Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana Pencegahan Kejahatan Terhadap Tindakan kekerasan Para Pemabuk di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya dengan menggunakan etnometodologi, yaitu pendekatan yang melihat kondisi atau situasi dalam suatu etnis tertentu. Penelitian ini berpendekatan Kriminologi Post Modern. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara pada beberapa pihak terkait, seperti Pemerintah Daerah, Polisi Resor Sorong Selatan dan Masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan. Dari proses analisa data, diperoleh bahwa kriminologi budaya sebagai pendekatan yang penting diterapkan untuk melihat bagaimana mabuk merupakan produk budaya di daerah tersebut. Kriminologi budaya lebih tepat digunakan karena akar permasalahan berasal dari budaya. Ketika pencegahan mabuk tidak dapat terlaksana dengan baik, maka akan berakibat pada tindakan kekerasan yang mengikuti. Oleh sebab itu perlu pencegahan tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh pelaku mabuk dengan menggunakan Peacemaking Criminology. Wujud dari teori ini adalah restorative justice yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sorong Selatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sorong Selatan dan juga masyarakat adat (Kepala Suku tehit dan Ketua Dewan Adat Suku). Adanya pencegahan kejahatan dalam konteks tesis ini adalah tindakan kekerasan akibat mabuk sebagai bentuk pengendalian sosial. Dimana terdapat pencegahan kejahatan situasional dan komunitas yang dilakukan oleh pihak terkait, juga pendekatan peacemaking criminology dalam pencegahan kebiasaan mabuk serta tindakan kekerasan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

---

This research discusses how crime prevention against violent acts of drunks in Teminabuan, South Sorong Regency, Southwest Papua using ethnomethodology, which is an approach that looks at conditions or situations in a particular ethnicity. This research has a Post Modern Criminology approach. Data collection was carried out by interviewing several related parties, such as the Regional Government, South Sorong Resort Police and the indigenous people of South Sorong Regency. From the data analysis process, it is found that cultural criminology as an important approach is applied to see how drunkenness is a cultural product in the area. Cultural criminology is more appropriate because the root of the problem comes from culture. When the prevention of drunkenness cannot be implemented properly, it will result in acts of violence that follow. Therefore, it is necessary to prevent acts of violence caused by drunk offenders using Peacemaking Criminology. The manifestation of this theory is restorative justice done by the South Sorong Resort Police, the Office of the Civil Service Police Unit, Community Protection and Fire Fighters of South Sorong Regency and also the indigenous community (Tehit Tribal Chief and Chairman of the Tribal Indigenous Council). Crime prevention in the context of this thesis is the act of violence due to drunkenness as a form of social control. Where there is situational and community crime prevention carried out by related parties, as well as the peacemaking criminology approach in the prevention of drunkenness and acts of violence caused by these activities."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"ABSTRAKTerdapat tiga fungsi inti dari kepolisian, yaitu fungsi penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari fungsi penegakkan hukum adalah mencegah dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang besar dan merugikan sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan sehingga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selain kecelakaan oleh pengguna, hal lain yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kualitas jalan, faktor human error, dan kelaikan kendaraan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemolisian komunitas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan upaya pengembangan model community policing dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan peran kepolisian dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor signifikan yang menjadi penyebab terjadinya tingginya kecelakaan per jumlah penduduk adalah faktor yang berkaitan dengan pengendara atau faktor manusia, di mana kecelakaan yang dominan adalah kecelakaan batas kecepatan. Dengan diketahuinya bahwa faktor utama kecelakaan adalah unsur manusia, maka kebijakan yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan manusia, yaitu kebijakan pemolisian komunitas

---

ABSTRACTThere are three core functions of the police, law enforcement, order maintenance, and services to the community or public services. One part of the law enforcement function is preventing and overcoming traffic accidents. Traffic accidents have a large and detrimental impact, and this is one from many indicator of the success of the police. Traffic accidents are often caused by drivers who does not obeying the rules, so they endanger themselves or others. In addition to accidents by drivers, other things that become the factors occurrence of traffic accidents are road quality, human error, and vehicle worthiness. The purpose of this study was to determine the direction of community policing policies in dealing with traffic accidents, and efforts to develop community policing models by paying attention to public participation and the role of the police in preventing traffic accidents. The results obtained show that significant factors that caused the occurrence of high accidents per population were factors related to drivers or human factors, where the dominant accidents was a accidents of the speed limit. By knowing that the main factor of accidents is the human element, the policies taken to overcome this are policies related to humans, namely community policing."

"Penyebaran konten ujaran kebencian berpotensi memunculkan kekerasan fisik dan konflik sosial. Terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang merugikan akibat ujaran kebencian di media sosial, hanya sedikit konsensus yang memusatkan perhatian pada pendekatan untuk menguranginya. Disertasi ini bertujuan merumuskan model pengendalian sosial melalui analisis pola dan efektivitas penanganan ujaran kebencian secara daring di media sosial dengan menggunakan parameter efektivitas regulasi dari Evan (1990). Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama di negara Barat yang fokus pada hak kebebasan berpendapat, penelitian ini mengedepankan pendekatan toleransi dalam menganalisis pengendalian terhadap ujaran kebencian secara daring di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, pertanyaan penelitian dijawab dengan beberapa teknik analisis, termasuk teknik Delphi yang merumuskan konsensus dari para ahli untuk model pengendalian sosial yang efektif. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini, antara lain; terdapat pola berbeda dalam tindakan ujaran kebencian secara daring yang dilakukan oleh individu dengan kelompok, regulasi dan penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian secara daring selama ini tidak efektif, tidak adanya kolaborasi institusi formal dan informal dalam pengendalian ujaran kebencian, dan fokus program belum menyentuh akar masalah munculnya ujaran kebencian. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan terhadap model efektif dalam pengendalian sosial terhadap ujaran kebencian secara daring yang fokus pada peningkatan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi.

---

Hate speech content dissemination can lead to physical violence and social conflict. Despite heightened awareness of the deleterious impact of online hate speech, particularly on social media platforms, there is little consensus on an approach to control it. This dissertation aims to construct a model of social control through online hate speech patterns and regulation evaluation using regulatory effectiveness parameters from Evan (1990). Unlike previous studies, especially research about online hate speech in western countries that focus on the right to freedom of speech, this research promotes a tolerance-based approach in analyzing social control against online hate speech in Indonesia. Through a qualitative approach, research questions were answered by several techniques, including the Delphi method outlining the consensus from experts for an effective model of social control against online hate speech. The findings of this study are: there are differences in patterns in online hate speech carried out by individuals and groups, existing regulation and the handling of online hate speech cases has been ineffective, there is no collaboration between formal or informal institutions in controlling hate speech, and yet the focus of program has not touched the root of hate speech. Finally, this research contributes to the novelty of an effective model of social control against online hate speech, which focuses on socialization, education, and facilitation."