Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA masih kurang dari segi jaringan internet dan sering terjadi error serta kurangnya Kelengkapan Berkas Klaim. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet. Untuk menanggulangi jaringan internet SIJAKA yang error dibantu oleh tenaga ahli teknologi informasi. ......This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research applied qualitative methods, including namely indepth interviews, document review, and observation. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System is still lacking in terms of internet network and frequent errors and lack of Completeness of Claim Files. In the process section there are problems, namely finding incomplete and inappropriate claim files so that the verification results are pending, besides that there are also problems at the time of issuance of the BAHV such as the wrong date, then the submission of the BAHV draft is approaching the deadline. The output section is sufficiently precise in paying claims, but there are still some delays caused by factors namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network. To overcome the error in the SIJAKA internet network, information technology experts assisted.

Abstrak :
Resume medis sebagai salah satu bentuk dokumentasi yang di produksi oleh rumah sakit bertanggung jawab secara klinis, moral, maupun hukum oleh tenaga kesehatan dalam memberikan seluruh informasi terkait pasien dari awal hingga akhir perawatan dan dinyatakan dapat pulang. Walaupun resume medis sebagai salah satu bentuk dokumentasi yang umum diproduksi oleh rumah sakit, resume medis masih dibangun secara tidak tepat dalam prosesnya. Hal ini dapat berdampak terhadap salah satu isu dunia kesehatan yaitu keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran risiko atas ketidaklengkapan resume medis terhadap keselamatan pasien. Lebih lanjut, penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pihak rumah sakit merumuskan kebijakan pencegahan terhadap kejadian yang mengancam keselamatan pasien saat menerima perawatan di rumah sakit atau perawatan dalam transisi. Penelitian ini menggunakan metode scoping review. Hasil penelitian akan disajikan secara kualitatif naratif dengan memanfaatkan basis data PubMed, Cochrane, Proquest, CINAHL, Google Scholar, Library UI, dan Library FKM UI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa risiko potensial yang ditemukan melalui bukti studi yang disertakan maupun hasil tinjauan lain adalah kesalahan pengobatan, penerimaan kembali, kegagalan atau keterlambatan perawatan, literasi pasien, dan keberlanjutan perawatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kesalahan pengobatan adalah kejadian keselamatan pasien yang paling berisiko terjadi atas ketidaklengkapan resume medis. Hal tersebut menunjukkan perlu dilakukan tindakan pencegahan melalui evaluasi serta pelaksanaan program berkelanjutan terhadap dokumentasi resume medis ......Discharge summary as a form of documentation produced by the hospital is responsible clinically, morally, and legally by health workers in providing all information related to patients from the beginning to the end of treatment until they recover and get permission from their doctors to back to home. Although a discharge summary is one of the most common forms of documentation produced by the hospital, in reality, it has been still incorrectly recorded in the process. This matter can impact on one of the world's health issues, specifically on patient safety. This study aims to gain descriptive of risks of incomplete discharge summaries for patient's safety. Furthermore, this study can be used to help the hospital formulate preventive policies for the occurrence that threaten patient safety while receiving care at the hospital or care in transition. This study used a scoping review method. The results of this study will be presented in a narrative qualitative by using PubMed, Cochrane, Proquest, CINAHL, Google Scholar, Library UI, and FKM UI Library databases. Study findings revealed that potential risks found through study evidence included and the results of other literature reviews were medication errors, admissions, failure or delayed treatment, patient literacy, and continuity of care. This study concludes that medication error is the patient's safety occurrence most at risk of incomplete medical resumes. It is necessary to take precautionary measures through the evaluation and implementation of the sustainable discharge summary documentation program

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah menyebar secara global, sistem pelayanan kesehatan dihadapkan pada tantangan besar dan perawat sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 berisiko mengalami burnout. Burnout adalah kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan kelelahan mental yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan burnout pada perawat selama masa pandemi covid-19 di RS X Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif dengan desain cross-sectional dan dilakukan pada 12 Juli - 20 Juli 2022. Sampel pada penelitian ini sebanyak 171 perawat pelaksana yang bekerja di Ruang Rawat Inap RS X Kota Bogor. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) dan analisis data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 43,9% perawat mengalami burnout rendah dan 56,1 perawat mengalami burnout sedang. Variabel yang berhubungan dengan burnout yaitu jenis kelamin (p=0,037), stres kerja (p=0,000), beban kerja (p=0,036), dan kondisi kerja (p=0,003), sedangkan umur (p=0.490), pendidikan (p=0,170), lama bekerja (p=0,356), status pernikahan (p=0,751), dan dukungan sosial (p=0,408) tidak berhubungan dengan burnout. Kesimpulan penelitian ini adalah perawat mengalami burnout rendah dan sedang sehingga diperlukan upaya preventif untuk mengurangi risiko burnout pada perawat. ......The Covid-19 has spread globally and healthcare system faced major challenges in terms of human resources. Nurses, as the front line of handling Covid-19 are at risk of having burnout. Burnout is defined as physical exhaustion, emotional exhaustion, and mental exhaustion caused by prolonged stress. This study aims to determine factors that potentially associated with burnout in nurses during the Covid-19 pandemic at RS X Bogor City. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and was conducted in 12 July – 20 July 2022. The sample in this study was 171 nurses who worked in the Inpatient Room of RS X Bogor City. Data collection using the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) questionnaire and data analysis using the chi-square statistical test. The results showed that 43.9% of nurses experienced low burnout and 56.1% nurses experienced moderate burnout. Variables related to burnout were gender (p=0.037), work stress (p=0.000), workload (p=0.036), and working conditions (p=0.003), while age (p=0.490), education (p=0.170), length of work (p=0.356), marital status (p=0.751), and social support (p=0.408) were not associated with burnout. In conclusion, preventive efforts are required to handling the burnout risks, particularly for nurses with low and moderate burnout’s level.

Abstrak :
Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah melalukan upaya untuk menekan laju penularan dan penanganan Covid-19, salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menilai keberhasilan kebijakan dan memetakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya maka perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dan faktor yang berperan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pancoran pada bulan Mei – Juni 2022. Sampel dipilih secara purposive sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Informan penelitian terdiri dari tiga orang tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, dua informan tambahan yang merupakan pasien yang pernah terkonformasi positif Covid-19 dan dua informan kunci yang merupakan pemimpin program penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam mencapai target dan indikator pencapaian. Hambatan ditemukan pada faktor kondisi lingkungan adalah masih adanya stigma, kepercayaan sebagian masyarakat yang menganggap penyakit ini sebagai aib dan keterbatasan kuota pemeriksaan PCR dan waktu tunggu hasil yang lama dari Lab jejaring saat kasus sedang tinggi karena jumlah sampel melebihi kapasitas. Faktor sumber daya organisasi, tingginya beban pekerjaan tenaga kesehatan. Faktor karakteristik dan kemampuan instansi pelaksana adalah rapat evaluasi dilakukan melalui whatsapp grup dengan dipimpin oleh PJ Surveilans. ......Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and has spread across the world. The Indonesian government has made efforts to reduce the rate of transmission and handling of Covid-19, one of the ways is by issuing the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07/Menkes/4641/2021 concerning Guidelines for the Implementation of Examination, Tracking, Quarantine, and Isolation in the Context of Accelerating Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). To assess the success of the policy and to map the factors that influence its implementation, it is necessary to analyze the implementation of the policy. This study aims to determine the implementation of the Covid-19 handling policy and the factors that play a role in its implementation. This study is qualitative research using a case study approach, data collection techniques in-depth interviews, and document review. The study was conducted in the working area of the Pancoran District Health Center in May – June 2022. The sample was selected purposively according to the inclusion and exclusion criteria. The research informants consisted of three health workers who handled Covid-19, two additional informants who were patients who had been confirmed positive for Covid-19 and two key informants who were leaders of the Covid-19 handling program. The results of the study indicate that the implementation has been carried out well but but needs to be improved in achieving targets and indicators. The obstacle to implementing the Covid-19 handling flow in environmental conditions is the trust of some people who consider this disease a disgrace and the limited quota of PCR examinations and long waiting times for results from network labs because the number of samples exceeds capacity. In terms of organizational resources, the high workload of health human resources at the public health center. Furthermore, despite the characteristics and capabilities of the implementing agencies, there is evaluation conducted through a whatsapp group led by Surveillance’s leader.

Abstrak :
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target. ......Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.

Abstrak :
Perputaran karyawan secara sukarela (voluntary turnover) dapat terjadi apabila karyawan memiliki keinginan untuk berpindah yang kuat. Saat ini terdapat beberapa industri yang memiliki perputaran karyawan yang cukup tinggi, yakni melebihi 10% (Gillies, 1994). Salah satunya, PT X yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan angka voluntary turnover pada tahun 2023 sebesar 12,8% dan tren 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor dorongan internal individu, keterikatan karyawan, dan praktik kerja kinerja tinggi terhadap keinginan karyawan untuk berpindah di PT X Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method (kuantitatif dan kualitatif) dengan pendekatan cross sectional. Data kuantitatif didapatkan dengan menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 65 orang dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan, data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam dan didapatkan 6 perwakilan responden sebagai informan. Hasil kuantitatif penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara faktor dorongan internal individu (usia) dan praktik kerja kinerja tinggi (penilaian kinerja dan pemberdayaan karyawan). Hasil kualitatif penelitian diolah secara tematik dan didapatkan beberapa tema yang berkaitan dengan keinginan berpindah karyawan antara lain jumlah tanggungan keluarga, usia, kondisi keluarga, beban kerja yang menyebabkan rasa lelah, ketidakpuasan gaji, tidak ada umpan balik dan ketidakadilan dalam penilaian kinerja, kurangnya reward dan sistem penggajian yang tidak disesuaikan dengan kompetensi, tidak ada hubungan antara hasil penilaian kinerja yang dilakukan dengan kenaikan gaji, kurangnya dampak pelatihan terhadap pekerjaan dan tidak dapat mengajukan pelatihan non mandatory, gaya kepemimpinan yang kurang sesuai, hambatan dalam berpendapat di luar lingkup kerja, dan karyawan merasa tidak dihargai. Kemudian, gabungan antara hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya hal-hal yang diperluas maupun dikonfirmasi. Untuk itu, diperlukan beberapa peningkatan dalam manajemen PT X sebagai upaya untuk meningkatkan retensi karyawan dan kinerja organisasi.  ......Voluntary turnover can occur if employees have a strong desire to move. Currently there are several industries that have high employee turnover, which exceeds 10% (Gillies, 1994). One of them is PT X, which is engaged in health services with a voluntary turnover rate in 2023 of 12.8% and the trend for the last 3 years shows an increase. For this reason, this study was conducted with the aim of knowing the relationship between the individual factors, employee engagement, and high performance work practices on employees' desire to move at PT X in 2024. The method used in this research is mixed method (quantitative and qualitative) with a cross sectional approach. Quantitative data was obtained using a questionnaire with 65 respondents and processed using the SPSS application. Meanwhile, qualitative data was obtained through in-depth interviews and obtained 6 representatives of respondents as informants. The quantitative results showed that there was a significant relationship between individual factors (age) and high performance work practices (performance appraisal and employee empowerment). The qualitative results of the research were processed thematically and obtained several themes related to the desire to move employees, including the number of family dependents, age, family conditions, workload that causes fatigue, salary dissatisfaction, no feedback and unfairness in performance appraisal, lack of rewards, and a pay system that is not based on competence, there is no relationship between the results of performance appraisals conducted and salary increases, lack of training impact on work and not being able to apply for non-mandatory training, inappropriate leadership style, obstacles in arguing outside the scope of work, and employees feel unappreciated. Then, the combination of quantitative and qualitative results shows that there are things that are expanded or confirmed. Therefore, some improvements are needed in the management of PT X in an effort to improve employee retention and organizational performance.

Abstrak :
Resume medis merupakan ringkasan dari seluruh masa perawatan dan pengobatan pasien yang wajib diisi lengkap oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam 1x24 jam setelah pasien pulang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian resume medis menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran input dan transformasi melalui wawancara mendalam serta telaah dokumen, yang kemudian diperkuat dengan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan gambaran output, melalui observasi dan telaah formulir. Terdapat 61 sampel formulir resume medis dengan menggunakan perhitungan total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase resume medis yang termasuk ke dalam kategori terpenuhi lengkap hanya 16,4%, sedangkan dari segi ketepatan waktu ditemukan hanya 45,9% pengisian resume medis yang termasuk ke dalam kategori tepat waktu. Rata-rata waktu pengisian resume medis yaitu 32,3 jam. Kelompok item identitas pasien dan data perawatan memiliki distribusi keterisian terendah, sedangkan distribusi keterisian tertinggi terdapat pada kelompok item data medis dan data autentikasi. Masih terdapat perbedaan pengetahuan dalam pengisian resume medis, kurangnya motivasi dokter, evaluasi format formulir yang belum rutin dilaksanakan, adanya inkonsistensi kebijakan rumah sakit, belum ada sistem reward dan punishment untuk dokter, belum ada diklat khusus resume medis, terdapat perbedaan persepsi mengenai alur pengisian resume medis, serta konflik dalam komunikasi interpersonal. .......Discharge summary is a resume of all patient care and treatment periods that must be filled in completely by the doctor in charge within 1x24 hours after the patient was declared discharged. This study discuss about the completeness and the timeliness of filling in discharge summary by using the system approach. This research is a qualitative study to obtain input and transformation through in-depth interviews and review of hospital documents, then reinforced with quantitative research to get an overview of the output, through observation and study of discharge summary forms. Obtained 61 discharge summary forms used as research samples by using the calculation of total sampling. The results showed that the percentage of discharge summary included in the category fulfilled was only 16.4%, while in terms of timeliness it was found that only 45.9% of filling discharge summary were included in the appropriate time accuracy category. The average time needed for a doctor to get a discharge summary is 32.3 hours. The patient identity and the nursing data items group had the lowest filling distribution, while the highest filling distribution was in the medical data and data authentication group. There are still differences in knowledge in filling out discharge summary, lack of motivation of the doctors, form formats evaluation that have not been carried out routinely, there is no reward system, punishment system and special training for discharge summary, differences in perceptions regarding the flow of the discharge summary filling process, and the discovery of conflicts related to communication.

Abstrak :
Perawat gawat darurat bekerja memberikan perawatan kepada pasien yang membutuhkan perawatan segera secara cepat dan tepat, jumlah yang tidak dapat diprediksi, tingkat keparahan yang berbeda-beda, dan ditambah dengan kondisi kurangnya tenaga perawat dapat meningkatkan beban kerja perawat di Instalasi Gawat Darurat. Beban kerja perawat yang berat memiliki efek negatif terhadap perawat itu sendiri dan dampaknya berpotensi untuk bervariasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak yang dialami oleh perawat berkaitan dengan beban kerja perawat di Instalasi Gawat Darurat. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang disajikan secara naratif, kualitatif. Pendekatan evidence synthesis output dilakukan dalam memastikan kebutuhan informasi dapat terpenuhi, sesuai konteks, dan sistematis. Hasil penelitian mengidentifikasi dampak stres kerja, burnout, kelelahan, gangguan psikosomatis, kepuasan kerja yang rendah, persepsi terhadap risiko keselamatan pasien, keinginan untuk keluar dari pekerjaannya, dan risiko gangguan muskuloskeletal pada gawat darurat. Sebagian besar studi mengidentifikasi dampak stres kerja. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain dampak pada perawat berkaitan dengan beban kerja perawat yang berat di Instalasi Gawat Darurat meliputi stres kerja, burnout, kelelahan, dan persepsi terhadap risiko keselamatan pasien. ...... Emergency nurses work 24 hours and seven days to provide immediate and appropriate care to patients. Emergency Department (ED) is often faced with conditions where the lack number of visits is unpredictable, the severity varies, and the lack of nurses can increase the workload of nurses. The heavy nurse workload has a negative influence on the nurse itself and the impact has the potential to vary. The purpose of this study is to identify the impact experienced by nurses related to the workload of nurses in the Emergency Department. This study uses a scoping review method that is presented in a narrative, qualitative manner. The evidence synthesis output approach is carried out in ensuring information needs can be fulfilled, contextually, and systematically. The results of the study identify the impacts on nurses namely work stress, burnout, fatigue, psychosomatic disorders, low job satisfaction, desire to leave work, perceptions of patient safety risks, and the risk of musculoskeletal disorders related to nurses heavy workload. Job stress is found to be the impact that is most identified in this study. The conclusions from this study include the effects of job stress, burnout, fatigue, and perceptions of patient safety risks associated with heavy nurses workloads.

Abstrak :
Grafik Barber-Johnson digunakan untuk menghitung nilai efisiensi rawat inap dengan menggunakan parameter Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (aLOS), Turn Over Interval (TOI), dan Bed Turn Over (BTO). Ruang rawat inap kelas perawatan general memiliki nilai BOR harian terendah dibanding kelas perawatan lain yang ada di Rumah Sakit Mayapada Tangerang pada Triwulan I-III tahun 2022. Selain itu, nilai BOR setiap bulannya tidak memenuhi nilai ideal Barber-Johnson dan ada beberapa bulan nilai aLOS yang juga di bawah standar nilai ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain kuantitatif untuk perhitungan efisiensi penggunaan tempat tidur menggunakan pendekatan Barber-Johnson, dan kualitatif untuk melihat faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi tersebut. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan nilai BOR dan TOI setiap bulan serta triwulan I-III tidak memenuhi nilai ideal BOR (75-85%) dan TOI (1-3 hari) teori Barber-Johnson. Nilai aLOS Januari, Juni, Juli, Agustus, dan triwulan III tidak memenuhi nilai ideal aLOS (3-12 hari) Barber-Johnson. Nilai BTO dari periode triwulan I-III mencapai 27.21 kali. Berdasarkan hasil wawancara informan berupa perawat, kepala departemen rawat inap, dan unit RMIK di Rumah Sakit Mayapada ditemukan faktor permintaan tempat tidur yang rendah di kelas perawatan general sehingga mempengaruhi nilai efisiensi kelas perawatan tersebut. Sementara itu, untuk faktor sarana dan fasilitas, tenaga kesehatan, pasien pulang atas permintaan sendiri, dan pasien yang dirujuk atau dipindahkan tidak memiliki pengaruh besar terhadap nilai efisiensi. ......The Barber-Johnson Graphic is used to evaluate the value of inpatient efficiency using the indicators Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (aLOS), Turn Over Interval (TOI), and Bed Turn Over (BTO). The general inpatient room has the lowest daily BOR value compared to other classes at Mayapada Tangerang Hospital in Quarters I-III 2022. In addition, the monthly BOR value and there have been several months of aLOS values, which are also below the ideal value standard. This study uses a mixed-methods approach with a quantitative design to calculate the efficiency of using a bed using the Barber-Johnson approach and a qualitative design to find the factors that influence the value of this efficiency. The research results obtained show that the BOR and TOI values every month and quarters I–III do not meet the ideal values of BOR (75–85%) and TOI (1-3 days) of the Barber-Johnson theory. The aLOS values for January, June, July, August, and the third quarter do not meet the Barber-Johnson ideal aLOS values (3–12 days). The BTO value from the I-III quarter reached 27.21 times. Based on the results of interviews with informants in the form of nurses, heads of inpatient departments, and the health information unit at Mayapada Hospital, it was found that the demand for beds was low in the general care class, which affected the efficiency value. On the other hand, facilities, health workers, forced discharge patients, and referred or transferred patients do not have a big influence on the value of efficiency.

Abstrak :
Hingga saat ini, masih ada tenaga kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang mengerjakan tugas di luar kompetensinya. Kementerian Kesehatan RI sebagai pemerintah pusat yang membidangi urusan kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sebagai suatu sistem penjaminan mutu dengan memperbarui kemampuan para tenaga kesehatan agar tetap professional, perencanaan tindak lanjut pada puskesmas dan Dinas kesehatan kab/kota, dan menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang kompetensinya. Karena pelaksanaannya baru berjalan di tahun 2022, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atas percepatan dan peningkatan kualitas program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara pada tim kerja pelaksana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7 orang, serta data sekunder berupa telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI yang dijalankan oleh Tim Kerja sudah baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output sesuai dengan standar internal Kementerian Kesehatan RI dan standar kredensial melalui acuan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan data yang belum dianalisis, tidak memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas kesehatan kab/kota, serta kesamaan antara uji petik dan pendampingan. Saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi dan advokasi lebih rutin, tindak lanjut anggaran kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, sistem penyimpanan online untuk hasil kredensial, pendataan secara berkala, monitoring sampai ke tahap pelaksanaan tindak lanjut, memanfaatkan hasil analisis data untuk RTL dan mapping, memperbarui petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, dan tindak lanjut hasil rekomendasi. ......Until now, there are still health workers, especially at Community Health Centers (puskesmas), who perform tasks outside of their competence. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia as the central government in charge of health affairs issued a policy regarding the credentialing of health workers in health centers as a quality assurance system by updating the ability of health workers to remain professional, follow-up planning at health centers and District/City Health Offices, and placing health workers according to their fields of competence. Because the implementation has only been running since 2022, this study was conducted to provide input on accelerating and improving the quality of the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Indonesian Ministry of Health. This research uses a descriptive study design using a qualitative approach. The data source of this study comes from primary data in the form of interviews with the work team implementing the credentials of health workers at health centers within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as many as 7 people, as well as secondary data in the form of document review and observation. The results showed that the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia carried out by the Work Team was good because almost all input, process, and output components were in accordance with the Ministry of Health's internal standards and credentialing standards through the reference to the Technical Guidelines for Credentialing Health Workers at Community Health Centers. Implementation and evaluation monitoring are in accordance with planning, but have not run optimally due to data that has not been analyzed, monitoring until the implementation of follow-up by the District Health Office has not been done, and the similarity between uji petik and pendampingan.. Suggestions that can be given are more routine socialization and advocacy, follow-up on the budget for credentialing health workers at puskesmas, an online storage system for credentialing results, regular data collection, monitoring up to the follow-up implementation stage, utilizing the results of data analysis for RTL and mapping, updating the technical guidelines, and follow-up on the results of recommendations.