Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat ditegakkan secara etis. Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan, dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas menggunakan diskresi. Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum; ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik. Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi, karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada dana operasional. Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis. Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi. Kepustakaan : 43 buku (1974-2000), 6 Undang-undang, 5 Peraturan Kepolisian 6 artikel, 13 berita.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan kehidupan sosial dalam masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat.

Sebagai satu satuan sosial, masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh, terdapat pula keteraturan sosial dimana dalam hubungan antar sesama warga masyarakatnya, perilaku anggota masyarakat tadi sesuai dengan norma dan pedoman yang adaptif dengan lingkungan mereka tinggal. Demikian pula halnya masyarakat yang tinggal di RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Bans Jakarta Pusat, terdapat norma dan pedoman dalam hubungan sosial antar sesama warganya sesuai peran dan statusnya. Hubungan sosial tadi tercakup dalam jaringan sosial yang terwujud dalam keteraturan sosial. Dan dalam keteraturan sosial tersebut, tercermin aturan dan norma yang berupa pola hubungan sosial antar peran-peran anggota masyarakatnya yang menentukan corak keteraturan sosial di lingkungan masyarakat tersebut.

Penulisan tesis tentang kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di permukiman kumuh RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, metodologi yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu mendiskripsikan suatu kebudayaan masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dengan cara mengkaji prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Sebagai masyarakat miskin di lingkungan RT 05 tadi, kebanyakan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja di sektor informal, dengan sejumlah pekerjaan sampingan. Hal ini dikarenakan apabila hanya menyandarkan kepada I (satu) jenis mata pencaharian saja, kebutuhan rumah tangga tidak dapat tertanggulangi. Dalam usaha mendapatkan penghasilan keluarga tadi, penduduk setempat ada yang melibatkan anggota keluarganya dalam membantu kehidupan ekonomi rumah tangganya dan disamping ada yang meminjam uang ke rentenir.

Kehidupan sosial masyarakat, dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat setempat, misalnya hubungan antara aparat pengurus RT dengan masyarakat atau hubungan antar tetangga. Bagi masyarakat RT 05 hubungan antara tetangga dapat dijadikan sebagai sandaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti adanya pinjam-meminjam uang dan pinjam meminjam barang. Disamping itu dalam hubungan antar tetangga terlihat ada kegiatan arisan, ngobrol bersama dan melakukan kegiatan hiburan.

Dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat tadi, sering pula timbul konflik. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan berbagai cara seperti mendiamkan, mempermalukan, melibatkan pihak lain seperti tokoh masyarakat, dan juga melibatkan aparat keamanan. Peran yang menonjol dalam kehidupan masyarakat tersebut dalam menciptakan keteraturan sosial adalah peran Pak Rohim selaku tokoh masyarakat yang diperlakukan sebagai patron.

Dari peran tokoh tadi, terlihat bahwa corak keteraturan sosial di RT 05 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, dipengaruhi oleh tokoh informal yang diperlakukan sebagai patron. Dan dalam kaitannya dengan implikasi kamtibmas di wilayah tadi, maka seyogyanya aparat kepolisian memanfaatkan peran tokoh informal tersebut.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan perdagangan obat palsu di Pasar Pramuka, Jakarta 'l1mur, sehingga mereka dapat melakukan perdagangannya sampai sekalang. Dalam rangka pengumpulan data, digunakan metode penelitian kualitatif, dengan memfokuskan pengamatan pada kegiatan perdagangan obat di Pasar Pramuka, Jakarta Umur, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem perdagangan obat yang terjadi di Iokasi penelitian tersebut, termasuk mulai dari pengadaan obat jadi, proses perdagangannya, kegiatan pemasarannya, jalur distribusinya, hubungannya dengan aparat keamanan dan Badan POM, serta keterkaitannya dengan masyarakat lingkungan di sekitar Pasar Pramuka. Selain dari tehnik pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan sejum!ah pedagang obat di Pasar Pramuka, aparat kepolisian mulai dari tingkat Polsek Metro Matraman sampai ke tingkat Polda Metro Jaya, serta aparat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan pada analisa data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Pasar Pramuka merupakan pusat perdagangan obat palsu terbesar di Indonesia. Yang termasuk dalam kategori obat palsu yang paling banyak diperdagangkan di Pasar Pramuka adalah obat-obatan impor yang tidak memiliki nomor registrasi dari Badan POM, sehingga seharusnya obat-obatan impor tersebut dilauang untuk diedarkan di Indonesia. Dari hasil laporan pengujian Badan POM terbukti bahwa obat-obatan impor ini banyak yang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan dalam pedoman mengenai industri fam1asi di Indonesia yang dijabarkan dalam Indonesian Farmakope. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa penyebab maraknya bisnis perdagangan obat palsu adalah mahainya harga obat di Indonesia, lemahnya pengawasan jalur masuk kepabeanan terhadap obat-obat yang tidak terdaftar atau diproduksi oleh pihak yang tidak berhak, tingkat pengetahuan masyarakat tentang masalah obat yang masih sangat rendah, pengawasan peredaran obat yang masih sangat Iemah dan mengandung banyak celah yang memungkinkan beredarnya obat palsu, sanksi hukum yang diterapkan kepada para pelaku perdagangan obat palsu yang masih sangat ringan, Serta semakin canggihnya teknologi yang dipergunakan dalam memproduksi obat palsu. Bisnis perdagangan obat palsu di Pasar Pramuka Jakarta Umur bisa tetap berlangsung dengan aman akibat adanya kerja sama antara para pedagang obat dengan aparat yang berwenang.

Abstrak :
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tesis ini adalah Pengelolaan Tempat Karaoke yang ada pada Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya dalam tesis ini permasalahannya difokuskan pada Strategi Pengelolaan Tempat Hiburan Karaoke pada Hotel X di kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Fokus permasalahan ini muncul, karena maraknya pertumbuhan bisnis di tempat hiburan karaoke di kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga berpengaruh pada penyusunan dan penerapan strategi pengelolaan tempat hiburan karaoke. Selain itu juga dikaji sistem pengelolaan yang diterapkan oleh pihak pengelola tempat karaoke yang ada pada Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Barat, sehingga pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang terjadi dalam operasionalisasinya tidak terjangkau oleh baik pihak penegak hukum dan peraturan yang telah ditetapkan maupun aksi penertiban yang dilakukan pihak masyarakat sekitar kawasan Hotel X tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap strategi pengelola tempat hiburan karaoke di Hotel X yang berada di kawasan kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sehingga dapat lebih menarik minat tamu dan menjamin kepuasan para pelanggannya, dalam upayanya untuk memenangkan persaingan dari pesaingnya, yaitu pengelola jenis hiburan yang sama di tempat lainnya. Metologi yang digunakan dalam penelitian ini, difokuskan pada pendekatan kualitatif yang ditekankan pada penerapan Metode Etnografi melalui kegiatan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman agar dapat memahami dinamika pengelolaan tempat hiburan karaoke Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Barat. Dari penelitian lapangan yang dilakukan terhadap strategi pengelolaan tempat hiburan Hotel X di kecamatan Taman sari Jakarta Barat ditemukan fakta, bahwa untuk memenangkan persaingan dengan tempat hiburan lainnya tidak jarang melakukan berbagai pelanggaran antara lain pelanggaran perijinan, pelanggaran batas waktu kegiatan dan peredaran narkoba oleh para tamunya. Bahkan tidak segan-segan menjalin hubungan secara informal dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai otoritas dan kekuasaan terhadap kelangsungan usaha karaokenya agar pelanggaran yang mereka lakukan tidak mendapatkan teguran dan memperoleh jaminan keamanan. Walaupun demikian dari hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa untuk menjalankan tempat usaha karaokenya telah memperkerjakan pegawai tetap tidak kurang 151 orang yang terdiri dari Manajer, Assisten Manager, Captain, Supervisor, Kasir, Bartender, Bar Boy, Room Boy, Waitress, Tekhnisi, Operator, Mami, Petugas Keamanan dan Petugas Parkir. Untuk mendukung strategi usahanya pengelola juga melibatkan pekerja tidak tetap yang terdiri dari wanita pendamping, penari telanjang, agen penari telanjang. Sehubungan dioperasikannya tempat hiburan karaoke di Hotel X, dengan dampak yang ditimbulkannya antara lain telah membuka peluang pekerjaan di sektor formal yaitu membuka lapangan kerja bagi sebagian anggota masyarakat sekitar Hotel X, untuk menjadi pegawai tetap di Hotel X. Sedangkan di sektor informal berupa terdapatnya peluang untuk mendapatkan penghasilan bagi pedagang kaki lima di sekitar Hotel X dan juru parkir di luar area parkir Hotel X. Dampak tersebut dinilai positif, karena dengan beroperasinya Hotel X pada umumnya dan tempat hiburan karaoke di Hotel X pada khususnya, ternyata telah memberi kesempatan pada sebagian anggota masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka peluang usaha yang produktif. Disisi lain, sistem pengelolaan dan operasionalisasi tempat hiburan karaoke di Hotel X, apabila dikaji berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori tentang kejahatan, maka pengelolaan dalam tempat hiburan karaoke di Hotel X tersebut ternyata mencerminkan sebuah tindakan kejahatan yang terorganisasi, dimana jenis tindakan kejahatan ini sangat berbeda dengan tindakan kejahatan konvensional dalam hal sistem operasionalnya, kemampuan intelektualitas pelakunya, dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkannya dan keterkaitannya dengan pihak keamanan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengelola tempat hiburan karaoke Hotel X di kawasan Taman Sari Jakarta Banat dapat terjadi, karena lemahnya tindakan dari pihak Kepolisian dan pemegang otoritas lainnya serta tidak adanya piranti lunak yang digunakan sebagai acuan dalam penerbitan ijin usaha tempat hiburan tersebut.

Abstrak :
Penelitian mengenai Polisi dan Unjuk Rasa Anarkis di Jakarta bertujuan untuk menunjukkan penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh satuan dalmas dalam rangka meredam aksi anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasinya di muka umum dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi man usia. Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta Selatan dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat Jakarta Selatan sendiri dan masyarakat yang berasal dari Iuar wilayah Jakarta Selatan seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan dan luar pulau Jawa. Aspirasi yang disampaikan meliputi masalah tenaga kerja, korupsi, hak asasi manusia dan lain - lain. Unjuk unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleo Front Persatuan Rakyat Papua Barat ( Front Pepera - PB ) yang dipimpin oleh Arkilus di kantor Freeport Gedung Plaza 89 JI. Rasuna Said Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan dengan tuntutan agar dilakukan penutupan secara total kegiatan produksi PT. Freeport Indonesia di Papua Barat dan Laskar Pembela Islam ( LPT ) yang dipimpin oleh Ustadz Mustiin dengan tuntutan agar majalah Playboy ditarik peredarannya di masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam merupakan suatu bentuk tindakan melanggar hukum dan tidak sejalan dengan semangat reformasi. Dalam menangani unjuk rasa damai dan anarkis yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan, satuan dalmas mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan dalmas Pokes Metro Jakarta Selatan masih bersifat sesaat, reaktif dan melakukan tindakan represif saat kegiatan unjuk rasa mengarah pada tindakan anarkis. Tindakan represif dilakukan oleh satuan dalmas sebagai reaksi spontan dan balasan terhadap aksi anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa anarkis oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dengan menggunakan personal yang terbatas sehingga hal ini sangat mempengaruhi efektifitas penanganan di lapangan. Anggota dalmas yang terlibat dalam penanganan unjuk rasa anarkis tidak semuanya memiliki pendidikan khusus mengenai dalmas tetapi hanya melalui pelatihan secara rutin di Mako Pokes yang dilaksanakan secara internal sehingga pemahaman terhadap kegiatan. unjuk rasa masih dilihat sebagai gangguan kamtibmas bukan sebagai proses demokrasi yang sedang berjalan. Walaupun masih terdapat keterbasan yang dimiliki oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani unjuk rasa anarkis, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya keluhan dari pengunjuk rasa tentang perlakuan anggota dalmas yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

---

This research is about police and brutal demonstration in south Jakarta which show the implementation of riot police to redeem the brutal demonstration in order to the protect the interest of the other people in the community life and avoid the violation of the human right. Demonstration in south Jakarta is done by people who live in and outside of south Jakarta area such as Depok, Tangerang, Bekasi and other area. Their aspiration is about manpower, corruption, human right and etc. Brutal demonstration which done by Front of Unity Pepole West Papua who lead by Arkilus at Freeport office. They want that the company totally stop in west Papua because it's doesn't give the benefit for local people even though that company has operated for years. And the other brutality riot is done by Islam Defender Front They want that Playboy magazines do not distribute in the community and give 72 hours for implementing. Those actions are not same as reformation spirit and break the law. For preventing the brutal demonstration in south Jakarta jurisdiction, the not police always point to the law in order to do right thing. Police riot do their job still in the moment, reactive and take the repressive action when the riot become worst (brutal action). They do the repressive action as the impact of spontaneous reaction from brutal demonstration. Preventing the brutal riot is done by limited personnel; it's very hard because this condition can influence the effective when they do their job in the field. Only some of riot police personnel have the education and training about riot lesson. Some of them are given special training once in a week in the office of South Jakarta Metropolitan Police. They still face the riot as a disturbance in the community and not as democracy process. Even though the riot police of south Jakarta have debility in preventing the brutal riot but they can do their job properly without complaining from the community and avoid the violation of the human right.

Abstrak :
Tesis ini membahas pelaksanaan kewenangan diskresi petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang. Penanganan masalah, terutama pada gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang memerlukan kebijakan melakukan tindakan segera yang belum diatur, bahkan berbeda atau menyimpang dari ketemuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana dan mengapa petugas pemasyarakatan melaksanakan diskresi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi oleh petugas pemasyarakatan dilakukan atas dasar kebutuhan dan budaya kerja yang berkembang. Hasil penelitian menyarankan perlu disusun buku pedoman pelaksanaan diskresi di Lapas. Demikian juga perlu dilakukan pelatihan, pembenahan pola penanganan masalah dan sosialisasi pelaksanaan diskresi.

Abstrak :
Tesis ini tentang pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim. Tesis ini difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, Penulisan tesis ini bertujuan memberikan gambaran serta untuk mengetahui tentang tindakan dan upaya apa raja yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu yang melibatkan penghuni Rutan Medaeng. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sulitnya mengungkap peredaran narkoba di Rutan Medaeng yang diharapkan dapat memutus mata rantai jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, serta bagaimana upaya dan kemampuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas adalah metode kualitatif guna memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti itu sendiri yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu kerangka teori. Data-data yang dikumpulkan berupa pendekatan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang telah ditangani oleh Dit Narkoba Polda Jatim. Adapun tehnik pengumpuian data yang digunakan adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, serta kajian dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya pengungkapan terhadap kejahatan narkoba sebagai tindakan untuk memutus dan memberantas mata rantai jaringan kejahatan tersebut dibutuhkan penggunaan fungsi-fungsi dalam manajemen yang tepat serta adanya tehnik pengorganisasian yang balk terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan, Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pengungkapan kasus narkoba dan penanganannya lebih diutamakan kegiatan penyelidikan daripada penyidikan, yang tentunya dilakukan dengan pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, anggota di lapangan hams menguasai pengetahuan tentang taktik dan tehnik dasar reserse, serta memiliki kemampuan intelijensia yang baik, dengan disertai kesiapan mental, keuletan, ketajaman analisa, guna mengantisipasi sifat terselubung dari peredaran narkoba. Selanjutnya, guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, Dit Narkoba Polda Jatim menggunakan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang tehnologi bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan tersebut.

---

This thesis is about expression the network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. Focussed of this thesis about effort and action have been doing by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in order to expressing network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center. Writing of this Thesis aim to give picture and also to know about action and strive any kind of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expression network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu entangling dweller of Medaeng Detention Center. As for problem of writing of this thesis its difficult express circulation of narcotics in Medaeng Detention Center expected can break link of network of distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, and also how effort and ability of investigation by member of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expressing the network. Method of Research used in replying the problems above method qualitative utilize to obtain;get understanding to a context of problems by collecting data obtained directly by researcher of later itself analysed by using a theory framework. Data collected in the form of approach of case of doing an injustice of narcotics which have been handled by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. As for technics of data collecting used perception, perception involved, interview, and also the document study. From research result, inferential that in effort of expression to badness of narcotics as action to break and fight against link network of the badness required use of function in correct management and also the technics existence the organization which do well by execution of duty of member in field. This matter because of in activity of expression of case of narcotics handling and more majored activity of investigation than investigation, what is perhaps organizationally covering duty division. So that in execution of duty, member in field have to master knowledge about tactics and technics detective base, and also own ability of good intelijensia, joinedly the readiness of bouncing, resilient, durability analyse, utilize to anticipate the nature of under cover from circulation narcotics. Hereinafter, utilize to reach efficacy in activity of expression of network distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter use tactics and technics investigation and investigation of doing an injustice narcotics, and also the importance of improvement of ability and knowledge area of technology for member in concerned in execution of the expression.