Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Afdalis, author

Pendelegasian peraturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri secara langsung dalam kerangka Sistem Presidensial = Delegation of regulations from Acts to Ministerial Regulations directly in the framework of Presidential Systems

Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-undang dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52431

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Shahabi Sakri, author

Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri

ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ikram Afif, author

Subsidi angkutan udara kargo dalam kerangka program jembatan udara sebagai kewajiban pelayanan publik di Indonesia = Cargo air transport subsidy in air bridge programs framework as public service obligation in Indonesia / Muhammad Ikram Afif

ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Petrick Herbeth Carofin, author

Kewenangan badan siber dan sandi negara dan kewenangan daerah dalam bidang persandian di Indonesia = Authority of the state code and cyber agency and the regional authority in the field of coding in Indonesia

Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andriani Puspita Sari, author

Kesesuaian pengaturan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 = The conformity of regulation about income tax for micro, small, and Medium Enterprises Based on Law No.36 of 2008 and Government Regulation No.46 of 2013

Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53996

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ilham Bakhti, author

Mekanisme executive review, executive preview, judicial review terhadap peraturan daerah provinsi = Execuitve review executive preview judicial review fo regional regulation

Penelitian ini membahas mengenai pengujian Peraturan Daerah melalui mekanisme executive review, executive preview yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan judicial review. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai koordinasi pengujian antara executive review dengan judicial review. Skripsi ini dibuat dengan metode kepustakaan normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62845

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hana Farida, examiner

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi = Transfer of authority in managing the secondary education from district/city government to provincial government

Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Parusa Seno Adirespati, author

Perbandingan kedudukan, kelembagaan, dan kewenangan pemerintahan daerah ibu kota: studi kasus Jakarta, London, dan Paris = Comparison of position, institution, and competence of capital city overnments: case study of Jakarta, London, and Paris

ABSTRACT
Tesis ini membahas sistem pemerintahan daerah di tiga ibu kota, Jakarta, London, dan Paris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif. Ibu kota umumnya memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah lain di suatu negara. Jakarta, London, dan Paris adalah kota-kota dengan populasi tinggi dan daerah perkotaan yang luas dan dapat ditemukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Audy Pratama, author

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia

Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fajar Adibuana Permana, author

Penerapan penyelenggaraan perkeretaapian oleh operator kereta api swasta sebagai bentuk kerja sama pemerintah-swasta di Indonesia = The implementation of railway operation by private railway operator as a form of public-private partnership in Indonesia

Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian