Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemiskinan merupakan masalah yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kemiskinan berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kurang mampu pemerintah melaksanakan P2KP. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbasis pada pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan: dan kesinainbungan kegiatan sangat panting. Partisipasi masyarakat tidak setalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karenanya dip erlukan pendamping dan kader untuk memberdayakan kelompok sasaran. Tujuan penelitian adalah menggambarkan proses pendampingan dalam pelaksanaan P2KP Tahap II, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan memilih informan. Informan adalah prang yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan, proses persiapan penerapan sampai hasilnya. Jangka waktu pelaksanaan P2KP Tahap II selaina 18 bulan, penelitian dilakukan sampai minggu ke kedua bulan Mei 2005. Bulan Mei 2005 merupakan angsuran ke sepuluh bagi peminjam. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, wawancara dengan pedoman dan pengamatan. Kelurahan Empang merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 3448 KK, 625 KK miskin dan belum mendapat P2KP maka ditetapkan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan P2KP Tahap 11. P2KP Tahap II lebih menekankan pengembangan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan P2KP Tahap II di Kelurahan Empang tampaknya dijalankan sesuai pedornan umum dan pedoman teknis, dengan cara mendorong ttunbuh kembangnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan kelompok (Community Based Development Approach). , Pelaksanaan kegiatan sesuai PJM Pronangkis, yaitu kegiatan fisik lingkungan dan sosial fisik merupakan bantuan pelayanan sosial untuk keluarga kurang mampu. Sedangkan usaha ekonomi produktif merupakan bantuan pinjaman bergulir, yang harus dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan masa tenggang dua bulan. Dana bantuan dipergunakan untuk mengembangkan usalia warga masyarakat yang telah disetujui. Dari pendapat kelornpok sasaran, basil pengembangan usaha dapat dipergunakan untuk membayar angsuran dana bergulir, membayar SPP sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup. Pendamping melaksanakan peran fasilitatif yaitu memberi dukungan dan pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, peran edukational yaitu menyampaikan informasi dan pelatihan. Secara singkat 13KM dan UP menggantikan pendampingan ke KSM sesudah berakhimya program. Dalam pelaksanaan P2KP terlihat ada faktor pendu.kung: dukungan pemerintah dan instansi terkait, pendidikan dan pengalaman fasilitator, kader dari kelompok sasaran, partisipasi masyarakat, kemampuan kelompok sasaran. Adapun faktor penghambatnya: ketidaksesuaian konsep dengan lapangan, proses perencanaan kegiatan sangat lama, menurunnya partisipasi masyarakat, penjenjangan proses verifikasi dan ketidaksiapan kader saat terminasi. Dalam kesimpulan dikemukakan P2KP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan program mulai perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh kelompok sasaran. Pembangunan berbasis masyarakat yang mengarah pada pengembangan kelembagaan terlihat melalui pembentukan kelompok. Peran pendamping perlu ditingkatkan pada pemberdayaan kelompok sasaran dalam mengembangkan usaha, perubahan wawasan dan nilai.

---

Poverty is s result of high economy development and social disparity within the society itself. Poverty affects to economy welfare and social welfare. In order to improve the quality of people's life, the government is conducting P2KP or urban poverty reduction program. This poverty reduction program is conducted based on community development. The community participation in this program is very important, starting from the planning stage, implementation to the continuity of the program. However, the community participation is not always as expected by the government. In this case, existence of an assisting group is very important. The purpose of this study is to overview the assistance program in the second round of P2KP; to overview the supporting factors and the obstacles of the program. It this study also aims to find out how to overcome the problems. Qualitative method used in this research; an infomnant used in the research in order to obtain all the infonnation about the program, for example the regulations on the preparation and implementation stages. The second round P2KP is conducted in 18 months and the study was conducted until the second week of May 2005. The month of May 2005 was payment time for those who granted the P2KP revolving funds. The data used in this study was acquired through study of document, guided interview and field observation. Kelurahan Empang is an urban area with 3448 families living in the area. Of the number, 625 families are classified as poor family and have yet granted the P2KP. The second round P2KP emphasizes on developing the community with local community participation. The program was conducted based on both general and technical guidance. It was also conducted supporting the community involvement through the Community Based Development Approach. The program according to PJM Pronangkis, consisted of community physic activity and physic social, is actually a kind social help for poor families. Productive economy business is a revolving fund that has to be returned within ten months with 2 months toleration time. The revolving fund is-used to develop the approved community's activities. The money gained from the business is used to pay the revolving funds, school tuition and other living needs. The functions of assistant in this program are facilitative role, supporting and utilizing resources and skill, educational roles and, giving information and training, In short, BKM and UP exchange the existence of the spouses after the program finished. The support given from government and other related institution was obvious during the program. The program also showed the skill and ability of the facilitators, community participation and ability of the targeted group. The obstacle factors of the program are the unconformity between concept and site condition, excessive time of planning, receding of community's interest, verification process and unready committed volunteer on the termination program. In summary, the central and the local government authorize P2KP. The program started from planning, implementation and evaluation by the targeted group. Community based development towards a developed institution is seen through the forming of group. It is important to increase the role of assistant in utilizing the targeted group in developing the business, widening the horizon and value of living.

Abstrak :
Gerakan Keluarga Berencana ( KB ) di Indonesia adalah gerakan masyarakat yang menghimpun segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia ( Suyono Haryono, 1958 ). Berdasarkan pengertia n Gerakan KB Nasional diatas, maka tujuan gerakan KB di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS), sekaligus menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Program nasional KB yang telah dilaksanakan selama empat Pelita, yakni sekitar tahun 1970-an sampai akhir tahun 1989, telah menunjukkan hasil-hasil menggembirakan, seperti yang terlihat dari kenaikan jumlah peserta KB, baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif. Keberhasilan Program Nasiona1 KB juga dapat dilihat dari hasil survey prevalensi Indonesia tahun 1987 yang menunjukkan bahwa sakitar 95 % wanita berstatus kawin mengetahui sedikitnya satu jenis alat kontrasapsi KB modern. Juga diungkapkan bahwa lebih dari 93 % berstatus kawin telah mengetahui tempat pelayanan KB yang diinginkannya. Selajutnya, bahwa gerakan nasional KB cukup mendapat dukungan telihat dari fakta bahwa lebih dari 63 % wanita berstatus kawin pernah menggunakan salah satu alat kontrasepsi KB modern, dan sekitar 46 % wanita berstatus kawin sedang menjadi peserta KB aktif. Selain itu sekitar 54 % dari wanita berstatus kawin tidak menginginkan anak lagi, dan 26 % ingin menunda, kelahiran anaknya sampai dua tahun lagi. Tingkat fertilitas (TFR ) pun telah turun dari 5,6 % pada tahun 1971 menjadi 3,6 % pada tahun 1987. Tingkat kelahiran kasar (CBR) turun dari 44 permil pada tahun 1977 menjadi 29 permil pada tahun 1985 ( PKNI, 1988 ). Keberhasilan program KB di Indonesia tersebut juga tampak dari penghargaan-penghargaan yang diberikan dunia Internasional kepada pemerintah Indonesia berupa penghargaan Global Statement Award in Population Institute Washington D.C. Amerika Serikat tahun 1985, dan panghargaan United Nation Population Award dan PBB tahun 1989 (Kompas, 20 3anuari 1991). Tercapainya keberhasilan tersebut ialah karena berbagai upaya dan usaha telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kebijaksanaan khususnya yang berkaitan dengan program. KB, sejak awal Gerakan KB Nasional dilaksanakan yakni tahun 1972 oleh BKKBN yang dikenal dengan " Strategi tiga dimensi " yakni perluasan jangkauan, pembinaan, pelembagaan/pembudayaan program KB pada masyarakat ( Suyono Haryono 1988 ).

Abstrak :
Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai migrasi petani di Jawa Barat, lebih rinci lagi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan kemungkinan petani melakukan migrasi di Jawa Barat secara diskriptrif. (2) Untuk meneliti bagaimana karakteristik petani migran dan non migran di Jawa Barat ditinjau baik dari segi sosial, ekonomi maupun demografi terutama kaitannya dengan profesi migran sebagai petani. Petani migran mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari non migran. Jika dihubungkan. dengan distribusi pendapatan yang diperoleh petani migran dan non migran berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan terlihat bahwa petani migran pendapatannya lebih baik dari petani non migran. Petani migran umumnya mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungannya relatif kecil, hal ini berarti semakin besar tanggungan yang ditanggung oleh responden semakin tidak berani dia mengambil resiko untuk melakukan migrasi. Unsur terpenting dalam karakteristik migran secara umum adalah umur, pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan. Pola migrasi menurut kelompok umur pada petani migran di Jawa Barat tidak berbeda dengan pola migrasi yang telah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini ditemukan migran petani di Jawa Barat yang terbanyak berumur 12 - 29 tahun. Jika dihubungkan antara jenis kelamin dan kelompok umur, menurut hasil Sakerti 1993 migrasi petani umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, sekitar 86.25 % dari jumlah migran dan wanitanya hanya sekitar 13.75 %. Walaupun yang terbesar melakukan migrasi adalah laki-laki namun polanya antara wanita dan laki-laki hampir sama yaitu migrasi terbanyak pada usia 12 - 29 tahun. Petani yang melakukan migrasi satu kali alasan migrasinya yang terbanyak adalah karena keluarga yaitu 68.65 %, alasan pekerjaan 22.39 %, alasan lainnya 7.46 % dan alasan pendidikan hanya 1.50 %. Petani migran yang melakukan beberapakali migrasi yaitu 2 kali, 3 kali, 4 kali atau lebih umumnya dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan oleh para akhli kependudukan dimana pekerjaan merupakan motivasi utama orang melakukan migrasi. Hasil studi ini tidak begitu berbeda dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hay (1974), di Tunisia, Suharso dkk (1981) di Indonesia, Chandra (1985) di Malaysia dan Tomagola.

Abstrak :
Latar Belakang


Setiap perencanaan pembangunan baik fisik maupun non-fisik ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, oleh sebab itu kebutuhan informasi yang berkaitan dengan jumlah dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya sangat penting artinya untuk perencanaan pembangunan. Semakin baik informasi tersebut, semakin baik pula perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Informasi yang baik merupakan informasi yang tepat, relevan, akurat, tersedia secara cepat dan murah.

Selama ini di Indonesia, data kependudukan yang digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan diperoleh dari data sensus maupun survei penduduk yang dilakukan oleh BPS. Walaupun cakupannya luas yaitu seluruh negara tetapi data tersebut hanya dapat disajikan paling rendah sampai pada tingkat propinsi saja. Selain itu data ini jugs hanya dapat disajikan untuk satu titik waktu tertentu saja yaitu pada tahun berakhiran 0 yaitu sensus penduduk atau berakhiran 5 yaitu survei antar sensus penduduk, dengan kata lain data penduduk tersedia setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian untuk perencanaan pembangunan yang bersifat regionalllokal dan untuk jangka waktu yang lebih pendek, data hasil sensus maupun survei tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan perlunya ada sumber data yang lain, yang dapat memenuhi kebutuhan di tingkat regional/lokal dan berjangka waktu pendek (tahunan misalnya).

Abstrak :
Program KB Mandiri mulai dicanangkan dengan adanya seruan Presiden RI, Suharto, pada tanggal 28 Januari 1987, yang intinya menyerukan supaya dikembangkan "KB Mandiri" mulai dari kota-kota besar (termasuk DKI Jakarta) dan masyarakat yang sudah maju (Suyono: 1988: 22). Pengertian KB Mandiri pada tingkat individual dan keluarga adalah Kelompok penduduk yang melaksanakan KB bukan karena anjuran dan ajakan saja, tetapi telah tumbuh dari kesadaran dan rasa tanggungjawabnya sendiri terhadap kesejahtraan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Sehubungan dengan itu hadir atau tidak hadirnya para petugas KB mereka tetap melaksanakan KB dan dimana perlu pergi mencari pelayanan walau dengan biaya sendiri (Suyono: 1988: 19). Sampai saat ini pengertian Program KB Mandiri yang lazim dipakai dan dikemukakan, misalnya pada kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, evaluasi Program KB ataupun dalam Pencatatan Pelaporan Program adalah: Program yang mengarahkan masyarakat/individu untuk menggunakan jasa pelayanan KB jalur swasta dan membayar sendiri jasa pelayanan serta kebutuhan kontrasepsinya. Sejak kegiatan Program KB Mandiri dilaksanakan sampai kini, dikenal sebutan akseptor mandiri yaitu: akseptor yang membayar sendiri pelayanan kontrasepsi yang diperolehnya di tempat - tempat pelayanan KB milik swasta. Lainnya adalah akseptor yang menggunakan jasa pelayanan KB milik Pemerintah untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi. Sehubungan dengan itu, maka perbedaan antara 2 (dua) kategori akseptor tersebut terletak pada membayar sendiri dengan tidak membayar dan tempat pelayanan yang digunakan, yaitu milik Pemerintah dengan Swasta. Kampanye secara besar-besaran KB Mandiri dimulai pada bulan Mei 1987. Terlebih dahulu Program ini dikembangkan di kota-kota besar. Asumsinya kehidupan perkotaan yang begitu kompleks dan heterogen baik pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keakraban dengan teknologi canggih, mengakibatkan masyarakat kota lebih kritis serta mempunyai harapan yang lebih mengenai pelaksanaan pelayanan KB Mandiri dibandingkan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu mereka dianggap lebih siap menerima Program tersebut. Namun sejalan dengan percepatan operasional Program KB umumnya dan khususnya KB Mandiri, salah satu masalah yang perlu segera dibenahi dan dicari langkah-langkah keluarnya adalah masalah kesiapan balk masyarakat maupun pengelola program. Sebab proses alih kelola yang mengarah pada kemandirian ini menyangkut banyak perubahan di dalamnya, antara lain arah pendekatan dari supply oriented menjadi demand oriented, artinya masyarakat yang semula lebih banyak menerima karena diajak dan diberi oleh petugas Program, kini Iebih aktif mencari dan meminta, sedangkan petugas lebih banyak melayani. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang sejak awal telah ditunjuk untuk mengawali pelaksanaan Program KB Mandiri. Pada dasarnya perkembangan hasil program KB di DKI Jakarta secara kuantitatip dan kualitatip relatif meningkat dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif terlihat dari jumlah Akseptor Aktif yang menunjukkan kenaikan baik dilihat dari jumlah fisik maupun persentasenya terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada akhir Pelita II (197811979) jumlah akseptor aktif di DKI Jakarta adalah sebesar 188.000 atau 21,6% dari PUS, kemudian menjadi 581.000 atau 51,7% dari PUS pada akhir Pelita III - (198311984). Dan pada akhir Pelita IV (198811989) yang lalu jumlah tersebut telah mencapai 854.615 atau 67,28 % dari PUS. Pada akhir Pelita V diharapkan akan mencapai 994200 atau 61,20 % dari PUS. Sebagai dampak dari keikutsertaan KB aktif itu adalah perubahan yang terus terjadi terhadap berbagai ciri kependudukan di DKI Jakarta ke arah mutu penduduk yang relatif lebih baik. Perubahan yang paling bermakna adalah tingkat pertumbuhan (alami) penduduk dapat dikendalikan, walaupun persentase penurunannya relatif kecil. Periode 1961 - 1971, 1971 - 1980 dan 1980 - 1985 berturut-turut adalah (secara eksponensial): 4,32% ; 3,9% ; dan 3,7% per-tahun. Gejala penurunan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut diperkuat dengan berbagai ciri demografis yang lain seperti jumlah anak yang dilahirkan hidup/per wanita kawin dari 3,64 pada tahun 1980 menjadi 3,065 pada tahun 1985; serta penurunan persentase penduduk kelompok umur 15 tahun ke bawah dari 39,04% pada tahun 1980 menjadi 35,23% pada tahun 1985. Sedangkan pencapaian hasil kualitatif dari program KB DKI Jakarta adalah makin tampak kesadaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kependudukan melalui program KB, yang mencerminkan bahwa program KB merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat. Keadaan ini dibuktikan oleh kegiatan partisipasi masyarakat yang makin meluas, seperti kelompok-kelompok akseptor sampai ke tingkat?