Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan pos sebagai sarana komunikasi, dalam fundamental pembangunan nasional berperan dalam mendukung sektor rill, khususnya sektor distribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ekonometrik dan pendekatan analisis deskriptif ekonomi industri yang digunakan untuk menganalisa dan merekomendasikan kebijakan dalam bidang jasa pos, berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja layanan pos nasional dalam menghadapi era globalisasi. Konsep pemikiran teoritis yang mendukung penelitian ini adalah implementasi konsep reformasi regulasi sistem perposan nasional. Konsep reformasi peran pemerintah dalam bidang bisnis yang dikembangkan oleh World Bank yang didasarkan pada pengalaman empiris di banyak negara berkembang, ikut diserap dalam penelitian ini.Kajian diawali dengan analisa deskriptif sistem industri pos di Indonesia untuk mendapatkan gambaran umum yang menyeluruh tentang penyelenggaraan layanan pos di Indonesia, yang meliputi analisa peran layanan pos sebagai jasa publik, analisa lingkungan eksternal, dan analisa aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan pos. Dalam analisa industri layanan pos dibahas struktur industri dan perilaku persaingan serta performansi layanan pos nasional. Peran PT Pos Indonesia serta perkembangan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan pos di Indonesia dibahas secara terpisah dalam bagian ini.Perubahan lingkungan eksternal yang berpengaruh banyak terhadap layanan pos adalah perubahan lingkungan bisnis baik nasional maupun global, perkembangan teknologi terutama teknologi informasi, serta perubahan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Perubahan yang terjadi pada ketiga aspek lingkungan dimaksud dianalisis keterkaitannya dengan penyelenggaraan pos di Indonesia secara deskriptif. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan bagi layanan pos karena munculnya berbagai layanan alternatif yang lebih efisien. Situasi ekonomi yang memburuk di Indonesia berpengaruh terhadap lingkungan sosial dan politik, situasi ini tidak menguntungkan bagi perkembangan layanan pos yang sangat dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat.Analisa industri layanan pos meliputi analisa struktur industri dan perilaku produsen, serta analisa performansi layanan, yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi industri. Kajian struktur industri dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari industri pos meliputi skala ekonomi, fungsi biaya, titik keseimbangan, j umlah perusahaan, dan tingkat konsentrasi pasar. Dad analisis diketahui bahwa ketentuan nlonopoli pos dan regulasi dalam bidang pentarifan, jumlah perusahaan dan hambatan masuklkeluar menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi dengan baik.Peran PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang ditugasi menyelenggarakan layanan pos dikaji dalam bagian tersendiri. Analisa diawali dengan kajian singkat tentang perkembangan perusahaan, dan strategi reformasi perusahaan, untuk mendapatkan gambaran umum perusahaan. Tujuan utama analisis adalah untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai perusahaan sampai saat ini serta antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu kajian dilengkapi juga dengan analisa pengembangan jenis layanan. Dari hasil analisis diketahui bahwa kinerja jangkauan pelayanan belum memenuhi standar yang ditetapkan UPU (Universal Postal Union).Kinerja WTKP (waktu tempuh kiriman pos) sangat penting artinya dalam mengukur kualitas layanan. Dari hasil analisis diketahui bahwa pencapaian kanerja WTKP sudah cukup baik (rata-rata diatas 95 %). Permasalahannya metode pengukuran belum menggambarkan kualitas layanan yang sebelumya dirasakan masyarakat.Analisa perkembangan peran pemerintah dilakukan melalui analisa perkembangan regulasi dalam bidang pos, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun dalam bentuk lain. Beberapa regulasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pos antara Iain UU No.4 tahun 1959 tentang pos, PP No 29 tahun 1965 tentang PN Postal, PP No.9 tahun 1978 tentang Perum Pos dan Giro serta UU No. 6 tahun 1984 tentang pos yang berlaku hingga sekarang. Dari hasil analisis diketahui bahwa campur tangan pemerintah dalam pelayanan cukup banyak namun belum mampu mendorong peningkatan kinerja industri. Bahkan sebagian regulasi pemerintah cenderung menghambat perkembangan layanan pos di Indonesia.Analisa ekonometrik dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan layanan pos, khususnya layanan suratpos. Dalam penelitian dipilih 3 jenis layanan surat pos utama; yaitu layanan surat biasa, layanan surat kilat dan layanan surat kilat khusus. Dari hasil analisa ekonometrik diketahui bahwa variabel mutu layanan paling mempengaruhi tingkat permintaan terhadap layanan suratpos, khususnya terhadap ketiga jenis layanan suratpos diatas. Diketahui pula bahwa permintaan terhadap layanan suratpos yang diteliti temyata tidak dipengaruhi oleh kenaikan tarif Kenaikan tarif tidak menyebabkan permintaan menurun, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi model. Keadaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan tingkat tarif yang terlalu rendah serta tingginya perhatian dan harapan konsumen terhadap peningkatan mutu layanan.Layanan suratpos ternyata masuk kategori komoditi jasa inferior, sehingga kenaikan tingkat pendapatan penduduk menyebabkan tingkat konsumsi terhadap layanan suratpos menjadi menurun. Penurunan tingkat buts huruf yang dicapai dari tahun ketahun didapatkan tidak menyebabkan permintaan bertambah. Disisi lain perkembangan perjastip terbukti menyebabkan permintaan terhadap layanan suratpos menurun, penurunan paling nyata terjadi pada jenis layanan SKI-I. Kondisi ini membuktikan bahwa ketentuan monopoli pos sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara keberadaan jasa telepon yang semula diperkirakan sebagai pesaing atau jasa substitusi layanan suratpos, temyata menunjukkan peran yang berlawanan. Perkembangan jumlah SST justru menyebabkan permintaan terhadap layanan suratpos khususnya SKH mengalami kenaikan.Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil analisa ekonometrik dimaksud selanjutnya dilakukan analisa reformasi kebijakan, yang diawali dengan menyusun kerangka `policy argument' untuk menganalisis hubungan berbagai informasi relevan, konsekuensi logis sebagai `claim' dan asumsi-asumsi pendukung sebagai `warrant'.Dari analisis diketahui bahwa sistem pembinaan pos yang bersifat multi departemental belum berfungsi dengan baik, disamping itu peran pendukung yang dibebankan kepada beberapa institusi pemerintah juga belum optimal, terutama dalam bidang transpnrtasi. Permasalahan dalam bidang penyelenggaraan layanan berkaitan dengan struktur pasar dan perilaku produsen yang berakibat mekanisme pasar belum berfungsi dengan baik. Peran swasta lokal masih rendah dan perkembangannya yang lambat menyebabkan kontribusinya masih relatif kecil. Disisi lain PT Pos Indonesia tnasih berhadapan dengan berbagai permasalahan efisiensi kerja yang rendah, jangkauan pelayanan yang belum berfungsi efektif serta mutu layanan yang rendah yang menyebabkan layanan suratpos sebagai komoditi inferior dengan citra yang kurang baik.Untuk meningkatkan kinerja layanan pos nasional maka perlu segera dimbil langkah reformasi sehingga layanan suratpos tidak hanya mampu memberi dukungan optimal terhadap proses pembangunan, tetapi sebagai unit usaha perposan nasional harus pula mampu berkembang secara baik dalam mengantisipasi persaingan yang ketat di era globalisasi, dan yang terpenting adalah peningkatan mutu pelayanan sehingga mampu memberikan kepuasan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait lainnya.Langkah reformasi dimaksud tidak semuanya hal baru, sebagian diantaranya adalah penyesuain terhadap apa yang sedang berjalan, sebagaian lagi bersifat melanjutkan dari apa yang sedang dijalankan, namun sebagian lagi memerlukan restrukturisasi dan terminasi atau penghapusan.Dari hasil analisis direkomendasikan kebijakan strategis sebagai berikut:· Melakukan reformasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan Iayanan pos dengan mengurangi keterlibatan langsung, serta meningkatkan fungsi pengawasan mutu layanan dan fungsi pendukung.· Memfokuskan upaya peningkatan kinerja layanan melalui peningkatan mutu layanan dengan melakukan reformasi kebijakan yang terkait dengan mutu layanan. Reformasi kebijakan khususnya ditujukan untuk medorong peran swasta dalam pengembangan titik pelayanan pos, meningkatkan mutu manajemen transportasi pos sehingga ketergantungan kepada ketentuan wajib angkut pos bisa diminimumkan dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi kerja melalui penerapan sistem kerja sama sinergis atas dasar kesepakatan bisnis yang saling menguntungkan dengan perusahaan angkutan, dan menggiatkan upaya petnasyarakatan sampul satandar dan kodepos untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja pos,· Melakukan penyesuaian tingkat tarif melalu penyederhanaan produk dengan menggabungkan layanan surat biasa dengan layanan surat kilat, dengan tingkat tarif baru yang mengacu kepada kriteria layanan publik; antara lain, efektivitas, efisiensi, adekuasi yang merata, tanggung jawab dan kepatutan.· Melanjutkan implementasi sistem manajemen mutu terpadu dengan mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9000 diseluruh lini aktivitas perusahaan.· Perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk meniigkatkan profesionalisme PT Pos Indonesia dalam menyelenggarakan layanan pos menuju era layanan pos kelas dunia, salah satu diantaranya adalah langkah privatisasi."

"Akumulasi modal yang terjadi dari waktu ke waktu sangat penting bagi perkembangan suatu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi yang terjadi selain penting sebagai elemen perhitungan produk domestik bruto (PDB) dalam periode yang bersangkutan ; dengan adanya investasi yang lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut menjadi lebih tinggi pula. Selain itu dengan adanya investasi tersebut , menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dalam jangka panjang.Di dalam proses menjadi negara industri maju yang mampu bersaing dalam perekonomian internasional seperti yang digariskan dalam REPELITA juga di dalam KONSEP TINGGAL LANDAS , akumulasi modal yang terjadi merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut . Dengan adanya pertumbuhan investasi yang tinggi dapat memberi tanda bagi adanya penggunaan teknologi produksi yang selain menjadi semakin padat modal juga menjadi semakin canggih dalam rangka mencapai efisiensi produksi, terutama dalam sektor pabrikan (manufactur).Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu 1973-1983, menunjukkan adanya pertumbuhan yang memuaskan sebagai sebuah negara yang baru."

"Penelitian yang berjudul Permintaan Uang di Indonesia Tahun 1978 - 1993 (Pendekatan Kointegrasi), Pada umumnya konsep permintaan uang selalu memegang peranan penting dalam analisis ekonomi moneter. Hal ini karena permasalahan penawaran uang relatif masih bisa dikendalikan oleh otoritas moneter melalui kebijakan kebijakan pemerintah melalui variabel-variabel yang langsung dikuasai. Sedangkan permintaan uang sejak awal menjadi karena perdebatan antara teori kuantitas dan teori Keynes dan mungkin akan terus berlanjut serta tidak tidak mudah untuk dipecahkan. Hal ini karena kedua pendekatan pada dasarnya berkiblat pada teori keseimbangan dan idiologi keduanya berbeda. Pendekatan kointegrasi merupakan suatu model dinamis yang pada umumnya membahas pengujian terhadap perilaku data time series. Tujuan utama dari uji kointegrasi adalah untuk mengkaji : "Apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak" ?. Pengujian ini penting guna pengembangan model dinamis selanjutnya, khususnya Model Koreksi Kesalahan (ECM). Diduga bahwa model permintaan uang di Indonesia dipengaruhi oleh variabel Gross Domestic Income (GDY); Tingkat Bunga Dalam Negeri ; Tingkat Bunga Luar Negeri dan Inflasi yang diharapkan. Hasil uji akar-akar unit menunjukan bahwa semua variabel yang diamati stasioner pada deferensi pertama. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya uji kointegrasi. Berdasarkan hasil uji Kointegasi dari Engle-Granger menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang elastisitas permintaan uang baik dalam arti sempit (Ml) maupun luas (M2) ditentukan oleh GDY, tingkat bunga dalam negeri, tingkat bunga luar negeri dan expected inflation. Untuk M1, GDY sebesar 1,309; tingkat bunga dalam negeri sebesar -0,201; tingkat bunga luar negeri sebesar - 0,017 dan inflasi yang diharapkan sebesar -0.03. Untuk M2, GDY sebesar 2,034; tingkat bunga dalam negeri sebesar -0,162; tingkat bunga luar negeri sebesar - 0,294 dan inflasi yang diharapkan -0.01. Berdasarkan hasil uji Error Correction Model menunjukkan bahwa dalam jangka pendek elastisitas permintaan uang dalam anti sempit (Ml), GDY sebesar 0,1; suku bunga dalam negeri sebesar - 0,07; suku bunga luar negeri sebesar - 0,05 dan inflasi yang diharapkan sebesar - 0.003 Sedangkan elastisitas permintaan uang dalam arti luas (M2), Gill sebesar 0,02; suku bunga dalann negeri sebesar - 0,05; suku bunga luar negeri sebesar - 0,06 dan inflasi yang diharapkan sebesar - 0,009. Berdasarkan hasil uji dengan prosedur Barriren. menunjukkan bahwa dalam jangka panjang permintaan uang dalam arti sempit maupun luas hasilnya tidak jauh berbeda dengan Engle - Granger. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji cukup memuaskan."

"Teori Ricardian Equivalence menyatakan bahwa cara pembiayaan anggaran, melalui pajak atau melalui anggaran defisit (obligasi, utang luar negeri atau mencetak uang), memiliki dampak yang sama terhadap konsumsi masyarakat. Teori ini didasari bahwa masyarakat yang rasional akan menganggap defisit anggaran, sebagai kewajiban pajak yang tertunda. Pemerintah tidak mungkin terus berutang dan untuk membayar utangnya, pajak di masa depan akan meningkat. Dan masyarakat harus membayar pajak di masa depan dengan present value yang sama dengan pajak yang tidak dipungut pada saat ini. Sehingga present value pendapatan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh cara pembiayaan anggaran. Model Intertemporal Stokastik dari Leiderman dan Blejer mempunyai beberapa kelebihan yaitu memasukkan deviasi dart asumsi Ricardian yaitu finite horizon, bahwa individu mempertimbangkan keterbatasan usianya dalam mengambil keputusan, dan terdapatnya hambatan dalam meminjam. Hasil perhitungan membuktikan bahwa terjadinya Ricardian Equivalence tidak ditolak berdasarkan data Indonesia, dengan kata lain bahwa cara pembiayaan anggaran pemerintah adalah netral pada perekonomian Indonesia. Pada masyarakat Indonesia yang finite horizon, hal ini menunjukkan adanya transfer antargenerasi dari orang tua yang tidak hams membayar seluruh kewajiban pajaknya yang tertunda semasa hidup kepada keturunannya. Tranfer antargenerasi tersebut dapat berupa warisan, asuransi, biaya pendidikan dan sebagainya. Dari pengujian yang dilakukan terbukti pula bahwa tidak terdapat liquidity constraints pada masyarakat Indonesia. Walaupun tidak semua orang memiliki akses ke pasar keuangan formal, tersedia lembaga keuangan nonformal bagi mereka. Sehingga hal ini mendukung argumen bahwa lembaga keuangan nonformal dapat berfungsi lebih efisien di negara berkembang. Terjadinya Ricardian Equivalence ini memungkinkan kita untuk menoleh pada cara pembiayaan anggaran dengan utang dalam negeri atau obligasi pemerintah sebagai alternatif cara pembiayaan anggaran yang telah dilakukan pemerintah selama ini, yaitu pajak dan utang luar negeri. Cara ini layak untuk dipertimbangkan karena investasi dalam surat berharga mulai memasyarakat, dan tidak membebani masyarakat seperti pajak."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat respon dan perekonomian Indonesia terhadap sumber pembiayaan luar negeri yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA), hutang luar negeri maupun hibah. Metode penelitian dengan menggunakan analisa Ordinary Least Square untuk melihat dampak PMA, hutang dan hibah pada kinerja perekonomian, dalam hal ini berupa tingkat investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto), Tabungan Domestik Bruto serta Pendapatan Domestik Bruto. Dilakukan pula uji koefisien dengan menggunakan F-test. Data yang digunakan merupakan data publikasi dari IMF. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa hibah memberikan dampak yang paling signifikan terhadap indikator-indikator kinerja perekonomian diatas. Setelah itu diikuti dengan PMA, baru kemudian hutang luar negeri. Ketiga jenis pemasukan modal tersebut memberikan arah yang positif. Tetapi dalam kasus Indonesia tidak dapat ditentukan bagaimana keseimbangan yang terjadi di Indonesia. Keseimbangan kooperatif, keseimbangan jika Indonesia menggunakan semua jenis arus masuk modal dengan efisien, sedangkan keseimbangan non-kooperatif jika Indonesia tidak melaksanakan kegiatan investasi seperti yang telah disetujui sebelumnya. Kurang besarnya pengaruh hutang terhadap perekonomian dapat menunjukkan bahwa alokasi serta manajemen penggunaan hutang di Indonesia masih jauh dari memadai. Dampak PMA yang lebih besar menunjukkan bahwa Indonesia mulai menarik negara-negara investor asing. Implikasi kebijakan yang bisa ditarik dari tulisan ini adalah bahwa Indonesia harus terus membuat peraturan-peraturan investasi yang menarik, memperbaiki manajemen hutang luar negeri sekaligus bergeser dari debt finance dan equity finance."

"Penulisan skripsi mengenai kinerja pajak negara non migas ini berisikan penelitian perkembangan pajak tersebut pasta reformasi pajak yang dilaksanakan pada tahun anggaran 1983/1984. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Tarmizy (1990) dan Boenjamin (1985) dengan menggunakan data tahunan - yang sebenamya terlalu sedikit - dari 1969 hingga 1982. Kurangnya jumlah tahun observasi (1983 hingga 1993) ditutupi dengan penggunaan data triwulanan untuk menghindari kejadian yang dialami Tarmizy dan Boenjamin. Digunakan suatu indeks kinerja pajak (index of tax effort) dalam menganalisa prestasi penerimaan pajak negara selama ini. Pembangunan model kapasitas pajak (tax capacity model) diperlukan untuk mengetahui perkiraan rasio pajak (predicted tax ratio) agar dapat diperoleh nilai indeks. Pajak langsung dan tidak langsung menjadi pokok pembuatan model sehingga tidak saja hanya kinerja pajak negara secara keseluruhan dapat dilihat, namun juga prestasi kedua jenis pajak negara tersebut semenjak digulirkan reformasi pada tahun anggaran 1983/1984. Dari hasil terlihat bahwa terdapat peningkatan kinerja setelah adanya reformasi, meski belum optimal, menurut klasifikasi indeks dari Tait, et.al. (1977). Oleh karena itu turut dipaparkan implikasi kebijaksanaan yang mungkin dapat dijalankan setelah mengevaluasi perkembangan pajak selama sepuluh tahun semenjak dilaksanakannya reformasi pajak 1983. Selain itu pula dipaparkan kendala yang dihadapi dengan pembuatan model serta perbandingannya dengan model kapasitas pajak yang terdahulu."

"Tujuan dari penulisan ini adnlah untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi finansial (deregulasi di sektor moneter dan perbankan) di Indonesia selama periode satu dasawarsa terakhir, sejak peluncuran kebijakan moneter 1 Juni 1983 yang lebih dikenal sebagai PAKJUN 1983. Hal-hal yang menjadi topik utama adalah mengenai seberapa besarnya peranan tingkat suku bungs dalam mentransmisikan pengaruh perubahan di sektor moneter terhadap perekonomian, juga faktor-faktor yang mempengaruhi besaran-besaran moneter, termasuk faktor luar negeri, serta dampak penetapan PAKTO 1988 terhadap perkembangan dalam permintaan likuiditas perekonomian oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengujian terhadap model yang dikembangkan oleh Tomas J.T Balino dan V. Sundararajan (1984 dan 1986) dari teori tentang keadaan keseimbangan di pasar uang dan barang (kurva IS-LM). Model ini sebenarnya telah pula diterapkan untuk kondisi di Indonesia pre-reformasi finansial tahun 1983, termasuk analisis yang dibuat oleh Bijan B. Aghevli (1977) dan J. Soedradjad Djiwandono (1980). Selain itu penulisan ini juga menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan perkembangan di sektor moneter dan perbankan selama periode pengujian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dengan dilaksanakannya liberalisasi dan reformasi finansial di Indonesia selama periode observasi 1983.2-1993.4, tingkat suku bunga (tabungan dan deposito) dalam negeri begitu dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah uang yang beredar juga tingkat harga barang di sektor riil serta perubahan dalam tingkat suku bunga internasional. Demikian pula halnya dengan tingkat harga di pasar barang pun turut dipengaruhi oleh sektor luar negeri, hal mana membuktikan keberlakuan purchasing power parity dalam perekonomian Indonesia. Selain itu terbukti bahwa ekspekatasi terhadap inflasi yang berlaku masihlah bersifat adaptif: Dan proses penyesuaian akibat adanya perubahan dalam tingkat pendapatan maupun tingkat suku bunga internasional yang terjadi terhadap permintaan akan likuiditas perekonomian berlangsung cukup lambat - hina satu setengah tahun kemudian baru dapat diantisipasi. Hal lain adalah bahwa liberalisasi tingkat suku bunga belum terlalu terlaksana sepenuhnya, masih adanya faktor pengawasan dari Pemerintah tingkat suku bunga belum berfluktuasi mengikuti keadaan di pasar uang."

"BASTRAKPropinsi Daerah Tingkat I Jambi merupakan daerah agraris, baik dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja Struktur demikian itu, tampaknya akan tetap bertahan dalam jangka panjang, mengingat adanya kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengembangkan sektor pertanian, utamanya sub-sektor perkebunan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana dampak pengembangan sub-sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah ini.Penelitian ini menggunakan pendekatan malaria regional, untuk menganalisis dampak pengembangan sub-sektor perkebunan, khususnya komoditas karet dan komoditas kelapa sawit terhadap perekonomian Daerah Tingkat I Propinsi Jambi. Konsep pemikiran teoritis yang melandasi analisis dalam penelitian ini adalah konsepsi pembangunan pertanian-industri yang dewasa ini lebih dikenal dengan konsep agroindustri dan agribisnis. Konsepsi demikian ini dipayungi oleh pemikiran tentang pembangunan yang berdimensi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with distribution).Sejalan dengan kerangka pemikiran demikian itu, maka analisis dalam penelitian ini diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan transformasi struktural perekonomian Daerah Tingkat I Propinsi Jambi. Dalam hal ini pendekatan analisis yang dipergunakan adalah model transformasi struktural yang dikembangkan oleh Muhammad Arsjad Anwar. Pendekatan tersebut menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDF3 (yang dalam penelitian ini adalah PDRB), serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dalam sektor pertanian dan dalam sektor industri terhadap sektor masing-masing. Dengan analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Analisis mengenai dampak pengembangan sub-sektor perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit, menggunakan teknik Stint Share. Dengan teknik analisis ini dimaksudkan untuk melihat eksistensi pertumbuhan subsektor perkebunan dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian daerah Jambi dan dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian nasional.Untuk mengetahui aspek keterkaitan industri kedua komoditas yang dianalisis (karet dan kelapa sawit), dipergunakan model Input-Output Regional. Karena Dati I Propinsi Jambi sampai saat penelitian ini dilaksanakan belum memiliki Publikasi Tabel Input-Output Regional, maka dipergunakan Tabel Input-Output Regional Propinsi Dati I Riau, dengan pertimbangan antara lain bahwa, baik di Propinsi Riau maupun di Propinsi Jambi, kedua komoditas yang dianalisis same sama merupakan komoditas yang dirancang untuk menjadi komoditas unggulan bagi perekonomian rakyat daerah ini.Hasil analisis tentang pertumbuhan dan transpormasi struktural daerah Jambi selama 1983-1994 menunjukkan bahwa (a) pertumbuhan ekonomi daerah Jambi tergolong sangat tinggi; (b) telah terjadi transformasi struktural dalam perekonomian daerah Jambi, dilihat dari pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub-sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor yang bersangkutan. Namun demikian, jika diperhatikan aspek kesejahteraan yang dilihat dari perkembangan. gini ratio, ternyata justru kurang mengalami perubahan dan cenderung memburuk. Untuk hal tersebut, menurut batasan dalam penelitian ini, disebabkan oleh belum adanya keterkaitan dan kedalaman industri yang cukup berarti dalam struktur perekonomian daerah Jambi. Kesimpulan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa selama periode yang diamati, struktur perdagangan internasional daerah ini yang tidak mengalami perubahan, atau tetap bertahan pada perdagangan komaditas yang berbasis sumberdaya alam berupa kayu olahan dan karet olahan. Kedua kelompok komoditas tersebut masih dalam tahapan produksi yang awal sehingga niiai tambahnya relatif rendah.Hasil analisis yang menggunakan teknik Shift-Share m.enunjukkan bahwa pertambuhan sektor-sektor ekonomi dan sub-sektor perkebunan selama periode yang diamati cukup menggembirakan, baik dilihat dari variabel output maupun variabel employment. Dari hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan pengembangan sub-sektor perkebunan, khususnya komoditas karet dan kelapa sawit, cukup beralasan.Sementara itu hasil analisis keterkaitan industri atas sektor karet dan sektor kelapa sawit menemukan bahwa dalam transaksi non-kompetitif, kedua komoditas ini mempunyai keterkaitan ke belakang yang lemah tetapi keterkaitan ke depan yang cukup kuat. Meskipun dalam konteks transaksi kompetitif menunjukkan keterkaitan ke depan pun kurang memuaskan. Namun demikian, karena karet dan kelapa sawit: (a) cukup mempunyai keunggulan dalam keterkaitan ke depan pada transaksi domestik; (b) merupakan lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk pedesaan di daerah Jambi; (c) komoditas ekspor; dan (d) bahan baku bagi berbagai industri hilir, sehingga mempunyai peranan yang berarti terhadap perekonomian regional dan perekonomian nasional, maka rekomendasinya adalah tetap meningkatkan pengembangan kedua komoditas Sejalan dengan itu, maka dalam jangka menengah dan jangka panjang pengembangan komoditas karet dan kelapa sawit hendaklah diimbangi dengan kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang memungkinkan tumbuhkembangnya industri industri hilir dan industri penunjangnya di daerah ini, sehingga akan memberi dampak multiplier secara luas terhadap perekonomian daerah dan perekonomian nasional.Hasil analisis pertumbuhan dan transformasi struktural dan hasil analisis keterkaitan, memperkuat kesimpulan bahwa struktur perekonomian daerah Jambi belum didukung oleh keterkaitan dan kedalaman industri yang memadai. Kedua hasil analisis tersebut menurut hemat penulis merupakan faktor pernyebab mengapa gird ratio Propinsi Jambi tidak membaik. Kenyataan tersebut menjadi pertanyaan, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan pertanian-industri yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jambi.Di sisi lain, ternyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sub-sektor perkebunan ini, masih ditemukan berbagai kendala kelembagaan. Kendala dimaksud lebih bersifat `birokratis' dan `egosektoral', yang antara lain berpangkal dari keputusan yang masih sentralistis. Keadaan yang mengakibatkan Bappeda sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah menjadi serba sulit.

---

ABSTRACTBased on the economic and employment structure, Jambi is known as an agriculture-based economy. Rubber and Palm Oil are the main commodities which produced by rural people in this province. That is why local government of Jambi Province develops these two commodities as the strategy to increase the regional economic performance, especially in term of economic growth and income distribution.Using regional macroeconomic approach, the aim of this research is to analyze the impact of the development of plantation sector to the regional economic performance of Jambi Province. Theoretically, this research is based on the concept of agro industry and agribusiness as the implementation of `growth with distribution' development strategy.This research began with the analysis of Jambi economic structural transformation. The analysis stressed on the shift of industries output share to the Gross Regional Domestic Product, and the shift of sub-sectors in agriculture sector and manufacturing sector each. Using this model, it is expected to be able to analyze the relationship between regional economic growth, structural change and social welfare.Shift-share analysis used to analyze the growth of plantation sector (rubber and palm oil) in term of output and employment, and as the part of regional and national economic.Subject to the absence of Jambi Input-Output Table, therefore this research, was make use of Riau Province Input-Output Table in order to analyze the industrial linkage of rubber and palm oil with other sectors in the economy. It is also expected to know whether this sector is leading sector or not in the economy.Concerning the analysis of economic growth and structural change, will found out that during 1983 to 1994, Jambi economic has : (a) high growth; and (b) well economic structural change. But according to gini ratio, the income distribution is not good enough. The problem is considered the influence of less linkage and deepening of the industry. That conclusion is proved by the export structure which never change from natural-based commodities, such as wood and rubber, while both of commodities has relatively low value added.The growth of economic sector and plantation sub-sector in term of output and employment, indicates that the development of plantation is reasonable.Going on the basis of non-competitive transaction of Input-Output Analysis, founded out that the commodities has weakly backward linkage but strongly enough in forward linkage. And, based on competitive transaction, both commodities has weakly backward and forward linkage, but causing by : (a) strongly forward linkage; (b) the main income source for most of rural people in Jambi; (c) the export commodities; and (d) raw material for several downstream industries, therefore it is recommended to increase the development of both of the commodities.In order to increase the role and contribution of the commodities to the economy, macro and micro policies are suggested, for both in medium and long term planning. The policies are needed to accommodate the investment activities in Jambi, especially in downstream industries, because the industries has consequences in create multiplier effect for the economy, both regional and national.The result of structural change analysis, growth analysis, and industry linkage analysis, takes support the conclusion that the growth and structural change of Jambi regional economic has not been supported by linkage and deepening of industry, therefore all this condition clarified why the `gini ratio' of this province is not getting better. That is being main problem related to Jambi's development strategy which has put on the concept of agriculture-based industry and rural economic-based development strategy."