Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Basroni, author

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini kita telah menggunakan tiga buah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku itu meliputi UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950. UUD 1945 yang berlaku pada awalnya merupakan hasil konstruksi dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia dan ditetapkan oleh Panitia...

Universitas Indonesia, 2000

T980

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Jaka Susanta, author

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atas rakyat pada lingkungan ABRI

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar manusia, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kodrati, universal dan abadi yang harus dihormati dan dilindungi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, Bahasa serta status sosial lainnya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa HAM bersifat historis dan dinamis yang pelaksanannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat,...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sri Utari, author

Karakter demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia

Demokrasi merupakan konsepsi yang popular dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, termasuk Indonesia. Dalam upaya demokratisasi, make di dalam UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang demokrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara langsung dapat terlihat karaktar demokratisnya, namun ada pula yang masih netral, sehingga sifat demokratisnya...

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joko Sulistyanto, author

Hak asasi manusia di Negara Pancasila : Suatu tinjauan yuridis normatif tentang sejarah hak asasi manusia dalam hubungannya dengan Undang Undang Dasar 1945

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan hak asasi manusia karena dorongan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu semakin sadarnya warga negara akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Komnas HAM. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu desakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A. Salman Maggalatung, author

Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dalam konteks penerapan Islam di Indonesia (Studi terhadap penerapan hukum Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)

Dinamika perkembangan dan posisi hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut sesuai gelombang dan iklim politik yang menyertainya. Jauh sebelum Kemerdekaan, hukum Islam telah berkembang dan menjadi hukum positif bagi kerajaan Islam. Pada awal pemerintahan kolonial Belanda hukum Islam diterima sepenuhnya sebagai hukum yang berlaku bagi orang Islam dengan teori Receptio...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

D1114

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Konstitusi Indonesia Studi tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung RI dalam Kurun Waktu 1920-2003

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan,...

2006

D1092

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Saifudin, examiner

Proses pembentukan undang-undang: studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi

ABSTRAK Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

D607

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Konstitusi Indonesia Studi tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung RI dalam Kurun Waktu 1920-2003

2006

D608

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

A. Salman Maggalatung, author

Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dalam konteks penerapan Islam di Indonesia (Studi terhadap penerapan hukum Islam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)

Depok: Universitas Indonesia, 2007

D748

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

A. Hamid S. Attamimi, author

Peranan keputusan presiden republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV

Banyak peristiwa penting yang menentukan perjalanan hidup rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ditetapkan dalam bentuk keputusan yang diambil oleh Presiden. Hal-hal yang menentukan dalam perjalanan kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia dituangkan antara lain dalam kebijaksanaan pengaturan yang menggunakan bentuk Keputusan Presiden atau yang semacam dengan itu namun dengan nama lain....

Depok: Universitas Indonesia, 1990

D1135

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian