Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bermaksud untuk melengkapi studi-studi sebelumnya terkait dengan migrasi ketenagakerjaan yang seringkali mengungkapkan alasan ekonomi seseorang untuk bermigrasi ke luar negeri. Pengambilan keputusan seseorang untuk bermigrasi ataupun tidak adalah salah suatu proses yang penting dipahami untuk menjelaskan mengapa marak kegiatan migrasi ke luar negeri, khususnya pada warga desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi. Metode Etnografi yang digunakan dalam pengumpulan data menemukan sejumlah kesimpulan. Pertama, faktor jender sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan seseorang untuk bermigrasi. Berdasarkan temuan lapang, terdapat gendered migration regime yang membuka luas kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dibandingkan laki-laki untuk bekerja ke luar negeri. Faktor yang berpengaruh besar adalah perempuan dapat bermigrasi ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya, bahkan mereka mendapatkan uang saku. Hal tersebut menciptakan ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan untuk bermigrasi ke luar negeri. Kedua, ketika seseorang memutuskan bermigrasi ke luar negeri maka perempuan menegosiasikan peran dan pembagian kerja dengan suaminya dalam rumah tangga yang berakibat relasi jender dalam tingkat rumah tangga berubah. Ketiga, bagi perempuan Desa Kebondalem yang memutuskan bermigrasi ke luar negeri memiliki alasan selain faktor non-ekonomi, juga didorong oleh keinginan untuk bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan domestik tidak bernilai ekonomi dalam rumah tangga, namun kebebasan ini tidak permanen. Hal ini yang saya sebut sebagai ldquo;sense of freedom from domesticity rdquo;.Kata Kunci: pekerja migran, pengambilan keputusan, agensi, jender, pembagian kerja dalam rumah tangga.

---

ABSTRACT
This thesis aims to complement previous studies about migration that often focuses on economy issues which make a person decides to migrate. The decision of a person to migrate or not is one of the important processes that needs to be understood in order to explain why migration activity abroad is increasing, especially in Kebondalem villagers, Banyuwangi, East Java. The ethnographic methods used in the process of data collection found several conclusions. First, gender factor is very influential in the decision making process of a person to migrate. Based on the field finding, there is a gendered migration regime that opens wide opportunities for women to work, but not for men. Factor that has a big impact is women can migrate overseas without paying a fee and they are given money by migrant worker placement agencies. It created an inequality access between men and women to migrate abroad. Second, when a person decided to migrate abroad, the woman always negotiates the role and division of labor with her husband in a household that makes a gender relationship in the household level has changed. Third, for women in Kebondalem Village who have decided to migrate abroad, they have reason except non economic factor, they have the desire to be free from domestic work in the household, but this freedom is not permanent. This is what I call the ldquo sense of freedom from domesticity rdquo .Keywords migrant workers, decision making process, agency, gender, division of labor in the household

Abstrak :
Program pemberdayaan pekerja seks yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pendekatan atternatif dalam menanggulangi masalah pelacuran. Pendekatan ini melihat pelacur sebagai korban (victim) dari ketimpangan gender, struktur sosial yang tidak adil yang memarginalkan posisi kaum perempuan. Visi yang ingin dicapai melalui program ini adalah pekerja seks yang berdaya, percaya diri, dapat melindungi kesehatannya dan mempunyai pilihan untuk masa depannya. Masyarakat yang mengerti hidup pelacur, tidak mengucilkan atau memandang rendah mereka. Menurunnya prevalensi penyakit menular seksual (PMS) dan penyebaran epidemi HIV/AIDS dapat diperlambat khususnya pada pekerja seks yang dijangkau. Program pemberdayaan dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu ; 1). pelayanan langsung (direct service), 2). pendidikan dan penyadaran, 3). pengorganisasian. Pendekatan pelayanan langsung yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan klinik PMS dan kesehatan reproduksi serta distribusi kondom telah memenuhi kebutuhan praktis para pekerja seks. Pendekatan pendidikan dan penyadaran telah meningkatkan pengetahuan pekerja seks serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan. Mereka selalu menawarkan kondom pada tamunya, meskipun masih menggunakan obat serta suntikan antiblotik sebagai cara melindungi kesehatan. Kelompok pekerja seks BUNGA SEROJA merupakan realisasi pendekatan pengorganisasian. Meskipun kelompok merupakan media yang strategls untuk meningkatkan bargaining position dan merrabah pola relasi kekuasaan yang timpang dan tidak adil, BUNGA SEROJA belum dipahami sebagai wahana bagi perjuangan dan media untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Sebagian besar pekerja seks masih mempunyai konsep diri negatif, belum menghargai diri sendiri serta belum percaya diri. Meskipun di kalangan pekerja seks sudah muncul pandangan dan kesadaran kritis, ternyata sikap dan tindakan kritis sulit dilakukan. Tiadanya asset material yang memadal serta kuatnya statusquo menghalangi mereka bertindak kritis dan membuat perubahan. Posisi dan status pekerja seks belum berubah. Struktur sosial masih mendominasi dan bersikap represif terhadap pekerja seks. Stigmatisasi dan marginalisasi masih tetap berlangsung. Belum terlihat adanya restrukturisasi budaya. Pelacuran masih dilihat semata-mata sebagai problem moral. Oleh karena itu, selain meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada pekerja seks, Griya Lentera - PKBI perlu lebih memperhatikan pendidikan dan penyadaran masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus penelitian kualitatif berperspektif feminis ini adalah menjelaskan hegemoni gereja terhadap konstruksi tubuh dan seksualitas perempuan yang menyebabkan terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Saya mendapatkan empat temuan dengan menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci dan teori konstruksi tubuh dan seksualitas Simone de Beauvoir serta teologi feminis. Pertama, hegemoni agama terkait tubuh dan seksualitas perempuan menyebabkan perempuan yang hamil dari hubungan seks pranikah dituduh telah melakukan dosa perzinaan. Kedua, respons pemimpin atau pelayan terbagi dua yakni melakukan pastoral care-penggembalaan untuk menguatkan dan membangun kesadaran dan disiplin gerejawi yang menerapkan hukuman atas dosa. Ketiga, perempuan yang hamil dari hubungan seks pranikah mengalami stigma dan diskriminasi secara informal oleh hukuman sosial dan institutional. Perempuan kehilangan kesempatan mengikuti ritus agama karena hukuman disiplin gereja. Mahasiswa teologi yang melakukan seks pranikah dengan bukti kehamilan juga kehilangan hak pengembangan hidup pada pendidikan tinggi teologi. Keempat, pemimpin/ pelayan gereja yang berempati kepada perempuan tidak menerapkan disiplin sekalipun diatur oleh aturan gereja. De Beauvoir menawarkan strategi transendensi yakni perempuan tidak menginternalisasi konstruksi kelompok dominan yang me-Liyan-kan tubuh perempuan. Kate Millet dan Teologi Feminis menawarkan rekonstruksi tubuh dan seksualitas yang bebas dari tatanan patriarki. Teologi feminis merekonstruksi konsep dosa dan epistemologi perempuan.

---

ABSTRACT
The focus of this qualitative feminist study is to explicate the hegemony of the church in the construction of women rsquo s body and sexuality that lead to stigma and discrimination against women. I gained four findings using Antonio Gramsci 39 s theory of hegemony and the theory of the construction of the body and sexuality Simone de Beauvoir and feminist theology. Firstly, religious hegemony related to women rsquo s body and sexuality causes women with premarital sex pregnancy was accused of the sin of adultery. Secondly, servants leaders rsquo response divided into two, doing pastoral care to strengthening and raising counsiousness and ecclesiastical discipline that applies the punishment for sin. Thirdly, women with premarital sex pregnancy experience stigma and discrimination informally by social and institutional penalties. Women lose the opportunity to follow the religious rites for church discipline punishment. Theology students with premarital sex pregnancy also lose the right to the development of life on higher education theology. Fourthly, the servants leaders of the church who have emphaty to women situation not applies discipline though governed by the rules of the church. De Beauvoir offers transcendence strategies that women do not internalize the construction of the dominant group that women as the Other. Kate Millet and feminist theology offers a reconstruction of the body and sexuality free of patriarchal order. Feminist theology reconstructs the concept of sin and women rsquo s epistemology.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba mengkaji keterkaitan antara fenomena penjual atau pelayan minuman dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran. Mengingat bahwa fenomena penjual/pelayanan minuman ringan merupakan suatu praktek pelacuran terselubung. Fokus utama dari penelitian ini adalah perempuan penjual minuman ringan di sepanjang rel kereta api Manggarai Jatinegara, Jakarta. Hasil penelitian memperoleh temuan bahwa ada keterkaitan antara praktek pelacuran terselubung dengan modus perempuan penjual minuman ringan dengan praktek perdagangan perempuan dan ada empat perempuan penjual minuman ringan yang menjadi korban perdagangan perempuan. Artinya mereka mengalami tiga unsur penting dalam praktek perdagangan perempuan yaitu proses, cara dan tujuan. Pada kegiatan proses, korban melewati proses perekrutan dengan cara iming-iming dan janji palsu untuk tujuan eksploitasi seksual. Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya faktor pendorong dan penarik yang menyebabkan korban terjerat dalam praktek perdagangan. Faktor-faktor pendorong lain adalah marjinalisasi perempuan dalam ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, konflik dalam keluarga, pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dan stigma sosial negatif terhadap perempuan yang berstatus janda, dan budaya konsumerisme masyarakat. Sedangkan faktor penarik adalah maraknya bisni seks itu sendiri yang memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak kecuali perempuan penjual minuman. Temuan akhir yang saya peroleh adalah kondisi kerja anak perempuan penjual/pelayan minuman. Mereka mengalami kekerasan phisik dan psikis dari mucikari. Korban juga mengalami kekerasan phisik, psikis dan seksual dari tamu laki-laki, aparat yang sering merazia mereka. Mereka juga mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat sekitar dan masyarakat dari daerah korban berasal. Kondisi kerja para perempuan penjual minuman sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja selama 10 jam setiap hari dari jam 7 hingga 5 dini hari. Mereka juga terjebak oleh lilitan hutang yang tidak ada habisnnya.

---

The main focus of this research is the phenomenon of drinks seller girls along the rail way in Jakarta. This research explores the relation between drinks seller girls with the phenomenon of human trafficking, because the drinks seller girls phenomenon is a form of hidden prostitution. Based on the finding of this research, there is a relation between drinks seller girls with human trafficking and four respondents are the victims of human trafficking for sexual exploitation. This is because there the three main things to indicate the human trafficking. There are process, methods and purpose. The next finding is there are pull and push factors in human trafficking. The pull factor is the sex business itself that can profit a lot of people who are in the network. The push factors are poverty, education, family conflicts, early marriage, social stigma, and consumerism. The last finding is the condition of drinks seller girls. They have experienced physical violence, psychology violence, and sex abuse from the pimps, customers, and the officers. They also have to work 10 hours a day. Debt bondage is a way to keep the victims working for the pimps.

Abstrak :
Tesis ini adalah hasil penelitian antropologis tentang proses pembentukan identitas sosial oleh orang Bajo dalam program konservasi alam. Studi dilakukan terhadap kasus pelaksanaan kegiatan pengembangan Daerah Perlindungan Laut (DPL) oleh sebuah LSM dan orang-orang Bajo di Kepulauan Togean. Penelitian ini menunjukkan bahwa konservasi alam telah digunakan beberapa orang Bajo untuk membentuk identitas sosial mereka yang membedakannya dari "perusak terumbu karang". Tesis ini memahami proses pembentukan identitas sosial bersifat kontinyu, tidak permanen, dan kontekstual. Identitas di(re)produksi lewat proses sosial di mana "artikulasi" dan "pemosisian" guna membangun batas-batas antara "perusak karang" dan "konservasionis" dalam berbagai konteks interaksi sosial.

---

This thesis is from anthropological research on social identity construction process by the Bajonese people engaging in nature conservation project. The study based on case of implementation of Community-based Marine Protected Area project by an NGO and a group of Bajonese people in Togean Islands. The study concludes that nature conservation project have been used by some of Bajonese people to articulate their new social identity distinguishing them from being labelled as the "coral reef destroyers". This thesis comprehends construction of social identity is contingent, not permanent, and contextual. Identity is (re)produced by social process where the "articulation" as well as "positioning" occure in making of social boundary between "coral reef destroyer" and "conservationist" in various context of social interaction.

Abstrak :
Perempuan, yang dulu bermigrasi sebagai pendamping keluarga, kini mulaipergi keluar negeri untuk bekerja. Mereka mengisi peluang kerja di care industry yang melibatkan proses migrasi yang tidak sederhana. Di Singapura, kompleksitas ini sangat terasa. Transformasi Singapura menjadi global city yang berbasis ekonomi pengetahuan, memaksa Singapura mere-organisasi struktur kerja yang ada. Perempuan kemudian berkontribusi kepada ekonomi dengan menjadi tenaga kerja berketerampilan tinggi. Para wanita karir ini kemudian 'mengimpor' perempuan lain yang bersedia melakukan pekerjaan domestik dari negara-negara yang lebih miskin seperti Indonesia. Penelitian ini berusaha menginvestigasi eksploitasi pada pekerja rumahtangga migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Penelitian ini mencoba mengkaitkan antara relasi majikan dan pekerja rumah tangga industri- pasar dan aktor dalam supply chain dan keterlibatan negara dalam konteks global untuk menjelaskan konstruksi caring di rumahtangga Singapura, dan bagaimana perempuan baik majikan maupun pekerjadomestik, menegosiasikan makna caring dan peran gender-nya. ......Women, who used to migrate as accompany to the family, now started to go abroad on her own, to work. They fill out job opportunities in care-giving industry, for which the type of migration is no longer simple. Labor migration has become a complex phenomenon. In Singapore, this complexity is very pronounced.The city's transformation to a global city, creates re-organization of work in Singapore. Moreover, it creates needs to find other women seconded to the family and fill in their role as the family's caregivers. The newly-transformed career women import other women who willing to conduct such domestic works, from poorer countries, such as Indonesia. This research investigated the exploitation of Indonesia migrant workers in Singapore. It tries to link personal relations between employers and domestic workers, the industry market and actors in the supply chain, and state involvement in the global context to explain the construction of caring in Singaporean household, and how these women both employers and domestic, negotiating the meaning of caring and their gender roles.

Abstrak :
Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya yang bersifat destruktif bagi budaya Indonesia. Namun sebagai pelindung budaya, Lembaga Sensor Film tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan kegiatan penyensoran dan penentuan penggolongan usia penonton sehingga cenderung menjadi multi- interpretatif dan sangat bersifat subyektif. Kelenturan ketentuan tersebut mengakibatkan mudahnya suatu film yang hendak rilis untuk disetir sesuai dengan kepentingan pihak yang memegang kekuasaan. ...... Film as a form of art has the capacity of visual communication, and censorship is a filter thats used to determine what is proper to be shown to the public and whats not. The authority to censorize film is given to the Board of Film Censorship to represent the Indonesian governments willingness to protect Indonesia from something that could possibly destroy Indonesias culture but Board of Film Censorships regulation seems too abstract because of the seemingly loose parameter therefore it could cause some multi-interpretation, a higher possibility of unobjective assessment of the film for the sake of fulfilling the regimes interest.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan regulasi terkait tindak pidana zina dalam Rancangan KUHP. Rumusan Pasal 446 RKUHP merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang perilaku kopulasi yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang masing-masing tidak terikat pada ikatan pernikahan. Kriminalisasi tersebut menyebabkan perubahan regulasi pada norma pelarangan Zina yang awalnya merupakan kejahatan perzinahan merupakan kejahatan terhadap kesetiaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP menjadi tindak pidana karena tidak sesuai dengan nilai agama yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 446 RKUHP. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosiolegal, dengan menganalisis implikasi Pasal 446 RKUHP melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Pasal 446 RKUHP berpotensi menyangkal kedudukan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2) Pasal 446 RKUHP berpotensi terlalu jauh mengintervensi ranah privat warga negara. 3) Artikel 446 RKUHP berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak. 4) Pasal 446 RKUHP berimplikasi pada korban pemerkosaan. ......This study aims to examine regulatory changes related to the crime of adultery in the Draft Criminal Code. The formulation of Article 446 of the RKUHP is a criminalization carried out by the government regarding copulatory behavior carried out by men and women, each of whom is not bound by a marriage bond. The criminalization causes regulatory changes to the prohibition norms Adultery, which was originally a crime of adultery, is a crime against marital fidelity as regulated in Article 284 of the Criminal Code, which becomes a criminal offense because it is not in accordance with the religious values ​​that live in society as regulated in Article 446 of the RKUHP. In this study the sociolegal research method was used, by analyzing the implications of Article 446 of the RKUHP through an approach qualitative. The findings in this study are: 1) Article 446 of the RKUHP has the potential to deny the position of criminal law as ultimum remedium. 2) Article 446 of the RKUHP has the potential to intervene too far in the private sphere of citizens. 3) Article 446 of the RKUHP has the potential to increase the practice of child marriage. 4) Article 446 of the RKUHP has implications for victims of rape.

Abstrak :
Peradilan adat adalah salah satu bukti hidupnya penegakan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu yang berupaya untuk menghapuskan peradilan adat, pada kenyataannya berbagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pranata sosial yang menjalankan fungsi peradilan sampai dengan saat ini, seperti Saniri Ria Muni pada masyarakat Nuaulu di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Melalui studi dokumen hukum, tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sejarah serta perkembangan kedudukan dan kewenangan peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman dan Pemerintahan Daerah atau Desa. Dengan melakukan penelitian sosio-legal seperti wawancara dan observasi di Negeri (Desa) Nua Nea dan Negeri Sepa, tulisan ini kemudian bertujuan untuk menganalisis bagaimana legitimasi lembaga peradilan adat Saniri Ria Muni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nuaulu yang tinggal di dua Negeri tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peradilan adat tidak memiliki kedudukan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun lembaga-lembaga adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai bentuk pelaksanaan hak otonomi “Desa”.  Terkait dengan legitimasi Saniri Ria Muni, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Nuaulu memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap putusan-putusan peradilan adat, di antaranya, karena masyarakat melihat bahwa penegak hukum mampu memberikan hasil yang diharapkan, diberikan hak untuk bersuara dan menunjukkan bukti, dan penegak hukum memperlakukan para pihak yang terlibat secara terhormat dan mendengarkan serta mempertimbangkan penjelasan mereka yang dapat dipercaya. ......Indigenous juridical system is one proof of the persistence of indigenous/customary laws enforcement in Indonesia. Despite laws and regulations implemented in the past aiming for its abolishment, in reality hitherto many indigenous communities have social institutions that function like a court, for example the Saniri Ria Muni of the Nuaulu community in Seram Island, Central Maluku District. Through documentary legal research, this paper aims to explore the history and development of the position and authority granted to indigenous juridical systems in the Indonesian juridical power system by legal documents on juridical power and regional autonomy. By conducting a socio-legal research in Negeri (village) Nua Nea and Negeri Sepa, this paper continues to seek and analyze the legitimacy of the Saniri Ria Muni as an indigenous juridical court in the lives of the Nuaulu community residing in both said villages. The findings of this research shows that indigenous juridical system or courts do not have a legally regulated position in the Indonesian juridical power system, however indigenous institutions are given the authority to resolve disputes by legal documents on regional or village autonomy as a form of their rights. In regards to the legitimacy of Saniri Ria Muni, this research found that the people of Nuaulu have a strong degree of compliance to its decisions because, among others, the society perceives that the authorities were able to provide desired outcomes, allow people to speak and present evidence, and treat people with dignity and respect to explain judgments that they are trustworthy.