Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang akan digunakan menghadapi liberalisasi dalam AFTA. Penulis juga bermaksud untuk menjelaskan kesiapan Indonesia dalam posisinya sebagai produsen dan pengekspor komoditi produk. Komoditi sektor industri secara umum siap memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA). Dari total 8.296 komoditi industri yang diekspor ke negara-negara ASEAN, komoditas yang memiliki struktur daya saing mencapai 46%. Namun, untuk meningkatkan daya saing diperlukan upaya mengatasi masalah yang cukup fundamental di sektor industri. Bagi Indonesia, pelaksanaan AFTA merupakan tantangan dan sekaligus peluang, karena dengan keikutsertaannya dalam AFTA berarti persaingan dalam melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN akan menjadi lebih kompetitif Sedangkan posisi Indonesia sendiri terkenal sebagai negara anggota ASEAN yang posisi persaingannya masih sangat lemah. Dengan demikian Indonesia harus meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing komoditi yang cukup tinggi di pasar internasional.Teori yang dipergunakan yaitu teori ketergantungan (interdependensi) yang saling menguntungkan Bruce M. Russet, Robert Gilpin untuk menjelaskan konsep regionalisme, James Rosenau yang mengemukakan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dan teori tahapan perdagangan bebas dari Bela Balasa. Dalam rangka mencari kebijakan perdagangan internasional yang tepat untuk menghadapi pelaksanaan AFTA, diperlukan pembahasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung ke arah tersebut dengan memperhatikan pemantapan organisasi pelaksana AFTA, promosi dan penetrasi pasar, peningkatan efisiensi produksi dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan terhadap industri kecil ditambah pula dengan kesiapan yang perlu dilakukan oleh Indonesia sendiri. Tesis ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis adalah deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data kepustakaan."

"Iran, pasca Revolusi 1979, mengubah bentuk negaranya dari negara monarki menjadi bentuk Republik Islam Iran (Mazhab Syi'ah) dengan sistem Wilayah al-Faqih (kewenangan/otoritas ahli agama). Menurut Imam Khomeini, sebagai pengkonsep sistem ini, rakyat harus memutuskan wewenang mereka dengan suatu cara tertentu, kehendak orang banyak (rakyat) tersebut harus diikat oleh kehendak Ilahiyyah. Dan ikatan ini dimanifestasikan dengan pengendalian Wilayah al-Faqih atas pemerintah. Ini pula yang sering ia sebut sebagai hukum Ilahiyyah-manusia atau yang lebih sering ia sebut dengan demokrasi Islam. Dalam mewujudkan hukum Ilahiyyah-manusia atau pemerintahan yang berdemokrasi Islam ini, suatu pemerintahan harus memenuhi dua syarat. Pertama ia harus legal, artinya ia telah mendapat restu/kelegalan dari Allah sebagai Sang pembuat hukum. Restu yang diberikan Allah ini hanya kepada orang-orang yang sudah mengenal lebih Allah dan hukumnya (Nabi/Rasul, Imam, Faqih/ahli agama). Kedua, harus legitimate. Selain diperlukannya `restu' Allah, maka untuk pelaksanaannya diperlukan pula legitimasi dan rakyat dan bisa diperoleh melalui pemilu. Kedua syarat inilah yang menjadi pilar dari demokrasi Islam. Bahwa dalam konsep Wilayah al-Faqih yang diterapkan di Republik Islam, Iran (RII), nampaknya Imam Khomeini mencoba menggabungkan sistem politik Barat (dengan keberadaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) dengan sistem politik Islam (dengan keberadaan Dewan Perwalian, Dewan Kemashlahatan Nasional dan Imam/ Rahbar, yang bertugas mengawasi dan membatalkan suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan hukum Islam, konstitusi RII dan cita-cita revolusi). Bahwa dalam perjalanannya, konsep Wilayah al-Faqih ini mendapat kritik bahkan ditentang oleh sebagian rakyat Iran, dan ini terjadi sejak awal perjalanan negara ini pasca revolusi. Hal ini disebabkan beragamnya ideologi yang diusung kelompok-kelompok politik oposan di Iran. Kelompok-kelompok ini terdiri dari: kelompok nasionalis-liberal, kelompok kiri/Marxis, kelompok suku Kurdi (Sunni) dan kelompok Royalis (pro Shah). Bahwa konflik atau pertarungan antara kubu reformis dan konservatif di Iran saat Ini merupakan suatu fenomena demokrasi yang sedang berjalan. Tuntutan dari kubu reformis selama ini tidak sampai pada tuntutan mengubah tatanan bangunan Republik Islam Iran. Tuntutan perubahan masih terbatas pada butir-butir dalam konstitusi, meninjau kembali kekuasaan mutlak Pemimpin/Rahbar dan sekaligus memberi kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden.

---

Islam and Democracy: Institutional Format of Democracy in Islamic Republic of Iran After Islamic revolution of 1979, Iran reshapes its political system from monarchy into Islamic Republic (Shi'a sect) based on the principle of velayat-e-faqih (guardianship of the supreme jurist-theologian). To supreme leader Ayatollah Khomeini, the originator of that concept, the people have to stipulate their authority through a certain way, namely the desire of majority (people) must be bind by God's rule and legislation. This bind is manifested in form of velayat-e-faqih control over government. This is indeed what he calls man-deity legislation or what is often termed Islamic democracy.

To implement this man-deity legislation or government based on the Islamic democracy, two requirements must meet. Firstly, it shall be legal, namely obtaining approval from God as the Legislator. The approval of God is only given to ones who know God as well as His legislation much better (namely Prophet/Messenger, Leader, jurist-theologian). Secondly, it shall be legitimate. For the sake of implementation, in addition to obtaining God' approval, it is necessary to get legitimacy from the people, and this can be reached through election.

Based on principle of velayat-e-faqih as implemented in the Islamic Republic of Iran, in addition to clergy institutions themselves, there are also democratic institutions whose functions and tasks are exactly the same as democratic institutions in other countries. However, their authority is limited to the power of clergy institutions, (such as the Guardian Council, Expediency Discernment Council of the System, and the Supreme Leader/Rahbar) whose functions are to oversee and annul a legislation that is in contravention Islamic order, Iran's constitution, and revolutionary goal.

During the course of its implementation, this concept of velayat-e-faqih has gotten criticism and even opposition from some walks of life in Iran, and this truly has been taking place since the beginning of the country's course in the post-revolutionary period. This happens because the varieties of ideology that are put forward by some political opposition groups in Iran. These groups consist of nationalist-liberal group, left/Marxist group, Kurd group (Sunni), and Royalist group (pro-Shah).

Actually, conflict or struggle for power between reformist and conservative party in Iran must be deemed as a normal phenomenon in on-going democracy. The reformist's demand so far doesn't exceed to reshape structural pillar of the Islamic Republic of Iran. It is only limited to some articles included in Iran's constitution, to reconsider absolute power of the Supreme Leader (Rahbar), and to share more authority to the president as executive power. As a matter of fact, these demands were ever voiced and fought by moderate group during Ayatollah Khomeini in power."

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"Lepasnya Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berawal dari disposisi surat PM Howard yang dialamatkan kepada Presiden Habibie, yang dalam suratnya, Howard menyarankan agar Indonesia memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Timor Timur. Surat tersebut jelas membuat posisi Indonesia merasa dilecehkan dan kemudian balas mengecam Australia karena dinilai terlalu jauh mencampuri masalah dalam negeri Indonesia.Namun surat itu pula, yang pada akhirnya membuat pemerintahan Habibie memberikan dua opsi bagi rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, atau menolak otonomi luas dan melepaskan diri dari Indonesia. Situasi krisis multidimensi di Indonesia, adalah faktor yang memperlemah kinerja diplomasi Indonesia saat itu. Terlebih lagi, Indonesia harus menerima kenyataan pahit, bahwa Timor Timur akhirnya memilih lepas dan merdeka dari Indonesia. Hal ini membuat para pejuang integrasi yang setia kepada Indonesia menjadi kecewa dan marah, hingga terjadi huru hara dan pembumihangusan di Timor Timur, disinyalir telah terjadi pelanggaran HAM besar besaran di propinsi tersebut.Dibawah tekanan dunia internasional dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia, membuat Presiden Habibie tidak punya pilihan lain, kecuali menerima kehadiran INTERFET untuk mengendalikan situasi keamanan yang bergejolak di Timor Timur pasca jajak pendapat. Komposisi Australia yang memiliki jumlah pasukan lebih besar dalam INTERFET menyebabkan Indonesia merasa dipermalukan. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara Jakarta dan Canberra pada tingkat yang terburuk dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara.Seiring waktu berlalu, dan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia, ketegangan hubungan Jakarta-Canberra akibat keterlibatan Australia yang terlampau jauh di Timor Timur telah mengalami berbagai tahap perbaikan yang cukup berarti bagi pemulihan hubungan bilateral kedua negara.Faktor-faktor seperti mendesaknya penyelesaian masalah dalam negeri di bidang ekonomi dan mengatasi gerakan separatisme pasca jajak pendapat di Timor Timur, adanya dorongan untuk memperkuat solidaritas Asia Pasifik, upaya memperbaiki citra Indonesia di luar negeri dalam bidang HAM, melemahnya peran ASEAN, serta mitos terhadap posisi Indonesia vis-à-vis dengan Australia dapat menjadi alat bedah dalam menganalisis bagaimana politik Iuar negeri Abdurrahman Wahid dijalankan selama setahun pemerintahannya.Penulis menggunakan pemikiran Holsti dalam menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.Penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk membandingkan data-data yang tersedia dengan pemikiran-pemikiran yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Penulis membatasi pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada kurun waktu tahun 1999-2001."

"ABSTRAKTerbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan stabilitas di kawasan ini, terutama untuk menghindari bahaya komunis. Pada saat itu isu keamanan ini dianggap sebagai hal yang sensitif, namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda dalam kerjasama ini. Tesis ini membahas berbagai tantangan ASEAN dan dampak masalah keamanan di masa mendatang. Akibat perkembangan di berbagai bidang dan dinamika perubahan hubungan internasional di kawasan ini, maka masalah keamanan juga semakin komp]eks. Dalam melihat tantangan keamanan ASEAN ini didasarkan pada konsep keamanan komprehensif, dimana masalah keamanan sekarang ini tidak hanya mencakup masalah militer, namun juga masalah non-militer yang semakin mengemuka sebagai penyebab masalah keamanan tersebut. Oleh karena itu penulis membagi tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam masalah keamananannya yaitu tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional. Tantangan konvensional merupakan tantangan yang umumnya sudah ada, bahkan sudah ada sebelum ASEAN berdiri namun masalah ini belum terselesaikan dengan tuntas masih ada sampai sekarang, seperti masalah teritorial, separatisme, nasionalisme/kedaulatan. Sedangkan tantangan keamanan non-konvensional merupakan tantangan yang tidak biasa timbul, bahkan masih dianggap baru yang sulit diidentifikasi. Umumnya akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi seperti masalah migrasi, lingkungan hidup, narkotika dan obat terlarang, krisis ekonomi, sumber-sumber kekayaan laut, HAM dan demokratisasi. Untuk itu penulis pertama sekali mencoba melihat apa saja yang menjadi tantangan keamanan ASEAN di masa mendatang. Dari hal ini maka penulis kemudian mencoba melihat bagaimana dampak tantangan tersebut bagi ASEAN. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, surat kabar sebagai sumber data primer yang mendukung pembahasan. Dalam memandang tantangan keamanan ini didasarkan pada konsep pemikiran keamanan komprehensif yang dikemukakan oleh David Dewitt dan Muthiah Alagappa dan menggunakan teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Donal K. Emmerson, Lasswell, Kaplan serta teori deterrence oleh Henry Kissinger dan balance of power. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASEAN yang tentu saja menimbulkan dampak ini, akan turut menentukan strategi dan kebijakan keamanan ASEAN serta masa depan organisasi ini di masa mendatang. "

"Dunia Islam di Asia dan Afrika di wilayah Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang secara geografis dan kultural sangat kaya dan menjanjikan. Bagi imperialis jalur perdagangan ini sangat baik untuk menopang pembangunan ekonomi dunia Islam yang sejak abad 18 menjadi mitra dagang Eropa dijadikan koloni pada abad 19. Kolonialisme dan Imperialisme barat dimulai dan ini berlangsung sampai dengan abad 20.Sumber-sumber kekayaan alam di dunia Islam hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, yaitu kalangan elit pemerintahan, elit ekonomi serta para imperialis dan sebagian besar sumber-sumber vital dikuasakan kepada lembaga-lembaga asing. Keadaan seperti itu telah mengkristal menjadi sebuah struktur sehingga perubahan harus dilakukan baik secara ideologis maupun struktural dalam rangka memperbaiki nasib rakyat secara keseluruhan.Munculnya Gamal Abdul Nasser pada pertengahan abad 20 merupakan mata rantai diujung lingkaran perjuangan di wilayah Islam, terutama di di timur tengah Arab. Ideologi perjuangan dan sepak terjang politik Gamal Abdul Nasser yang kemudian dikenal dengan sebutan Nasserisme, telah menimbulkan perhatian yang sangat besar, bukan hanya kalangan timur tengah arab tetapi juga didunia internasional. Hal ini karena timur tengah, terutama wilayah Arabnya merupakan wilayah yang menduduki posisi strategis bagi percaturan politik internasional dimana negara-negara besar yang berkepentingan memperbesar pengaruh dan kekuasaannya menjadikan wilayah ini sebagai incaran untuk dikuasai dan dieksploitasi sumber-sumbernya.Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai sejarah dan karakteristik Nasserisme sebagai ideologi politik yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk mengarahkan penelitian selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana sejarah dan karakteristik Ideologi Politik Pan Arabisme, politik dan ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan Gamal Abdul Nasser".Agar jawaban pokok permasalahan tersebut lebih terarah, selanjutnya penulis memperinci tujuan penelitian ini yang mencakup menganalisis dan mendeskripsikan sejarah dan karakteristik ideologi politik Pan Arabisme, ideologi politik ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser di timur tengah Arab.Dari data yang telah di analisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa karakteristik Pan Arabisme dan sosialisme Arab Nasser dapat dimengerti dari berbagai pernyataan persatuan arab untuk menjaga identitas, berkat martabat, dan kepentingan regional arab dan menghapus pengaruh-pengaruh imperialisme ekonomi barat yang kapitalistik.

---

By the cultural and geography the Islamic world in Africa and Asia on middle east territory was the territories which was very rich and promising for the imperialist, this trade way was very good to hold the economic development, since the 18th century the Islamic world got Europe trading company was become a colony in the 19th century. West Imperialism and Colonialism was begun and this is happening until the 20th century.

Natural resources in the Islamic world was only felt by a little part of people, such as government elite society, economy elite and Imperialism and a big part of vita, resources was held to foreign institutions. The situation was like be done not only ideologies but also structural in order to repair people destinies entirety.

Gamal Abdul Nasser appeared in the middle of the 20th century as a link in the end of struggle circle in the Islamic territory, especially in Middle East. Struggle Ideology and Politic of Carnal Abdul Nasser, which was known as Nasserism. It had appeared attention that is very big, not only in Middle east but also International. It was because middle east, especially its Arab territory, was a territory which held a strategy position to international politic, where big countries authority to be large their power and influence became this territory as a target to be held and exploitation their resources.

This thesis research aimed to give an explicit about Nasserism Characteristic and history as a politic Ideology that was developed by Gamal Abdul Nasser. Based of matters above, so that, to direct next research, the writer formulates subject of problem: "How characteristic and history of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism Economic and Politic which expanded by Carnal Abdul Nasser".

In order problem subject answer is more direction, the writer explains this research aim, which scope history description and analyze and characteristic of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism economy politic ideology that was expanded by Gamal Abdul Nasser in Middle East.

This research thesis is a history research category is observed from complex problem which is researched, and is observed from research sources is literature research.

From date, which had analyzed it, got a conclusion that the characteristic of Arabism Pan and Nasser Arab Socialism can be understood from all kinds of Arab society statement to keep identity, dignity and Arab Regional importance and deleting of Capitalistic west economy Imperialism influences."

"Pembicaraan masaIah Timor Timur tetap saja menjadi agenda PBB dari masa ke masa yang tidak pemah mengakui keutuhan wilayah Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara kondisi di dalam negeri Indonesia sendiri diterpa berbagai krisis yang mengakibaikan kegoyahan stabilitas nasional sejak pertengahan tahun 1998. Dalam kondisi semacam ini pemerintah Presiden Habibie berusaha untuk menyelesaikan priorilas masalah dengan sebaik-baiknya. Beberapa proses demokrasi dalam bidang politik telah berjalan didalam negeri seperti tenaksananya pemilihan umum tahun 1999 yang menghasilkan wakil-wakil rakyat terpilih secara domokratis sekaligus terpilihnya Presiden RI secara demokratis untuk yang pertama kaIi semenjak kemerdekaan.Krisis ekonomi yang akhirnya menjadikan Indonesia bergantung pada bantuan International Monetary Fund (IMF) telah banyak mempengaruhi kondisi di dalam negeri termasuk situasi sosial dan politik. IMF dan negara-negara asing yang terlibat didalamnya memberikan tekanan-tekanan terhadap Indonesia yang secara tidak Iangsung juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah RI.Kebijakan opsi kemerdekaan pada masa pemerintahan presiden Habibie untuk Timor Timur merupakan hasil sebuah proses pengambilan keputusan yang secara rasional telah dipertimbangkan. Opsi ini diberikan secara demokralis melalui Jajak Pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk menentukan aspirasi mereka dimasa mendatang. Opsi kemerdekaan muncul sebagai konsekwensi apabila masyarakat Timtim menolak opsi pemberian otonomi khusus yang diperluas.Dalam kurun proses pengambilan keputusan, pihak militer, tidak menyatakan secara kelembagaan, tidak sependapat dengan opsi kemerdekaan tersebut. kondisi ini dapat dipahami karena Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai sejarah yang sangat erat dengan Timtim. Pelepasan Timtim sebagai akibat dari Jajak Pendapat akan sangat melukai perasaan para prajurit militer khususnya yang pemah bertugas di daerah tersebut. Sebaliknya, Habibie adalah orang sipil yang tak pernah punya sejarah bertempur di Timtim sehingga dirinya hanya berpikir akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia."

"Masalah dalam tesis ini berkaitan dengan komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, dimana terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, sehingga seluruh negara anggota PBB wajib mendukung dan melaksanakan konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui kerjasama intemasional dan pembentukan perundang-undangan nasionalnya.Tujuan penelitian untuk penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan pemberantasan terorisme dalam hukum internasional dan nasional, dan memahami bentuk dan kerjasama internasional, serta memahami hubungan antara aspek hukum, kerjasama internasional dengan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dan teknik analisis data bersifat kualitatif, serta fokusnya mengenai terorisme dalam skala global yang sering disebut sebagai ketidakadilan global dan sering dikaitkan dengan kolonisasi dalam abad modern, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional mengenai definisi terorisme. Namun demikian, yang perlu dihadapi ialah bagaimana mencegah terorisme, sehingga tidak memasuki kehidupan bangsa dan negara yang lebih luas lagi, agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Pemerintah dan bangsa Indonesia harus pandai melangkah dalam membawa arah masa depan Indonesia berdasarkan ketahanan nasionalnya, yang dapat menjanjikan kemajuan peradaban dan kedamaian, diantara perubahan, ketidakpastian dan ketidak-menentuan dalam kehidupan global yang kini tengah dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Sejalan dengan UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera dan ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa semua negara harus memperkuat upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme termasuk meningkatkan kerjasama internasional dan menerapkan konvensi internasional anti-terorisme yang relevan, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan hukum nasionalnya, dan juga mereka harus mempunyai komitmen pada suatu strategi melawan terorisme yang komprehensif (anti-terorisme dan kontra-terorisme) berdasarkan lima pilar yaitu: mencegah orang-orang melakukan atau mendukung terorisme; menutup akses teroris terhadap dana dan peralatan; mencegah negara-negara mensponsori terorisme; kerjasama internasional dan mengembangkan kemampuan negaranegara untuk mengalahkan terorisme; dan membela hak-hak asasi manusia. Di sisi lain bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan nasional, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka.

---

The problem in this thesis relating to the commitment of the international community to prevent and eliminate terrorism, which affirm that terrorism is a crime that threatens the peace and safety of humanity, and therefore, all member States of the United Nations should support and implement international conventions and the resolution of the United Nations Security Council to condemn terrorism and to appeal to all members of the UN to prevent and suppress terrorism through the international cooperation and formation of their national legislation.

The purpose of this research attempts to: understand the regulation in international and national law, in strengthening international cooperation, and relationship among legal aspects, international cooperation and national recillience regarding suppression of criminal acts of terrorism.

Researcher in this thesis use the research method are descriptive analytical and qualitative approach for technique of data analysis and will be focus regarding terrorism in the global scale often has the connotation of global injustice, and frequently connected with what could be termed colonization of a modern era. Therefore, it could be understood that up to present there is no internationally agreed definition of terrorism that is absolutely acceptable to the nations on the globe. The matters that should be handled immediately are terrorist acts, so as to prevent them from entering into the lives of the Indonesian nation and state, worsening the situation and having negative impacts on the politics, economy, social, discipline and security of the community at large. Departing from the rationale above, it is appropriate for the government and people of Indonesia to adopt prudent steps in directing the future based on national resilience of their country, which promises advancement of civilization and peace with long term focus and are always on the alert for the uncertainties in the global living that is currently experienced by all nations. In line with the Preamble of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is a unitary state, which is based on the laws and has the duty and responsibility to maintain a secure, peaceful and prosperous life, and to participate actively in maintaining the world peace. In order to achive the above goal, the government is obliged to maintain and uphold the sovereignty and to protect its citizens from every threat or destructive act both from inside and outside the country.

Conclusion of this thesis shows that all of States have to redouble their efforts to prevent, eliminate and suppress terrorist acts including by increased international cooperation and full implementation of the relevant international anti-terrorist conventions, Security Council resolutions and their national law, and also they must have of the commitment on the strategy against terrorism (anti-terrorism and counter-terrorism) must be comprehensive and should be based on five pillars: it must aim at dissuading people from resorting to terrorism or supporting it; it must deny terrorist access to funds and materials; it must deter States from sponsoring terrorism; it must develop state capacity to defeat terrorism; and it must defend human rights. The other side that suppression of criminal acts of terrorism is not only a question of law and law enforcement but also a social, cultural, economic issue closely-related to the security of a nation and national resilience, and the policies and measures to prevent and eliminate it should also be aimed at maintaining the equilibrium in the obligation to protect the state's sovereignty, the human of the victims, the withnesses and the suspect."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."