Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktor sosial seperti jenis pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama, suku bangsa, akses terhadap informasi dan pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku pemilik hewan rentan rabies terutama pemilik dan pemelihara hewan anjing belum menunjukkan sikap dan perilaku yang baik atau positif sehingga upaya pengendalian rabies di DKI Jakarta tidak optimal. Saat ini Jakarta belum dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies, padahal Rabies merupakan penyakit zoonosis yang membahayakan karena case of fatality 100% dan penyebab ketakutan masyarakat.Jenis pekerjaan pemilik hewan tidak mempunyai korelasi dengan sikap dan perilaku, walaupun lebih dari separuhnya bekerja di bidang swasta (non pemerintahan). Demikian juga agama yang dianut tidak menunjukan hubungan tetapi hanya memperlihatkan karakteristik saja dimana agama Kristen/katholik lebih dominan dibanding agama lain. Jadi orang Kristen belum tentu bersikap dan berperilaku baik walaupun dalam agamanya tidak ada batasan untuk memelihara hewan rentan rabies utama yaitu anjing. Suku bangsa atau etnik Jawa merupakan suku pemilik terbanyak dibanding Tionghoa dan Batak belum dapat menunjukkan adanya hubungan dengan sikap maupun perilaku. Etnis Tionghoa juga Batak bukan jaminan sebagai pemilik hewan yang baik, tetapi orang Jawa yang di daerah asalnya tidak mempunyai tradisi/kebiasaan memelihara anjing, di Jakarta mereka lebih menghargai anjing sebagai hewan penjaga sekaligus kesayangan.Melalui teori stimulus-response, pembentukan sikap dan perilaku pemilik hewan ternyata berhubungan dengan penghasilan, pendidikan dan pengetahuan. Sikap itu sendiri secara langsung mempengaruhi terbentuknya perilaku. Tingkat penghasilan sedang sampai tinggi lebih siap mengalokasikan dana untuk kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewannya. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi (rata-rata lulusan diploma atau sarjana) telah membuat kesadaran yang tinggi dalam berperilaku baik. Sedangkan pengetahuan tentang hewan, penyakit dan upaya pengendalian lebih banyak berhubungan dengan pembentukan sikap. Semakin banyak akses terhadap informasi maka banyak pengetahuan, sehingga semakin baik sikap. Perilaku yang ditunjukkan akan menjadi feed back sesuai teori umpan balik terhadap perilaku berikutnya yang lebih baik.Penelitian yang menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif ini berhasil mempelajari dan mengidentifikasi lebih dari 70 % pemilik hewan rentan rabies bersikap dan berperilaku baik. Dan dapat memberikan solusi agar dihentikannya program vaksinasi massal gratis diganti dengan monitoring dan penegakan peraturan, pemberlakuan pajak anjing yang dikembalikan dalam bentuk kemudahan pelayanan kesehatan hewan."

"Banyaknya peralatan (mesin) yang digunakan di perusahaan untuk melakukan proses produksi mempunyai potensi menjadi sumber bising, sehingga merupakan faktor resiko untuk terjadinya gangguan/keluhan karyawan yang bekerja di perusahaan yang bising tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tingkat kebisingan dan hubungannya dengan gangguanikeluhan yang dirasakan karyawan, serta dapat dijadikan dasar untuk program pencegahan dan perbaikan dalam usaha menanggulangi masalah kebisingan di perusahaan.Desain penelitian yang digunakan potong lintang (cross sectional), dan alat ukur yang digunakan berupa daftar pertanyaan terstruktur (angket) yang dibagikan kepada karyawan PT. Friesche Valg Indonesia dengan jumlah responden 154 orang.Hasil pengukuran tingkat kebisingan di bagian produksi berkisar antara 74,6 - 100,6 dB(A) dan di bagian administrasi 64,6 - 70,6 dB(A) hal ini melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Keadaan tempat kerja menurut responden cukup bising (77,3%) dan bising terus menerus adalah jenis suara yang paling menganggu (51,3%). Gangguan/keluhan yang paling dirasakan yaitu gangguan komunikasi (63,0%), gangguan kenyamanan (51,9%), keluhan setelah selesai bekerja (53,2%), dan penurunan pendengaran (28,6%). Karyawan yang selalu menggunakan alat pelindung telinga (55,1%) dan jenis alat pelindung yang sering digunakan ear plug/sumbat telinga (32,5%).Tingkat kebisingan di tempat kerja dan jenis suara yang paling menganggu berhubungan bermakna dengan gangguan/keluhan. Karakteristik karyawan yang berhubungan bermakna dengan gangguan/keluhan yaitu umur, masa kerja, dan frekuensi penggunaan alat pelindung telinga, Variabel unit/bagian kerja, dan lama pemajan perhari tidak berhubungan bermakna dengan gangguan/keluhan.Perlu adanya pengukuran tingkat kebisingan dan pemeriksaan kesehatan telinga dengan audiometri secara berkala. Perusahaan lebih mengefektifkan penggunaan dan pemeriksaan secara berkala alat pelindung telinga, serta memberikan penyuluhan kepada karyawan mengenai kebisingan dan alat pelindung telinga, juga memperhatikan jenis alat pelindung telinga yang nyaman dan tidak mengganggu saat digunakan oleh karyawan.Daftar bacaan : 35 (1973 - 2000)

---

Noise Level and Hearing Disturbance on PT. Friesche Vlag Indonesia Employee 2002The excessive equipment that is used in a company to do the production process has a potential to be a noise source, and it is a risk factor for the employee who works at those place to get disturbance.The purpose of this study is to get an information on noise level and the association with the disturbance felt by the employee, and can be the base for prevention program as an effort to handle the noise problem at the company.The design of the study is cross sectional, measurement instrument that is used are structured question list (angket) which is to the employee of PT. Friesche Vlag Indonesia with 154 respondent.The result on noise level measurement at the production section is around 74,6 - 100,6 dB(A), 64,6 - 70,6 dB(A) in the administration section, which is over the threshold limit level. According to the employee the work place condition is quite noisy (77,3%) and continues noise is the most annoying sound (51,3%).The disturbance that is felt most is communication disturbance (63,0%), pleasant disturbance (51,9%), complaint after work (53,2%), and hearing loss (28,6%). Employee who always wear ear protect equipment (55,1%) and the protection equipment that is often use is ear plug (32,5%).Noise level at the work place and the sound that is most annoying are significantly correlated with disturbance. Employee characteristic that is significantly correlated wit disturbance are age, work period, and using ear protection equipment frequency. Work unit variable and exposure duration each day are not significantly correlated with disturbance.There need to be a routine noise level measurement audiometri. Company should effectively encourage the use and to check the ear protection regularly, and give the information to the employee about noise and ear protection equipment, and to day attention on the comfortability of the ear protection equipment and will not disturb the employee while it is used.References : 35 (1973 - 2000)"

"Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) termasuk pneumonia masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia, dimana angka kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) penyakit ISPA pada balita cukup tinggi. Oleh karena itu pemberantasan penyakit ISPA merupakan program nasional, untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Meningkatnya kejadian penyakit ISPA dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor lingkungan. Sebagian besar (80%-90%) waktu balita setiap harinya berada dalam rumah, dimana terdapat pajanan polusi udara dalam rumah yang diantaranya adalah PM10, Strategi yang paling tepat dilakukan dalam program pemberantasan penyakit ISPA adalah peningkatan kualitas udara indoor rumah tinggal. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Cakung Timur Kota Jakarta Timur, untuk mengetahui kejadian penyakit ISPA pada balita, kondisi lingkungan yang berkaitan dengan kejadian penyakit ISPA, dan hubungan antara partikulat debu PMIO rumah dengan kejadian penyakit ISPA pada balita. Penelitian ini menggunakan disain studi kasus kontrol. Sebanyak lima puluh kasus dipilih dan daftar kasus ISPA terjadi di Puskesmas pada 2 bulan terakhir, sedangkan lima puluh balita yang sehat menjadi kelompok kontrol diambil dan tetangga terdekat kasus. Beberapa variabel yang berhubungan dengan kejadian ISPA adalah kelembaban, suhu, kepadatan hunian ruang tidur, ventilasi, bahan bakar memasak, asap rokok, pencahayaan, status gizi balita, riwayat imunisasi, dan jenis lantai. Data primer dikumpulkan dan pengukuran parameter kualitas udara indoor, lingkungan perumahan, dan karakteristik balita. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari pencatatan dan pelaporan Puskesmas Kelurahan Cakung Timur. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan dibantu oleh staf puskesmas, teknis laboratorium dari BTKL Jakarta, dan staf Kelurahan Cakung Timur, melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan observasi terhadap lingkungan rumah tinggal. Kejadian ISPA pada balita dipengaruhi oleh beberapa factor yang meliputi faktor lingkungan rumah, kondisi social, dan pelayanan kesehatan. Pada penelitian ini didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara PM10 dan kejadian penyakit ISPA pada balita. Risiko untuk menjadi ISPA pada balita yang tinggal dalam rumah dengan konsentrasi PM10 lebih dari 70 μg/m3 adalah 6,1 kali dibanding balita yang tinggal dalam rumah dengan PM10 kurang atau sama dengan 70 μg/m3. Dengan mengontrol factor ventilasi rumah dan status gizi balita maka angka risiko tersebut akan berkurang menjadi 4,25 kali. Beberapa variabel yang berhubungan secara bermakna dengan kejadian penyakit ISPA pada balita dalam penelitian ini adalah PM10, ventilasi, status gizi balita, kelemababan. Sedangkan variabel lain seperti kepadatan hunian ruang tidur, bahan bakar memasak, asap rokok, pencahayaan, riwayat imunisasi, suhu, dan jenis lantai tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan kejadian ISPA pada balita. Didapatkan bahwa PM10 merupakan predictor utama terhadap kejadian ISPA pada balita. Sebagai factor risiko utama pada ISPA, pajanan PM10 di udara dapat terhirup melalui pernapasan sehingga menyebabkan iritasi pada system saluran pernapasan yang selanjutnya menyebabkan ISPA. Penelitian ini menganjurkan agar setiap rumah dapat memiliki ventilasi yang cukup sehingga dapat menetetralisir sirkulasi PM10 di dalam rumah. Hal yang lain yang juga dianjurkan adalah dengan peningkatan status gizi akan dapat mencegah/menurunkan risiko balita terkena ISPA.

---

An Acute Respiratory Infection (ARI) including pneumonia is still becoming one of the public health problems in Indonesia because it causes high morbidity and mortality among children under-five year of age. Therefore, ARI has been included in the national program for prevention and control of ARI which goal is to achieve human resources quality of life, The increase of occurrence of ARI is influenced by many factors including environmental factors. Everyday, most of the time, 80-90% children under-five live in the house, which are exposed with indoor pollution including PM10. The main strategy of the national prevention and control program for ARI is to improve air quality of housing.

This study is carried out in the working areas of Community Health Center in the sub-district of East Cakung, East Jakarta Municipality. The purposes of the study were to identify the occurrence of ARI among children under-five, environmental conditions related to ART, and the relationships between PM10 and the occurrence of ART among children under-five. A case-control study design was employed in the study. A total of fifty cases of children under-five were randomly selected from the Community Health Center and fifty control groups were randomly selected from the field of neighboring household of the cases. The cases and control groups were drawn from a similar population in the working areas of East Cakung. Data on ART were based on the recall period of 2 months. In addition, several variables including humidity, temperature, beds, ventilation, cooking woods, cigarette smoking, lighting, nutritional status of children, morbidity, immunization and type of floors were involved to control its relationships.

The primary data was collected from several sources including the measurement of indoor air quality, housing environment, and children under-five characteristics. The secondary data was collected from the recording and reporting of the Health Center in East Cakung. Data were collected by the researcher with the help of Health Center staff, laboratory technician of CDC Laboratory in Jakarta, and local staff of East Cakung through interviews using a administered questionnaires and observation its housing environment. The occurrence of ARI among children under-five is influenced by many factors including its housing environment, social conditions, and health services. There is a significant relationship between PM10 and the occurrence of ART among children under-five, The risk of having ART for children under-five living in the housing with PM10 more than 70 ug/m3 was 6.1 times more than those living in the housing with PMI0 70 uglm3 or less. With the control of ventilation and nutritional status, the relationships reduce to 4,25 times.

Of the total variables involved in the study, only several variables including particulate matter (PM10), ventilation, nutritional status of children, and relative humidity having significant relationship with the occurrence of the diseases. The other variables including beds, cooking woods, cigarette smoking, lighting, immunization, temperature, and the kind of floor do not indicate significant relationship with ARI. PM10 is considered as the predictor of the occurrence of ARI among children under-five. The main risk factor of ARI is PM10; its exposure in the air will be inhaled through respiratory system, which causes irritation of respiratory system, which leads to the occurrence of ARI. It is suggested that every house should have proper and adequate ventilation so as to prevent and neutralize PMI0 circulating indoors. It is also suggested that improving of nutritional status could prevent children under-five to ART. "

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada bulan Maret 2005, dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Atas dasar pertimbangan untuk mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama membuat program PKPS BBM bidang pendidikan yang Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ditujukan untuk membantu sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, namun sekolah tetap mempertahankan mutu Iayanan pendidikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan program BOS, maka perlu dilakukan suatu studi evaluasi terhadap program ini.Model evaluasi yang digunakan mengacu pada model Programme's intervention Logic yang dikembangkan Education and Learning Wales (ELWa), dengan melakukan evaluasi pada aspek relevansi, efisiensi, efektivitas dan efek program. Dalam melakukan penilaian terhadap 4 aspek, dikembangkan kriteria evaluasi yang selanjutnya dibandingkan dengan target pencapaian hasil evaluasi. Teknik pengumpulan data secara kualitatif menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk menganalisa dokumen BOS, sedang secara kuantitatif menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 140 responden yang terdiri dari guru, siswa dan orang tua siswa dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dana BOS Iebih banyak digunakan untuk keperluan rutin seperti bahan habis pakai, sedang kebutuhan akan buku pelajaran dan alat praktek/media belajar masih minim dipenuhi, hanya 10% dari total penggunaan dana BOS. Dari segi relevansi kegiatan pembenan bantuan transportasi siswa miskin kurang relevan dilakukan di sebagian sekolah, karena para siswa datang ke sekolah dengan jalan kaki. Namun disisi Iain program BOS secara perlahan dapat memenuhi tujuan program dalam penyelenggaraan ?sekolah gratis", dan relevan menjawab perubahan kebijakan yang terjadi, diantaranya UU No. 14/2005, dan PP No. 19/2005, khususnya yang terkait dengan kegiatan peningkatan mutu guru.Penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah secara umum dinilai kurang efisien, tetapi efektif dilakukan. Dari sebagian besar kegiatan yang direncanakan, banyak yang tidak terealisasi dan memunculkan kegiatan baru diluar perencanaan. Selain itu, khusus kegiatan pengadaan alat praktek/media beIajar. sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat praktek olahraga yang merupakan mata pelajaran penunjang, sehingga alat praktek/media belajar untuk mata pelajaran inti tidak terpenuhi. Artinya penggunaan dana BOS tidak efisien dikelola, namun alatlmedia belajar yang dihasilkan dari dana BOS telah efektif dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Walaupun demikian, manfaat atau efek BOS sudah dapat dirasakan baik oleh guru, siswa maupun orang tua siswa. Orang tua siswa merasa walaupun BOS telah mewujudkan ?sekolah gratis".Adapun efek Program BOS bagi pemerintah daerah adalah dihentikannya subsidi pendidikan yang seiama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Implikasi kebijakan program BOS ke depan; Pertama, besaran alokasi dana BOS tidak hanya dihitung berdasarkan unit cost per siswa, namun perlu mempertimbangkan besaran APBD di setiap daerah; Kedua, dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diharapkan tidak menghentikan subsidi pendidikan setelah adanya BOS. Untuk menghindari ?double budgeting? maka dana pemenntah daerah dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak dibiayai BOS, seperti pembangunan prasarana sekolah; Ketiga, Pemerintah Pusat melaiui Tim PKPS BBM pusat diharapkan dapat rnembuat aturan ketentuan presentase penggunaan dana BOS yang digunakan sekolah; Keempat, Pemberian bantuan dana Iangsung siswa bersifat fleksibel atau disediakan pilihan jenis bantuan; Kelima; penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan metode partisipatif, dengan melibatkan siswa, orangtua dan stakeholder sekolah Iainnya; Keenam, peningkatan pengawasan masyarakat melalui dana operasional tim pengaduan masyarakat."

"Berkembangnya sektor industri di negara kita, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terutama terhadap lingkungan berupa pencemaran air karena merkuri. Salah satu kota yang berpotensi mengalami pencemaran air adalah Kota Pontianak. Hal ini disebabkan antara lain karena Kota Pontianak merupakan salah satu lokasi penambangan emas.Polutan merkuri di Pulau Kalimantan diperkirakan sebesar 61 ton setiap tahunnya untuk kegiatan penambangan emas skala kecil dan berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Tanjungpura pada Bulan Agustus 2000 diketahui bahwa kandungan merkuri di sepanjang Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya, serta pada biota sungai (beberapa jenis ikan), dan pada contoh air PDAM telah melebihi ambang batas. Pencemaran tersebut perlu ditangani serius karena Sungai Kapuas sampai saat ini berfungsi sebagai bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya pajanan merkuri dalam rambut masyarakat Kota Pontianak. Disamping itu untuk mempelajari hubungan karakteristik responden (umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal) serta kebiasaan makan ikan dengan kadar merkuri dalam rambut.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dari hasil studi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Penyehatan Air Ditjen P2M & PL tahun 2000, dengan rancangan Cross Sectional, populasi adalah masyarakat Kota Pontianak pelanggan PDAM. Sampel adalah kepala keluarga / anggota keluarga; umur minimal 15 tahun; tinggal minimal 1 tahun: bersedia diambil sampel rambut dan urin yang diambil dengan metode klaster sebanvak 240 responden.Hasil penelitian menunjukan rata-rata kadar merkuri dalam rambut responden 0,9512 µg,/g (95% CI: 0,4534-1,4490), median 0,2900 µg/g, modus 0,00: µg/g, kadar merkuri terendah 0,00 µg/g dan tertinggi 52,57 µg/g. Sebaran kadar merkuri dalam rambut vaitu sebanvak 79 orang mempunyai kadar merkuri antara 0,00-0,09 µg/g 26 orang > 1,47 µg/g, dan sisanya adalah 0,10-1,30 µg/g.Pada kelompok usia 25 - 34 tahun mempunyai proporsi masyarakat yang rambutnya mengandung merkuri lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Responden yang frekuensi makan ikan setiap hari memiliki proporsi masyarakat yang rambutuva mengandung merkuri lebih besar dibandingkan dengan kelompok frekuensi makan ikan lainnva. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin, pekerjaan, dan lama tinggal di Pontianak dengan kadar merkuri dalam rambut.Melihat kecenderungan peningkatan pencemaran air karena merkuri, maka perlu ditingkatkan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan sektor terkait, melakukan sosialisi / penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya akibat pencemaran merkuri, pemeriksaan kadar merkuri secara berkala baik pada air sungai dan ikannya maupun hasil laut, perlu teknologi altematif yang lebih tepat.Perlu dilakukan penelitian yang serupa pada ?kelompok risiko tinggi? yang dilengkapi dengan mengetahui banvaknya ikan yang dikonsumsi setiap hari (beral) serta pemeriksaan kadar merkuri yang terkandung didalamnva. Metoda lain adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kadar merkuri dalam rambut responden sentimeter per sentimeter karena setiap sentimeter helai rambut dapat disamakan dengan kira-kira 1 bulan pemajanan.

---

The development of industrial sector in Indonesia, beside its positive impacts, also generates negative impacts on environment such as mercury pollution in water. Pontianak City is one potential area to be polluted by mercury because, among others, Pontianak City is gold mining location.

Mercury as pollutant in Kalimantan Island was predicted to be present as many as 61 tones each year for small-scale gold mining activity. Study by Tanjungpura University in August 2000 indicated that mercury level along the Kapuas River and its small canals, and in river biotic (several types of fish), as well as in PDAM (Local Office of Drinking Water) water supply had exceeded the accepted limit. This pollution needs to be seriously handled because Kapuas River is main water provider for PDAM of Pontianak City.

This study aims to obtain information on the magnitude of mercury exposure measured in hair mercury level among community of Pontianak City and to understand the relationship between respondent's characteristics (age, sex, working status/job, and length of stay) and fish eating habit with hair mercury level. This study was secondary data analysis from the primary study by Health Office of West Kalimantan and Directorate of Water Hygiene year 2000, employed a cross-sectional design, with community members subscribed to PDAM as population. 240 sample was chosen using cluster method, head/member of a family, minimum age of 15 years old, stay at least 1 year, and willing to participate in hair and urine tests.

The results showed that the average mercury level in hair was 0.9512 µg/g (95 % Cl: 0,4534-1,4490), median 0.2900 µg/g, the lowest mercury level was 0.00 µg/g and the highest was 52.57µg/g. The distribution of hair mercury level was 79 respondents had 0,00-0,09 µg/g, 26 respondents had > 1,47 µg/g and the rest had 0,10-1,30 µg/g mercury level.

The age group of 25-34 years old had greater proportion of respondents with higher level of hair mercury compared to other age ranges. Respondents who eat fish daily had higher proportion of high hair mercury level compared to other frequency of fish eating.

There is no relationship between sex, working status / job, and length of stay in Pontianak with hair mercury level.

Observing the increasing trend of water mercury pollution, the collaboration between Health Office of West Kalimantan and other related sectors needs to be improved, as to provide socialization / education to the community members on the dangers of mercury pollution, routine mercury level check both in the river and fish:, and needs more appropriate alternative technology.

There is a need to conduct similar research among "the high risk group" including the documentation on how many fish eaten daily (in weight) as well as checking its mercury content. Other method is by examining mercury level in hair centimeter by centimeter because each centimeter of hair shaft equals to a month exposure."

"Penyakit diare merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. lni disebabkan angka kesakitan dan kematiannya masih menduduki rangking atas. Insiden diare di Kabupaten Bekasi Tahun 2000 adalah 19,4 per seribu penduduk dan menyerang 63 % usia Balita. Pada Tingkat Kecamatan insiden diare tertinggi terjadi di Kecamatan Kedung Waringin yaitu 56,7 per seribu penduduk (semua golongan umur), pada usia Balita mencapai 294,1 per seribu Balita. Insiden ini melebihi insiden diare nasional yaitu 26,1 per seribu penduduk. Cakupan sanitasi masih rendah yaitu 55,1 % untuk air bersih; 38,4 % jamban sehat; dan 39,4 % rumah sehat. Kejadian diare pada Balita dipengaruhi banyak faktor terutama perilaku dan lingkungan fisik (sanitasi dasar). Mengingat informasi tentang hal ini belum banyak diketahui maka penelitian perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kejadian diare di wilayah tersebut berhubungan dengan kondisi sanitasi dasar dan perilaku ibu. Disain penelitian menggunakan kasus kontrol dengan populasi Balita yang tinggal di wilayah puskesmas Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi. Sampel penelitian adalah 80 Balita yang menderita diare yang datang berobat ke puskesmas sebagai kasus, dan 80 Balita tetangga yang tidak diare pada saat disurvei sebagai kontrol yang dipilih secara random (Simple Random Sample). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi rumah keluarga Balita untuk melakukan wawancara dan pengamatan dengan menggunakan kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian .diare Balita yaitu sarana air bersih, jamban, SPAL dan perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan kejadian diare Balita adalah kualitas air bersih, sampah, dan rumah. Dari ke empat Variabel yang berhubungan tersebut yang paling dominan berisiko terhadap kejadian diare Balita adalah perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare. Sehubungan dengan itu upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masayarakat agar terfokus pada wanita dan Balita dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan sarana sanitasi (sarana air bersih, jamban, dan SPAL) secara kontinyu dan berkesinambungan, perbaikan sarana sanitasi (sarana air bersih, jamban, dan SPAL) perlu dilaakukan pada sarana yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih dipakai masyarakat dengan menggunakan dana pemerintah maupun swadaya masyarakat serta penelitian lanjutan pada faktor risiko lainnya baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kejadian diare Balita.

---

Basic Sanitation, Maternal Behavior, and Diarrhea Incidence of Children Under-five at the Health Center Catchment Area in Kedung Waringin, Sub-District of Kedung Waringin, District of Bekasi, 2003Diarrhea disease is one of communicable diseases, which is currently still becoming a public health problem in Indonesia.

In 2000, the incidence rate of diarrhea disease in District of Bekasi was reported 19.4 per 1,000 population which attacked 63% children under-five. The highest incidence rate of diarrhea disease for all age groups was 563 per 1,000 population in Sub-District of Kedung Waringin. The incidence rate among children under-five reached 294.1 per 1,000 population. This figure had exceeded the national incidence rate of diarrhea disease, 26.1 per 1,000 population. The sanitation coverage of the population in Kedung Waringin was considered low. Of the total population, 55.1% had access to clean water supply, 38.4% adequate sanitary latrines, and 39.4% healthy housing.

The incidence of diarrhea among children under-five is influenced by several factors including maternal behavior characteristics and basic environmental sanitation. This study was to provide information on their relationships, which can be used for developing better strategy for diarrhea disease -control in the sub-district. The objectives of the study were to identify basic sanitation conditions, maternal behavior characteristics, and its relationship with diarrhea! diseases incidence in Kedung Waringin.

A case control study design was employed in the study. The study population was children under-five who are living in the catchments area of Kedung Waringin Health Center, Sub-District of Kedung Waringin, District of Bekasi. A total sample of 80 cases of children under-five was selected from those having diarrhea whom came to the Health Center for medical treatment. In addition, a total of 80 neighboring children under-five without diarrhea disease were selected through simple random sampling method as the control group. Data were collected by interviews the selected mothers through a combination of opened and closed questionnaires. Moreover, home visits and observation were completed to identify environmental sanitation conditions and maternal behavior characteristics.

There were four variables significantly associated with the incidence of diarrhea, including clean water, latrine, wastewater disposal facilities, and maternal behavior. On the other hand, the variables which were not associated with the incidence of diarrhea among children under five included clean water quality, solid waste, and housing. Of the four associated variables, maternal behavior was the highest risk of diarrheal incidence among children under-five.

In line with the preventive efforts of diarrhea, it is recommended that the community health education and promotion activities should be focused on women or mothers as the main target groups. The intervention priorities should include a hygienic and healthy behavior, regular monitoring of sanitation facilities such as clean water, latrine, wastewater disposal facilities. In addition, the sanitation facilities improvement especially for those, which do not meet sanitary standard, should become the responsibility of the local government as well as community and also follow up research for the other risk factor of diarrhea."