Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas pandangan kritis Majalah Trubus mengenai modernisasi pertanian pada masa Orde Baru. Modernisasi pertanian tersebut mencakup tiga kebijakan diantaranya intensifikasi, ekstensifikasi dan mekanisasi pertanian. Majalah Trubus memandang bahwa modernisasi pertanian tersebut memang sudah berhasil mengantarkan Indonesia berswasembada beras pada tahun 1984, namun sayangnya beberapa hal tidak diperhatikan oleh pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, skripsi ini menampilkan pandangan Trubus di dalam rubrik pertaniannya terhadap kebijakan modernisasi pertanian tersebut.;This thesis discusses a critical Trubus Magazine about agricultural modernization in New Order Era. The agricultural modernization includes three policies including intensification, extensification and agricultural mechanization. Trubus magazine considers that agricultural modernization is already successfully delivering Indonesia to self-sufficient in rice in 1984, but unfortunately some things are not considered by the government as the party that issued the policy. Therefore, this thesis showing the view of Trubus in agricultural?s rubric against policies of agricultural modernization. ;This thesis discusses a critical Trubus Magazine about agricultural modernization in New Order Era. The agricultural modernization includes three policies including intensification, extensification and agricultural mechanization. Trubus magazine considers that agricultural modernization is already successfully delivering Indonesia to self-sufficient in rice in 1984, but unfortunately some things are not considered by the government as the party that issued the policy. Therefore, this thesis showing the view of Trubus in agricultural?s rubric against policies of agricultural modernization. , This thesis discusses a critical Trubus Magazine about agricultural modernization in New Order Era. The agricultural modernization includes three policies including intensification, extensification and agricultural mechanization. Trubus magazine considers that agricultural modernization is already successfully delivering Indonesia to self-sufficient in rice in 1984, but unfortunately some things are not considered by the government as the party that issued the policy. Therefore, this thesis showing the view of Trubus in agricultural’s rubric against policies of agricultural modernization. ]"

"Tesis ini adalah sebuah studi kasus advokasi lingkungan, yang menyoroti ketertibatan LSM lokal maupun nasional dalam usahanya untuk membela, petani sawah dan tambak di Dukuh Tapak, Semarang Barat, Jawa Tengah, dari dampak negatif dari proses industrialisasi. Limbah industri yang mentah, dibuang ke kali Tapak, dari sebuah pabrik baru dibangun dengan modal Jepang dan merembet ke sawah melalui saluran irigasi, ke tambak tambak, serta sumur warga Tapak. Korupsi birokrasi pemerintah yang kerapkali ditemukan, sikap acuh tak acuh dari para industriawan, serta intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh polisi maupun aparat militer, bukan merupakan suatu temuan yang mengejutkan, melainkan dapat diduga sebagai gejala dan proses pembangunan yang sudah berjalan di Indonesia sejak awal 1970an. Temuan yang mengejutkan adalah cara LSM nasional menjalankan agenda mereka, terkadang di atas kebewatan warga Tapak, yang pada akhirnya justru merugikan warga Tapak.Kasus Tapak metibatkan suatu koalisi longgar dari LSM nasional maupun lokal. Pada awalnya, LSM lokal dan warga Tapak menempuh pelbagai cara, termasuk meminta bantuan dari birokrasi pemerintah yang sama sekali tidak mengindahkan nasib mereka, dan berusaha membuat perusahaan pabrik mengendalikan dan mengolah limbahnya. Setelah usaha-usaha tersebut tidak berhasil, mereka berusaha mengendalikan limbahnya sendiri dengan penanaman encek gondok serta pohon bakau untuk meringankan efek pencemaran serta erosi, dan juga membelokkan saluran kali Tapak supaya tidak melewati sawah dan tambak tambak mereka. Usaha-usaha tersebut tidak berhasil dan pemerintah mengizinkan pabrik baru dibangun serta memasukkan Tapak dalam kawasan industri di mana industri diperbotehkan mencemari lingkungan. Seiring dengan situasi warga Tapak yang semakin hari semakin buruk, taktik yang mereka tempuh mencerminkan keputusasaan mereka. Bekerjasama dengan Walhi, LSM lingkungan di Indonesia yang ternama, mereka mencegat Menteri Perindustrian ketika dia memberi ceramah di Universitas Kristen Satyawancana di Salatiga, Jawa Tengah, untuk menuntut pertanggungjawaban serta tindakan korektif urrtuk mengatasi masalah pencemaran.Setetah aksi tersebut, para demonstran Tapak melarikan diri untuk menghindari kejaran aparat Pada waktu yang sama, warga Tapak memutuskan untuk minta bantuan dari YLBHI, serta LBH Semarang untuk menggugat perusahaan yang bertanggungjawab atas pencemaran di Tapak. Pada waktu itu, aparat berusaha mengakhiri kasus Tapak dengan tindakan represif dan intimidasi. Pertemuan warga dirazia, tokoh warga diancam, dan mata-mata digunakan untuk menciptakan suasana mencekam serta tidak menentu.Keterlibatan dua LSM ternama yang berorientasi advokasi membawa akibat-akibat yang tidak sengaja. Sampai titik ini, LSM lokal di Semarang bekerjasama secara akrab dengan warga Tapak untuk memutuskan jalan baiknya. LSM lokal menganggap perannya sebagai pendamping warga serta untuk membantu melaksanakan keputusan yang diambil warga Tapak, Walhi serta YLBHI, dengan jaringan nasional dan internasional yang luas, mempunyai sumber daya serta opsi yang beranekaragam. Mereka cenderung membuat agenda sendiri, yang meninggalkan LSM serta warga Tapak untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil dalam rapat LSM atau sebagai penonton dalam sebuah drama yang lebih besar antara pemerintah dan LSM nasional tersebut.LSM-LSM nasional menyelenggarakan boikot konsumer yang pertama di Indonesia yang ditujukan pads perusahaan yang mencemari kali Tapak. Boikot tersebut bersama dengan keterlibatan Mental KLH Emil Salim, memaksa perusahaan pencemar untuk menyetujui mediasi. Persetujuan yang dihasilkan mewajibkan pengusaha membayar ganti rugi dan merehabilitasi lingkungan kali Tapak. Persetujuan tersebut dianggap sebagai kasus pertama di mana mediasi lingkungan diselenggarakan dengan berhasil. LSM-LSM nasional menerbit buku dan memberi ceramah di mancanegara mengenai keberhasilan kasus tersebut. LSM baru bernama, ICEL, the Indonesian Center for Environmental Law, didirikan oleh salah satu staf dari YLBHI yang paling menjagokan mediasi sebagai solusi tepat bagi kasus Tapak. ICEL didirikan dengan bantuan dari USAID untuk mengembangkan mediasai serta solusi lain berdasarkan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa lingkungan.Persetujuan yang dihasilkan proses mediasi, tidak pemah dilaksanakan dan usaha untuk pengawasan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Warga Tapak menerttma ganti rugi akan tetapi jumlahnya tidak memadai untuk menggantikan 14 tahun pencemaran yang dideritakan mereka. Pemulihan kali Tapak tidak pernah terjadi dan pencemaran mulai lagi, dengan matinya ikan, udang serta rusaknya sawah-sawah. Warga Tapak ingin melanjutkan guggatannya terhadap perusahaan pencemar lagi, akan tetapi YLBHI melarang LBHS untuk melanjutkan kasusnya lagi. Larangan tersebut terjadi ketika YLBHI tengah bernegosiasi dengan pemerintah di daerah lain mengenai kasus lain dengan menggunakan metode mediasi lingkungan juga. Menurut YLBHI, warga Tapak terikat oleh persetujuan mediasi untuk tidak menggugat lagi.Tanpa kemungkinan untuk melanjutkan kasusnya, terlupakan oleh LSM nasional dan masih diintimidasi oleh aparat, warga Tapak tidak ada pilihan lain kecuali menjual sawahnya dan tambaknya pada pemda setempat dengan harga murah, yang dijual kembali pada industriawan untuk membangun pabnk pabrik baru.Di suatu negara di mana selama Orde Baru, penegakan hukum tidak ada dan keputusan pengadilan dibuat berdasarkan jumlah suap atau kedekatan koneksi pada istana, tidak masuk akal bahwa LSM nasional bisa bersikap baik dan percaya bahwa mediasi lingkungan tanpa sanksi yang jelas dapat menyelesaikan kasus Tapak dengan baik kecuali dengan mempertimbangkan faktor kepentingan sendiri. Mengapa warga Tapak dikorbankan demi kepentingan kasus mediasi lingkungan yang lain, jika kasus Tapak menunjukkan kelemahan serius bahkan fatal dan model mediasi? Mengapa akiivis LSM berusaha mempromosikan model penyelesaian sengketa yang tidak praktis dan tidak pintas pada donor intemasional? Jawabannya secara pasti melebihi jangkauan penelitian ini, akan tetapi, saya berpendapat bahwa jawabannya terletak pada hubungan antara organisasi internasional Berta donor dengan LSM di dunia ketiga. Hubungan tersebut melibatkan lebih dari penyaluran dana dan ide melainkan penyaluran ideologi yang terjadi dalam konteks strukturalisasi ketergantungan dana di mana legitimasi diukur oleh donor daripada masyarakat akar rumput yang merupakan basis dukungan LSM yang sebenamya.

---

This thesis a case study of environmental advocacy, examining the involvement of local and national NGOs in defending rice and shrimp farmers in Tapak village, West Semarang, Central Java, from the effects of industrialization. Raw industrial waste, dumped into the Tapak river by a newly built Japanese owned factory, quickly found its way into rice-fields-through irrigation ditches, as well as into ponds for raising shrimp and village wells. The pervasive corruption of government bureaucrats, callous indifference of industrialists, and intimidation and coercion by police and military, that I have found in this case study were neither unusual nor unexpected, but rather symptomatic of the process of development which has been occurring in Indonesia since the early 1970s. What was unexpected was the way national NGOs involved in the case pursued their own agenda, even over the objection of the villagers involved and ultimately totheir detriment.The Tapak case involved a loose coalition of local and national NGOs. In the beginning, local NGOs and villagers pursued a variety of tactics including working their way up a totally unresponsive bureaucracy and trying to make factory management control and treat their waste. When these efforts proved fruitless, they switched to physical efforts to control the waste themselves including the planting of encek gondok plants and mangrove trees to try and alleviate the effects of the pollution and erosion, and also diverted the main channel of the river to bypass rice fields and fishponds. These efforts also were not successful as the government continued to allow new factories to be built and also zoned Tapak village into an area designated as an "industrial area" where factories would be allowed to pollute the environment.As the Tapak villagers' situation grew more desperate, so did the tactics they employed. Working together with Waihi, Indonesia's most prominent environmental NGO, they interrupted the Minister of Industry during a lecture he was giving at a university in Salatiga, Central Java, to demand government accountability and corrective action, afterwards fleeing the inevitable pursuit by police and military. At the same time, the Tapak villagers decided to enlist YLBH1, Indonesia's national legal aid institute and its local office, LBHS to sue the polluting companies. At this point, the military raised the level of intimidation and coercion to try to end the case. Village meetings were raided, local leaders were threatened and village spies and informants were used to create an atmosphere of fear and mistrust.The involvement of two of Indonesia's most prominent advocacy oriented NGOs, YLBHI and WALHI, brought unintended consequences. Up to this point, local Semarang based NGOs worked very closely with the Tapak villagers to decide what course of action totake. The local NGOs saw their role as one of support and to help facilitate any decision the villagers made. Waihi and YLBHI, with a wide network of national and international contacts, had a much wider range of resources and possible solutions. They tended to formulate the agenda themselves, leaving local NGOs and villagers to implement what had been decided in NGO meetings or as mere bystanders in a larger drama between the government and the national NGOs.The national NGOs organized Indonesia's first domestic consumer boycott aimed at products produced by factories polluting the Tapak river, which by this time numbered fourteen. This boycott combined with the subsequent involvement of the Minister of the Environment, Emil Salim, forced polluting companies into mediation. The resulting agreement specified monetary compensation and restoration of the Tapak river. It was hailed as a landmark agreement, the first case of environmental mediation_ The national NGOs published books and gave lectures abroad about this case as an example of successful environmental mediation. A new NGO, ICEL, the Indonesian Center for Environmental Law, was founded by a key staff member with YLBHI who had been the foremost proponent of mediation in the Tapak case. 1CEL was founded with substantial aid from USAID to promote mediation and other legal based solutions to environmental problems.The agreement which came out of the mediation process was never implemented and attempts at enforcement were superficial at best. Villagers did get monetary remuneration but it was inadequate to compensate for the 14 years of pollution they had suffered. Restoration of the Tapak river never happened, and pollution soon started again, killing fish and shrimp and poisoning rice fields. Villagers wanted to resume the lawsuit againstthe polluting companies, but YLBHI, the national legal aid office, ordered their local office not to assist the villagers_ This order occurred in the context of YLBHI negotiating with the government on another case involving environmental mediation. YLBHI maintained that legally, the villagers were constrained by the mediation agreement not to try to sue the companies involved again.Not having legal recourse, abandoned by national NGOs, and still subject to harassment and intimidation by the mifrtary, the Tapak villagers had no choice but to one by one, sell their rice fields and fishponds to the local government at low prices which in turn sold the land to industrialists to build more factories.In a country where during the New Order, the rule of law was nonexistent and court cases were decided by the size of the bn'bes or strength of connections to the presidential palace, it is inexplicable that national NGOs could be so naive to believe that environmental mediation without specified sanctions could possibly bring a successful resolution to the Tapak case unless sett-interest is factored in. Why would the Tapak villagers be sacrificed in the interest of another ongoing case of environmental mediation if their experience had shown serious if not fatal flaws in the mediation model? Why would NGO activists try and promote an impractical and inappropriate model of conflict resolution to international donors?The definitive answer to these questions is beyond the scope of my research but t suspect it lies in the relationship between international organizations and donors with NGOs in Third World countries. This relationship involves more than just the transfer of money and ideas but rather a transfer of ideology which occurs in the structuralizing context of monetary dependency where legitimization is measured by donors rather than the grassroots which comprise NGOs true constituency."

"Perlawanan pasukan Pattimura pada tahun 1829 di Saparua merupakan kelanjutan Perang Pattimura 1817. Sebab musabab yang mendasari Perang Pattimura juga menjadi alasan bagi pasukan Pattimura untuk melakukan aksi. Semula mereka bersama Kapitan Pattimura telah minum sumpah (angkat janji setia melalui tetesan darah yang diminum bersama) untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari wilayahnya, di Bukit Saniri dalam suatu musyawarah besar. Janji setia kepada Kapitan yang mereka kagumi dan ketaatan pada tanah tumpah darah yang melahirkan mereka, memberikan pilihan hidup atau mati untuk perjuangannya. Mereka menyaksikan pemimpin-pemimpinnya mati digantung di depan benteng Victoria oleh penguasa untuk menakut-nakuti rakyat, karena itu mereka akan lebih berhati-hati dalam mengatur strategi. Organisasi pemerintahan negeri sesudah perang Pattimura tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat karena telah diawasi secara ketat melalui Stb. 1824. No. 19. a. tentang pemerintahan negeri. Satu-satunya wadah yang dapat dijadikan sebagai kendaraan untuk menyatukan persepsi dan menyalurkan aspirasi adalah organisasi tradisional masyarakat yang disebut Kewang. Kewang adalah satu-satunya organisasi tradisional masyarakat yang lepas dari pengamatan Hindia Belanda. Pemimpinnya disebut Latukewano atau raja hutan, pengelola disebut Sina Kewano dan para anggota disebut Ana Kewano atau anak Kewang. Para Kewang (pemuda negeri anggota Kewang) berhubungan secara rahasia antar sesama mereka dari berbagai negeri untuk saling menyampaikan dan melengkapi informasi. Untuk itu mereka sering mengadakan rapat di hutanhutan. Hasil pertemuan dilaporkan kepada para serdadu Saparua yang berada di Ambon. Para serdadu ini mempunyai sikap yang sama terhadap Pemerintah Hindia Belanda, hanya saja mereka bernasib lebih baik karena tidak dicurigai. Tatkala terdengar berita bahwa mereka akan dikirim ke luar daerah (Ambon) untuk berperang di Jawa dan Sumatera mereka memutuskan bahwa itulah saat yang tepat untuk menyerang Pemerintah Hindia Belanda. Mereka tidak mau meninggalkan tanah tumpah darah mereka dan dipisahkan dari keluarga. Karena itu mereka intensifkan komunikasi dengan para Kewang dan sisa-sisa pasukan Pattimura yang berada di Saparua. Mereka menyurat dan menyampaikan berita ini kepada pasukan Pattimura di Saparua yang dipimpin Izaak Pollatu, Marsma Sapulette dan Tourissa Tamaela. Ketiga orang itu selain sebagai pemimpin kelompok yang telah siap melawan Belanda juga adaiah kepala Kewang dari negeri-negeri Tuhaha, Ulath dan Porto di pulau Saparua. Rapat-rapat makin diintensifkan antara lain di rumah Izaak Pollatu, kemudian di Marsma Sapulette. Mereka membahas surat dari serdadu di Ambon dan sebagian lagi siap untuk menyerang Belanda di Saparua. Salah satu surat yang ditujukan untuk raja Saparua jatuh ke tangan residen. Akhirnya rahasia perlawanan bocor dan Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah pengamanan dan menggagalkan usaha para Kewang yang telah bertahun-tahun mempersiapkan rencana itu. Perlawanan pasukan Pattimura di Saparua tahun 1829 yang bekerjasama dengan serdadu Saparua di Ambon itu pun gagal. Mereka ditangkap dan diajukan ke pengadilan negeri di Ambon. Pergolakan rakyat di daerah ini berakhir di sini."

"Organisasi Angkatan Oemat Islam di Kebumen pada masa awal kemerdekaan 1945-1950 telah melakukan suatu gerakan sosial yang bercirikan keagamaan. Untuk dapat membahas suatu gerakan sosial kita harus melihat tiga komponen yang essensial yaitu kepemimpinan, ideologi dan organisasi. Kepemimpinan dalam Angkatan Oemat Islam bertumpu pada wibawa pribadi Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman. Kharisma Kiai Haji Makfudz Abdurrahman muncul antara lain karena sifat-sifat keunggulan dalam pengetahuan, ketrampilan, kreatifitas, inisiatif serta keberanian moral.Secara ideologis, Angkatan Oemat Islam sebagai badan perjuangan dapat diidentifikasikan sebagai golongan Agama dalam hal ini Islam. Unsur nasionalisme terutama dalam aspek anti-kolonialisme juga mewarnai organisasi Angkatan Oemat Islam sebagaimana tercantum dalam was, tujuan serta anggaran dasar mereka. Di pihak lain ideologi perang jihad juga merupakan dasar yang kuat bagi Angkatan Oemat Islam. Ciri lainnya yang terdapat dalam organisasi Angkatan Oemat Islam ini adalah kepercayaan akan kekebalan, yang di kalangan masyarakat tradisional mempunyai daya tarik tersendiri di samping dapat berfungsi sebagai satu alat untuk membangkitkan semangat agresif Hal ini telah dimanfaatkan secara positif oleh Angkatan Oemat Islam baik pada masa revolusi maupun pada saat terjadinya pemberontakan.Sebagai badan kelaskaran Angkatan Oemat Islam berdasarkan kepada agama Islam. Anggota Angkatan Oemat Islam sebagian besar adalah para santri dengan pekerjaan utamanya petani. Mereka memilih tingkat pendidikan yang rendah namun memilih loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya yaitu Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman. Angkatan Oemat Islam merupakan kekuatan yang dominan di Kebumen pada masa revolusi kemerdekaan. Angkatan Oemat Islam mampu memobilisasi potensi rakyat dengan menggunakan Islam sebagai pemersatu. Prinsip Islam tentang keadilan sangat sesuai bagi masyarakat pedesaan yang sedang menderita.Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang kemudian dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan, masalah rasionalisasi dalam tubuh militer membuat persoalan bagi Angkatan Oemat Islam Rasionalisasi telah menyebabkan tergganggunya keberadaan badan perjuangan Angkatan Oemat Islam, timbulnya ketidaksesuaian sosial, munculnya perasaan tidak aman dan frustasi dikalangan luas. Deprivasi muncul karena mereka terancam kehilangan kedudukan sosial ekonominya, kehilangan hak-hak politik atau kehilangan warisan kulturalnya. Deprivasi relatif inilah yang menyebabkan munculnya pemberontakan Angkatan Oemat Islam di Kebumen.Oleh pemerintah, Angkatan Oemat Islam diminta untuk bergabung dengan APRIS, tawaran tersebut mendapat tanggapan yang berbeda-beda di kalangan pimpinan Angkatan Oemat Islam. Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman menolak untuk bergabung dengan APRIS, namun sebaliknya adiknya yaitu Kiai Haji Noersodik menerima tawaran pemerintah tersebut. Perpecahan dalam tubuh Angkatan Oemat Islam secara psikologis mengganggu ketentraman di kalangan anggotanya. Pemberontakan Angkatan Oemat Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Makhfudz Abdurrahman ternyata didukung oleh semua unsur. Angkatan Oemat Islam termasuk Kiai Haji Naersodik yang telah bersatu kembali dengan kakaknya. Pihak Angkatan Oemat Islam menilai di dalam APRIS terdapat pasukan-pasukan kafir dan atheis. Usaha diplomatik gagal menyelesaikan perbedaan pendapat antara Angkatan Oemat Islam dan pemerintah sehingga pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Simbol-simbol Islam begitu melekat dalam pasukan Angkatan Oemat Islam ini, seperti melawan pasukan kafir, perang jihad, dan perang suci. Tidaklah mengherankan bahwa gerakan sisial di Kebumen dengan mudah mengambil bentuk keagamaan, karena pandangan masyarakat Kebumen selalu didasarkan pada agama yaitu agama IslamPeristiwa gerakan sosial yang dilakukan oleh Angkatan Oemat Islam di Kebumen gagal mencapai tujuannya Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor :pertama, faktor sumber daya manusia, yang terdiri alas kepemimpinan, organisasi dan keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan yang didasarkan atas kharisma seseorang ternyata tidak selalu membawa keberhasilan. Meninggalnya Kiai Haji Makhfudz Abdrmahman sebagai pemimpin utama Angkatan Oemat Islam telah menyebabkan para pengikutnya kehilangan semangat untuk meneruskan perjuangannya. Sifat keanggotaan yang bebas dalam organisasi serta hanya bertumpu pada para pemimpinnya saja pada gilirannya ternyata membuat koordinasi antar cabang dan ranting susah dilakukan. Keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada dorongan moral saja bukan atas dasar tujuan yang jelas juga menjadi salah satu faktor gagalnya gerakan sosial di Kebumen ini.Kedua, faktor sarana dan prasarana yang menyangkut masalah dana, serta masalah logistik dan persenjataan. Masalah dana, persediaan logistik bahan makanan dan persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Oemat Islam tidak memadai untuk perlawanan jangka panjang. Dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan pemerintah, persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Oemat Islam sangat minim dan ketinggalan jaman.Ketiga, faktor psikologis, ketika terjadi pemberontakan. Angkatan Oemat Islam harus berperang melawan teman-teman mereka sendiri selama perang kemerdekaan, secara psikologis hal ini tidak menguntungkan meskipun mereka punya keyakinan bahwa yang mereka perangi adalah kekafiran. Perpecahan di dalam tubuh Angkatan Oemat Islam menyikapi terbentuknya APRIS, secara psikologis juga mengganggu pikiran dan perasaan para anggotanya. Adanya beban psikologis ini pun juga menjadi salah satu sebab kegagalan gerakan sosial yang mereka lakukan.

---

Organisasi Angkatan Umat Islam (Islamic Community movement organization) in Kebumen at the commence of independence 1945-1950 has performed a social movement having the character of religion. In order to be able to discuss a social movement we have to see three essential component i.e Leadership, Ideology and Organization. Leadership of the Angkatan Umat Islam centred mainly on the personal authority of Kyai Haji Makhfudz Abdurrachman. Charisma of Kyai Haji Makhfudz Abdurrahman appeared among others through excellence in knowledge, skill, creativity, initiative and moral courage.

Ideologically Angkatan Umat Islam as a struggle agency could be identified as religious group in this case Islam. The nationalism element especially in the aspect of anti colonialism also colored the organization of ,Angkatan Umat Islam as indicated in its principle, purpose and their constitution. On the other side the ideology of jihad war (the Holly war) constituted a strong basis for Angkatan Umat Islam. Another character found in the organization of Angkatan Umat Islam was the believe in "immunity", which among the traditional community had a special attractiveness aside from the function that it can create an aggressive spirit. This has been positively utilized by Angkatan Umat Islam both during the revolution as well as the period of insurrection.

As a semi military body Angkatan Umat Islam was founded on the Islamic Religion. Members of Angkatan Umat Islam were largely santri (members of the religious school) with as main occupation farmer. They had a low educational level but high loyalty towards their leader i.e Kyai Haji Makhfudz Abdurracman. Angkatan Umat Islam constituted a dominant strength in Kebumen during the independence revolution. Angkatan Umat Islam was able to mobilize the potential of community by the use of Umat Islam as unitary. Islamic principle on justice is very fit for the village community which was suffering.

The Round Table Conference which eventually was followed by the acknowledgement of the sovereignty, the rationalization question within the military body caused problems for Angkatan Umat Islam. Rationalization had caused interference with the existence of. the struggle organization Angkatan Umat Islam, the appearance of non fitting social conditions, the occurrence of non safe feelings and frustration among the general public. Deviation appeared since they were threatened to loose their social economic position, to loose their political rights or to loose their cultural heritage. It is this comparative deprivation which caused the appearance of rebellion of Angkatan Umat Islam in Kebumen.

By the government, Angkatan Umat Islam was asked to join the APRIS, said over met varying reactions among the leadership of Angkatan Umat Islam. Kyai Haji Makhfudz Abdurrachman rejected to join the APRIS, nevertheless on the contrary his younger brother i.e Kyai Haji Noerrsodik accepted the offer of the government. Disagreement in the body of Angkatan Umat Islam sociologically interfered with the peace among its members. The rebellion of Angkatan Umat Islam led by Kyai Haji Makhfudz Abdurracman appeared to be supported by all elements of Angkatan Umat Islam including Khyai Haji Noersodik who has rejoin with his elder brother. The said Angkatan Umat Islam was of the opinion that in APRIS are found kafir and atheistic units. Diplomatic effort failed to settle the disagreement between Angkatan Umat Islam and the government so that blood shedding could not be prevented. Islamic Symbols are so essential in the unit of Angkatan Umat Islam, as fitting against Kafir unit, Jihad war and Holly war. It was therefore not suprising that social movement in Kebumen very easy took the form of religious movement, since the view of the Kebumen community is invariably based on religion, i.e the Islamic religion.

The event of the social movement started by Angkatan Umat Islam in Kebumen failed to reach its objective. This was caused by the existence of various factors, firstly, the factor of Human Resources, which consisted of leader-ship, organization and the involvement of the community. Leadership which was based on someone(s) charisma appeared not to always result in success_ The death of Kyai Haji Makhfudz Abdulrrachman as the main leader of Angkatan Umat Islam has caused his members to loose their courage to continue the fight. The three characters of membership in the organization and only depending on its leaders in turn caused coordination between branches and sub branches difficult to contrail. The involvement of the community which is based on moral will did not only such on the bases of an already clear objectives became also one of the factors causing the failure of the social movement in Kebumen was this. Secondly, the factor of facilities and pre-requirement relating to the question of funds, and the question of logistics and weapons. The question of funds, supply of logistics/foods material and weapon owned by Angkatan Umat Islam was not adequate for long term opposition. Compared with the weapons owned by governmental units, the weapon owned by Angkatan Umat Islam was very minim and out of date. Thirdly, the psychological factor, at the time of the rebellion, Angkatan Umat Islam must fight against their own friends during independence war, psychologically this was not advantageous although they had the belief that those they fought against was kafirs. Disagreement in the body of Angkatan Umat Islam in their attitude towards the establishment of APRIS, psychologically also hindered the thought and feeling and each members. Also the existence of the psychological load became one of the causes of the failure of the social movement they performed."

"ABSTRAKSalah satu program yang pernah dilaksanakan oleh ka_binet Hatta pada tahun 1948 adalah Rasionalisasi. Yaitu, memindahkan tenaga yang tidak efektip ke tempat yang se_suai. Tindakan tersebut diambil demi mengatasi kesulitan_-kesulitan yang sedang dihadapi negara, sehubungan dengan keutuhan negara Republik Indonesia. Tidak sedikit rintang_an yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program itu. Selain mendapat rintangan dari sebahagian kalangan tentara yang tidak menyetujuinya, juga harus menghadapi rintangan dari golongan non militer yang berkepentingan. Bagaimana sebenarnya situasi dan kandisi pada saat program tersebut diterapkan dan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian hasil_ hasil apa yang sebenarnya diingin kan, serta bagaimana latar belakang dari semuanya itu. Hal-hal itulah yang menim_bulkan rasa keingintahuan penulis, di samping faktor aka_demis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Sastra Univer_sitas Indonesia. Sesuai dengan pemilihan judul di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah berusaha menggambarkan pelaksa_naan program di atas, dalam rangka menuju tentara yang profesional . Artinya, memiliki organisasi tentara yang teratur, ada jenjang kemiliteran, serta memiliki lembaga pendidikan resmi. Hal ini tak lepas dari faktor-faktor.

---

"

"ABSTRAK. Penelitian mengenai partai politik Permi ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1957. Tujuannya untuk me_ngetahui perjuangan Permi pada masa pergerakan nasional yang semula merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan kemudian berubah menjadi partai politik yang radikal di Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan berupa buku-buku, arsip, majalah.den surat kabar juga melalui Wa_wancara dengan salah seorang anggota Permi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Permi merupa_kan sebuah partai politik yang radikal di Sumatera Barat yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan azasn-ya Islam dan Kebangsaan serta taktik perjuangan non kooperasi. Untuk mencapai tujuannya Permi mengadakan aksi-aksinya de_ngan rapat-rapat umum dalam usaha menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda. Oleh karena kegiatan-kegiatan Permi yang radikal pemerintah Belanda mengadakan penangkapan dan larangan berapat bagi Permi, sehingga akhirnya karena teka_nan-tekanan yang keras dari pemerintah Belanda, Permi terpaksa dibubarkan oleh pengurusnya pada tahun 1937."

"Skripsi ini menguraikan tentang isu-isu yang diangkat oleh pergerakan mahasiswa sepanjang tahun 1974-1980. Isu-isu itu umumnya bersifat korektif terhadap berbagai permasalahan di masyarakat dan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga tinggi dan tertinggi negara. Isu-isu itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagian besar dari isu-isu itu diangkat ke permukaan oleh lembaga Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga eksekutif dalam student government (pemerintahan mahasiswa). Konsep student government sendiri lahir pada bulan Desember 1970, ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia di Bogor. Konsep ini juga yang dibekukan dan akhirnya dibubarkan oleh Petnerintah setelah naiknya isu penolakan terhadap Soeharto sebagai calon presiden periode 1978-1983. Selain itu skripsi ini juga menguraikan tentang pihak-pihak di luar mahasiswa yang berhubungan dan simpati dengan pergerakan mahasiswa sepanjang periode skripsi ini. Pihak-pihak itu, antara lain, terdiri dari pers umum (wartawan), kaum cendekiawan dan kalangan senior Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bentuk keterlibalan pihak-pihak di luar mahasiswa itu, sebagian besar adalah dengan menjadi penceramah atau pembicara dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh mahasiswa dan mengungkapkan simpatinya kepada gerakan mahasiswa lewat pers umum. Terakhir, skripsi ini menguraikan tindakan Pemerinlah terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan itu antara lain dengan membekukan Dewan Mahasiswa, mengeluarkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan, melarang terbit pers umum dan pers mahasiswa dan melakukan penangkapan terhadap pimpinan mahasiswa."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk melihat peran PSSI, sebagai organisasi keolahragaan yang baik pembentukannya maupun kebijakan-kebijakannya yang ditempuhnya banyak bersinggungan dengan unsur politis. Persinggungan ini didasarkan pada keadaan atau situasi, bahwa pembentukan organisasi PSSI adalah merupakan saluran alternatif di dalam melaksanakan perjuangan. Perjuangan dengan mempergunakan saluran olahraga yang diwujudkan oleh PSSI melalui gerakan sepakbola kebangsaan, ini dilakukan agar usaha-usaha perjuangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para tokoh pergerakan, tetap mempunyai wadah penyatu karena melalui persatuan akan tercapai suatu kekuatan. Satu hal yang menarik dari pembentukan organisasi ini adalah bahwa organisasi keolahragaan ini dapat digunakan sebagai alat dan wadah bagi persatuan dan perjuangan yang dilindungi oleh semangat kebangsaan. Penelitian dan pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan di Jakarta. Dengan mempergunakan surat kabar dan majalah sejaman sebagai sumber primer."

"ABSTRAKSetelah penulis membaca buku-buku perjuangan tentang pelajar seperti buku karya Ir Sewan Susanto yang berjudul Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, juga karya, dari Armin Imran dengan judul ?eranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan dan juga karya dari. Iwa Sumarmo berjudul Selarah Pasukan Pelaiar Imam Selama Perang Kemerdekaan 1945-1949, maka penulis mulai tertarik untuk mengumpul-kan data - data perjuangan pelajar guna menunjang penuli_san skripsi yang berkisar pada peranan pelajar selama pe_rang kemerdekaan sampai saat didemobilisasi. Selain itu penulis juga telah membaca skripsi dari. Puline Pudjiastu_ti Usodo yang berjudul TRIP Jatim. Di samping itu pula hal ini dimungkinkan dengan adanya keterangan tentang peranan pelajar dalam perang kemerde_kaan yang berasal dari para anggota ex Tentara Pelajar Kedu dalam bentuk manuskrip- manuskrip ( naskah - naskah).

---

"

"Mohammad Natsir (lahir 1908) adalah seorang pembaharu Islam yang dikenal sangat keras alirannya dan tajam penanya. la adalah seorang muslim yang taat, saleh dan zuhud. Puncak karirnya diperoleh ketika ia menjabat se_bagai Perdana Menteri dalam Kabinet Republik Indonesia Kesatuan pertama dari tanggal 6 September 1950 - 27 April 1951. Sebelum menjadi Perdana Menteri ia sempat tiga kali menduduki jabatan Menteri Penerangan berturut-turut: a) dalam Kabinet Syahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 - 2 Oktober 1746; b) dalam Kabinet Syahrir III dari tanggal 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947 dan c) dalam Kabinet Hatta I dari tanggal 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949. Sesudah menjabat Menteri Penerangan, jabatan selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Masyumi dari tahun 1949 - 1958. Natsir adalah salah seorang murid A. Hassan. Menurut pengakuannya sendiri, ia banyak dipengaruhi oleh cara hidup A. Hassan yaitu dalam kesederhanaan, rasa keakraban bersahabat, keikhlasannya, penghargaannya kepada tamu dan setiap orang. Natsir memulai hidupnya dalam dunia karang-mengarang. Di Bandung ia mengarahkan bakatnya menjadi guru dan wartawan. Pada tahun 1932 ia memasuki dan menjadi pendorong J. I.B. (Joni Islamieten Bond), suatu perkumpulan Pemuda Islam yang anggotanya umumnya terdiri dari pelajar-pelajar berpendidikan Barat dan berjiwa Islam. Tujuan perkumpul_an ini adalah untuk lebih mendalami apa yang dikehendaki Islam tentang masyarakat. Karangan-karangan Natsir tentang Islam di dalam bahasa Belanda banyak memberi aliran baru bagi para pelajar dan kaum terpelajar yang ingin mengenal Islam yang sebenarnya. Ia menerangkan soal-soal Islam se_cara popular yang biaa diterima oleh mereka. Sebagai seorang pembaharu, ia sangat menonjolkan akal. Baginya akal memnunyai kedudukan yank; tinggi dalam Islam. Ia banyak mengupas masalah akal dipandang dari ajaran-aja_ran dan ruh agama Islam yang hakiki. Natsir dikenal sebagai orang yang ahli agama dan po_litik. Namun ia juga seorang pemikir dalam bidang pen_didikan. la mempunyai cita-cita yang agung mengenai pen-didikan, yaitu hendak membangun satu siatem pendidikan yang sesuai dengan hakikat ajaran Islam. Menurut pendapat_nya, siatem pendidikan Islam bertujuan menciptakan manusia yang seimbang antara kecerdasan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Seimbang ketajaman akalnya dan kemahiran tangannya untuk bekerja. Dalam tulisan ini akan dikemukakan pandangan Natsir mengenai peranan akal di dalam Islam dan gagasannya menge_nai pendidikan Islam serta usaha-usahanya di dalarn merealisasikan gagasan pendidikan Islam itu. Sepengetahuan pe_nulis, pandangan Natsir mengenai akal di dalam Islam belum ada yang membahas, kecuali hanya diainggung sedikit. Itu pun ditempatkan pada bagian kesimpulan dan dalam rangka membedakan antara golongan tradisi dan golongan pembaharuan? Tulisan ini akan mencoba membahasnya lebih mendalam lagi, yaitu dalam kaitannya dengan ide-ide pembaharuan. Demikian juga pandangan Natsir mengenai pendidikan Islam. Yang terakhir ini menurut pengamatan penulis belum ada yang membahas sama sekali. Apalagi pembahasan yang me_nyeluruh tentang ide-idenya dan usaha-usaha nyata di dalam merealiaasikan pendidikan Islam itu. Membahas pikiran-pikiran Natsir tentang akal dan pen_didikan Islam merupakan suatu kebutuhan. Sebab pikiran-pikiran Natsir masih relevan dan merupakan landasan untuk memahami perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia, khu_susnya pemikiran tentang akal dan pendidikan Islam. Penulis memang tertarik terhadap masalah-masalah Islam, khususnya yang beraliran modern. Hal ini mungkin disebabkan oleh Latar belakang penulis sendiri yang walau_pun berasal dari kalangan Islam tradisi, namun ingin mengetahui lebih dalam mengenai hakikat ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana A. Hassan, gurunya, Natsir dikenal sebagai orang yang sangat keras di dalam mengemukakan gagasan-ga_gasan keislaman. Gagasan Natsir patut dikemukakan karena telah melampaui sekedar menjalankan cara-cara modern dan praktis dalam memajukan masyarakat Islam dengan mencoba mengkombinasikannya dengan ide Barat dan Modern."