Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Zainal Arifin Hoesein, author

Kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum menurut UUD 1945

ABSTRAK
Perjuangan panjang tentang kekuasaan kehakiman yang babas dalam negara hukum sesuai dengan UUD 1945, terakhir disuarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dituangkan dalam memorandum tanggal 23 Oktober 1996 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman di bawah satu payung, yakni Mahkamah Agung. Gagasan tersebut, sejalan dengan Pasal 24...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materiil di Indonesia

Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji materiil. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T16682

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Rosyid Al Atok, 1962-, author

Implikasi Perubahan Bahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Lembaga Kekuasaan Antar Lembaga-Lembaga Negara

Jakarta: Universitas Indonesia, 2002

T36378

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Karna Wijaya, author

Hak sipil dan politik di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru 1971 - 1998

2007

T37615

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meray Hendrik Mezak, author

Hak menguji materiil dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pelaksanaan hak uji materiil Mahkamah Agung RI

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan harus bersumber pada hukum dasar dan aturan-aturan pelaksana tidak dibenarkan bertentangan dengan hukum dasar dan peraturan yang lebih tinggi. Di samping itu segala tindakan penyelenggara pemerintahan harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Guna mengatasi terjadinya penyimpangan produk peraturan perundang-undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rasji, author

Fungsi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem pengaturan negara di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia, sering muncul kebutuhan pengaturan mengenai suatu hal, yang landasan hukum konstitusinya kurang atau tidak jelas bahkan tidak ada. Ini menimbulkan kesulitan dalam membuat peraturan tersebut agar tetap sesuai dengan UUD 1945. Akibatnya, kadang-kadang muncul peraturan yang dirasakan bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Ketetapan MPR...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Lodewijk, author

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

ABSTRAK
ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.

Salah satu penambahan materi muatan...

2003

D1115

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian