Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak (Studi Pada KPP X). Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga khususnya di KPP X menggunakan pendekatan C. III Edward George yang bertujuan untuk menentukan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. George C. Edward III menggunakan empat variabel dalam kebijakan publik sebagai berikut Komunikasi, Sumber daya,Sikap dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil studi penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga dalam pemenuhan hak-hak wajib pajak di KPP X telah berjalan dengan baik berdasarkan model implementasi Edward George C III. ......This researcher deals on the Implementation of Policy on Interest Rewarding the Taxpayer Rights Fulfillment (Case studies in KPP X). In this study to evaluate the implementation of the remuneration policy of interest especially in KPP X using George C. Edward III approach which aims to determine the policies that have been implemented and the extent of success in achieving policy objectives. by George C. Edward III there are four variables in the public policy as follows Communication, Resourses , Dispositions and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach. From the results of research studies, it is known that the implementation of the remuneration policy of the interest in the fulfillment of the rights of taxpayers in the KPP X has been running well by the model implementation Edward George C III.

Abstrak :
Dicabutnya ketentuan fasilitas pembebasan pajak Industri Reksa Dana, yang berlanjut dengan dikeluarkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana dan permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan perpajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah adanya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana yakni bagi investor : menurunnya return yang diterima, bagi pengelola investasi : menurunnya jumlah investor, portofolio pengelolaan dana menurun, melemahnya daya saing investasi reksa dana di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, bagi emiten obligasi: menurunnya ekspansi perusahaan (emiten obligasi) dalam mengembangkan sektor usahanya, bagi pemerintah: secara tidak langsung akan menurunkan penerimaan negara. Permasalahan yang timbul akibat kebijakan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana adalah timbulnya penolakkan-penolakkan dari pengelola investasi dan pihak lainnya kepada otoritas pajak karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap sektor perekonomian serta iklim investasi pada industri reksa dana berbasis obligasi. ......Revocation of tax exemption provisions of the Mutual Fund Industry, which continued with policies issued by the imposition of income tax on the interest on the bonds in the mutual fund industry. This study aims to provide an overview of the Policy Evaluation of Income Tax on Bond Interest In Mutual Fund Industry and the problems that arise as a result of the tax policy. The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. Results of this study was the impact of tax policy on bond interest income on the mutual fund industry for investors: decreasing returns, for investment managers: the declining number of investors, fund management portfolio declined, weakening the competitiveness of Indonesian investments in mutual funds compared with other countries, for bond issuers: reduced expansion (bond issuer) in developing the business sector, for the government: will indirectly reduce state revenue. Policy issues arising from tax on interest income on a bond mutual fund industry is the emergence of rejection-rejection of investment managers and other parties to the tax authorities because the policy has the potential to cause an impact on the economy and investment climate in bond-based mutual fund industry.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peraturan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan stasiun televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, menganalisis implementasi kebijakan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan stasiun televisi ditinjau dari compliance cost, serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tenknik analisis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bawa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah perbedaan pandangan, perusahaan stasiun televisi yang kurang pro-aktif serta jumlah pegawai pajak yang belum mencukupi sehingga ikut mempengaruhi sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepada perusahaan stasiun televisi. ......This undergraduate thesis discusses about re-counting input tax which should be repaid by tv station. This research aims to analyse the policy mechanism, analyse the impelementation of re-counting input tax policy which should be repaid by the tv station company in term of compliance cost. Also, problems which occurs in this implementation. This study used a qualitative approach with analyzing technique library research and field research The result of this research is the implementation of this policy didn‟t going as expected. As for the problems which occurs are, differences opinion of this policy, tv station not pro-active, as well as the amount of tax officials who have not been sufficient to influence socialization of regulations related to the company's tv station.

Abstrak :
Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas koin emas dinar telah sesuai dengan asas netralitas fiskal. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di level produksi, distributor memiliki perbedaan. Prinsip ease of administration terlihat dari tingkat distributor yang dapat menggunakan DPP Nilai lain sebagai metode penghitungan Pajaknya. Sedangkan di tingkat produsen, dengan dikeluarkannya PMK 38 tahun 2013 tidak mengubah metode pengkreditan PPN perusahaan. Di level konsumen, isu yang berkembang adalah adanya beban deductable atas gross income yang dapat diakui tiap tahunnya jika konsumen berinvestasi koin emas dinar. ...... The delivery of the gold dinar coin is outstanding delivery of Value Added Tax. A qualitative approach is intended to analyze the calculation of VAT payable by the DPP Other Value (Presumptive tax). This study aimed to describe whether the delivery of the commodity investment in gold dinar coins in accordance with the theory especially VAT neutrality principle, as well as to describe aspects of value added tax on transactions of gold dinar coins in Indonesia. This research is a descriptive study with data collection techniques such as in-depth interviews and literature studies. Results of this study concluded that the treatment of VAT on gold dinar coins in accordance with the principle of fiscal neutrality. Value Added Tax at the production level, the distributor has a difference. Principles of ease of administration that can be seen from the level distributors can use DPP as a method of calculating Value Tax. While at the producer level, with the release of FMD 38 in 2013 did not change the company's method of crediting of VAT. On the consumer level, a growing issue is a deductable expense on gross income to be recognized each year if consumers invest in gold dinar coins.

Abstrak :
Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada pulsa yang beralasan pola konsumsi telepon seluler yang tinggi dan berakibat gangguan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangannya, analisis formulasi kebijakan serta dampak yang akan terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke telepon seluler daripada pulsa. Tahapan formulasi kebijakan ini juga belum sempurna dan dampak yang dihasilkan di industri telekomunikasi lebih kepada perubahan struktur harga. ...... Currently, the Government is looking to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, and to realize it by expanding excise goods on cellular phone credits due to the high amount of consumers of cellular phones, causing health problems to the population. The purpose of this research is to find out the basis of the consideration, policy formulation and analysis of the impact will occur. This research is qualitative descriptive interpretive. This research has found that the extensification excise goods on the telecommunication industry would be more suitable to be applied to the cellular phones than celluler phones credit. The steps of formulation for this policy has not yet been perfected and the effect that has resulted in the telecommunication industry has been more to the changes of price structure.

Abstrak :
Pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat basis pajak daerah dengan menetapkan jenis pajak daerah yang secara teori dan praktik tepat sebagai pajak daerah disertai dengan kewenangan yang besar dalam menetapkan tarif. pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending quality). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok, penyebab penurunan penerimaan BPHTB setelah dikelola oleh Kota Depok, dan upaya-upaya yang ditempuh Kota Depok untuk meningkatkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang akan digunakan adalah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi/perilaku, struktur birokrasi, kinerja kebijakan dan manfaat yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok telah terlaksana. Faktor utama yang diketahui menyebabkan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok di tahun 2011 adalah jangka waktu pemungutan berkurang karena terpakai membuat aplikasi yang belum siap, yaitu baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2011. Pemerintah Depok berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang penting dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pemungutan BPHTB di Kota Depok adalah mengintensifkan pelaksanaan verifikasi dan membangun koordinasi secara sistem dengan menambah jumlah petugas verifikasi lapangan dan IT disertai sarana dan prasarana penunjang. ......A better approach in the implementation of fiscal decentralization is to strengthen the local tax base, which in theory and practice exactly as the local tax authority accompanied by a large part in setting rates. Duty on land and buildings acquisition (BPHTB) collection will increase local own revenues (PAD) as a means to improve the local spending quality. Improving the local spending quality will improve the quality of public services in order to improve the welfare of society. This study aims to analyze the implementation of duty on land and buildings acquisition collection in City of Depok, cause of decreasing the revenue of BPHTB after implementing by Depok City Authorities, and effort to increase the revenue of duty on local and building acquisition. Researcher used a descriptive method with qualitative approach. Variables will be used are policy standard and objectives, communication, resouces, disposition, attitudes, bureaucratic structure, policy performance, and benefits generated. The results show that the condition of variables in the implementation duty on land and building acquition collection have been met in City of Depok. The main factors causing a decrease in revenues is due to less time spent collection of duty on local and building acquisition at 2011, caused application is not ready. Depok government committed to improve the revenue of duty on local and building acquisition because it has the greatest contribution to the region revenue. The main effort to increase the revenues by doing more intensive field verification and build systems coordination.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan pendapat para ahli khususnya Edwards III, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, Disposisi/sikap dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antar faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi terhadap implementasi pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut dalam Bab I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan cara penelitian survey, penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikans dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Implementasi kebijakan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri masih menemui kendala pada variable komunikasi dan sumber daya yang meliputi adanya beberapa kali perubahan batasan luas yang dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri yang membuat implementor atau pelaksana menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, kurangnya dana dan jumlah sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

---

ABSTRACT
This thesis is about policy analysis implementation on VAT on self-supply of construction services in Jakarta Pasar Rebo Tax Service Office. Based on expert opinion especially Edwards III, factors that influence the implementation of policies such as the communication factor, resources, disposition/attitude and organizational structure. This study uses the framework.

The purpose of this study was to analyze the relationship between factors of communication, resources, disposition or attitude and bureaucratic structure towards the implementation of VAT on self-supply of construction services.

The approach used in this study is a quantitative approach, to answer the research questions mentioned in Chapter I. The method used in this research is a case study. Data collection was carried out by a research study survey, library research, field research.

The results showed that there is a significance influence of communication resources, disposition, and the bureaucratic structure on policy implementation VAT on self-supply of construction services. Policy implementation VAT on self-supply of construction services is still encountering many obstacles in the communication variables and resources covering a wide limits from time to time subject to VAT on self construction making or executing implementor adjust to these changes, the lack of funding and the amount of human resources prepared for the imposition of VAT on self-supply of construction services.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai skenario kepentingan mereka. Tujuan membentuk dan melibatkan perusahaan SPV tersebut adalah sebagai kendaraan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk pelaksanaan tender pemerintah. Pihak yang menggunakan SPV sebagai kendaraan ini sulit dipastikan identitas dan keberadaannya. Akibatnya dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut, muncul fenomena adanya gap antara peraturan perpajakan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan. Keberadaan perusahaan SPV yang sendirian menanggung beban pajak menimbulkan fenomena adanya usaha pengecilan beban pajak sehingga terjadi tax gap dan potential loss penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan yang ada terkait dengan transaksi pelaksanaan tender pemerintah dengan menggunakan skema SPV dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PT AMZ.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan menggunakan skema SPV; (2) menganalisis bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengakomodir kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (3) menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi pada kasus transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah; (4) menganalisis bagaimana seharusnya Undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia mengatur transaksi dengan menggunakan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) fenomena penggunaan skema SPV dalam pelaksanaan tender pemerintah telah menimbulkan adanya tax gap dalam penghitungan beban pajak (2) peraturan perpajakan yang berlaku mengatur pemajakan skema SPV tersebut dengan mekanisme biasa sesuai alur transaksinya, sehingga ketika PT AMZ tidak patuh menjalankan aturan perpajakan sesuai alur transaksi skema SPV, timbul kendala dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tersebut; (3) ketidakpatuhan PT AMZ menyebabkan pelaksanaan pengawasan oleh administrator perpajakan menemui permasalahan dan kendala; (4) transaksi skema SPV dalam tender pemerintah yang telah berlangsung berulang-ulang tersebut menimbulkan adanya potential loss penerimaan pajak dan sudah saatnya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

---

ABSTRACT
One of the biggest economic activities that dominate Indonesian economy is the state budget through government procurement. Taxation from the government procurement activities is also a large contribution for the state revenue. The government procurement is stated in some rules and regulations authorized by the President of the Republic of Indonesia. However, since some companies cannot fulfill the government procurement qualifications, especially the government auction procurement qualifications, Special Purpose Vehicle (SPV) companies often arise in the business. The SPV company is established to set as a dummy company who execute the government procurement activities, used by specific person or company, in order to gain profit from the business. Usually, the specific person or company who used SPV company as their “vehicle” is hardly unidentifiable. Therefore, taxation problem arise in the business transaction of government auction procurement using the SPV scheme. Researcher found there is a gap between tax regulations and tax payers’ compliance according to the transaction. The existence of SPV company that carry all tax burden, arise the phenomena of the tax burden manipulation and creates a tax gap and potential loss in tax revenue. In this research, the researcher will analyze tax policy on the government auction procurement transaction in form of SPV company scheme, using the case study in AMZ Corporation.

The purpose of this research is to (1) analyze the implementation of tax payers’ rights and obligations on the transaction in form of SPV company scheme; (2) analyze how Indonesian tax regulation accommodate transaction in government auction procurement in form of SPV company scheme; (3) analyze problems arise from the transaction case using SPV company scheme in the government auction procurement transaction; (4) analyze how Indonesian tax law and tax policies should regulate transaction using SPV company scheme in government auction procurement transaction.

This research is a qualitative research with a descriptive design. From this research, researcher conclude that (1) the phenomena of SPV scheme in the government auction procurement has rising a tax gap in calculating the tax burden; (2) tax rules regulate the government auction procurement transaction in a common regulation according to its transaction path, therefore, when AMZ Corp. did not comply its tax obligation according to the transaction path, the problem arose in the application of tax regulation; (3) the AMZ Corp. noncompliance behavior, increase problems and barriers in supervision acted by tax administrator; (4) the government auction procurement transaction using the SPV scheme, arise a potential loss in tax revenue, and urgently need a serious attention from the government.

Abstrak :
Endless Economic crisis knock over Indonesia since 1997 causing many companies cannot pay for the obligation and the creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This Condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention that is existence of different interpretation of Judge of Commercial Justice to the domiciling of tax debt. At the case of PT. ABC Judge of Commercial Justice treat tax debt is equal to commercial debt, whereas at case of PT. XYZ, Judge of Commercial Justice differentiate tax debt of commercial debt so that, it has to pay ahead then the rest of estate divided for the creditor of other commercial. Therefore problem which raised in this research is how domiciling Taxation rule in penalty system in Indonesia and whether there is correlation of synergy between Taxation rule with rights rule and bankrupt bill for debt including tax payable and what effort able to be conducted to harmonize taxation rule with Bankrupt rule. Research method used is descriptive with qualitative approach. From research result obtained result of tax rule that has to domicile as lex specialis in Indonesia law for problem related to tax, while civil law and other public law as lex generalis. But in Bankrupt rule, bankrupt problem is lex specialis, so that has to domicile which is equal strength. So that whether DJP and Commercial Justice stay with rule of each rule which cause UUK (bankrupt rule) with Taxation rule cannot synergize in solution of tax debt for company's bankrupt. Position relating to lex specialis, hence both, that is taxation rule and bankrupt rule is less synergy, this matter seen in case of PT. ABC and PT. XYZ. Judge of Commercial Justice handling the case in different interpretation. In case of PT. ABC Judge of Commercial justice overrule tax and only focusing at Bankrupt rule in order to be billed for tax payable DJP must conduct an effort to many levels of Cassation Appellate Court.While case of PT. XYZ Judge of Commercial Justice overrules the problem of tax from bankrupt problem because tax arranged in Taxation rule, it means that Judge of Commercial Justice pay attention at Taxation rule as lex specialis. The above mentioned can be avoided by adding coherent rule in bankrupt rule that tax has to be differentiated with civil debt and is not in bankrupt scope. In order to have legal force which is jurisprudence remain from Appellate Court decision in case of cassation taxation area was presumably packed into recorrection of other trading law. For example bankrupt problem, Bankrupt rule consist of 308 section only mentioning word " taxation" that is section 113 Sentence (1) letter b, expressing that must be done verification tax debt, without expressing that tax is not civil debt. This matter not explained in explanation of section 113 UUK (bankrupt rule) so that just arise different interpretations or understanding. By equalizing DJP with other creditor make DJP must be at one's feet of bankrupt mechanism, in fact, clearly tax debt is not civil debt so that there must be coherent in UUK that DJP is not creditor and tax debt is not civil debt but obligation of political. In order to conduct activity of collection at once and at the same time Taxpayer showing bankrupt marking, hence DJP need information from Commercial Justice if there is Taxpayer which is processing by application of its bankrupt. It can be made by a kind of MoU (Memorandum of Understanding) between DJP with Commercial Justice to obtain information quickly if there is bankrupt case. Then resources of DJP out of condition to finish tax collection at Taxpayer which is bankrupt, hence activity of collection tax can be more intensive again.

Abstrak :
Sunset Policy merupakan suatu bentuk pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupa fasilitas penghapusan sanksi perpajakan dan hanya berlaku di tahun 2008. Konsep dasar yang mengatur sunset policy adalah self assessment system, dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya yang harus dibayar dan disampaikan melalui SPT Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tata cara pelaksanaan sunset policy. Menilik kebijakan sunset policy yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman wajib pajak dan bagaimana mereka menyikapi atas kebijakan sunset policy yang saat ini sedang berlangsung, dan juga guna mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang diperoleh wajib pajak atas fasilitas sunset policy serta alasan dan kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas sunset policy padahal masa berlaku sunset policy sudah hampir berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada dan mencoba untuk menjabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian yang selanjutnya akan dihasilkan secara deskripsi tentang objek penelitian, yaitu tentang sunset policy yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak dengan studi kasus pada Telkom Group. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang dipilih sesuai prinsip yang berlaku dalam metode kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung selama proses kebijakan sunset policy, dalam hal ini adalah wajib pajak baik wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang tergabung dalam Telkom Group. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tergabung dalam Telkom Group, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami program sunset policy melalui berbagai macam media, penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dan menghadiri seminar pajak tentang sunset policy. Wajib Pajak tersebut cukup cooperatif dalam menyikapi kebijakan sunset policy secara positif dengan mencari tau informasi-informasi khususnya yang berkaitan dengan sunset policy guna memanfaatkan fasilitas sunset policy. Manfaat yang diperoleh wajib pajak atas fasilitas sunset policy adalah memperoleh penghapusan sanksi pajak dan terhindar dari pemeriksaan. Alasan wajib pajak yang tidak berpartisipasi dalam program sunset policy ini dikarenakan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar berdasarkan self assessment system dan kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak yang belum dapat memanfaatkan fasilitas sunset policy adalah dikarenakan keraguan & ketidakpastian wajib pajak terhadap aturan sunset policy, kurangnya informasi yang berkaitan dengan sunset policy karena belum mendapatkan sosialisasi dan juga kesulitan dalam perolehan bukti pendukung yang merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam SPT Pajak Penghasilan dalam rangka sunset policy. Saran yang ditujukan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan sunset policy adalah memaksimalkan sosialisasi sunset policy yang masa berlakunya akan segera berakhir guna memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum memahami sunset policy agar dapat turut berpartisipasi dalam program sunset policy.

---

Sunset Policy as a form of tax amnesty given by the government through the Directorate General of Taxation that applicated of facilities and the elimination of tax penalties apply only in the year 2008. The basic concept of the sunset policy is self assessment system, with this system, taxpayers are given full trust to calculate their own tax liabilities that must be paid and reported via SPT Income Tax based on Article 37A Tax Act 28 of 2007 and other related regulations, which set the ways of implementation of the sunset policy. Tracing the sunset policy review from the perspective taxpayers, this study aims to evaluate the understanding of taxpayers and how the reaction of the sunset policy, which is currently in progress, and also to know the benefits of what is compulsory facilitity of the sunset policy and the reasons for and constraints faced by taxpayers who have not been utilizing the facilities the sunset policy on the validity sunset policy has almost ended. This research uses a qualitative approach with a descriptive to describe, summarizes the various conditions and situations that exist and try to spell out concrete conditions of the object that further research will be generated description of the object of research, which is about the sunset policy review from the perspective taxpayers with studies in the case of Telkom Group. Collection of data is done through the study of literature and interviews with the guidelines depth interviews to several key informants selected according to the principles that apply in qualitative methods. Key informants in this research are those who are directly involved during the process of sunset policy, in this case are a corporate taxpayers and individual taxpayers who personally joined in the Telkom Group. Results of research and discussion of this research shows that taxpayers who joined in the Telkom Group, both corporate taxpayers and individual taxpayers had personal knowledge and understanding of the program sunset policy through various media, extension or socialization done by the tax office and attend seminars about sunset policy. Taxpayer is quite cooperatif to the sunset policy with the positive policy of seeking good information, especially related to the sunset policy in order to utilize the facilities the sunset policy. The Benefits of sunset policy to taxpayers on the facility are getting the removal of sanctions and can be avoided from the tax audit. Reasons for taxpayers who do not participate in the program due to the sunset policy has been implementing the tax liabiity correctly based on self-assessment system and the constraints faced by taxpayers who can not utilize the facility is due to the sunset policy of doubt and uncertainty to the tax rules required the sunset policy, the lack of information relating to the sunset policy because not get the socialization and also the difficulties in acquiring evidence supporting one of the conditions that must be attached to the SPT Income Tax in the context of the sunset policy. Suggestions to the government that had make sunset policy is to maximize the sunset policy of socialization that the validity period will be end soon in order to provide opportunities for people who dont understand the sunset policy and they can be participating in the program sunset policy.