Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List. ......This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List.

Abstrak :
Penelitian ini membahas upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menangani penyebaran pandemi COVID-19 di Maharashtra tahun 2020-2021. Maharashtra merupakan negara bagian di India yang sangat terdampak oleh COVID-19 dengan jumlah kasus infeksi yang tinggi. Melalui konsep good governance, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya implementasi good governance baik efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan program yang dilaksanakan, responsivitas pemerintah yang lambat dan tidak selaras dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, hingga keadilaan dan kesetaraan bantuan berupa layanan kesehatan maupun dana yang tidak terjangkau oleh masyarakat pada aspek demografi maupun geografi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur dengan tipe penelitian yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini berupaya untuk memahami kondisi Maharashtra selama pandemi COVID-19 dan faktor penyebab tingginya angka kasus di Maharashtra. ......This study discusses the government's efforts to control and handle the spread of the COVID-19 pandemic in Maharashtra in 2020-2021. Maharashtra is a state in India that is very well known for COVID-19 with a high number of infection cases. Through the good governance concept, this research shows that the lack of implementation of the concept, both the effectiveness and efficiency of the policies and programs implemented, the government is slow and not in line with Maharashtra’s socio-economic conditions. This research uses qualitative methods and literature studies with an explanative research type. This study seeks to understand Maharashtra's condition during the COVID-19 pandemic and the factors causing the high number of cases in Maharashtra.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi di perkotaan selalu digerakkan oleh mesin pertumbuhan yang terbentuk dari koalisi antar aktor politik lokal. Pada masa pemerintahan Eddy Rumpoko, program pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pihak swasta yang berkontribusi besar dalam menyukseskan perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu adalah wisata buatan milik Jatim Park Group. Pada tahun 2015 Jatim Park Group membangun Predator Fun Park di atas tanah kas Desa Tlekung. Pembangunan tersebut memperoleh respons positif dari Pemerintah Daerah Kota Batu karena diharapkan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Namun dalam perkembangannya wisata buatan tersebut banyak menuai protes dari masyarakat Desa Tlekung dan LSM di kawasan tersebut. Karena mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan pelanggaran perizinan. Fokus permasalahan akan dianalisis menggunakan Teori Mesin Pertumbuhan milik Logan dan Molotch (1987). Melalui teori tersebut penulis dapat mengetahui kepentingan dan relasi yang terbentuk antar aktor politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian, pengumpulan data dilakukan studi literatur dan wawancara mendalam bersama Ketua DPRD Komisi A, Staf Dinas Penataan Ruang Kota Batu, Malang Corruption Watch, Walhi Jatim, DPC PDIP Kota Batu, akademisi, dan masyarakat Desa Tlekung. ......Economic growth in urban areas is always driven by growth machines formed from coalitions between local political actors. During the reign of Eddy Rumpoko, the economic growth program was directed at developing the tourism sector in the region. The private sector that has made a major contribution to the successful development of the tourism sector in Batu City is artificial tourism belonging to the Jatim Park Group. In 2015 Jatim Park Group built the Predator Fun Park on Tlekung Village treasury land. This development received a positive response from the Batu City Regional Government because it was expected to contribute to the Batu City Regional Original Revenue (PAD). However, in its development, this artificial tour drew a lot of protests from the people of Tlekung Village and NGOs in the area. Because it resulted in the conversion of agricultural land and licensing violations, the focus of the problem will be analyzed using Logan and Molotch's Growth Engine Theory (1987). Through this theory, the author can discover the interests and relations between local political actors. This research uses a qualitative approach with a case study design. Then, the data was collected through a literature study and in-depth interviews with the Chairperson of the DPRD Commission A, Staff of the Batu City Spatial Planning Service, Malang Corruption Watch, East Java Walhi, DPC PDIP Batu City, academics, and the people of Tlekung Village.

Abstrak :
Survei Alvara Research Center pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung apatis dan melabeli politik sebagai pembahasan yang terlalu serius atau menjenuhkan. Alih-alih menjauh dari pembahasan politik karena label tersebut, kontradiksi ditemukan ketika Generasi Z kerap mengandalkan media sosial sebagai prioritas dalam merespon isu politik. Aksi #SemuaBisaKena hadir untuk merespon keputusan DPR RI dan pemerintah yang ingin melanjutkan pengesahan RKUHP pada Mei 2022. Aksi ini merupakan wujud partisipasi politik yang dipopulerkan oleh kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lain demi mengingatkan publik akan ancaman pengesahan pasal-pasal bermasalah RKUHP. Penelitian ini akan mengkaji tipologi Aksi #SemuaBisaKena di Jakarta Tahun 2022 melalui Teori Connective Action dengan menunjukkan adanya tipologi tertentu dari partisipasi politik yang mengutamakan komunikasi yang dipersonalisasi melalui konektivitas media digital sebagai basis aksi. Penulis beragumen bahwa tipologi Organizationally Enabled Network sesuai dengan aksi politik mahasiswa Generasi Z melalui penggunaan Twitter dan Instagram. Hal ini terjadi karena terdapat kecocokan antara strategi Aliansi Nasional Reformasi KUHP sebagai kelompok penggagas gerakan dengan karakteristik partisipan Generasi Z sebagai digital native. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada: (1) Hierarki dan hubungan organisasi dengan melihat ketiadaan struktur yang kaku dan fleksibilitas metode partisipasi; (2) Penggunaan teknologi sosial sebagai strategi propaganda aksi, baik mobilisasi massa pada aksi digital ataupun demonstrasi di jalan; (3) Personal action frame yang berfokus pada penggunaan tagar sebagai simbol yang inklusif dan pembuatan konten dalam lingkup keterbukaan teknologi media sosial. Kombinasi aksi antara aksi digital dan aksi jalanan menjadi bentuk partisipasi politik Generasi Z, meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai tantangan dari partisipasi politik online. ......A survey conducted by the Alvara Research Center (2020) shows that Generation Z tends to be apathetic and labels politics as too serious or boring. However, contradicting this label, Generation Z often relies on social media as their primary means of responding to political issues. The #SemuaBisaKena Action has emerged as a response to the decision made by the Indonesian Parliament and the government to proceed with the ratification of the RKUHP in May 2022. This movement represents a form of political participation popularized by student groups and other segments of society, aiming to remind the public about the risks associated with the ratification of problematic articles within the RKUHP. This research will analyze the typology of the #SemuaBisaKena Action in Jakarta in 2022 through the Connective Action Theory. It will demonstrate a specific typology of political participation that prioritizes personalized communication using digital media connectivity as the foundation for action. The author argues that the typology of the Organizationally Enabled Network aligns with the political actions of Generation Z students, utilizing platforms like Twitter and Instagram. This alignment occurs due to the compatibility between the strategies of Aliansi Nasional Reformasi KUHP (ANRK) as the driving force behind the movement and the characteristics of Generation Z as digital natives. This compatibility can be observed in three aspects: (1) The absence of a rigid hierarchical structure and the flexibility of participation methods; (2) The utilization of social technology as a strategy for action propaganda, including mass mobilization for digital actions and street demonstrations; (3) A personal action frame that focuses on using hashtags as inclusive symbols and generating content within the realm of social media technological openness. The combination of digital and street actions represents the form of political participation by Generation Z, albeit with some weaknesses that pose challenges to online political participation.