Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Aktivitas praktik PETI tersebut telah menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan, menurunkan pendapatan/ ekonomi masyarakat sekitar, dan perubahan sosial kemasyarakatan. Aktivitas praktik PETI tersebut juga terjadi di wilayah Gunung Botak dan sekitarnya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Langkah konkrit negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Polri sebagai representasi negara yang memiliki kewenangan utama/pokok penertiban aktivitas praktik tersebut, perlu memastikan perannya baik secara formal maupun nonformal untuk mencapai situasi absennya inklusivitas aktivitas PETI guna mendorong terwujudnya pertambangan rakyat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan dalam praktik pertambangan rakyat berkelanjutan. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melalui uji SEM dan kualitatif berdasarkan hasil uji SEM, obeservasi lapangan, wawancara mendalam, FGD, dan hasil review studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan peran pokok Polri, yakni Harkamtibmas, Gakkum, dan Linyomyan dalam penertiban PETI di Gunung Botak berpengaruh terhadap pencapaian absennya aktivitas PETI. Pencapaian aspek-aspek tersebut semakin besar dengan kehadiran peran non-formal Polri, yakni peran pengaruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Polri (formal) dan peran pengaruh (non-formal) berpotensi terciptanya inklusivitas absennya praktik PETI untuk mewujudkan pertambangan rakyat berkelanjutan di Gunung Botak dan sekitarnya.......Illegal artisanal and small-scale gold minings (ASGM) have continued to spread in Indonesia, as if they are out of control. On the other hand, people's minings should be able to improve the welfare of the community. In fact, ASGM have caused environmental damages and pollution, reduced the economy of the surrounding community, as well as created social changes. Such conditions have occurred in the area of the Mount Botak, Buru Regency, Maluku Province. Indeed, concrete steps from the state as the holder of the power of natural resource management are needed. Indonesian National Police (Polri) as one of the representatives of the state needs to ensure its role in creating and maintaining the situation of the absence of illegal ASGM activities in order to encourage the realization of sustainable community minings. The research aims to achieve a sustainable development agenda in sustainable community mining practices. The author employs the qualitative approach using quantitative and qualitative data collections. Quantitative analysis is carried out through SEM test and qualitative analysis is done descriptive exposure through SEM test, observations, deep interviews, FGDs, and documentations studies. The results of the study reveal that the main roles of Polri, namely harkamtibmas (maintaining security and public order), gakkum (law enforcement), and linyomyan (protecting, sheltering and servicing) in controlling illegal ASGM on the Mount Botak affect the achievement of the absence of illegal ASGM activities. The achievement of these aspects is even greater with the presence of the non-formal role of Polri, namely the role of pressure. The study concludes that the role of Polri (formal) and the role of pressure (non-formal) has the potential to create inclusiveness in the absence of illegal ASGM practices and to realize a sustainable gold mining governance in the Mount Botak and its surrounding areas."

"Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar di kota/kabupaten membawa dampak terhadap besarnya peningkatan jumlah timbulan sampah khususnya sampah plastik. Penelitian ini bertujuan memberikan usulan kebijakan dalam bentuk formulasi efektif dalam pengelolaan sampah plastik berkelanjutan di tingkat kota/kabupaten. kebijakan pengurangan penggunaan produk plastik sekali pakai di Kota Bandung dan Kabupaten Malang merupakan kebijakan yang paling prioritas dibandingkan dengan kebijakan pelarangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Kebijakan yang efektif juga perlu melibatkan pemangku kepentingan yaitu konsumen/masyarakat dan produsen. Data tingkat keinginan untuk berpartisipasi masyarakat dan keinginan produsen untuk berpatisipasi dalam pengurangan sampah plastik akan lebih efektif apabila di berikan insentif. Respon masyarakat terhadap himbauan mengurangi sampah plastik dan menggunakan kembali plastik sangat positif, namun kemungkinan implementasinya akan menjadi lebih besar jika ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Pemilahan sampah di rumah tangga perlu didorong, guna meningkatkan efektifitas penanganan sampah plastik. Insentif fiskal perlu di berikan kepada produsen agar pengurangan sampah plastik oleh produsen lebih optimal dan berkelanjutan......The increasing population in cities and regencies has an impact on the amount of waste generation, especially plastic waste. This study aims to provide policy proposals in the form of effective formulations in sustainable plastic waste management at the city/district level. The policy of reducing the use of single-use plastic products in Bandung City and Malang Regency is the most priority policy compared to the policy of banning the use of single-use plastic products. Effective policies also need to involve stakeholders, namely consumers/communities and producers. Data on the level of willingness to participate in the community and the desire of producers to participate in reducing plastic waste will be more effective if incentives are given. The public's response to the call to reduce plastic waste and reuse plastic is very positive, but the possibility of implementation will be even greater if there are incentives provided by the government. Waste segregation in households needs to be encouraged, in order to increase the effectiveness of handling plastic waste. Fiscal incentives need to be given to producers so that the reduction of plastic waste by producers is more optimal and sustainable."

"Sampah rumah tangga seharusnya dapat terkelola secara optimal, sehingga hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPA. Realitanya sampah rumah tangga tidak terkelola di sumber sampah, sehingga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat komunitas masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 548 orang. Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas masyarakat. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan perhitungan indeks pengendalian sampah rumah tangga diketahui Kota Bekasi masuk Kategori Sedang. Model pengendalian sampah rumah tangga pada tingkat komunitas direkomendasikan untuk menjadi alternatif rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan......Household solid waste shall to be managed optimally, so that only the residual waste is transported to the landfill. In reality, the household solid waste did not managed properly in the first place so it will potentially damage the environment’s ecosystem. This study aims to determine the community behavior in implementing the household solid waste managementknowing the evaluation results on the implementation of household solid waste management and and formulate household solid waste waste management policies.at the community level. This study was conducted in Bekasi City, West Java Province, Indonesia with a total of 548 respondents. Based on the study results, it is known that there is a relationship between perception, participation and acceptability with the implementation of household solid waste waste management in the community. The results of the evaluation of the implementation of household solid waste management using the calculation of the household solid waste waste control index where it is known that Bekasi City is in the Moderate Category. The household solid waste control model at the community level is recommended to be an alternative policy recommendation for the Government and related stakeholders in an effort to realize the sustainable household solid waste management"

"Pertambangan batubara berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Masalah pada penelitian ini adalah citra pertambangan cenderung negatif karena reklamasi dan pascatambang tidak dilakukan dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun strategi reklamasi dan pascatambang batubara melalui pendekatan eko- habitat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode gabungan melalui observasi fisik dan sosial, data dianalisis secara spasial, SWOT, dan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan kondisi biologi (vegetasi) di lokasi telah terganggu namun dijumpai bioindikator kualitas air, sedangkan kondisi kimia dan fisik berada pada ambang batas normal. Pelibatan masyarakat lokal sebagai pekerja perlu ditingkatkan guna mitigasi konflik sosial yang berisiko mengganggu stabilitas operasional. Perusahaan memiliki komitmen mengembangkan sumber daya manusia melalui skema pemberian beasiswa pendidikan tinggi. Strategi reklamasi dan pascatambang berada di kuadran negatif, sehingga perlu intervensi dengan pendekatan eko-habitat untuk mengatasi ancaman berbasis pada optimalisasi potensi yang dimiliki. Melalui pendekatan eko-habitat reklamasi dan pascatambang dapat memberikan nilai ekologi, sosial, dan ekonomi secara optimal.......Coal mining contributes greatly to economic growth. The problem in this study is that the image of mining tends to be negative because reclamation and post-mining are not carried out properly. The aim of the research is to develop its strategies through an eco-habitat approach. The research was conducted uses a quantitative approach with a mixed method through physical and social observations, data were analyzed spatially, SWOT, and through descriptive exploration. The results showed that the biological conditions (vegetation) at the site had been disturbed, but water quality bio-indicators were found, while the chemical and physical conditions were within normal limits. The involvement of local communities as workers needs to improve the social conflict management function, which risks disrupting operational stability. The company is committed to developing human resources through a higher education scholarship program. Reclamation and post-mining strategies are in the negative quadrant, so intervention with an eco-habitat approach is needed to overcome threats based on optimizing their potential. It can optimally provide ecological, social, and economic values."

"Penelitian ini bertujuan membangun alternatif strategi KEK Pariwisata Likupang berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan, yang mencakup aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi, aspek keberlanjutan budaya, aspek keberlanjutan lingkungan, dan aspek pengelolaan berkelanjutan. Metode Input-Output (I-O) dan I-O lingkungan digunakan untuk melihat dampak sektor pariwisata pada perekonomian dan lingkungan, serta metode Analytic Network Process (ANP) guna merumuskan prioritas aspek dan kriteria berdasarkan perpepsi dari pemangku kepentingan. Hasil analisis metode I-O dan I-O Lingkungan menunjukkan apabila kenaikan permintaan akhir pada sektor pariwisata sebesar Rp1 triliun maka perputaran ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sebesar Rp1,442 triliun sekaligus menghasilkan dampak lingkungan melalui 8 jenis emisi. Analisis ANP menunjukkan prioritas pemangku kepentingan pada aspek keberlanjutan lingkungan (0,303) dan kriteria konservasi lingkungan (0,082) dengan tingkat kesepakatan tinggi dan signifikan pada seluruh tingkat kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendati kepentingan dan prioritasnya beragam, namun secara kolektif preferensi pemangku kepentingan diarahkan pada keberlanjutan lingkungan.......This research aims to develop alternative strategy for the Likupang Tourism Special Economic Zone (SEZ) based on sustainable tourism principles, which includes sustainability aspects of socio-economy, cultural, environmental, and management. Input-Output (I-O) and Environmentally-Extended Input-Output (EEIO) methods are used to examine tourism sector impact on economy and environment, while Analytic Network Process (ANP) formulates priorities for aspects and criteria based on stakeholder perceptions. Results from I-O and EEIO analyses show that if the final demand for the tourism sector increases by IDR 1 trillion, the total economic turnover in North Sulawesi Province will be IDR 1.442 trillion, while also producing environmental impacts through eight types of emissions, while ANP concludes stakeholder priorities for environmental sustainability (0.303) and environmental conservation criteria (0.082) with high and significant agreement at all levels of confidence. This research concludes that despite stakeholder interests and priorities varying, their collective preference is directed toward environmental sustainability."

"Konversi hutan dan lahan adalah masalah utama untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis preferensi, perilaku, efek perilaku pengguna lahan, situasi prisoner’s dilemma, insentif berbasis perilaku, mengembangkan model dan merumuskan kebijakan PRK yang lebih inklusif dan efektif. Data dikumpulkan dari 740 pengguna lahan di Kabupaten Lombok Timur. Tiga metode yaitu partial least square equation modelling, game theory, dan permodelan system dynamics digunakan untuk analisis data.. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan preferensi pengguna lahan dari status quo menjadi ambivalen. Perilaku dominan pengguna lahan adalah Altruis-Mumpung (50,00%, N=740), yang meyebabkan Kapasitas Sekuestrasi hanya mencapai 0,98% dari emisi dan Intensitas Emisi meningkat 8,37% per tahun. PRK juga tidak inklusif karena terjadi prisoner’s dilemma. Insentif berbasis perilaku potensial meningkatkan inklusivitas dan efektivitas PRK. Peneliti menyimpulkan bahwa insentif berbasis perilaku berdasarkan Kategori Pilihan Hiperekuitas dan prinsip keadilan Rawlsian berhasil meningkatkan efektivitas PRK inklusif.......Forest conversion is a major problem for achieving inclusive, low-carbon development. This study aims to analyze land users' preferences, behaviours, behavioral effects, the prisoner's dilemma, behavior-based incentives, develop a model, and formulate more inclusive and effective low-carbon development (LCD) policies. Data for this research was collected from 740 land users in East Lombok Regency and analyzed by using partial least-square equation modelling, game theory, and system dynamics modelling. The research results indicate a shift in land users' preferences from the status quo to ambivalent. Altruist-Mumpung as a dominant behaviour (50.00%, N = 740) causes sequestration capacity 0.98% of the total emissions, and emission intensity increases by 8.37% annually. Prisoner’s dilemma observed made the LCD not inclusive. Behaviour-based interventions have potential for increasing LCD inclusiveness and effectiveness. This study concludes that the behaviour-based incentive design based on the Hiperequity Choice Category and the Rawlsian justice principle has been proven to make inclusive LCD policies effective."