Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA masih kurang dari segi jaringan internet dan sering terjadi error serta kurangnya Kelengkapan Berkas Klaim. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet. Untuk menanggulangi jaringan internet SIJAKA yang error dibantu oleh tenaga ahli teknologi informasi.

---

This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research applied qualitative methods, including namely indepth interviews, document review, and observation. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System is still lacking in terms of internet network and frequent errors and lack of Completeness of Claim Files. In the process section there are problems, namely finding incomplete and inappropriate claim files so that the verification results are pending, besides that there are also problems at the time of issuance of the BAHV such as the wrong date, then the submission of the BAHV draft is approaching the deadline. The output section is sufficiently precise in paying claims, but there are still some delays caused by factors namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network. To overcome the error in the SIJAKA internet network, information technology experts assisted."

"Resume medis sebagai salah satu bentuk dokumentasi yang di produksi oleh rumah sakit bertanggung jawab secara klinis, moral, maupun hukum oleh tenaga kesehatan dalam memberikan seluruh informasi terkait pasien dari awal hingga akhir perawatan dan dinyatakan dapat pulang. Walaupun resume medis sebagai salah satu bentuk dokumentasi yang umum diproduksi oleh rumah sakit, resume medis masih dibangun secara tidak tepat dalam prosesnya. Hal ini dapat berdampak terhadap salah satu isu dunia kesehatan yaitu keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran risiko atas ketidaklengkapan resume medis terhadap keselamatan pasien. Lebih lanjut, penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pihak rumah sakit merumuskan kebijakan pencegahan terhadap kejadian yang mengancam keselamatan pasien saat menerima perawatan di rumah sakit atau perawatan dalam transisi. Penelitian ini menggunakan metode scoping review. Hasil penelitian akan disajikan secara kualitatif naratif dengan memanfaatkan basis data PubMed, Cochrane, Proquest, CINAHL, Google Scholar, Library UI, dan Library FKM UI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa risiko potensial yang ditemukan melalui bukti studi yang disertakan maupun hasil tinjauan lain adalah kesalahan pengobatan, penerimaan kembali, kegagalan atau keterlambatan perawatan, literasi pasien, dan keberlanjutan perawatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kesalahan pengobatan adalah kejadian keselamatan pasien yang paling berisiko terjadi atas ketidaklengkapan resume medis. Hal tersebut menunjukkan perlu dilakukan tindakan pencegahan melalui evaluasi serta pelaksanaan program berkelanjutan terhadap dokumentasi resume medis

---

Discharge summary as a form of documentation produced by the hospital is responsible clinically, morally, and legally by health workers in providing all information related to patients from the beginning to the end of treatment until they recover and get permission from their doctors to back to home. Although a discharge summary is one of the most common forms of documentation produced by the hospital, in reality, it has been still incorrectly recorded in the process. This matter can impact on one of the world's health issues, specifically on patient safety. This study aims to gain descriptive of risks of incomplete discharge summaries for patient's safety. Furthermore, this study can be used to help the hospital formulate preventive policies for the occurrence that threaten patient safety while receiving care at the hospital or care in transition. This study used a scoping review method. The results of this study will be presented in a narrative qualitative by using PubMed, Cochrane, Proquest, CINAHL, Google Scholar, Library UI, and FKM UI Library databases. Study findings revealed that potential risks found through study evidence included and the results of other literature reviews were medication errors, admissions, failure or delayed treatment, patient literacy, and continuity of care. This study concludes that medication error is the patient's safety occurrence most at risk of incomplete medical resumes. It is necessary to take precautionary measures through the evaluation and implementation of the sustainable discharge summary documentation program"

"Angka turnover perawat di RS X di Kota Depok pada tahun 2021-2023 dikatakan tinggi karena melebihi standar ideal angka turnover pertahun, yaitu 5-10%. Turnover intention merupakan langkah awal dari terjadinya turnover yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh workload, job insecurity, dan job satisfaction terhadap turnover intention perawat di RS X di Kota Depok Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional, dengan menggunakan data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada perawat di Rumah Sakit X di Kota Depok yang dilakukan dari bulan April-Mei 2024, dengan jumlah sampel sebanyak 128 orang perawat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat pengaruh signifikan dari workload, job insecurity, dan job satisfaction terhadap turnover intention perawat di Rumah Sakit X dengan nilai p value < α (0.05), yaitu variabel workload (p value = 0.013 dan 0.000), variabel job insecurity (p value = 0.000), dan variabel job satisfaction (p value = 0.000). Selain itu, dari hasil analisis yang dilakukan terhadap turnover intention diperoleh bahwa 64 (50%) perawat memiliki keinginan kuat terhadap turnover intention dan 64 (50%) perawat lainnya memiliki keinginan lemah terhadap turnover intention. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti memberikan saran kepada RS X untuk menjadikan turnover intention perawat sebagai fokus bagi RS X untuk meminimalkan risiko turnover yang sebenarnya, melakukan survei untuk mengukur tingkat turnover intention dan kepuasan kerja secara berkala kepada seluruh perawatnya, mengevaluasi kebutuhan perawat secara berkala, mendistribusikan beban kerja dan jam kerja secara merata dan adil antar perawat, menyediakan program konseling dan dukungan untuk membantu perawat mengatasi stres dan kelelahan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan lebih jelas dan rinci mengenai peran, tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi kerja perawat. melakukan pengembangan pengetahuan dan kompetensi perawat secara berkala, melakukan peninjauan kembali terkait sistem pemberian gaji, serta menjadikan kesejahteraan perawat sebagai hal penting untuk diperhatikan.

---

Nurse turnover rate at Hospital X in Depok City is considered high from 2021 to 2023, exceeding the ideal annual turnover standard of 5-10%. Turnover intention is the initial step towards actual turnover, which if not managed properly, it can lead to detrimental consequences. This study aims to determine the influence of workload, job insecurity, and job satisfaction on nurse turnover intention in Hospital X in Depok City in 2024. The study employs a quantitative approach with a cross-sectional design, utilizing primary data from the results of questionnaires distributed to nurses at Hospital X, Depok City, conducted from April-May 2024, with a sample size of 128 nurses. The results of this study indicate that there is a statistically significant effect of workload, job insecurity, and job satisfaction on nurses' turnover intention at Hospital X with a p value < α (0.05), include the workload variable (p value = 0.013 and 0.000), the job insecurity variable (p value = 0.000), and the job satisfaction variable (p value = 0.000). In addition, the analysis of turnover intention indicates that 64 (50%) nurses have a strong intention to leave, while the remaining 64 (50%) nurses have a weak intention to leave. Based on these results, the researcher provides advice to Hospital X to make nurse turnover intention a focus for RS X to minimize the actual risk of turnover, conduct regular surveys to measure turnover intention and job satisfaction among all nurses, periodically evaluate nurses' needs, distribute workload and working hours fairly and equitably among nurses, provide counselling and support programs to help nurses cope with stress and fatigue, evaluate and communicate more clearly and in detail about the roles, duties, responsibilities, and work expectations of nurses, conduct regular training and development programs to enhance nurses' knowledge and competencies, review the salary system, and make nurses' welfare an important thing to consider."

"Krisis ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga perawat di pasar kesehatan global menjadi perhatian, termasuk di Indonesia. Saat ini tenaga perawat Indonesia mengalami surplus, yakni sebanyak 2.298 perawat secara nasional, dan diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Di samping itu, hampir seluruh Puskesmas (99.9%) sudah memiliki perawat yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan demand, saat ini terdapat 23.579 job order, namun hanya 20,4% penempatan tenaga perawat Indonesia di pasar global yang telah terpenuhi. Tantangan seperti kualifikasi yang tidak sesuai, kesulitan adaptasi budaya, ketahanan mental, karir stagnan, deskilling, dan brain waste bertentangan dengan tujuan Permenkes 37/2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri. Permenkes ini belum menjelaskan detail pendayagunaan sebelum dan pasca migrasi serta matriks peranan stakeholder. Analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) melalui wawancara mendalam menunjukkan tujuan kebijakan mencakup alih ilmu, peningkatan profesionalisme, dan penyediaan lapangan kerja. Sumber daya dan komunikasi antar badan pelaksana memadai, namun peran pemerintah daerah dalam diseminasi informasi dan pelatihan perlu ditingkatkan. Disposisi badan pelaksana positif, namun kinerja kebijakan belum optimal, terbukti dari belum terpenuhinya job order, alih ilmu pengetahuan yang belum optimal, dan belum adanya payung hukum pendayagunaan pasca migrasi. Kemenkes berupaya meningkatkan kinerja dengan menyiapkan tenaga perawat berkualifikasi dan merinci pendayagunaan dalam revisi Permenkes 37/2015. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi koordinasi antara Kemenkes dan stakeholder lainnya seperti Kemdikbud, BP2MI, Pemerintah Daerah, Kemlu, dan Kemnaker.

---

The imbalance crisis between the demand and supply of nursing personnel in the global healthcare market is a concern, including in Indonesia. Currently, Indonesia is experiencing a surplus of nurses, amounting to 2,298 nurses nationally, and this number is predicted to continue to increase in the coming years. Moreover, almost all Community Health Centers (Puskesmas) (99.9%) already have nurses spread throughout Indonesia. Based on demand, there are currently 23,579 job orders, but only 20.4% of the placement of Indonesian nurses in the global market has been fulfilled. Challenges such as mismatched qualifications, cultural adaptation difficulties, mental resilience, career stagnation, deskilling, and brain waste contradict the objectives of Permenkes 37/2015 regarding the Utilization of Indonesian Health Workers Abroad. This regulation does not detail the utilization before and after migration, nor the stakeholder role matrix. An analysis using the theory of Van Meter and Van Horn (1975) through in-depth interviews shows that policy objectives include knowledge transfer, professionalism enhancement, and job creation. Resources and communication between implementing bodies are adequate, but the role of local governments in information dissemination and training needs to be enhanced. The disposition of the implementing bodies is positive, but policy performance has not been optimal, as evidenced by the unfulfilled job orders, suboptimal knowledge transfer, and the absence of a legal framework for post-migration utilization. The Ministry of Health is working to improve performance by preparing qualified nurses and detailing utilization in the revision of Permenkes 37/2015. This study recommends optimizing coordination between the Ministry of Health and other stakeholders such as the Ministry of Education and Culture, BP2MI, Local Governments, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Manpower."

"Adanya rekam medis elektronik sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengeksplorasi penerimaan SDM Kesehatan terhadap Rekam Medis Elektronik (RME) di klinik-klinik DKI Jakarta tahun 2024. Desain studi yang digunakan adalah kualitatif dengan melibatkan wawancara mendalam bersama tenaga kesehatan dan staf administrasi serta analisis dokumen dan regulasi. Kerangka teori menggunakan Modified UTAUT mengevaluasi pengaruh harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi terhadap penerimaan RME. Hasil menunjukkan bahwa meskipun RME diakui bermanfaat, hambatan seperti variasi literasi digital, resistensi terhadap perubahan, dan kekhawatiran privasi data masih ada. Dukungan teknis dan pelatihan berkelanjutan penting untuk mengurangi resistensi.

---

The presence of electronic medical records is crucial for enhancing the quality of healthcare services. This study investigates the acceptance of Electronic Medical Records (EMR) among healthcare professionals and administrative staff in clinics across DKI Jakarta in 2024. Employing a qualitative research design, the research utilizes in-depth interviews with healthcare personnel and administrative staff, complemented by document analysis and regulatory scrutiny. The theoretical framework adopts the Modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) to assess the impact of performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions on EMR acceptance. The results indicate that although EMRs are recognized as beneficial, obstacles such as varying levels of digital literacy, resistance to change, and concerns about data privacy persist. Technical support and ongoing training are essential to reduce resistance."

"Dalam rangka mengoptimalkan penerapan RME di Indonesia, pemerintah mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia menerapkan dan mengintegrasikan sistem RME dengan platform nasional SATUSEHAT. Hingga saat ini, belum diketahui bagaimana penerapan RME di suatu fasilitas kesehatan setelah menggunakan sistem RME yang telah terintegrasi dengan SATUSEHAT, terutama dari sisi petugas sebagai pengguna. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan RME yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT berdasarkan persepsi petugas pelaksana di salah satu rumah sakit yang telah terkoneksi dengan SATUSEHAT, yaitu RS Fatmawati melalui RME Transmedic. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan mengadopsi metode UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian memperoleh hasil bahwa penerapan RME Transmedic di RS Fatmawati belum optimal. Hal ini disebabkan petugas masih mempelajari sistem dan terdapat kendala yang sering dihadapi oleh petugas. Mayoritas kendala menyita waktu petugas sehingga efisiensi waktu kerja petugas menurun. Penurunan efisiensi waktu ini mempengaruhi produktivitas dan sikap petugas terhadap penerimaan RME secara sukarela. Meski begitu, kondisi sosial dan fasilitas di RS Fatmawati telah memberikan dukungan yang cukup positif terhadap penerapan RME. Hanya saja, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan dan beberapa kebutuhan yang perlu diadakan, salah satunya pelatihan rutin. Melalui penelitian ini, diharapkan pihak Transmedic mampu menyelesaikan kendala dan melengkapi fitur yang sudah ada maupun belum ada serta pihak RS Fatmawati memberikan pelatihan rutin guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas.

---

In response to governmental mandates, healthcare facilities in Indonesia are integrating Electronic Medical Records (EMR) systems with the national SATUSEHAT platform. The application of EMR within healthcare facilities following integration with the SATUSEHAT platform remains insufficiently understood, particularly from the perspective of staff as users. This study aims to investigates the implementation of the Transmedic EMR system integrated with SATUSEHAT at Fatmawati Hospital, focusing on the perceptions of staff members. Utilizing a qualitative research design, the study is guided by the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) framework. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The study reveals that the implementation of the Transmedic EMR at Fatmawati Hospital is suboptimal. Staff are still acclimating to the system and frequently encounter obstacles that significantly reduce their work efficiency. This inefficiency adversely affects staff productivity and their voluntary acceptance of the EMR system. Nevertheless, the social and infrastructural conditions at Fatmawati Hospital provide positive support for EMR implementation. Several issues require resolution, and specific needs must be addressed, including the provision of regular training sessions. This study anticipates that Transmedic will address these issues by enhancing existing features and adding necessary ones, and Fatmawati Hospital is expected to offer continuous training to improve staff knowledge and competence."

"Pandemi Covid-19 telah menyebar secara global, sistem pelayanan kesehatan dihadapkan pada tantangan besar dan perawat sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 berisiko mengalami burnout. Burnout adalah kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan kelelahan mental yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan burnout pada perawat selama masa pandemi covid-19 di RS X Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dengan desain cross-sectional dan dilakukan pada 12 Juli - 20 Juli 2022. Sampel pada penelitian ini sebanyak 171 perawat pelaksana yang bekerja di Ruang Rawat Inap RS X Kota Bogor. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) dan analisis data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 43,9% perawat mengalami burnout rendah dan 56,1 perawat mengalami burnout sedang. Variabel yang berhubungan dengan burnout yaitu jenis kelamin (p=0,037), stres kerja (p=0,000), beban kerja (p=0,036), dan kondisi kerja (p=0,003), sedangkan umur (p=0.490), pendidikan (p=0,170), lama bekerja (p=0,356), status pernikahan (p=0,751), dan dukungan sosial (p=0,408) tidak berhubungan dengan burnout. Kesimpulan penelitian ini adalah perawat mengalami burnout rendah dan sedang sehingga diperlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko burnout pada perawat.

---

The Covid-19 has spread globally and healthcare system faced major challenges in terms of human resources. Nurses, as the front line of handling Covid-19 are at risk of having burnout. Burnout is defined as physical exhaustion, emotional exhaustion, and mental exhaustion caused by prolonged stress. This study aims to determine factors that potentially associated with burnout in nurses during the Covid-19 pandemic at RS X Bogor City. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and was conducted in 12 July – 20 July 2022. The sample in this study was 171 nurses who worked in the Inpatient Room of RS X Bogor City. Data collection using the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) questionnaire and data analysis using the chi-square statistical test. The results showed that 43.9% of nurses experienced low burnout and 56.1% nurses experienced moderate burnout. Variables related to burnout were gender (p=0.037), work stress (p=0.000), workload (p=0.036), and working conditions (p=0.003), while age (p=0.490), education (p=0.170), length of work (p=0.356), marital status (p=0.751), and social support (p=0.408) were not associated with burnout. In conclusion, preventive efforts are required to handling the burnout risks, particularly for nurses with low and moderate burnout’s level."

"Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah melalukan upaya untuk menekan laju penularan dan penanganan Covid-19, salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menilai keberhasilan kebijakan dan memetakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya maka perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan faktor yang berperan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pancoran pada bulan Mei – Juni 2022. Sampel dipilih secara purposive sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Informan penelitian terdiri dari tiga orang tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, dua informan tambahan yang merupakan pasien yang pernah terkonformasi positif Covid-19 dan dua informan kunci yang merupakan pemimpin program penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam mencapai target dan indikator pencapaian. Hambatan ditemukan pada faktor kondisi lingkungan adalah masih adanya stigma, kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap penyakit ini sebagai aib dan keterbatasan kuota pemeriksaan PCR dan waktu tunggu hasil yang lama dari Lab jejaring saat kasus sedang tinggi karena jumlah sampel melebihi kapasitas. Faktor sumber daya organisasi, tingginya beban pekerjaan tenaga kesehatan. Faktor karakteristik dan kemampuan instansi pelaksana adalah rapat evaluasi dilakukan melalui whatsapp grup dengan dipimpin oleh PJ Surveilans.

---

Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and has spread across the world. The Indonesian government has made efforts to reduce the rate of transmission and handling of Covid-19, one of the ways is by issuing the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07/Menkes/4641/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Examination, Tracking, Quarantine, and Isolation in the Context of Accelerating Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). To assess the success of the policy and to map the factors that influence its implementation, it is necessary to analyze the implementation of the policy. This study aims to determine the implementation of the Covid-19 handling policy and the factors that play a role in its implementation. This study is qualitative research using a case study approach, data collection techniques in-depth interviews, and document review. The study was conducted in the working area of the Pancoran District Health Center in May – June 2022. The sample was selected purposively according to the inclusion and exclusion criteria. The research informants consisted of three health workers who handled Covid-19, two additional informants who were patients who had been confirmed positive for Covid-19 and two key informants who were leaders of the Covid-19 handling program. The results of the study indicate that the implementation has been carried out well but but needs to be improved in achieving targets and indicators. The obstacle to implementing the Covid-19 handling flow in environmental conditions is the trust of some people who consider this disease a disgrace and the limited quota of PCR examinations and long waiting times for results from network labs because the number of samples exceeds capacity. In terms of organizational resources, the high workload of health human resources at the public health center. Furthermore, despite the characteristics and capabilities of the implementing agencies, there is evaluation conducted through a whatsapp group led by Surveillance’s leader."

"Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

---

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target."

"Perputaran karyawan secara sukarela (voluntary turnover) dapat terjadi apabila karyawan memiliki keinginan untuk berpindah yang kuat. Saat ini terdapat beberapa industri yang memiliki perputaran karyawan yang cukup tinggi, yakni melebihi 10% (Gillies, 1994). Salah satunya, PT X yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan angka voluntary turnover pada tahun 2023 sebesar 12,8% dan tren 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor dorongan internal individu, keterikatan karyawan, dan praktik kerja kinerja tinggi terhadap keinginan karyawan untuk berpindah di PT X Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method (kuantitatif dan kualitatif) dengan pendekatan cross sectional. Data kuantitatif didapatkan dengan menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 65 orang dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan, data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam dan didapatkan 6 perwakilan responden sebagai informan. Hasil kuantitatif penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara faktor dorongan internal individu (usia) dan praktik kerja kinerja tinggi (penilaian kinerja dan pemberdayaan karyawan). Hasil kualitatif penelitian diolah secara tematik dan didapatkan beberapa tema yang berkaitan dengan keinginan berpindah karyawan antara lain jumlah tanggungan keluarga, usia, kondisi keluarga, beban kerja yang menyebabkan rasa lelah, ketidakpuasan gaji, tidak ada umpan balik dan ketidakadilan dalam penilaian kinerja, kurangnya reward dan sistem penggajian yang tidak disesuaikan dengan kompetensi, tidak ada hubungan antara hasil penilaian kinerja yang dilakukan dengan kenaikan gaji, kurangnya dampak pelatihan terhadap pekerjaan dan tidak dapat mengajukan pelatihan non mandatory, gaya kepemimpinan yang kurang sesuai, hambatan dalam berpendapat di luar lingkup kerja, dan karyawan merasa tidak dihargai. Kemudian, gabungan antara hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya hal-hal yang diperluas maupun dikonfirmasi. Untuk itu, diperlukan beberapa peningkatan dalam manajemen PT X sebagai upaya untuk meningkatkan retensi karyawan dan kinerja organisasi. 

---

Voluntary turnover can occur if employees have a strong desire to move. Currently there are several industries that have high employee turnover, which exceeds 10% (Gillies, 1994). One of them is PT X, which is engaged in health services with a voluntary turnover rate in 2023 of 12.8% and the trend for the last 3 years shows an increase. For this reason, this study was conducted with the aim of knowing the relationship between the individual factors, employee engagement, and high performance work practices on employees' desire to move at PT X in 2024. The method used in this research is mixed method (quantitative and qualitative) with a cross sectional approach. Quantitative data was obtained using a questionnaire with 65 respondents and processed using the SPSS application. Meanwhile, qualitative data was obtained through in-depth interviews and obtained 6 representatives of respondents as informants. The quantitative results showed that there was a significant relationship between individual factors (age) and high performance work practices (performance appraisal and employee empowerment). The qualitative results of the research were processed thematically and obtained several themes related to the desire to move employees, including the number of family dependents, age, family conditions, workload that causes fatigue, salary dissatisfaction, no feedback and unfairness in performance appraisal, lack of rewards, and a pay system that is not based on competence, there is no relationship between the results of performance appraisals conducted and salary increases, lack of training impact on work and not being able to apply for non-mandatory training, inappropriate leadership style, obstacles in arguing outside the scope of work, and employees feel unappreciated. Then, the combination of quantitative and qualitative results shows that there are things that are expanded or confirmed. Therefore, some improvements are needed in the management of PT X in an effort to improve employee retention and organizational performance."