Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Endang Kumolosari, author

Tinjauan yuridis mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan peninjauan kembali (studi kasus putusan MA No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002

Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pelaksanaan Peninjauan Kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Christin Naenak, author

Kekuatan putusan majelis kehormatan Etika kedokteran dalam penyelesaian sengketa medik melalui peradilan perdata (studi kasus : putusan nomor 325/PDT.G/PN.JKT.PST)

Saat ini sengketa medik marak terjadi. Penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan dengan banyak cara, dimana penyelesaian melalui jalur hukum dan etika adalah dua cara yang sering digunakan. Skripsi ini akan membahas mengenai pelaksanaan profesi kedokteran dilihat dari segi hukum maupun etika kedokteran. Selanjutnya skripsi ini akan membahas mengenai kekuatan putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Deviana, author

Penetapan eksekusi terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan. Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andini H. Dewi, author

Kewenangan tunggal bank indonesia dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang merupakan bank (studi kasus PT. Bank IFI melawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22448

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agus Mulyadi, author

Penanganan masalah pelacuran berdasarkan perda nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban umum dalam wilayah DKI Jakarta (Suatu tinjauan menurut hukum pidana formil)

Pelacuran merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur masalah pelacuran, menyebabkan para pelacur belum bisa diperlakukan menurut aturan hukum yang formil. Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia tidak terdapat satu pasalpun yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Teguh Eko Wirdhani, author

Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia menurut undang-undang no. 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi

Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Oktavianus Pujianto, author

Penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan kejaksaan agung sebagai pengacara negara (studi kasus PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY)

Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22119

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sihombing, Palsawan P., author

Prosedur penajuan permohonan grasi untuk kedua kalinya terhadap putusan pidana mati (studi kasus Tibo Cs.)

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22051

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rihal Amel Aulia Haqi, author

Legal standing pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan praperadilan perkara Texmaco, perkara H.M. Soeharto dan perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)

Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22399

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rizky Delano, author

Pembuktian dalam tuntutan ganti rugi imaterial akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata (Studi kasus tentang mal praktek, Putusan No. 126/Pdt.G/2003/PN.Cbn)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22420

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian