Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa (P3SD) dengan pola Imbal swadaya dilaksanakan di Kabupaten Bogor sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan prasarana dan sarana desa yang dapat menunjang perekonomian desa dan membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan Community management sebagai upaya mengembangkan masyarakat agar mampu mengelola pelaksanaan program dari tahap persiapan sampai pada pelestarian program atau tahap pemeliharaan dan pengembangan. Untuk maksud tersebut maka diperlukan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara instensif. Penerapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan mencoba mengembangkan inisiatif, partisipasi, dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program P3SD Imbal Swadaya. Tesis ini meliputi Kebijakan Program P3SD secara umum dan penerapannya dalam model Pengembangan Masyarakat, terdiri dari tahapan pelaksanaan program dan faktor penghambat. Pengungkapan hal tersebut dilakukan dengan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program dilapangan dan pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Dan hasil penelitian diperolah gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan sejak tahap persiapan sampai tahap pemeliharaan belum mencapai hasil yang optimal, karena masih terdapat kelemahan seperti masyarakat masih tergantung kepada petugas, tidak ada pembagian tugas yang jelas serta masih sulitnya masyarakat berpartisipasi dalam pemeliharaan. Maka dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan baru sampai pada tahap bekerja kearah perubahan atau hanya sampai pekerjaan konstruksi fisik selesai, sementara dalam tahap berikutnya, generalisasi dan stabilisasi keterlibatan belum ada. Adapun terminasi terjadi karena batas waktu untuk satu tahun anggaran sudah berakhir. Meskipun demikian ternyata dengan penerapan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat mampu memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Khususnya bagi masyarakat dengan adanya prasarana tersebut secara ekonomi berhasil menunjang proses pemasaran hasil produksi khususnya pertanian, dan secara sosial bermanfaat bagi membuka keterisolasian masyarakat dan menimbulkan beberapa perubahan sikap seperti masyarakat sudah mulai berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini selanjutnya terus dilaksanakan sekaligus dikembangkan secara bertahap dalam pelaksanaannya, dengan berupaya memperbaiki beberapa permasalahan seperti, meningkatkan pelaksana yaitu LPM dan aparat desa serta upaya pembagian tugas kerja, kompensasi yang lebih efektif dan seimbang.

Abstrak :
Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.

Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).

Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.

Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".

Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Abstrak :
Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan bagi industri mebel, yang dilaksanakan oleh Dinas perindustrian perdagangan, dan Koperasi kabupaten Musi Rawas, dan hambatan yang dihadapi oleh industri mebel dalam mengembangkan usahanya, serta upaya yang telah dilakukan oleh dinas dalam membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting, mengingat industri mebel telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Musi Rawas. Selain itu dengan berkembangnya industri mebel, dapat membuka lapangan kerja bagi para pengrajin yang tinggal di sekitar lingkungan sentra industri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan terlebih dahulu menetapkan sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian secara tepat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para pengrajin, telah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat membantu didalam proses produksi pada sentra industri tempat mereka bekerja. Sementara pengusaha sentra industri mebel sendiri, belum mampu menetapkan hasil pelatihan yang diikuti dalam mengelola usahanya. Selain itu pengusaha belum mau mencoba melakukan diversifikasi usaha, untuk meningkatkan nilai tambah sentra industri tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi oleh industri mebel, terutama sentra industri Erlangga dan Aneka Rotan yang menjadi lokasi penelitian, dalam mengembangkan usahanya, antara lain : Pertama, pengusaha kesulitan mendapatkan tambahan permodalan, terutama menyangkut agunan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dinas Perindagkop belum mampu membantu pengusaha dalam mendapatkan pinjaman modal usaha, dari lembaga keuangan lainnya, yang tidak meminta agunan. Dinas hanya memberikan pinjaman modal bergulir, untuk membantu pengusaha di bidang permodalan, yang jumlahnya relatif kecil. Kedua, menyangkut pemasaran produk. Kedua sentra industri membel ini, dalam memasarkan produknya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu dinas, telah mengikutsertakan pengusaha dalam kegiatan festival di Kota Palembang. Akan tetapi kegiatan tersebut belum membuahkan hasil. Ketiga, pengelolaan usaha kedua sentra industri ini masih masih menyatukan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Dinas telah meberikan pelatihan manajemen sederhana untuk pengusaha, tetapi hasilnya masih tetap sama. Kenyataan ini disebabkan kedua sentra industri ini merupakan usaha keluarga, yang dimiliki secara perorangan, sehingga pengusaha dapat mengambil uang dari keuangan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka mengembangkan sentra industri mebel, antara lain : Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas, diharapkan dapat mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengembangan industri mebel. Tersedianya dana untuk pelatihan, dan biaya operasional bagi pembina agar dapat menjalankan tugasnya. Dinas Perindagkop Kabupaten Musi Rawas, dapat menfasilitasi suatu hubungan kerja (kemitraan), antara pengusaha lokal dengan pengusaha di luar daerah, sebagai upaya untuk pengembangan industri mebel. Pengusaha mulai mengembangkan usahanya, dengan lebih berorientasi eksport. Dengan mencari informasi pasar, seperti kualitas produk, dan jenis desain yang sedang digemari oleh konsumen.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di desa Durian Daun dan Desa Padang Olo Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Perhatian kepada Kelompok UPPKS ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonomi yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan dan wahana pembangunan bangsa. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melakukan Pembinaan Ketahanan ekonomi Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pengelola dan pelaksana serta kader terutama dalam hal pengelolaan kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, mempelajari kebijakan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok UPPKS. Kedua, memahami penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pads. Kelompok Asoka Desa Durian Daun dan Kelompok Melati Desa Padang Olo. Ketiga, mempelajari faktorfaktor penyebab terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kelompok UPPKS Asoka Desa Durian Daun dan kelompok UPPKS Melati Desa Padang Olo yang berdampak pada keberhasilan dan kurang berhasilnya Kelompok UPPKS. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendgkatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak berstruktur dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS di kedua kelompok ini adalah satu bentuk pemberdayaan terhadap institusi komunitas masyarakat dengan tujuan peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan telah berjalan selama 5 tahun. Kebijakan ini didukung dengan bantuan pinjaman modal usaha Kukesra danTakesra, yang dalam hal ini telah diwujudkan sampai pada putaran ke IV dan memasuki putaran ke V. Penerapan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS pada Kelompok Asoka Desa Durian Dann dan Kelompok Melati Desa Padang Olo telah dilakukan mulai dari pembentukan kelompok, pengelolaan usaha kelompok, pengembangan usaha dan pemasaran produk. Namun walaupun kebijakan yang diterapkan sama, tetapi terdapat perbedaan dalam hal tingkat perkembangan kedua kelompok ini. Hal ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat perkembangan kedua kelompok ini yaitu : kemampuan pengurus kelompok dalam mengorganisir kelompoknya, kejelasan informasi yang diperoleh anggota kelompok, dukungan dari tokoh formal maupun informal, peran yang dijalankan petugas, perkembangan modal usaha serta perkembangan jaringan usaha dengan pola kemitraan. Pemberdayaan adalah penguatan yang lemah (power to powerless). Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelompok UPPKS ini telah dijalankan, dimana masyarakat desa yang tergolong lemah seperti keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I diberdayakan dengan membentuk suatu wadah yang disebut kelompok UPPKS. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : pertama, peningkatan pengetahuan aparat perencana di tingkat Kabupaten dalam memahami kerangka pemikiran dan konsep yang terbani tentang pengembangan masyarakat. Kedua, diberikan pelatihan secara berjenjang dan kontinyu dimulai dari pemahaman tentang kebijakan, peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang perkembangan mutakhir pemikiran mengenai pengembangan masyarakat kepada petugas. Ketiga, disediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan terutama untuk petugas sehingga mampu menjangkau wilayah tugasnya yang leas dengan frekwensi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Keempat, mengevaluasi kembali program pemberdayaan kelompok UPPKS yang telah dijalankan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Anak Jalanan dilatarbelakangi dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga berdampak buruk terhadap situasi kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi anak termasuk anak jalanan. Dengan memburuknya kondisi ekonomi dan krisis moneter sehingga meningkatnya anak yang drop out di sekolah, diperberat lagi terdesaknya anak membantu orang tua, untuk mencari uang di jalan. Terjadinya kegoyahan pada sendi-sendi kehidupan pada keluarga melemahkan keterkaitan emosional antara swami isteri, orang tua dengan anak. Akan mendorong terjadinya masalah penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak. Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor penanganan anak jalanan dan orang tua anak melalui input pelaksanaan kegiatan. Masalah-masalah yang dihadapi dan upaya penanganan diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalarn meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian dilanjutkan dengan metode kualitatif terhadap beberapa data dengan penekanan pada penjelasan dengan makna secara logis. Penelitian ini dilakukan pada RSSK II Pulo Gadung Jl. Puskesmas No. 45, RT 05/RW 06 Jakarta Timur. Penerapan kebijakan pemberdayaan anak jalanan telah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mulai dari penjangkauan sampai tahap terminasi. Berdasarkan data lapangan, jumlah anak yang dibina dari tahun 1997 hingga bulan Maret 2001 sebanyak 1.975 anak dengan rincian 1.875 anak laki-laki dan 140 anak perempuan. Dari hasil data diketahui bahwa sebahagian anak telah kembali kepada keluarganya dan sebahagian lagi sudah bekerja. Hal ini menunjukkan RSSK II memberikan pelayanan bagi anak-anak jalanan. Pelaksanaan program dinilai berhasil sesuai dengan data tersebut diatas. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan karena mobilitas kegiatan anak di jalan cukup tinggi, latar belakang pendidikan anak jalanan sangat rendah, sistem target dan pemberian keterampilan cukup tinggi, sedangkan pekerja sosial sangat terbatas, dan beberapa hambatan lainnya seperti managemen program. Pelaksanaan program pada RSSK II menggunakan 3 pendekatan yaitu penanganan masalah anak jalanan berbasis jalanan (Street Bared) penanganan anak terpusat (Centre Based) dan pendekatan masyarakat (Community Based). Dan ketiga pendekatan tersebut, strategi yang dipilih RSSK II adalah pemberdayaan yang memberikan kemampuan kepada anak jalanan agar mampu menolong dirinya sendiri melalui tiga jenis program yaitu : Beasiswa, Kursus Keterampilan, Bantuan Makanan Tambahan dan Bantuan Modal Usaha. Program tersebut diatas melalui kebijakan pemerintah mengupayakan pinjaman dana dikaitkan dengan Program Jaring Pengaman Sosial berupa Social Protection Sector Development Programme (SPSDP) - Asian Development Bank (ADB). Program ini dilaksanakan di RSSK II selama dua tahun. Diperolehnya gambaran objektif tentang pelaksanaan program tersebut terutama mencakup sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi dianggap berhasil sehingga melalui Health and Nutrition Sector Development Programme (HNSDP) yang masih akan berlangsung hingga tahun 2001/2002. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : Pekerja sosial diharapkan lebih meningkatkan pelayanan, bimbingan, motivasi pada anak maupun orang tua anak. Sehingga dapat merubah sikap untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui program tersebut. Upaya ini dilakukan berdampingan pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan penekanan perluasan kemiskinan serta kebijakan pendidikan yang memungkinkan menarik anak dari aktivitas kerja di jalan. Untuk itu perlu didukung oleh pencliti secara berkesinambungan memantau fenomena kerja anak jalanan dan orang tua anak.

Abstrak :
Program Mari Sehat sebagai program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah-masalah kesehatannya secara mandiri. Dalam prosesnya, pelaksanaan di lapangan harus berpijak pada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, sekaligus harus dapat mengakomodir kondisi di lapangan. Menilik pada pengalaman lembaga dalam menjalankan program pemberdayaan secara langsung, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah kelurahan Kedoya Utara dan kelurahan Palmerah. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah kerja peneliti dan dilakukan oleh tim petugas yang sama, teknik pemilihan yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan yang dipilih sesuai dengan tujuan peneliti. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pengembangan masyarakat yang dipandang sebagai program, proses dan metoda, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan, termasuk di dalamnya adalah konsep tentang proses pemberdayaan. Selain itu juga digunakan konsep-konsep tentang peran petugas dalam proses pemberdayaan serta kebijakan yang ditetapkan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini, peneliti memperoleh gambaran tentang proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dan temuan fapangan terlihat tahapan proses pemberdayaan yang dilakukan, mencakup: tahap sosialisasi, tahap perencanaan partisipatif dengan metoda PRA, tahap pelaksanaan oleh masyarakat dan tahap evaluasi mandiri. Proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan seperti spiral, yang menggunakan pengalaman masyarakat sebagai sumber belajar. Dalam proses pemberdayaan, metode yang digunakan secara dominan adalah metode Pendidikan yang Dewasa. Temuan lapangan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan. Perubahan yang paling menonjol adalah kapasitas tim RW dan individu-individu di dalamnya. Perubahan kapasitas ini berdampak positif pada kelembagaan posyandu. Temuan lapangan juga memberikan fakta yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk berkesinambungan. Dari hasil analisis data, diketahui bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dipandang sebagai suatu proses linear, tetapi lebih seperti spiral yang bergerak terus menerus. Selain itu, analisa data menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat langsung dari intervensi yang diberikan selama proses pemberdayaan. Analisis data terhadap temuan menghasilkan kesimpulan terhadap faktor-faktor yang mengtiambat dan mendukung proses pemberdayaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat dijalankan sesuai dengan tahapan program pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan adalah: lembaga pengubah (kebijakan, sikap petugas, metode), masyarakat (dukungan dari masyarakat, nilai-nilai dalam masyarakat). Saran yang diajukan peneliti kepada pihak lembaga adalah perlunya dilakukan penyamaan persepsi tentang program dan pendekatan pemberdayaan pada tahap persiapan, sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga perlunya kegiatan pemetaan sosial, kajian terhadap lembaga dan psikografi masyarakat lokal, menentukan entry point kegiatan yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat dan membangun sistem penyelenggaraan proyek yang bersifat luwes, sehingga dapat menyikapi dan dapat melakukan perubahan-perubahan taktis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Penelitian dampak diharapkan juga diusulkan untuk dapat dilakukan oleh lembaga. Kepada instansi kesehatan terkait, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah saran untuk mengadopsi model pelaksanaan posyandu plus dengan pendidikan orang tua dan anak melalui program Tumbuh Kembang Anak yang ternyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu instansi pemerintah (puskesmas setempat) dapat memfasilitasi sumber daya kesehatan baik dari swasta maupun dari lembaga pendidikan kesehatan yang ada.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs). Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Cacat Tubuh Melalui Pelatihan Kerja pada Program Rehabilitasi Sosial, Perhatian kepada penyandang cacat tubuh ini penting dilakukan dalam rangka mengentaskan penyandang cacat tubuh dari keterbelakangan dan ketergantungan sosial ekonomi atau meningkatkan kualitas penyandang cacat tubuh. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRSBD) "Prof Dr, Soeharso" Surakarta adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja sesuai dengan tahapan pada program rehabilitasi sosial. Tujuannya membekali penyandang cacat:tubuh dengan pengetahuan dan ketramplan kerja sehingga dalam diri penyandang cacat tubuh terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan kerja dan perubahan sikap yang akhirnya mampu memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada orang lain serta dapat hidup mandiri atau dengan kata lain adanya peningkatan fungsi sosial penyandang cacat tubuh. Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para pengelola program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang pemberdayaan penyandang cacat tubuh melalui pelatihan kerja. Pemilihan informan. dilakukan dengan purposive sampling yang meliputi kepada bidang dan kepada seksi, instruktur dan penyandang carat tubuh. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Ketiga cara ini dilakukan dengan mekanisme triangulasi atas jawaban masing-masing informan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan program, menemukan faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang telah dilakukan lembaga. Permasalahan penyandang cacat tubuh sangat remit dan kompleks, oleh karena itu perlu adanya program pertolongan dan perlindungan melalui pelatihan kerja yang dikaitkan dengan konsep penyandang cacat tubuh, pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelayanannya adalah rehabilitasi sosial, sedangkan bentuk pemberdayaannya adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini belum cukup mampu mendorong penyandang cacat tubuh ke arah yang lebih berdaya. Artinya penyandang cacat tubuh belum mempunyai ketrampilan kerja yang dapat untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah mampu berelasi dengan orang lain secara wajar. Pemberdayaan ini berarti memberikan dan mengembangkan penguatan yang lemah bagi penyandang cacat tubuh untuk lebih berdaya, tetapi pelatihan kerja pada program rehabilitasi sosial ini belum cukup mampu meningkatkan kemampuan kerja untuk dapat bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah kegiatan sosialisasi program belum dilaksanakan secara sepenuhnya sebab kekurangmampuan tenaga tim sosialisasi dalam menjangkau calon klien yang berada di pelosok desa sehingga target tidak dapat terpenuhi solusinya menerima klien yang tidak sesuai dengan kebijakan; mengajar belum dilakukan secara optimal sebab sebagian belum ada kurikulum yang standard dan baku akibatnya akan mempersulit eks klien dalam memperoleh pekerjaan solusinya menggunakan bahan ajar yang dianggap sesuai; proses belajar belum optimal sebab jumlah instruktur kurang memadai dan belum didukung pendidikan yang sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki akibatnya belum menghasilkan lulusan yang baik untuk mengatasinya mengikutsertakan pelatihan singkat bagi instruktur dan menugaskan pekerja sosial sebagai instruktur; praktek belajar mandiri terkadang sulit dilaksanakan sebab waktu disore hari dan tanpa dibimbing akibatnya kualitas lulusan sulit memperoleh pekerjaan solusinya belum ada; banyak peralatan kerja sudah tua akibatnya klien tidak mampu menyesuaikan dengan peralatan mutakhir solusinya memberikan peralatan pengganti. Sedangkan yang dapat mendukung pelaksanaan pelatihan kerja ini adalah jumlah pegawai yang bervariasi dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, fasilitas ruangan dan peralatan kerja secara kuantitas masih cukup representatif, adanya jalinan kerjasama kemitraan dalam dan luar negeri, pengalaman pegawai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, adanya hubungan lembaga dengan masyarakat (sebagai pusat informasi, kader pendidikan rehabilitasi, penyebaran pelayanan dan pengembangan kesempatan kerja) dan dengan diterbitkannya UU No. 4 tahun 1997 serta PP No. 43 tahun 199S yang diharapkan semakin banyak perusahaan yang bersedia menerima penyandang cacat tubuh untuk bekerja di perusahaannya. Adapun manfaat dari pelatihan kerja yaitu bagi penyandang cacat tubuh dari segi ekonorni mempunyai ketrampilan kerja, segi mental psikologis menumbuhkan percaya diri, segi sosial diterima masyarakat dan mampu berinteraksi serta berelasi wajar serta dapat merubah pandangan negatif masyarakat dan segi sikap dapat menumbuhkan kedisiplinan dan ketekunan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan saran sebagai berikut: kepada lembaga perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan instruktur, mengaktifkan praktek belajar mandiri, segera memperbaiki kurikulum yang standard dan baku dengan melibatkan para pakar untuk memberikan dukungan pemikiran dan masukan.

Abstrak :
Kemiskinan yang dialami penduduk desa Katapang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, merosotnya daya beli masyarakat, bangkrutnya usaha kecil dan rumah tangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, buruknya sanitasi lingkungan, rawan gizi dan derajat kesehatan masyarakat yang rendah. Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah lagi dengan krisis multidimensi yang menyebabkan angka pengangguran bertambah meningkat, banyak orang hilang pekerjaan karena di PHK, dan bertambahnya penduduk miskin baru. Solusi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan di atas, pemerintah meluncurkan kebijakan P2KP. Tidak seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan sebelumnya dimana dominasi pemerintah masih nampak, maka dalam kebijakan P2KP, kegiatan penanggulangan sepenuhnya dilimpahkan kepada keluarga miskin yang tergabung dalam wadah KSM untuk melaksanakan sendiri dengan mendapat pemberdayaan dari LSM dan Perguruan Tinggi. Strategi untuk mempelajari pemberdayaan yang dilakukan, dipakai pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan proses dan langkah-langkah pemberdayaan yang ditujukan kepada anggota KSM dan bagaimana keterlibatan penduduk miskin didalam rangkaian proses tersebut. Untuk membuat deskripsi tersebut, digunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan langsung untuk melihat proses pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil dari pemberdayaan penduduk miskin di desa Katapang dilakukan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dari Universitas Winaya Mukti (Unwim), adalah : - Proses pemberdayaan telah mengikuti langkah-langkah pengembangan masyarakat yaitu dimulai dengan pengorganisasian kelompok dan pemasaran sosial program, kemudian diikuti dengan fasilitasi penyusunan rencana dan usulan kegiatan, bantuan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi serta diakhiri dengan pemutusan hubungan (terminasi). - Hasil yang dicapai dalam proses pemberdayaan sesungguhnya belum maksimal karena proses pendampingan, luasnya wilayah, pemantauan dan evaluasi,. dan dukungan dari penanggung jawab program yang belum optimal. - Proses pemberdayaan meskipun belum maksimal, namun beberapa hasil positif yang dicapai adalah : (1) Anggota KSM telah memanfaatkan dana bantuan kredit secara bertanggung jawab untuk membuka usaha-usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup, (2) Anggota KSM telah berperan sebagai pelaku pasar yang aktif karena sudah tumbuh budaya berusaha, (3) Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari bawah mulai berkembang, (4) Kebiasaan bekerja dan berusaha sendiri berubah menjadi bekerja dan berusaha dalam kelompok. - Dampak sampingan yang muncul akibat proses pemberdayaan yaitu terjadi perpecahan antara kepala desa dan pengurus BKM, serta munculnya hubungan kerja dalam organisasi KSM yang mengarah pada Patron - Klien. - Faktor-faktor dari dalam yang menyebabkan perbedaan perkembangan antara KSM Bahrurchoir dan KSM Karya Usaha adalah : faktor permodalan, status usaha, faktor kepemimpinan ketua kelompok. Sedangkan eksternal adalah keterbatasan Faskel dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari penanggung jawab program.