, but also dealing with sustaining peace through development. This research is aimed at a description of conflict transformation in Aceh and to develop a framework for the actors to transform their conflict into a non-violence effort and addressing the root of the conflict that created injustice in the society.
Field data confirmed that the scope of conflict resolution is more than an effort to end war. With this regard, peace agreement between GAM and Govemment of Indonesia could be seen as an agreement to end violence but not to solve the conflict's problem. Based on the analysis, there is a shift of the conflict in ACeh, from a vertical conflict (between Jakarta and GAM) to a horizontal conflict between community groups. This shift has proven that social integration related problems are beyond MoU Helsinlci's imagination. A shift also can be seen from each stand point; GAM believes that their holy mission has not completed yet although MoU Helsinki gives significant benefits to GAM. Welfare of the people of Aceh and their political rights are not fully met. ln the other hand, Jakarta still considers GAM is a separatist, rebellion, and GAM has changed their strategy to a symbolic rebellion.
Based on field data, a comprehensive conflict resolution in Aceh is still far away because of some barriers such as ethnic sentiment, fragmented expectations and interests among community groups, and changes in the structure and actors of the conflicts. A comprehensive conflict resolution requires collective efforts from non- GAM groups as well because the conflict is merely between Jakarta and GAM but also between 'different situation'. Suggested actions for this is focusing on conflict transformation i.e. transformation of context, structural transformation, actors transformation, transformation of issues, and transfomiation of individual and groups.
Societal change and socio-economic development is the catalyst and an enabling environment for conflict transformation. This research recommends that an integration between peace building and development (peace through development) is a central issue in addition to economic transfonnation, education, socio-culture development, and access to political structure.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
D977
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library