Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Nasra Murni M., author
Dalam rangka good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Penetitian ini mengamati upaya penerapan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T4411
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Fuad, author
Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T1918
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wahju Satrio Utomo, author
ABSTRAK
Menjelang Abad 21 dan milenium ke-3 mendatang, Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta melakukan reformasi dibidang administrasi...
2000
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Hidyawati, author
Dalam tesis ini, penulis memfokuskan penelitian pada usaha pertambangan di Kabupaten Lebak melalui kajian terhadap implementasi kebijakannya. Dalam penelitian ini juga dibahas berbagai aspek terkait yakni peran serta masyarakat / lembaga swadaya masyarakat dan tingkat peran serta lembaga keuangan dan investasi dalam usaha pertambangan di Kabupaten Lebak.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syamsu Rizal, author
Penetapan 26 dari sekitar 300 Daerah Tingkat II sebagai Percontohan Otonomi Daerah merupakan tahapan awal dari serangkaian tahapan dalam melaksanakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Indonesia. Namun, karena pertimbangan tertentu, tidak semua Daerah Tingkat II dapat melaksanakannya. Dengan demikian, Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia dapat...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rosniaty Syamsidar, author
Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sumpena, author
Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Razak Manan, author
Kinerja instansi pemerintah terkait dengan banyak faktor seperti struktur organisasi, sistem dan prosedur, SDM, gaya kepemimpinan, strategi, dan nilai/budaya organisasi, serta banyak faktor lingkungan seperti sistem politik, sistem hukum, globalisasi dan sebagainya. Proses perbaikan kinerja instansi pemerintah merupakan proses pembelajaran (baik cognitive, behavioral, maupun emotional learning process) bagi semua kelompok...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
D474
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Endang Wirjatmi Tri Lestari, author
ABSTRAK
Pelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
D488
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
