Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang alasan yangdijadikan dasar untuk memberhentikan anggota Direksi dalam RUPS menurutUUPT No. 40/2007. Kedua bagaimana pandangan pengadilan terhadap alasanRUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dalam sengketa antara PT. PatraDrilling Contractor (PT. PDC) melawan Amir Hamzah Dilaga. Penulisan dalamtesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukanpelaksanaan RUPS PT. PDC telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syaratdan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT No. 40/2007yaitu sudah dilakukan pemanggilan RUPS dan anggota Direksi yangdiberhentikan telah diberi hak membela diri dengan telah diundangnya anggotaDireksi yang diberhentikan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir,sehingga dinilai tidak mempergunakan haknya untuk membela diri danpemberhentian terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat dengan alasanyang dipandang tepat secara subyektif oleh RUPS itu sendiri."

"Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat mobile, perlahan telah mengubah cara masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi. Seiring berkembang dan meluasnya tradisi bertransaksi secara online, mulai bermunculan inovasi khususnya dalam dunia media sosial, salah satunya adalah praktik lelang yang semakin marak di platform media sosial seperti Instagram. Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan lelang melalui media elektronik yang diselenggarakan di media sosial Instagram menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai lelang, serta pelindungan hukum terhadap konsumen peserta lelang online yang dirugikan yang diselenggarakan di media sosial Instagram. Penelitian ini dibuat menggunakan metode doktrinal, yaitu sebagian besar data penelitian berasal dari studi kepustakaan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, buku-buku, serta jurnal hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Lelang yang diselenggarakan melalui media elektronik yaitu media sosial Instagram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Lelang. Lelang yang diselenggarakan melalui media sosial Instagram tidak dapat dikategorikan sebagai Lelang apabila melihat ketentuan perundang-undangan mengenai Lelang, melainkan hanyalah merupakan transaksi jual-beli dengan cara yang menyerupai lelang. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU PK, UU ITE, PP PMSE, dan juga KUHP, antara lain perlindungan litigasi (melalui pengadilan) ataupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sementara, terdapat pengenaan sanksi pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak penipuan atas transaksi jual-beli online di media sosial tersebut. Instagram, sebagai platform media sosial dan bukan e-commerce, tidak memiliki wewenang untuk mengungkap informasi pribadi pengguna, sehingga implementasi perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha di media sosial Instagram seringkali sulit untuk diterapkan.

---

The improvement in information and communication technology, especially the internet and mobile devices, has slowly changed the way people as consumers transact. Along with the development and widespread tradition of online transactions, innovations began to emerge, especially in the world of social media, one of which is the increasingly widespread practice of auctions on social media platforms such as Instagram. This thesis analyzes the implementation of auctions through electronic media held on Instagram social media according to applicable laws and regulations in Indonesia regarding auctions, as well as legal protection for consumers who are harmed by online auction participants held on Instagram social media. This research is made using the doctrinal method, namely most of the research data comes from literature studies in the form of legislation, government regulations, ministerial decisions, books, and law journals that will be used to answer problems arising from the formulation of the problem. Based on the results of the research, Auctions held through electronic media, namely Instagram social media, are not in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia regarding Auctions. Auctions held through Instagram social media cannot be categorized as auctions when looking at the statutory provisions regarding auctions, but are only buying and selling transactions in a way that resembles an auction. Legal protection efforts that can be given to consumers who are harmed because they do not get their rights as consumers when referring to the relevant laws and regulations, namely the Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation on Electronic Commerce, and also the Criminal Code, include litigation protection (through the court) or non-litigation (outside the court). Meanwhile, there is the imposition of criminal sanctions that can be applied to perpetrators of fraud in online buying and selling transactions on social media. Instagram, as a social media platform and not e-commerce, does not have the authority to disclose users' personal information, so the implementation of legal protection and sanctions against business actors on Instagram social media is often difficult to implement."

"ABSTRAKRuang Lingkup dan Cara Penelitian: Banyak senyawa diketahui dapat mempengaruhi aktivitas enzim mikrosom hati. Pengaruh doksazosin - suatu obat antihipertensi baru - terhadap aktivitas mikrosom hati belum diketahui. Untuk itu dilakukan penelitian efek pemberian doksazosin (D), i.p. terhadap kecepatan metabolisme aminopirin pada model perfusi hati tikus ex vivo, dibandingkan dengan pemberian fenobarbital (F) dan NaCl. (N). Juga dilakukan pemeriksaan pengaruh-penambahan doksazosin (FD) dan simetidin (FS) pada kelompok F.Tiap kelompok terdiri dari 6 ekor tikus jantan galur Wistar. Perfusi dilakukan secara resirkulasi dengan larutan dapar Krebs- Henseleit sebagai cairan perfusat, yang dijenuhkan dengan campuran gas 95% 02: 002 5% (v/v). Kadar aminopirin pada cairan perfusi diperiksa dengan metode Brodie dan Axelrod. Diukur pula berat hati; kadar GPT pada serum, perfusat awal dan akhir; serta penyerapan tripan biru oleh inti sel hati. Kecepatan metabolisme aminopirin dinyatakan dengan nilai slope dari garis regresi penurunan kadar aminopirin dalam perfusat.Hasil dan Kesimpulan: Berat badan tikus, kecepatan aliran perfusi serta nilai GPT serum, perfusat awal dan akhir dari kelima kelompok tidak berbeda bermakna. Tidak ada inti sel hati yang menyerap tripan biru pada semua sediaan histopatologik. Berat hati rata-rata kelompok D (5,78 g) tidak berbeda bermakna dengan kelompok N (5,60 g), sedangkan kelompok F (7,93 g), FS (8,03 g) dan FD (8,05 g) berbeda sangat bermakna dengan kelompok N (p <0,001). Perbandingan nilai slope yang diuji dengan i "comparison of slopes", ternyata slope kelompok D (-4,17x10 ) tidak berbeda dengan kelompok N (-37x10 ), tetapi berbeda bermakna dengan kelompok F (-8,56x10-) (p < 0,001). Slope kelompok Fl (-7,84xlO-'i berbeda bermakna dengan kelompok FS (-4,67x10 ) (p <0,01 tetapi tidak berbeda dengan kelompok F.Dan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa doksazosin tidak bersifat induktor maupun inhibitor terhadap metabolisme aminopirin oleh enzim mikrosom hati pada percobaan perfusi hati tikus ex vivo.

---

ABSTRACTThe Effects Of Doxazosin On Aminopyrine Meetabolism In Perfused Rat LiverScope and Method of Study: Several hundreds synthetic and naturally occurring compounds with diverse structures are now known to in-crease the activity of microsomal enzymes. The effect of doxazosin - a new antihypertensive agent - on microsomal enzymes activities has not yet been investigated. This study was carried out to deter-mine the effects of doxazosin (D) on microsomal enzymes compared to NaC1. (N) and phenobarbital. (F). In addition, the effect of the addition of doxazosin (FD) to F group compared to addition of cimetidine (FS) was also evaluated.The experiment was carried out on male rats of the Wistar strain; each group consists of 6 animals. Following treatment with the respective drugs, the livers were isolated and perfuse in a recalculating system with Krebs-Henseleit buffer, saturated with 95% 02 : 5% C02 (v/v,) at 37° C and pH 7.4. Aminopyrine was introduced into the perfusion medium, and its concentration measured at intervals during a 45-minute period by the method of Brodie and Axelrod. Additional measurements were: the liver weight; GPT activity in the serum and perfusate (initial and final); per-fusion flow rate; and try pan blue uptake by the hepatocytes.Findings and Conclusions: There is no difference in body weight, per-fusion flow rate, and GPT activity in the serum and perfusates (initial and final) of the five groups. No trypan blue uptake by the hepatocytes was observed by microscopically analysis. There is no difference in total liver weight between the D group (5.78 g) and the N group (5.60 g), while the F group (7.83 g), FS group (8.03 g) and FD group (8.05 g) are significantly different compared to the N group (p <0.001). The rate of aminipyrine, metabolism rep-resented by slope of regression line of aminopyrine decreasing content in the perfusate against the time was tested by the comparison of slopes. The slope of the D. group (-4.7x10-) i not significantly different compared to the N group (3.87x10 ), but is significantly different to the F group (-8.56x10 ) (p <0.01). The slope of the FD group (-7.84x14 ) is significantly different compared to FS (-4.67x10-3) (p < 0.05), but is not significantly different compared to the F group.Thus, it can be concluded that doxazosin is neither an inducers nor an inhibitor in the metabolism of aminopyrine by the liver microsomal enzyme in the isolated rat liver perfusion model. "

"ABSTRAKRuang lingkup dan cara penelitian : Sediaan teofilin oral biasanya diberikan setelah makan untuk mengurangi gangguan saluran cerna. Beberapa laporan menunjukkan bahwa makanan mempengaruhi pola absorpsi dan bioavalabilitas teofilin dari beberapa sediaan lepas lambat. Euphyllin retard, satu-satunya sediaan teofilin lepas lambat yang beredar di Indonesia, belum mempunyai data mengenai hal ini. Penelitian ini dilakukan dengan disain menyilang, tersamar tunggal dan acak pada 10 orang sukarelawan, dalam keadaan puasa dan setelah makan. Darah diambil dari vena kubiti sebelum makan obat dan pada jam-jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 24 setelah makan obat. Kadar serum teofilin diukur dengan cara enzyme-multiplied immunoassay tehnique {EMIT) dan digunakan untuk menghitung luas area kurva kadar teofilin dalam plasma terhadap waktu dari 0 sampai 24 jam (AUCO_24 jam) dan menentukan kadar puncak teofilin dalam plasma (Cmax) dan waktu untuk mencapai (tax). Uji statistik t berkaitan digunakan untuk membandingkan AUCO_24 jam dan kadar serum pada berbagai waktu pengamatan dan uji Wilcoxon untuk data berkaitan digunakan untuk membandingkan Cmax dan tmax yang dicapai teofilin pada pemberian tanpa dan dengan makan . Hasil dan kesimpulan: Pada penelitian ini, didapatkan bahwa pola absorpsi dan bioavailbilitas Euphyllin dalam keadaan puasa berbeda dengan pemberian setelah makan. Pemberian Euphyllin retard setelah makan dibandingkan dengan pemberian pada perut kosong memperlihatkan : a. AUCO-24jam yang lebih tinggi 83,5% (p = 0.02) b. Kadar serum pada jam ke 4 sampai dengan jam ke 10 lebih tinggi 113.9 - 157.6% (p<0.01) c. Cmax teramati lebih tinggi 138.5% (p < 0.02), sedangkan tmax tidak berbeda bermakna. "

"ABSTRAKRuang Lingkup dan Cara Penelitian: Telah dibuktikan bahwa peningkatan suhu testis menyebabkan kerusakan sel germinal. Kerusakan baru tampak beberapa hari setelah perlakuan dan bersifat sementara (reversibel). Steinberger dan Dixon (1959) memperlihatkan bahwa perendaman testis tikus bersama skrotumnya di dalam air yang bersuhu 41°C selama 15 menit belum menyebabkan kerusakan sel germinal, sedangkan pada suhu 42°C dan 43°C spermatosit primer rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanasan testis bersama skrotumnya terhadap kesuburan tikus, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Pemanasan dilakukan pada suhu 41°C, 42°C dan 43°C selama 15 menit, dengan penangas air, terhadap tikus albino 'Wistar derived LMR'. Perkawinan dengan tikus betina fertil dilakukan 2 tahap, 12 hari dan 24 hari pasca perlakuan; setelah perkawinan, tikus betina tersebut dipisah dari yang jantan. Anak-anak tikus yang lahir ditimbang, dihitung jumlah jantan dan betina, dan pada umur 2 bulan diamati kemungkinan adanya kelainan kongenital bentuk luar. Sediaan histologi dibuat dari testis tikus jantan yang dimatikan 5, hari setelah perkawinan tahap kedua.Hasil dan Kesimpulan: Jumlah anak yang dihasilkan dari tikus jantan yang diberi perlakuan pada suhu air 41°C, baik dari perkawinan tahap pertama maupun tahap kedua, menunjukkan adanya penurunan, meskipun belum dapat dikatakan bermakna secara statistik. Keadaan yang sama terjadi pula pada perkawinan tahap pertama dari tikus jantan dengan perlakuan suhu air 42°C dan 43°C. Sedangkan perkawinan tahap kedua tidak ada tikus yang menghasilkan anak. Tidak terjadi perubahan berat badan, rasio seks, dan tidak ada kelainan congenital pada anak-anak tikus yang dihasilkan, baik dari perkawinan tahap pertama maupun tahap kedua.

---

ABSTRACTEarly investigators had shown that increased temperature of the testis may cause damage on the germinal epithelium. The damage could only be observed a few days after treatment, with recovery a few weeks later. Stein Berger and Dixon (1959) showed that immersion of the rat scrotum containing the testis, in a water bath of 41°C for 15 minutes, did not cause damage on the germinal epithelium, however, at 42°C and 43°C, most of the primary spermatocytes was damaged: The purpose of this experiment was to know the effect of heating of the rat testis on its fecundity, which has never been reported. Male albino rats of the strain Wistar derived LMR were chosen, the scrotum containing the testis was immersed in a thermo stated water bath of 41°C, 42°C and 43°C, for 15 minutes, respectively. The mating was done in 2 steps, 12 days and 24 days after treatment; after mating the females were separated from the males. The newborn rats were counted and weighed, the sex were distinguished and counted, and the youngs were observed until 2 months old, to look for any morphological congenital malformation. The male rats were killed 29 days after treatment and the testis were removed and weighed for histological study.Findings and Conclusions: The number of offspring produced by the male rats subjected to temperature of 41°C, either from the first or from the second mating, showed a reduction, although not statistically significant. The same was found on the number of offspring produced by the male rats subjected to temperatures of 42°C and 43°C of the first mating, while no offspring was produced on the second mating. There was no change in body weight, sex ratio, and also no morphological con-genital malformation was found on the offspring, either of the first or the second mating."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC . Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel Jerman Bunderkartellamt ; Japan Fair Trade Commission JFTC ; dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya wewenang KPPU dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa terhadap saksi.

---

This thesis discusses two main issues. First, it compares about the authotity of Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in Indonesia, the German Cartel Agency Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC in order to resolve the cartel cases based on practice and prevail regulation in each country. Second, it discusses about the Privileges that has been required by Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in order to handle cartel cases in Indonesia, based on the authority that has been ownded by the the Cartel Agency of Germany Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC . The research was conducted by normative method. The purpose of this research was to provide a problem solving in cartel disputes by doing the comparision between all of those respective authorities in each countries and help the Komisi Pengawas Persaingan Usaha in oder to work better in the future. The completion regarding to business competition cases has been conducted by the Bunderkartellamt Japan Fair Trade Commission JFTC and Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . There are differences between the role of each commission in dispute settlement. The differences can be found in the procedures for settling disputes, differences of authority and tasks on each commission, the difference in the use of evidence in a particular case, the programs that have been implemented and many more. The researched concluded that KPPU as a representative organ in Indonesia subject to the rule of Law No. 5 Year 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is having many shortcomings in performing its role. These condition is caused by several factors, including the lack of authority of the Commission in undertaking forceful measures such as search, seizure and forceful measures against the witness. "

"Tulisan ini menganalisis secara rinci mengenai inkonsistensi dalam aspek hukum sebagai salah satu bentuk risiko dalam PMA pada proyek pembangunan IKN Nusantara beserta konsekuensi yang dapat terjadi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pendanaan proyek IKN, khususnya yang bersumber dari investor asing. Hingga saat ini belum terdapat bukti konkrit PMA di proyek IKN Nusantara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia sempat mengklaim bahwa terdapat banyak investor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN. Namun, baru-baru ini justru Pemerintah menyatakan pernyataan yang berkontradiksi dengan klaim pemerintah sebelumnya. Bahwa saat ini belum ada PMA di proyek IKN. Terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut karena pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di proyek IKN. Pemerintah juga pada dasarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya UU IKN dan PP 12/2023. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat suatu inkonsistensi hukum yang dapat mendasari keputusan investor asing untuk tidak atau belum melakukan PMA di proyek IKN. UU IKN dan PP 12/2023 yang penyusunannya dinilai problematik telah menciptakan suatu ketidakpastian tersendiri bagi para investor. Penulis juga memberikan contoh perbandingan kegagalan negara-negara lain dalam memindahkan ibu kotanya dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran konkrit terkait permasalahan dalam proyek IKN.

---

This paper analyzes regarding the legal inconsistency as a form of risk in Foreign Investment in the Nusantara National Capital development project and the consequences that could occur related to that matter. This research was completed by using doctrinal research method. From the research, it is known that there are problems related to the funding of the Nusantara National Capital project, especially those originated from foreign investors. To date there has been no concrete evidence of Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. Previously, the Government of Indonesia had claimed that there were many foreign investors who expressed their interest in investing in the Nusantara National Capital project. However, recently the government has made a statement that contradicts the previous claim. That there is currently no Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. There is an inconsistency in this matter since the government itself has provided many incentives for foreign investors who invest in the Nusantara New Capital City project. The government has also tried to provide legal certainty for investors with the existence of Capital City Law and GR 12/2023. Based on that, it is known that there is a legal uncertainty that underlies the decision of foreign investors who decide not to conduct Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. The Capital City Law and GR 12/2023, whose formulation is considered problematic, have created uncertainty for investors. The author also provides comparative examples of other countries' failures in moving their capital cities in this writing to provide a concrete overview of the problems in the Nusantara National Capital project."

"Tesis ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris, permasalahan yang dihadapi notaris dalam penerbitan depositary receipt, serta perlindungan hukum terhadap pemegang depositary receipt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan Perseroan Terbuka melakukan internasionalisasi pasar modal melalui penerbitan depositary receipt di bursa efek luar negeri. Penulis memberikan contoh penerbitan American Depositary Receipt (ADR) PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk pada bursa efek Amerika, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerbitan depositary receipt. Dalam penerbitan ADR Telkom pada bursa efek Amerika, notaris memiliki peran dan tanggung jawab membuat akta otentik terkait persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta perubahan anggaran dasar yang memuat ketentuan mengenai pengeluaran saham yang dijadikan dasar penerbitan depositary receipt, serta memberikan nasihat hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan perubahan anggaran dasar yang dibuatnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman akan aturan hukum baik di Indonesia maupun hukum asing mengenai depositary receipt. Perlindungan hukum pemegang depositary receipt sama dengan pemegang saham, perbedaannya terdapat pada pengenaan pajak atas dividen yang diterima dan harus ditunjuknya perwakilan yang mewakili suara pemegang depositary receipt secara bersama-sama di dalam RUPS.

---

This thesis discusses the roles and responsibilities of notaries, notary public of the problems related with the issuance of depositary receipts, as well as legal protection of holders of depositary receipts. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Current economic developments enable the Company to open internationalization of capital markets through the issuance of depositary receipts on stock exchanges abroad.

The author gives examples of the issuance of PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk American Depositary Receipt (ADR) on American stock exchanges, to provide a clearer picture regarding the issuance of depositary receipts. In the ADR issuance of Telkom on the American Stock Exchange, the notary has a role and responsibility to make authentic deeds related to the Shareholders General Meeting approval which is required, including the deed of amendment which contains provisions regarding the expenditure shares on which the issuance of depositary receipts, as well as providing legal advice on organizing the Shareholders General Meeting and ensure the amendments made do not violate applicable law.

The notary usually have problems related to the understanding and implementing the rule of law both in Indonesia and foreign laws regarding the depositary receipts. Depositary receipt holders legal protection equal to its shareholders, there are differences in the taxation of dividends received and the obligation to appoint representatives of holders of depositary receipts representing the voting rights together at the Shareholders General Meeting."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli, diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli. Bagaimana kekuatan hukum Akta Jual Beli yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Mengapa Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengan Tergugat I adalah sah (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Kesimpulan Perjanjian Pengikatan Jual Beli mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang - undang yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta otentik. Maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

---

Sale and Purchase Agreement rights is one form of engagement that was born because of the needs of the community, failure by it because it has not fulfilled the requirements to carry out before the sale and purchase of Land Deed Makers Officials (PPAT). Sale and Purchase Agreement made before a notary is appointed and made treaties of Conception Book of the Civil Code Act which is the agreement of the parties regarding the rights and obligations made under Section 1320 in conjunction with Article 1338 Book of the Civil Code Act so as to provide legal certainty and protection law for the parties who made it. This thesis discusses the legal force binding sale and purchase agreement, a sample taken Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN. DPK.

The issue in this thesis is how the force of law binding sale and purchase agreement. How does the force of law Deed of Sale and Purchase which has been made by and between Plaintiff by Defendant II and Why Depok District Court stated that the Sale and Purchase Agreement between Defendants Accused II with I is a legitimate (Depok District Court Decision No. 120/Pdt.G/2009/PN . DPK). To answer these problems the research methods used in juridical normative by nature descriptive research. Conclusion Sale and Purchase Agreement have the force of proof if the agreement is perfect, made before Notary and in a form specified by the laws that cause such deed to be authentic deed. Then the deed must be regarded as authentic deed, unless it can be proven otherwise."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal.

---

This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa."