Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teori-teori dari studi regionalisme telah menjelaskan bagaimana dan mengapa kawasan berintegrasi. Salah satu perkembangan termutakhir dari studi ini adalah bahwa variabel interaksi sosial merupakan variabel kunci yang dapat meningkatkan kerekatan sebuah kawasan (regionness). Akan tetapi, penelitian yang ada masih belum mampu menjelaskan seperti apa dan dalam kondisi apa interaksi sosial yang diperlukan untuk mendukung integrasi kawasan. Dalam rangka menutupi kesenjangan teoritik tersebut, tesis ini membahas kemungkinan untuk mendesain integrasi kawasan dengan menginkorporasi pendekatan dari disiplin psikologi sosial. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode metateori untuk mengidentifikasi intertekstualitas antara teori tentang regionness dan teori pemahaman sosial. Temuan utama yang diperoleh dari upaya ini adalah bahwa konvergensi dan divergensi dalam integrasi kawasan tidak perlu dilihat sebagai oposisi biner, melainkan sebagai dua elemen yang memiliki fungsi esensial dalam menjamin integrasi kawasan. Dengan kata lain, peningkatan signifikan dari tingkat regionness di suatu kawasan hanya dapat dicapai dalam kondisi yang memungkinkan setiap aktor di kawasan untuk menjalani proses konvergensi dan divergensi dalam mengimajinasikan hasil akhir regionalisasi yang hanya dapat terbayangkan melalui proses kolektif tersebut.

---

Theories of regionalism have explained how and why regions are integrated. One of the most recent developments in this study is that social interaction is a key variable that can increase the regionness of a region. However, existing research has not been able to explain what kind of and under what circumstances social interactions are needed to support regional integration. In order to cover the theoretical gap, this thesis discusses the possibility of designing regional integration by incorporating approaches from social psychology. In particular, this study uses metatheory method to identify intertextuality between theories about regionness and theory of social understanding. The main finding of that approach is that convergence and divergence in regional integration need not be seen as a binary opposition, but rather as two elements that have an essential function in ensuring regional integration. In other words, a significant increase in regionness can only be achieved under a circumstance in which every actor in the region can undergo the process of convergence and divergence in imagining the final results of regionalization which can only be imagined through the collective process.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis kebijakan Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, dengan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa Indonesia masih belum menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) meski telah menyatakan komitmennya dalam pemberantasan PTM akibat tembakau di forum internasional? Melalui teori state transformation, tesis ini memetakan sejarah perkembangan pertembakauan, dengan mengkaji transformasi politik domestik dan internasionalisasi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tesis ini menemukan bahwa terjadinya state transformation yang ditandai dengan adanya desentralisasi, fragmentasi negara dan internasionalisasi mengakibatkan Indonesia tidak lagi dapat dikatakan sebagai entitas yang tunggal. Kondisi ini kemudian mempengaruhi sikap ketidak konsistenan (kontradiksi) Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. ......The present work analyses Indonesia's policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. The research question that this study employs is "what explains Indonesia's reluctance in signing Framework Convention on Tobacco Control despite its commitment to combat non-communicable diseases?". This thesis utilises State Transformation theory to contextualise tobacco-related issues within Indonesia's historical millieu. State Transformation theory analyses Indonesia's domestic transformation and its internationalisation process. The study finds that the state transformation process; in which fragmentation, decentralisation, and internationalisation occur; transforms Indonesia into a multifaceted entity. This "multifaceted entity" condition is what explains Indonesia's inconsistent and contrasting policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control.

Abstrak :
ABSTRAK
Penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air menunjukkan bahwa kesamaan visi bukanlah jaminan bagi negara untuk secara sukarela tunduk pada rezim internasional. Penelitian ini mengkaji alasan suatu negara dalam menolak berpartisipasi dalam sebuah kerja sama. Dalam kerangka teori partisipasi negara, Sitarman 2016 membuktikan bahwa faktor domestik dan mekanisme sanksi yang dibentuk dalam konvergensi norma sebuah institusi supra-nasional dapat mempengaruhi keputusan negara untuk menolak perjanjian internasional. Partisipasi negara dalam sebuah konvensi menuntut adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebuah negara mengikat hukum yang disepakati perjanjian internasional untuk diterapkan dalam skala domestik melalui instrumen ratifikasi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deduktif, tesis ini berargumen bahwa penolakan ratifikasi oleh pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih regulasi dalam faktor domestik disertai perbedaan prinsip dalam mengatasi klaim atas peninggalan bawah laut. Pada akhirnya, jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasi atau menolak suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Dengan menempatkan isu ini sebagai kepentingan nasional, penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air merupakan langkah strategis untuk menjaga aset milik negara dari kepentingan pihak asing.

---

ABSTRACT
Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage showed that vision parity is not an assurance for states to voluntarily participate in international regimes. This research analyze the reason of the state to refuse such cooperation. State participation theory claimed that domestic factor and sanction mechanism in norm convergence within supra national institution play significant role to influence state to reject international treaties. State participation in a convention requires commitment from parties involved to solve international problems. A state binds its law with international treaties through instrument of ratification. By using qualitative deductive analysis method, this thesis argues that the refusal to ratify the 2001 convention by the government were caused of the disparity in the scope of domestic law and principal difference to handle claims at underwater heritage. A conclusion, If a state has decided to refuse or accept a treaty, one should bear the consequences of the decision. By placing this issue as a national interest, Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention could be interpreted as a strategic step to protect its assets from foreign intervention.

Abstrak :
Tesis ini berusaha melihat pengaruh opini publik terhadap dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Tesis ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana pro-kontra RCEP di dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia menyepakati RCEP walaupun terdapat protes dari Kelompok Masyarakat Sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan metode pengumpulan dokumen berupa yang melaui desk study dan juga wawancara. menyepakati RCEP. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa opini publik yang terbentuk di masyarakat justru didominasi positif. Walaupun demikian opini publik bukan satu-satunya yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi sistem masyarakat sipil yang lemah. Hal ini didukung dengan sistem politik yang terpusat dan juga jejaring yang kuat antar elit politik dan juga bisnis dalam konteks pembuatan kebijakan bergabungnya Indonesia di dalam RCEP. ......This thesis aims to see the influence of Indonesian public opinion in Indonesian foreign policy making. This thesis attempts to answer the question how various domestic opinions about RCEP affect Indonesia position to involve in RCEP. This research based on qualitative method by collecting documents by doing desk study and interviews. The results of this study finds that public opinion towards RCEP is dominantly positive. This caused by weak civil society system. This is supported by a centralized political system and also strong relationship between domestic business and political elites in the context of policy making for Indonesia's agreeing the RCEP.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Kuba melakukan deregulasi atas investasi asing di era kepemimpinan Raul Castro. Deregulasi meliputi revisi Undang-Undang perihal investasi asing, perombakan sistem perpajakan serta memberikan jaminan hukum kepada para investor asing. Penelitian ini menggunakan penjelasan dari Margaret Hermann tentang pengaruh karakteristik personal seorang pemimpin dalam menentukan preferensi kebijakan, serta penjelasan dari Glenn Biglaiser dan Karl DeRouen mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi ekonomi di kawasan Amerika Latin. Penelitian ini menemukan bahwa besarnya kekuasaan yang dimiliki badan eksekutif, restrukturisasi hutang luar negeri Kuba, pertumbuhan ekonomi Kuba yang mengalami perlambatan, serta perilaku kepemimpinan Raul Castro yang cenderung pragmatis, berpengaruh dalam deregulasi investasi asing di Kuba. ......This thesis aimed to understand factors influencing the deregulation of foreign investment in Cuba during Raul Castro’s administration. Deregulation includes revision on foreign investment act, tax reforms and law protection for foreign investors. This study used Margaret Hermann’s explanation about the impact of personal characteristic leader in policy preferences, and explanation from Glen Biglaiser and Karl DeRouen about factors which affect the economic reform in Latin America. This study found that the large power of Cuba’s executive body, the Cuba’s foreign debt restructure, the deceleration of Cuba’s economic growth and the tendency on Raul Castro’s pragmatic behavior, are influencing on deregulation of foreign investment in Cuba.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji tentang fenomena kebangkitan nasionalisme sumber daya di Indonesia di periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) dengan mengambil studi kasus kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dengan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Data utama penelitian ini bersumber dari dari pidato politik, pernyataan media dan wawancara aktor-aktor di berbagai media. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data pendukung seperti wawancara langsung, laporan tahunan, siaran pers, bahan presentasi untuk investor, buku-buku yang ditulis aktor serta berbagai macam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah yang terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan Joko Widodo menggunakan kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik dari audiens domestik dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemerintah juga menjadikan kebijakan divestasi saham ini sebagai momentum menaikan daya tawar kepada Freeport McMoran dan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menjamin kepastian dan keberlangsungan investasi Freeport McMoran di Indonesia. ......This study examines the phenomenon of the revival of resource nationalism in the first period of the Joko Widodo Administration (2014-2019). It takes PT Freeport Indonesia's majority share divestment policy to PT INALUM in 2018 as a case study. This study uses legitimacy theory with critical discourse analysis methods. The main data of this research comes from political speeches, media statements and interviews of actors in various media. It is also equipped with supporting data such as a direct interview, annual reports, press releases, presentation materials for investors, books written by actors as well as various kinds of laws and regulations, government regulations, ministerial regulations and regional regulations related to the theme of this research. This study found that the Joko Widodo administration used the PT Freeport Indonesia majority share divestment policy as a strategy to gain political support from the domestic audience in the 2019 Presidential Election. The government also made this share divestment policy a momentum to increase bargaining power for Freeport Mc Moran and The United States government in order to ensure the certainty and sustainability of Freeport Mc Moran's investment in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan respon Indonesia dalam menerima norma green economy dan bekerja sama dengan GGGI pada tahun 2013 yang dilihat menggunakan proses norm diffusion. Pertanyaan pendahuluan dari penelitian ini adalah bagaimana respon Indonesia terhadap inisiatif GGGI dan gagasan green economy dijelaskan melalui teori difusi norma? Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka dan wawancara. Dengan menggunakan teori norm diffusion Jurgen Ruland, peneliti menemukan bahwa respon Indonesia dapat dikonseptualisasikan sebagai mimicry atau peniruan dalam penerimaan norma green economy, yang disimpulkan berdasar pada 4 faktor utama, antara lain: perubahan ide, mekanisme komunikasi, perubahan identitas, dan pembelajaran politik. ......This thesis aims to analyze the development of Indonesia's response in accepting green economy norms and in collaboration with GGGI in 2013 which is seen using the norm diffusion process. The preliminary question of this research is how can Indonesia's response to the GGGI initiative and the idea of a green economy be explained through norm diffusion theory? This study uses qualitative research with literature review and interview methods. By using Jurgen Ruland's theory of norm diffusion, the researcher finds that the Indonesian response can be conceptualized as mimicry or imitation in the acceptance of green economy norms, which is concluded based on 4 main factors, including: changes in ideas, communication mechanisms, identity changes, and political learning.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam melakukan diplomasi terhadap India dalam rangka penguatan hubungan perdagangan Indonesia-India pada industri sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berdasarkan konsep diplomasi ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India pada industri sawit dapat terlaksana melalui langkah-langkah diplomasi ekonomi yang tepat. Keterlibatan peran Kementerian Luar Negeri dan aktor swasta lainnya juga diperlukan dalam mencapai keberhasilan tersebut. Melalui diplomasi ekonomi Indonesia dan India mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan kedua negara yang sudah ada secara lebih jelas, terencana, sistematis dan terarah untuk menstabilkan hubungan kedua negara khususnnya dalam perdagangan dan meningkatkan kerja sama dalam situasi kondusif. ......This study aims to determine the efforts made by Indonesia in carrying out diplomacy towards India in order to strengthen Indonesia-India trade relations in the palm oil industry. This research uses a qualitative approach in which the analysis method is descriptive analysis. This study uses an analytical framework based on the concept of economic diplomacy. The results of this study indicate that the success of trade relations between Indonesia and India in the palm oil industry can be carried out through appropriate economic diplomacy measures. The involvement of the Ministry of Foreign Affairs and other non-state actors is also needed to achieve this success. Through economic diplomacy, Indonesia and India strive to build and improve the existing bilateral trade relations between the two countries in a clearer, planned, systematic and directed manner to stabilize relations between the two countries, especially in trade and increase cooperation in a conducive situation.

Abstrak :
Globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mendorong kemunculan e-commerce sebagai bentuk tranformasi kegiatan perdagangan konvensional. Potensi ekonomi yang dihasilkan e-commerce mendorong pemerintah melakukan berbagai intervensi supaya ekosistem ini dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu intervensi tersebut dijumpai dalam pengaturan investasi asing sektor e-commmerce oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan investasi asing sektor e-commerce Indonesia telah mengalami dua kali perubahan hanya dalam jangka waktu yang singkat yaitu tahun 2014-2016. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji penyebab pemerintah melakukan perubahan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan society-centered approach dan advocacy coalition framework. Kedua kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberadaan kelompok kepentingan yang mengadvokasikan policy belief kelompoknya berperan penting dalam perubahan kebijakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa berita, artikel serta publikasi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh dari koalisi-koalisi yang berkompetisi telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan investasi asing sektor e-commerce. Masing-masing koalisi memberikan pengaruh melalui pengadvokasian policy belief yang dimilikinya.

---

Globalization and information technology have driven the emergence of e-commerce as a transformation of conventional trade activities. The economic potential generated by e-commerce encouraged the government to implement various interventions so that the ecosystem can grow and contribute to the national economy. One of those interventions was regulating foreign investment in the e-commerce sector. Indonesias e-commerce foreign investment has undergone two policy changes in a just short period of time (2014-2016). Therefore, this study focusses on examining the causes of the policy changing by the government. This study uses society-centered approach and advocacy coalition framework which explains that the existing of interest groups who advocates their policy beliefs have significant role on policy changing process. This study uses qualitative methods and primary data collection through interview and also secondary data in the form of news, article, or publication by a related institution. The study finds that the competing coalitions influences has encouraged the government to carry out the e-commerce foreign investment policy changing. Each coalition exercises their influences through its policy belief advocacy.