Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi Tanggung Jawab Hukum Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga merupakan suatu cabang yang khusus dari Asuransi Penerbangan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya kegiatan pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pengangkutan udara. Masalah yang diteliti adalah Sampai sejauh manakah tanggung jawab PT. Asuransi JASINDO(Persero) dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Garuda Indonesia sebagai operator pesawat udara dalam peristiwa kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga, proses penyelesaian klaim ganti rugi yang diberikan PT. Asuransi JASINDO (Persero) kepada PT. Garuda Indonesia dalam kaitannya terhadap tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, dan peraturan perundang-undangan asuransi tanggung jawab hukum yang ideal untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan sosiologis serta data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan PT. Asuransi JASINDO (Persero) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti rugi sepanjang apa yang telah diperjanjikan oleh PT. Garuda Indonesia dengan PT. Asuransi JASINDO (Persero) didalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 dan PT. Garuda Indonesia telah mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga pada PT. Asuransi JASINDO (Persero) yang tercantum dalam Polis Asuransi Tanggung Jawab AVN 1C 21.12.98 sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pengangkutan udara, serta terdapat enam tahap prosedur penyelesaian klaim ganti rugi untuk pihak ketiga dimana prosedur tersebut sudah memenuhi prosedur yang berlaku dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini perlu ditinjau kembali dengan melakukan perubahan yang mampu menjawab permasalahan perdata khususnya mengenai asuransi tanggung jawab hukum yang tidak atau belum cukup diatur dan tentunya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak sehingga kongkritisasi suatu peraturan perundang-undangan yang ideal pun dapat teralisasi dengan sempurna."

"Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh para pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan tetapi juga oleh para profesional ,yang salah satunya adalah notaris, namun permasalahan timbul karena Notaris selaku pekerja mandiri tidak mempunyai suatu wadah yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka pada saat mereka memasuki usia pensiun, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 Tahun 2004, tidak ada pengaturan mengenai jaminan kesejahteraan bagi para notaris ketika pensiun begitu juga dengan Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, Akan tetapi mereka dapat dan dimungkinkan untuk mengikuti program Dana Pensiun dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu jenis dana pensiun yang dikhususkan untuk para pekerja mandiri/karyawan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dana Pensiun Lembaga keuangan tersebut oleh Undangundang Dana pensiun dapat dibentuk Oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. Alternatif lainnya adalah para notaris dapat menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Oleh karena hal itu maka sudah sepantasnya UUDP dan UUJN diamandemen sehingga jaminan kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan."

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"Indonesia adalah negara yang terbentuk dan terdiri dari beribu-ribu pulau, dimana aktivitas kehidupan dari populasi yang menempatinya tidak akan terlepas dan sangat terkait dengan keberadaan manapun kondisi wilayah yang ditempatinya, wilayah tersebut terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi dengan laut maupun selat. bagaimana masyarakat atau warga antar pulau tersebut saling berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosio-ekonominya tidak terlepas dengan keadaan geografis tersebut. Sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang dapat dipergunakan ataupun salah satu sarana yang dapat mendukung kegiatan perekonomian mayarakat sehari-hari didasari dengan adanya kepentingan ekonomis yang harus dikerjakan jika harus berinteraksi antar pulau tersebut."

"Investasi sering diartikan berbeda-beda. Namun secara umum, investasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengembangkan nilai asset yang dimiliki seseorang. Tindakan berinvestasi ini juga akan mengikuti pola pikir manusia. Semakin maju suatu peradaban, tingkat kreativitas masyarakatnya juga makin berkembang. Ini akan berpengaruh dengan penemuan baru dari produk investasi. Dula orang hanya mengenal investasi lewat emas, lalu muncul tabungan dan deposito. Selanjutnya muncul pemikiran, kepemilikan dari sebuah usaha bisa dijualbelikan. Itulah yang melatarbelakangi munculnya saham. Dalam perkembangan berikutnya muncul ide tentang penjualan jasa manajemen investasi yang akhirnya memunculkan reksa dana yang kemudian berkembang dan lahir juga apa yang dikenal unit Linked.Kondisi terjepit acap kali membuat orang jadi kreatif, ini pula yang membuat beberapa eksekutif asuransi jiwa di Indonesia mengcreate produk unit linked saat krisis ekonomi melanda Indonesia lebih dari delapan tahun lalu. Meskipun itu bukan mural kreasi mereka, karena jenis produk ini sudah dipasarkan perusahaanperusahaan asuransi di belahan dunia barat. Kesadaran berinvestasi yang semakin tinggi dari_ masyarakat dan krisis ekonomi telah mendorong kehadiran unit linked di belantara perasuransian Indonesia.Produk asuransi jiwa Unit Linked merupakan produk asuransi jiwa yang ada unsur investasinya. Memang mirip dengan produk reksadana, hanya saja produk unit linked ini ada unsur proteksinya. Bahwa setelah produk asuransi jiwa unit linked hadir dipasaran timbul kontroversi yang mengatakan bahwa produk asuransi jiwa unit linked diragukan keabsahannya sebagai produk asuransi jiwa, hal tersebut yang dibahas dalam tesis ini.Prinsip dasar atau hakekat asuransi di Indonesia dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) dan Basal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha prasuransian adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Secara eksplisit, definisi-definisi dari ketentuan-ketentuan tersebut menyiratkan bahwa pada hakekatnya suatu produk asuransi adalah sebuah perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam produk asuransi jiwa unit linked sesuai dengan prinsip asuransi artinya risiko tertanggung telah dialihkan kepada pihak penanggung, kecuali risiko investasinya.Dari pembahasan disimpulkan bahwa Produk asuransi jiwa unit linked adalah produk asuransi jiwa yang mempunyai landasan hukum dan secara sah dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia."

"Dalam pembangunan berbagai sektor khususnya pembangunan infra struktur, tidak terlepas dari berbagai resiko. Seperti resiko wanprestasi dari pihak kontraktor yang mengakibatkan gagalnya atau tertundanya pembangunan suatu proyek atau pekerjaan. Untuk menjamin resiko tersebut PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA sebagai lembaga keuangan non Bank telah diberikan ijin oleh pemerintah untuk menerbitkan jaminan Surety Bond. Adapun fungsi Surety Bond tersebut untuk kepentingan pihak pemilik proyek (Obligee). Tesis ini membahas mekanisme penerbitan dan penilaian-penilaian untuk pengamanan dalam pemberian Surety Bond, penyelesaian ganti rugi yang dilaksanakan pihak Surety jika ternyata Principal tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi),dan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencairan jaminan Surety Bond.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif, dengan jenis sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Proses penerbitan Surety Bond terdiri dari pengisian surat permohonan penerbitan oleh kontraktor yang disertai dengan dokumen-dokumen dasar dan proyek, kemudian proses underwriting diikuti keputusan aplikasi ditolak atau diterima, setelah itu kontraktor wajib menandatangani surat pernyataan mengganti kerugian (dilegalisir Notaris), kemudian diterbitkan Surety Bond. Adapun batas tanggung jawab perusahaan Surety sesuai dengan besarnya nilai jaminan dalam Surety Bond dan batas tanggungjawabnya disesuaikan dengan batas waktu berlakunya warkat jaminan yang diterbitkan. Pencairan jaminan (klaim) Surety Bond tergantung pada jenis jaminan, akan tetapi pada dasarnya pencairan tersebut didasarkan karena Principal mengundurkan diri, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

---

In the development of many sectors, especially infra-structure development, is not out of the risk, such as delinquency by the Contractor that can cause the failure or delay of the project development. To guarantee such risk, PT Jasaraharja Putera as a non bank finance institution had been permitted by the Government to publish the Surety Bond. The function of the Surety Bond is to keep the interest of the Obligee. This theses discussing the mechanism the publishing and valuation to safe the appropriation of the Surety Bond, the solving of the compensation, by the Surety if in the fact the Principal fail to fulfill their responsibility, and other thing that cause the liquefaction / claim of the Surety Bond could be done.

The research method used in this research is descriptive legal research, with secondary data. These data resources include: primary data resources, secondary data resources, and tertiary data resources. The process of the publishing of Surety Bond including filling of the Surety Bond request form by the contractor that enclosing the project basic documents, underwriting process, and followed by the final decision about success or fail of the application, at the final steps the contractor shall to sign the indemnity statement letter (legalized by notary), and publishing the Surety Bond. As regards the responsibility limitation of this surety company appropriate with the large insurance value in the surety bond and the time limitation of responsibility adjustable with the insurance validity time limit which published. The claim of the guarantee of the Surety Bond depend on the guarantee type, but generally such liquefaction / claim caused by the resign of the Principal, so that he can not finishing their work as stated in the contract."

"Agen adalah seorang yang mendapat kuasa dari orang lain untuk melakukan pekerjaan tertententu dan atas nama orang tersebut. Sebagai upah dari prestasi yang telah dilakukan maka seorang agen akan menerima komisi atas pelaksanaan prestasinya. Seorang agen bertanggung jawab pada prinsipal atau pihak yang diwakilinya atas segala perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Agen asuransi lepas seperti juga agen pada umumnya mendapatkan upah dan bertanggung jawab atas perbuatan dan prestasi yang telah dilaksanakannya. Tetapi agen asuransi lepas memiliki kedudukan yang unik jika dilihat dari bagaimana dia bekerja dalam hubungannya dengan tertanggung dan penanggung dan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian untuk melihat perlindungan hukum bagi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas. Pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimana terjadinya dan berakhirnya hubungan hukum agen asuransi lepas dengan pihak tertanggung yang diwakilinya, apa perbedaan agen asuransi lepas dengan agen asuransi kontrak, apa akibat hukum dari keterlambatan pembayaran premi asuransi dan perbedaan jaminan polis yang terjadi karena kesalahan agen asuransi lepas dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung lemah dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tertanggung yang memakai jasa asuransi lepas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan , pendekatan konsep dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa agen asuransi lepas merupakan suatu bentuk keagenan yang unik karena berperan sebagai kuasa dari tertanggung. Kuasa tersebut dapat diberikan baik secara tegas, secara diam-diam maupun dengan pengesahan. Kuasa yang diberikan ini akan berakhir jika jangka waktu pertanggungan telah berakhir, kuasa yang diberikan dicabut oleh tertanggung, salah satu pihak meninggal, prinsipal jatuh pailit, penyakit gila yang diderita oleh agen asuransi lepas atau tertanggung serta halangan dari keagenan. Kesalahan agen asuransi lepas dalam bentuk keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat membawa akibat hukum bagi tertanggung dimana penanggung tidak akan membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung, dari hal tersebut terlihat betapa iemah kedudukan tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas, sehingga harus mendapat perlindungan hukum dengan baik dan tepat. Faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas lemah adalah karena kurangnya atau terbatasnya pengetahuan asuransi dari agen asuransi lepas, kurangnya pemahaman tertanggung mengenai status agen asuransi yang dipakainya, dan adanya penanggung yang melakukan kerjasama keagenan dengan agen asuransi lepas, serta lemahnya pengawasan dari Pemerintah."

"ABSTRAKSecure Electronic Transaction (SET) sebagai suatu protokol pembayaran yang menggunakan sertifikat digital (digital certificate) dengan teknologi penyandian (cryptography) dalam proses transfer datanya hadir sebagai sistem pengaman dari transaksi pembayaran melalui media internet saat ini sedang mulai aktif dikembangkan oleh beberapa perusahaan dan diklaim sebagai protokol pembayaran yang sangat aman dengan pihak yang terlibat adalah cardholder, issuer, merchant dan acquirer. Namun dengan adanya hukum Moore serta aksioma yang mengatakan tidak ada teknologi sekuriti apapun yang tidak dapat dibobol sehingga SET tentu tidak luput dari ancaman pembobolan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, penulis meneliti apakah asuransi dapat melindungi risiko kerugian dalam transaksi perdagangan melalui Internet yang menggunakan protokol pembayaran SET, pihak siapa saja yang mempunyai kepentingan (insurable interest) yang dapat diasuransikan serta menjawab bagaimana bentuk pengaturan asuransi yang sesuai untuk menjamin risiko penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak berhak dalam transaksi melalui internet dengan menggunakan protokol SET. Penulis menyimpulkan bahwa risiko kerugian materil akibat dari pembobolan sistem SET dapat diasuransikan. Sedangkanpihak yang mempunyai kepentingan yang dapatdiasuransikan (insurable interest) adalah konsumen pemegang kartu pembayaran (cardholder), dan institusi keuangan atau bank yang mengeluarkan kartu pembayaran yang dipunyai oleh cardholder yaitu issuer yang juga dapat bertindak sebagai institusi keuangan atau bank yang menjamin pedagang (merchant) yang melakukan transaksi melalui Internet yaitu acquirer. Bentuk asuransi yang sesuai terhadap transaksi perdagangan melalui Internetyang menggunakan protokol, SET adalah asuransipenyalahgunaan kartu kredit (Credit Card FraudInsurance)."

"ABSTRACTThis thesis discusses the issue as to how insurance can provide protection to the Notary Public in carrying out his profession as a public official with regard to his main job to draw out Authentic Deed concerning the possibility of being sued by the loss-suffering party. The sue may be launched by virtue of Law No. 30 of the year 2004 concerning the Function of the Notary Public. In addition, insurancecan also provide protection to the client of the Notary Public for possible loss caused by the accepted deed as the affidavit (written proof) which is not in accordance with the document as it should be because the power of giving proof of the deed has been degraded to become only as an underhanded deed or become even a lawfully failed deed. The protection of the insurance towards the NotaryPublic profession is the shifting part of the possible risks raised by the client of the Notary Public in the form of loss compensation plus the interest of the loss. From the side of the client of the Notary Public, however, the presence of the insurance makes the claim of the loss compensation plus its interests easier be settled should it be true without waiting for the readiness of the Notary Public to settle the payment. The methods being applied in this research is the libraryresearch method which is jurisdictionally normative in nature. The research type being applied is the normative legal research; while based on the nature of the research, the method is using the research method which is analytical descriptive in nature. The results of the research is the idea that insurance is needed to provideprotection for the Notary Public in carrying out his profession."

"Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan doktrin indemnitas yang terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re yang berkaitan erat dengan penyelesaian dan besaran penetapan ganti rugi. Kemudian persoalan lainnya Pertimbangan Hakim pengadilan dan arbiter perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian indemnity yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian reinstatement yang terdapat dalam polis asuransi property all risk - standard munich re. Persoalan berikutnya mengenai prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi property all risk -standard munich re dan persoalan terakhir, cara penyelesaian sengketa klaim asuransi polis property all risk - standard munich re antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis.Sebagai hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya doktrin indemnitas juga terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re, hal tersebut ditegaskan dalam polis bila tertanggung tidak melakukan penggantian secara reinstatement maka penggantian yang digunakan secara indemnity. Hakim Pengadilan dalam pertimbangannya masih belum memahami doktrin indemnitas dan reinstatement sehingga putusan hanya mengacu kepada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk membayar secara reinstatement.Lain halnya dengan putusan arbitrase ad-hoc memutuskan jumlah klaim yang harus dibayar memang berdasarkan kondisi polis.Prosedur klaim yang diajukan oleh Tertanggung sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam polis. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa klaim asuransi, bila terjadi perselisihan mengenai jumlah pembayaran klaim maka akan diselesaikan secara arbitrase. Dengan kata lain sengketa yang terjadi diluar perbedaan perselisihan jumlah pembayaran klaim dapat diajukan melalui pengadilan.

---

This law research is using normative juridicial as a type of law research which produces prescriptive studies. In the data collection techniques, researchers using secondary data by conducting literature study of the legal materials of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. The data are analyzed in qualitative manner. The problem in this research is the application of indemnity doctrine specifically Property All Risk Policy - Standard Munich Re is closely related to the settlement and determination of compensation amount. Then another problem Considerations Justice and arbitral court lawsuit case between PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al to indemnity basis method set forth in the Book of Laws of Commerce and reinstatement basis method set forth in the Property All Risk Policy - Standard Munich Re.The next issue regarding the claims procedure in the Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy and the last issue, how the settlement of insurance claims Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy of PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al is in compliance with dispute resolution clause contained in the policy.

As a result of this thesis research can be concluded basically indemnity doctrine also exists in Property All Risk Policy - Standard Munich Re, it is stressed in the Policy if Insured does not fulfill reinstatement basis therefore will be used as indemnity basis. Justice of court in its consideration still do not understand the indemnity doctrine and reinstatement, the decision only refers to the agreement between Insurer and Insured to pay the claim with reinstatement basis. Contradiction with the award ad hoc decide that the amount of claim must be pay according policy condition. Claim procedure proposed by insured has fulfilled the requirement contained in the policy. And the last, settlement of insurance claims disputes declared when there is a dispute about the amount of the claim payment will be settled by arbitration.In other words going beyond dispute the amount of the difference of claim payment may be filed through the courts."